Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

PERANAN KANWIL HUKUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM RI NO. 22 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN , PEMBERHENTIAN DAN PERPAJANGAN MASA JABATAN NOTARIS. M. Tohir; Mujiburrahman; Alwi Rahman
Justici Vol 19 No 1 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i1.1128

Abstract

Peranan dan kedudukan memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lainnya, karena peran tanpa kedudukan tidak akan bisa melaksanakan peranannya.Peran selalu melekat pada kedudukan yang dimiliki oleh sesorang atau organ. Oleh karena itu maka kita akan melihat peran Kanwil hukum sebagai organisasi negara dan perangkatnya dalamnya sebagai perangkat pemerintah. Peran ini akan dikaitkan dengan kedudukan Kanwil hukum sebagai pengawas dan yang merekomendasikan jabatan notaris yang berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten dan kota. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peranan Kanwil hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Permenhukum dan HAM No.22 Tahun 2025 dan Apa saja prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan protokol notaris. Peranan Kanwil Hukum Provinsi Sumatera Selatan dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Permenhukum dan HAM No.22 Tahun 2025 .adalah Kanwil hukum memiliki fungsi dan tugas sebagai lembaga administrasi hukum umum yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan serta melakukan pengangkatan dan pemberhentian notaris melalui rekomendasi dari lembaga MPD yang diangkat dan ditunjuk oleh Kanwil hukum. Dan Prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Nortaris berdasarkan protokol notaris bahwa prosedurnya dapat dilakukan dengan mekanisme yang normal dan melalui tahapan pemeriksaan dan peneyelesaiaan oleh lembaga MPD sebagai lembaga yang berwenang merekomendasikan penngkatan, pemberhentian dan penunjukan notaris lama dan penujukan ke notaris baru.
Development of Pencak Silat Learning Media Based on Android Applications for Students Mujiburrahman; Yudhi Teguh Pambudi; Arfin Deri Listiandi; Rifqi Festiawan; Dewi Anggraeni
Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Vol. 15 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/miki.v15i2.10304

Abstract

Abstract Physical Education, Sports and Health still uses conventional approaches, such as lectures, discussions and assignments, but teachers have not used technology to improve their learning. The aim of this research is to create pencak silat learning media that students can use via an Android application. Research and development (R&D) is carried out using the ADDIE model, which consists of several stages: 1) Analysis (Analysis), 2) Design (Designing), 3) Development (Development), 4) Implementation (Application), and 5) Evaluation (Evaluation). This research used a sample of students from Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap and Ma'arif NU 1 Kemranjen High School. Quantitative descriptive analysis was used to analyze the data. Based on the assessments of several experts—material, media, and language—it can be concluded that the learning media created is very suitable for use. The media expert's score was 87% with "very feasible" criteria, the material expert's assessment was 94% with "very feasible" criteria, the language expert's score was 100% with "very feasible" criteria, and the small and large scales test score was 91% with "very feasible" criteria.
LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS WRONGLY ARRESTED IN THE INVESTIGATION PROCESS IN INDONESIA Burhayan; Mujiburrahman
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v3i1.2242

Abstract

This study discusses legal protection for victims of wrongful arrest during the investigation process in Indonesia. As a state governed by law, Indonesia guarantees the protection of human rights, including for those who become victims of procedural errors in the justice system. Wrongful arrests constitute a violation of individual freedom and cause physical, psychological, and social suffering. This research employs a normative legal method, drawing on statutory and literature sources. The results show that victims of wrongful arrest are entitled to compensation and rehabilitation, as provided for in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. However, compensation provided is still limited to material aspects and has not fully restored the victims’ dignity, reputation, and well-being. Therefore, the state must strengthen legal protection mechanisms and ensure that investigations are conducted professionally, transparently, and in accordance with human rights principles to prevent the recurrence of wrongful arrest cases.