Garuda - Garba Rujukan Digital

Alumni Perceptions On Aquascape Enterprise Training In Cirebon Falatehan, A Faroby; Syaukat, Yusman; Bahtiar, Rizal
JRB-Jurnal Riset Bisnis Vol 6 No 2 (2023): April
Publisher : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jrb.v6i2.4367

The implementation of the Aquascape training is one of the activities of the IPB University's Dosen Pulang Kampung Program. This activity aims to enable ornamental fish cultivators to increase income through business diversification, namely making aquascapes. In order to know the impact of this activity, it is necessary to analyze the perceptions of the training alumni after the training activities took place. Based on the results of the Likert analysis, the training alumni highly agreed with this activity. The alumni stated that with this activity they would be able to increase their skills in making Aquascape, networks and income. The alumni of the training expected that the training will be held again with a longer time and more participants.

STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN Tri Maryugo Hawati; Rina Oktaviani; A. Faroby Falatehan
Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol. 19 No. 1 (2017): Jurnal Penelitian Transportasi Darat
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/jptd.v19i1.605

Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang sedang giat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Akibatnya, aktivitas perekonomian masyarakat juga ikut meningkat dan mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sebagai konsekuensinya, hal tersebut akan meningkatkan kebutuhan lahan parkir dan meningkatkan pendapatan retribusi parkir, salah satunya parkir tepi jalan umum. Namun, sayangnya kontribusi parkir tepi jalan umum terhadap penerimaan daerah masih sangat rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Tangerang Selatan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum serta merumuskan prioritas strategi dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kinerja, analisis regresi linier berganda, dan proses hierarki analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum tahun 2010-2015 masih belum baik dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (roda 2 dan 4) dan penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum periode sebelumnya. Strategi dalam upaya optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Tangerang Selatan yang dianalisis dengan AHP sesuai dengan urutan bobot dan prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) Perbaikan sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0.336 (b) Perbaikan sistem pengawasan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0.234 (c) Peningkatan sosialisasi dan penegakkan hukum dengan bobot sebesar 0.208, (d) Peningkatan kualitas SDM dengan bobot sebesar 0.141, (e) Evaluasi kebijakan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dengan bobot sebesar 0,080.

ANALISIS PENINGKATAN WAKTU PERJALANAN DAN PEMILIHAN MODA PADA PENERAPAN KEBIJAKAN ERP (ELECTRONIC ROAD PRICING) DI JAKARTA A. Faroby Falatehan; Yusman Syaukat; Rizal Bahtiar
Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol. 19 No. 3 (2017): Jurnal Penelitian Transportasi Darat
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/jptd.v19i3.1346

Pemerintah DKI berusaha untuk membatasi masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi di Kota Jakarta, salah satu caranya adalah dengan penerapan ERP. Tetapi penerapan kebijakan ini harus didukung oleh kebijakan lainnya, seperti ketersediaan moda transportasi umum, sehingga penerapan kebijakan ini akan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta dapat dikurangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berapa peningkatan waktu tempuh akibat kemacetan di Jalan Sudirman dan pilihan moda transportasi masyarakat saat ERP diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah contigent choice model (CCM). Akibat kemacetan di Jalan Sudirman terjadi peningkatan waktu tempuh rata-rata adalah 72 menit, dan jika ERP di terapkan moda transportasi yang akan dipilih oleh masyarakat adalah busway sebesar 70,64 persen dan kereta api sebesar 13,76 persen.

Anti-Corruption Strategies in Jakarta Provincial Government: Educational, Preventive and Represive Approaches Rahman, Dedy; Falatehan, A. Faroby; Hardiyanto, Arief Tri
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.41570

Abstract. Anti-corruption programs are the government's efforts to minimize the risk of corruption within the bureaucracy. However, implementing anti-corruption strategies often faces challenges, including the lack of coordination between the approaches used. Educative, preventive, and repressive approaches are often not well-coordinated, thus affecting the success of these anti-corruption programs. Therefore, this research evaluates the effectiveness of educational, preventive, and repressive programs implemented by the Jakarta Provincial Government in combating corruption, as measured by the Corruption Control Effectiveness Index (IEPK) through the Nvivo 14 Method. The study reveals that eight final verdict corruption cases occurred between 2017 and 2023, with seven of these cases arising before implementing the IEPK assessment model. Notably, the IEPK value improved from 2.94 in 2022 to 3.28 in 2023, indicating a shift from a "Learning" category to "Working," which suggests a reduction in corruption levels. While the findings highlight advancements in corruption control efforts, the reliance on corruption level data poses limitations, as it excludes ongoing cases that could accurately represent corruption levels. Future research should explore the impact of these improvements on governance and consider a broader range of data sources. Keywords: Anti-Corruption Strategies, IEPK, Level of Corruption, Nvivo 14. Abstrak. Program anti-korupsi adalah upaya pemerintah untuk meminimalkan risiko korupsi dalam birokrasi. Namun, pelaksanaan strategi anti-korupsi sering menghadapi tantangan, salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pendekatan yang digunakan. Pendekatan edukasi, pencegahan, dan represif sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga memengaruhi keberhasilan program anti-korupsi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas program edukasi, pencegahan, dan represif yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memerangi korupsi, yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) melalui Metode Nvivo 14. Studi ini mengungkapkan bahwa delapan kasus korupsi dengan putusan inkracht terjadi antara tahun 2017 dan 2023, di mana tujuh dari kasus tersebut muncul sebelum penerapan model penilaian IEPK. Secara signifikan, nilai IEPK meningkat dari 2,94 pada tahun 2022 menjadi 3,28 pada tahun 2023, menunjukkan pergeseran dari kategori "Belajar" menjadi "Bekerja," yang mengindikasikan penurunan tingkat korupsi. Meskipun temuan ini menyoroti kemajuan dalam upaya pengendalian korupsi, ketergantungan pada data tingkat korupsi menunjukkan keterbatasan, karena tidak mencakup kasus yang sedang berjalan yang dapat secara akurat mencerminkan tingkat korupsi. Penelitian di masa depan harus mengeksplorasi dampak dari perbaikan ini terhadap pemerintahan dan mempertimbangkan berbagai sumber data yang lebih luas. Kata Kunci: Strategi Anti Korupsi, IEPK, Tingkat Korupsi, NVivo 14.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING SOYBEAN IMPORTS IN INDONESIA Fadlul Ulfa Pratiwi; A Faroby Falatehan; Tanti Novianti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 4 No. 4 (2024): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v4i4.2423

The purpose of the study is to determine how much soybean imports contribute to the total imports of the food crop subsector and the effect of production, harvest area, exchange rate and consumption on Indonesia's soybean imports. The data used in this study are secondary data in the form of time series data for the period 2002-2022 derived from surveys that have been processed by the Central Bureau of Statistics. The analysis method used is descriptive and quantitative analysis using simultaneous analysis tools. The results showed that the contribution of soybean imports to the total imports of the food crop subsector in Indonesia experienced a fluctuating increase each year with an average of 24.87 percent. Based on the results of multiple linear analysis, it is concluded that the factors influencing soybean imports in Indonesia are jointly influenced by the variables of soybean production, harvest area, exchange rate and Indonesian soybean consumption. While simultaneously and partially the variables of soybean production and consumption have a positive and significant influence on Indonesian soybean imports, while the variable of harvest area has a negative and significant effect, the exchange rate has a negative and insignificant effect on Indonesian soybean imports.

Business Development Strategies for Processing Derivatives of Non-Timber Forest Products Pine Resin in Groups of Tappers in West Sumatra Province Safari, Bani; Falatehan, Faroby; Rifin, Amzul
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 11 No 6 (2025): June
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v11i6.11608

West Sumatra Province has pine forest areas that have not been maximized as regional economic potential in increasing community income. The study was conducted to analyze the current state of the pine resin NTFP utilization business and the feasibility analysis of the pine resin NTFP derivative product processing business. For the development and improvement of a sustainable regional economy, a processing business development strategy is needed by analyzing related internal and external factors and formulating priority strategies for developing pine resin NTFP derivative processing businesses. The research method is using quantitative and descriptive qualitative analysis using IE Matrix analysis, SWOT analysis, and QSPM analysis to obtain strategic priorities. The analysis data used are primary and secondary data. The results of the study showed that the utilization and processing of pine resin NTFPs is feasible to run with a positive NPV of IDR 10,090,058,000 with an investment of IDR 6,108,024,000, IRR 55%, and Gross B/C 1.23. The resulting strategic priority is the diversification of pine resin products to increase added value. The conclusion of the study is that the utilization and processing of pine resin NTFPs plays a strategic role in supporting economic development in West Sumatra Province

Village fund Village Fund Usage Improvement Strategy in the Effort to Reduce Poverty in Bogor District Imanto, Teguh; Rachmina, Dwi; Falatehan, A. Faroby
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 8 No 3 (2025): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v8i3.6554

The primary objective of the Village Fund (Dana Desa) is to enhance village autonomy through community development and empowerment, aiming to alleviate poverty. Nationally, the allocation of the Village Fund reached IDR 538.94 trillion during 2015–2023. However, this increase has not had a significant impact on poverty reduction in Bogor Regency. Expenditures relevant to poverty alleviation, as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, primarily fall under the community empowerment sector, as they directly relate to human capital development and village infrastructure. This research aims to (1) analyze the utilization of the Village Fund in poverty reduction efforts in Bogor Regency and (2) formulate strategies for its improvement. The data utilized includes primary data from 20 respondents and secondary data from the BPKP SISKEUDES system, encompassing all planning and realization data for the Village Fund across 416 villages during the 2019–2023 period. Analytical methods employed include simple regression, descriptive analysis, SWOT analysis, and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). The research findings indicate that expenditures in the community empowerment sector have not significantly impacted poverty reduction. This is attributed to their persistently low proportion (12.09%) and the suboptimal management of Village-Owned Enterprises (BUM Desa), which contribute, on average, only 10.50% to the village's original revenue (PAD). Furthermore, a significant majority of villages (approximately 71%) that provided capital to BUM Desa have yet to generate any PAD. Therefore, strategies to enhance Village Fund utilization include synergistic oversight through joint audits, optimizing human resources and technology, and strengthening information systems in Village Fund management to support effective village development.

Nilai Ekonomi Penegakkan Disiplin Lalu Lintas Di Lampu Merah Bubulak, Kota Bogor Terhadap Pendapatan Daerah (Benchmarking Kasus Di Malaysia) Falatehan, A. Faroby; Siswanto, Adrianus Dwi
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 24 No. 1 (2012): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v24i1.984

ABSTRACTTraffic violations is still not taken seriously in Indonesia, 111~for hmately gafe a big impact 011 regional income. This study discused about the impact tl1e implementation of traffic discipline on local income based on Law No. 21 of 2009. This study approaches the number of violations associated witli the penalties for violations. Observations was conducted in the morning, afternoon and evening for 2 hours which is a solid hour passengers. While the observations made to the vehicle who commits an offense within that period. Further estimated the average per day of violation for the incident and then calculated the amount of the fine revenue in certain periods. The results of the study found that the estimate of receipts relatively large fines which indicates the first violation ever occurred that indicate the presence of non-compliance of traffic regulations. The second penalty is the appropriate option to create a deterrent effect on the offense. Fines provide benefits to local government as a source of income as well as educate tire publictransportation drivers to obey the rules. In Malaysia, a fine policy can be effective because the workers are very disciplined and a beingof the rules. On the other hand it is designed with a simple mechanism in which fines violators will pay the fine at the time of extending the driver's license. This approach is effective for improving adherence offenders while keeping the fine revenue obviously go into the treasuryaccount.Key Words: traffic violations, discipline, Law No. 21 of 2009, revenues

Anti-Corruption Strategies in Jakarta Provincial Government: Educational, Preventive and Represive Approaches Rahman, Dedy; Falatehan, A. Faroby; Hardiyanto, Arief Tri
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v5i2.41570

Abstract. Anti-corruption programs are the government's efforts to minimize the risk of corruption within the bureaucracy. However, implementing anti-corruption strategies often faces challenges, including the lack of coordination between the approaches used. Educative, preventive, and repressive approaches are often not well-coordinated, thus affecting the success of these anti-corruption programs. Therefore, this research evaluates the effectiveness of educational, preventive, and repressive programs implemented by the Jakarta Provincial Government in combating corruption, as measured by the Corruption Control Effectiveness Index (IEPK) through the Nvivo 14 Method. The study reveals that eight final verdict corruption cases occurred between 2017 and 2023, with seven of these cases arising before implementing the IEPK assessment model. Notably, the IEPK value improved from 2.94 in 2022 to 3.28 in 2023, indicating a shift from a "Learning" category to "Working," which suggests a reduction in corruption levels. While the findings highlight advancements in corruption control efforts, the reliance on corruption level data poses limitations, as it excludes ongoing cases that could accurately represent corruption levels. Future research should explore the impact of these improvements on governance and consider a broader range of data sources. Keywords: Anti-Corruption Strategies, IEPK, Level of Corruption, Nvivo 14. Abstrak. Program anti-korupsi adalah upaya pemerintah untuk meminimalkan risiko korupsi dalam birokrasi. Namun, pelaksanaan strategi anti-korupsi sering menghadapi tantangan, salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pendekatan yang digunakan. Pendekatan edukasi, pencegahan, dan represif sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga memengaruhi keberhasilan program anti-korupsi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas program edukasi, pencegahan, dan represif yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memerangi korupsi, yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) melalui Metode Nvivo 14. Studi ini mengungkapkan bahwa delapan kasus korupsi dengan putusan inkracht terjadi antara tahun 2017 dan 2023, di mana tujuh dari kasus tersebut muncul sebelum penerapan model penilaian IEPK. Secara signifikan, nilai IEPK meningkat dari 2,94 pada tahun 2022 menjadi 3,28 pada tahun 2023, menunjukkan pergeseran dari kategori "Belajar" menjadi "Bekerja," yang mengindikasikan penurunan tingkat korupsi. Meskipun temuan ini menyoroti kemajuan dalam upaya pengendalian korupsi, ketergantungan pada data tingkat korupsi menunjukkan keterbatasan, karena tidak mencakup kasus yang sedang berjalan yang dapat secara akurat mencerminkan tingkat korupsi. Penelitian di masa depan harus mengeksplorasi dampak dari perbaikan ini terhadap pemerintahan dan mempertimbangkan berbagai sumber data yang lebih luas. Kata Kunci: Strategi Anti Korupsi, IEPK, Tingkat Korupsi, NVivo 14.

Nilai Ekonomi Penegakkan Disiplin Lalu Lintas Di Lampu Merah Bubulak, Kota Bogor Terhadap Pendapatan Daerah (Benchmarking Kasus Di Malaysia) Falatehan, A. Faroby; Siswanto, Adrianus Dwi
Warta Penelitian Perhubungan Vol. 24 No. 1 (2012): Warta Penelitian Perhubungan
Publisher : Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/warlit.v24i1.984

ABSTRACTTraffic violations is still not taken seriously in Indonesia, 111~for hmately gafe a big impact 011 regional income. This study discused about the impact tl1e implementation of traffic discipline on local income based on Law No. 21 of 2009. This study approaches the number of violations associated witli the penalties for violations. Observations was conducted in the morning, afternoon and evening for 2 hours which is a solid hour passengers. While the observations made to the vehicle who commits an offense within that period. Further estimated the average per day of violation for the incident and then calculated the amount of the fine revenue in certain periods. The results of the study found that the estimate of receipts relatively large fines which indicates the first violation ever occurred that indicate the presence of non-compliance of traffic regulations. The second penalty is the appropriate option to create a deterrent effect on the offense. Fines provide benefits to local government as a source of income as well as educate tire publictransportation drivers to obey the rules. In Malaysia, a fine policy can be effective because the workers are very disciplined and a beingof the rules. On the other hand it is designed with a simple mechanism in which fines violators will pay the fine at the time of extending the driver's license. This approach is effective for improving adherence offenders while keeping the fine revenue obviously go into the treasuryaccount.Key Words: traffic violations, discipline, Law No. 21 of 2009, revenues

Title

Found 97 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 97 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 97 Documents
Search