Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Jurnal NESTOR Magister Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura El-Mashlahah JURNAL MAHKAMAH Raheema Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Al-Amwal Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Syiah Kuala Law Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AL-SULTHANIYAH Cendekia Inovatif Dan Berbudaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Welfare State Jurnal Hukum Irajagaddhita : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Journal of Shoutheast Asian Islam and Society (JSEAIS) Jurnal Legislasi Indonesia
Sri Sudono Saliro
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JURNAL MAHKAMAH

 1 
Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa Sri Sudono Saliro
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.196 KB) | DOI: 10.25217/jm.v3i2.362

Abstract

Dengan diterbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa perlu untuk disesuaikan. Dan kemudian lahirlah Perda Sambas No. 1 tahun 2009 tentang desa.Persoalan muncul ketika UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diundangkan pada tanggal 15 januari 2014 yang kemudian dihadapkan dengan Perda Sambas No. 1 tahun 2009 tentang desa yang konsekuensi pengaturannya masih eksis sampai saat ini. Sehingga menuai pertanyaan mengenai bagaimana efektifitas pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2009 tentang desa tersebut ?.Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perda Sambas No. 1 Tahun 2009 tentang desa secara landasan yuridis dan materi muatan pengaturannya tidak mengacu kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sehingga terjadi ketidaksesuaian norma yang mana akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini memperlihatkan diperlukan Perda Sambas tentang desa yang baru.
Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam Risky Kasmaja; Sri Sudono Saliro
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.454

Abstract

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur di dalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an (Das Sollen).Namun di Indonesia terdapat sekelompok orang yang disebut transgender.Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an dan Al-Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (Das Sein).Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian iniadalah bagiamana ketentuan mewaris bagi transgender dan adakah hambatan bagi ahli waris transgender untuk mewaris dan solusi mengatasihambatan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalahdengan penelitan terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankanpada hukum positif. Hasil penelitian mengungkap bahwa ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUH Perdata adalah hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jeniskelaminnya, sedang dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnyajika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkansecara Islam.
Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang Sri Sudono Saliro; Jamiat Akadol; Saiful Rachman; Agus Setiawan
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.725

Abstract

The purpose of this study, among others, first, is to analyze the laws and regulations concerning the right to choose illiterates in the 2019 simultaneous elections in the City of Singkawang. Second, for the evaluation of the legal aspects of the Election, specifically talking about the substance of the contents of the laws and regulations concerning providing assistance to illiterate voters. Third, to remind us together that the issue of the right to choose illiterates is an important issue that must be regulated in the election laws and regulations. The focus of the study in this paper is related to how to provide assistance to illiterate voters in the implementation of the 2019 simultaneous elections in Singkawang City. This research is a field research using descriptive qualitative method, meaning that the writer is directly involved with the resource person to reveal the social reality in the community. To obtain data the authors conducted observations and interviews. The findings can be concluded that illiterate voters cannot be provided with assistance when voting on the 2019 simultaneous elections in Singkawang City because there is no legal basis governing the provision of assistance to illiterate voters. So that the impact of the lack of legal basis, illiterate voters who come to polling stations and enter the voting booths, do not vote because of the confusion of the voters themselves.Keywords: Right to Choose, Illiteracy.
Analisis Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa Saliro, Sri Sudono
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i2.362

Abstract

Dengan diterbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa perlu untuk disesuaikan. Dan kemudian lahirlah Perda Sambas No. 1 tahun 2009 tentang desa.Persoalan muncul ketika UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diundangkan pada tanggal 15 januari 2014 yang kemudian dihadapkan dengan Perda Sambas No. 1 tahun 2009 tentang desa yang konsekuensi pengaturannya masih eksis sampai saat ini. Sehingga menuai pertanyaan mengenai bagaimana efektifitas pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2009 tentang desa tersebut ?.Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), menggunakan pendekatan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perda Sambas No. 1 Tahun 2009 tentang desa secara landasan yuridis dan materi muatan pengaturannya tidak mengacu kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sehingga terjadi ketidaksesuaian norma yang mana akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini memperlihatkan diperlukan Perda Sambas tentang desa yang baru.
Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam Kasmaja, Risky; Saliro, Sri Sudono
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.454

Abstract

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur di dalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an (Das Sollen).Namun di Indonesia terdapat sekelompok orang yang disebut transgender.Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an dan Al-Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (Das Sein).Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian iniadalah bagiamana ketentuan mewaris bagi transgender dan adakah hambatan bagi ahli waris transgender untuk mewaris dan solusi mengatasihambatan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalahdengan penelitan terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankanpada hukum positif. Hasil penelitian mengungkap bahwa ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUH Perdata adalah hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jeniskelaminnya, sedang dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnyajika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkansecara Islam.
Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang Saliro, Sri Sudono; Akadol, Jamiat; Rachman, Saiful; Setiawan, Agus
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.725

Abstract

The purpose of this study, among others, first, is to analyze the laws and regulations concerning the right to choose illiterates in the 2019 simultaneous elections in the City of Singkawang. Second, for the evaluation of the legal aspects of the Election, specifically talking about the substance of the contents of the laws and regulations concerning providing assistance to illiterate voters. Third, to remind us together that the issue of the right to choose illiterates is an important issue that must be regulated in the election laws and regulations. The focus of the study in this paper is related to how to provide assistance to illiterate voters in the implementation of the 2019 simultaneous elections in Singkawang City. This research is a field research using descriptive qualitative method, meaning that the writer is directly involved with the resource person to reveal the social reality in the community. To obtain data the authors conducted observations and interviews. The findings can be concluded that illiterate voters cannot be provided with assistance when voting on the 2019 simultaneous elections in Singkawang City because there is no legal basis governing the provision of assistance to illiterate voters. So that the impact of the lack of legal basis, illiterate voters who come to polling stations and enter the voting booths, do not vote because of the confusion of the voters themselves.Keywords: Right to Choose, Illiteracy.
Virtual Police in the Indonesian Constitutional System: A Restorative Justice Approach to Cybercrime Prevention (An Empirical Study in Sambas Regency) Saliro, Sri Sudono; Aminah, Siti; Jamaludin, Jamaludin; Aprilsesa, Tri Dian; Kusryat, Dheanita
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 June (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v10i1.5813

Abstract

The Virtual Police Approach as Restorative Justice Prioritizes Preventive Efforts. Indeed, there is a close relationship between preventive policing and crime prevention. Preventive policing is part of crime prevention; however, crime prevention encompasses a broader scope than preventive policing alone. This study aims to analyze the implementation of virtual police within the Indonesian constitutional system as part of cybercrime prevention efforts, as regulated in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and to describe the effectiveness of virtual police in this context. This research employs a qualitative method and is classified as empirical legal research, utilizing both normative legal and descriptive-analytical approaches. Data were obtained through interviews and observations, using purposive sampling techniques. The results of the study reveal that the implementation of virtual police is a manifestation of the enforcement of the Electronic Information and Transactions Law (executive function) as a legal effort to prevent cybercrime. The presence of virtual police as law enforcers has made cybercrime prevention more effective, supported by a strong legal framework. However, challenges remain in the form of societal legal culture, particularly the public's lack of awareness and compliance in the digital space.
Co-Authors Agus Setiawan Agus Setiawan Alam, Sitti Nur Aprilsesa, Tri Dian Aziz, Nana Abdul Baharuddin Baharuddin Baharuddin Baharuddin Eny Kurnia Evametha Vitranilla, Yudith Fadillah, Nor Fitrianoor, Wahyu Hamdani Hasiah Hasiah Hasiah, Hasiah Hayati, Anisah Norlaila Isman, Aytekin Jamaludin . Jamiat Jamiat Akadol Jamiat Akadol Jamiat Jamiat Jamiat, Jamiat Karman Karman Kasmaja, Risky Kholdi, Faldini Kurniati Kurniati Kusryat, Dheanita Marilang Marilang, Marilang Miharja, Marjan Mintarsih, Endah Mualimin Mualimin Mualimin Mualimin Mualimin Muchsin, Tamrin Muslimah Muslimah Muslimah Muslimah Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nuraini Oztunc, Mustafa Pane, Siti Rif’atussa’adah Sitorus Prapto Yudono Rifqi Muhammad RINI Risky Kasmaja Saiful Rachman Saiful Rachman Samsul Samsul Samsul Samsul Sardjana Orba Manullang Septemberiadi, Lando Silvia Ningsih Siti Aminah Subiyatno, Subiyatno Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Tamrin Tamrin Tamrin Tito Inouva Harada Turiman . Wahyu Firmansyah Wardani, Megasuciati Widodo, Anton Yudi Purwadi Yudith Evametha Vitranilla Yunaldi, Ari