Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
34.69
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Analisis Hukum Keadilan Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Global: Jurnal Politik Internasional Community Services Journal (CSJ) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Putu Suryani .
Universitas Warmadewa
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 244 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 244 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan Putu Amalia Diva Prasista; Ketut Kasta Arya Wijaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5320.515-520

Abstract

PP Number 20 of 2021 concerning the control of abandoned areas and land, as a legal basis used in preventing land and potentially abandoned areas. Technological developments present a variety of entertainment such as offline and online games. Online games are in great demand among children and teenagers. The purpose of playing online games in Indonesia is to find out the positive impact of online games for students, to find out the negative impacts of online games for students, and to find out how to overcome the negative effects of online games. buying and selling items that belong to virtual objects. Although it doesn't have a real form, these virtual objects are considered valuable for players. The normative legal research method will certainly generate new arguments. Due to the online buying and selling of virtual objects, of course there will be misuse of these virtual objects to commit fraud. How is the arrangement of virtual objects in online games in Indonesia. How are criminal sanctions against abuse of virtual objects in online games in Indonesia. In writing this research, normative legal research is used, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data, namely by studying and reviewing legal principles and positive legal principles derived from library materials and legislation. The conclusion from this research is that virtual objects can be called objects according to the law of objects in Indonesia and there are criminal sanctions against perpetrators of abuse of virtual objects.
Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar) Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8584.111-116

Abstract

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguanekonomi atau anak terlantar sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintahsesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Rumusanmasalah yang dibahas yaitu bagaimanakah kedudukan hukum panti asuhan sebagai wali dan bagaimanakahtanggung jawab panti asuhan sebagai wali? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengidentifikasi Kedudukan Hukum Panti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali dan TanggungjawabPanti Asuhan Tat Twam Asi Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya. Hasil penelitian ini menunjukan Kedudukanhukum Panti Asuhan Tat Twam Asi dengan akta notaris nomor 60 tahun 1987 tanggal 20 juli. Tanggung jawabPanti Asuhan berupa merawat, menyediakan tempat penampungan, memberikan pendidikan dan perawatankesehatan. Oleh karena itu, tingkatkan pengawasan kepada setiap anak asuh agar terkontrol dengan baik.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Bawaan Wisatawan yang Menginap di Villa Subak Tabola, Sidemen, Karangasem Ni Kadek Mirayati; I Nyoman Putu Budiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8589.91-97

Abstract

Villa Subak Tabola yang terletak di Desa Sidemen Kabupaten Karangasem merupakan salah satu akomodasipariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan sebagai tempat menginap karena tempat ini memilikipemandangan yang indah. Namun dalam kegiatan operasionalnya, pernah terjadi kehilangan barang bawaanwisatawan saat menginap di villa ini. Padahal pemilik Villa Subak Tabola sudah memberikan petunjukpenyimpanan barang berharga da menyediakan brankas di setiap kamar. Penelitian ini membahas mengenaibagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap danbagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yangmenginap di Villa Subak Tabola Sidemen Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukumempiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta.Penelitian ini menyimpulkan apabila kejadian kehilangan barang bawaan tamu tersebut merupakan kelalaian daripihak villa, maka pihak villa bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang dialami oleh wisatawan danupaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kehilangan barang bawaan wisatawan yang menginap di VillaSubak Tabola Sidemen adalah melalui upaya non litigasi (di luar Pengadilan) dengan jalan musyawarah,negosiasi, maupun mediasi.
Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Ida Ayu Gita Dehardha; I Made Arjaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8601.53-59

Abstract

Dalam suatu negara pastinya terdapat perseberan penduduk yang datang dari berbagai daerah dengan maksud untuk mencari tempat tinggal maupun pekerjaan. Dalam konteks ini peran imigrasi sangat mempunyai peran yang sangat vital dalam mengatur serta mengurus legalitas tinggal pada suatu daerah ataupun kawasan. Berdasarkan latar belakang maka timbullah beberapa rumusan masalah antara lain: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri tersebut diterapkan? dan bagaimana keabsahan Surat Edaran dimaksud?. Sehingga maksud tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan sehingga surat edaran dimaksud diberlakukan dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat edaran dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Dengan bentuk penelitian hukum secara normatif dengan konseptual dan undang-undang secara Analisa hukum. Hasil survei mengindikasikan Dasar pertimbangan surat edaran dimaksud didasari atas tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra; Desak Gede Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2190.83-88

Abstract

Legal Protection is all businesses that bear the existence of legal provisions in providing protection to passengers or consumers who use the services of business operators to protect consumers from things that are not desirable. Public Transport Online is one of the public transportation media that is often used by the general public not only to transport passengers but to bring goods to be delivered to the destination address at a rate previously agreed. This study aims to analyze the factors that cause consumer losses for online transportation transport passengers and their protection in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research was designed using the approach of Empirical Law research. The technique used in collecting data, namely the interview technique, was carried out at PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. The results of this study indicate that the Online Public Transport Company is fully liable for losses caused by all people employed in public transport activities, besides online public transport companies and service carriers are fully obliged to sort out the compensation experienced by consumers and / or goods that can result disability and / or death, unless caused by an event that cannot be avoided or prevented due to passenger negligence. Through this research it is expected that consumers and service drivers must know each other's role and what their rights and obligations are so that it can reduce the loss for consumers or drivers of public transportation services.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Made Dwi Kurnia Dananjaya; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2195.106-111

Abstract

Indonesia in this era of globalization was made as a country that can include foreigners in carrying out activities in the form of industry, tourism and commerce in Indonesia. The development of technological science, allows people to be more consumptive in using it. Viewed from a psychological perspective, it is often found that foreign tourists have deviant behavior from legal norms that exist in Indonesia. One of the deviant acts is the criminal treatment of persecution of a foreign citizen to Indonesian citizens who are in the Republic of Indonesia. There is also a problem statement. The purpose of this study is to determine criminal liability and criminal sanctions given to foreign citizens who commit criminal acts of persecution. This study uses a normative method because there are still vague norms, based on the opinions of legal scholars and the Law. One person can have a personality in criminal liability if some things or actions made by someone in violating positive law, if one can eliminate the sense of responsibility in someone who found an element of a person's ability to lose responsibility.
Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Made Erik Krismeina Legawantara; Desak Gde Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2196.112-117

Abstract

Sale and purchase is usually done by an agreement or what is known as a sale and purchase agreement, based on customary law a sale and purchase agreement is a real agreement, meaning that the delivery of the goods agreed upon is an absolute requirement fulfilled for the existence of an agreement. This research aims to find out about the arrangement of the land purchase agreement and find out the legal consequences of the land purchase agreement if there is a default. The method used in this research is the normative legal method with the statutory approach (satute aproach) and the conceptual approach. There are two types of data used, namely Primary (Laws and Regulations) as primary data and secondary data (sources of literature, books and research journals). Data analyzed are presented in the form of descriptions. Research results show that the sale and purchase rights of land rights are regulated in article 1457. The Civil Code which determines that buying and selling is an agreement between the buyer and the seller in an agreement where the legal terms of the agreement must meet subjective and objective conditions, with the consequence that the agreement is not can be canceled unilaterally because it must be implemented in good faith. Then, due to the Default Law for the Parties In Canceling the Deed of Agreement on the Sale and Purchase of Land Rights, it is regulated in Article 1366 of the Civil Code which stipulates that everyone is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by negligence or indifference careful. Article 1366 of the Civil Code explains the responsibility of someone who has done harm to another person / other party, either because of his own actions or due to negligence and carelessness that causes other parties to suffer losses from him.
Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Ni Kadek Tisna Aristya Dewi; I Putu Gede Seputra; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2203.154-160

Abstract

The declining quality and quantity of green open space in urban areas has caused a decrease in the quality of the environment. Therefore, it is necessary to conduct a research on the Green Open Spatial Planning, especially in Denpasar City the legal provisions of which has been regulated in Regional Regulation No. 27 of 2011. This research analyzes the planning for the use of Green Open Spatial and the mechanism for changing the Green Open Spatial to change its function to become Spatial Settlement. The method used in this research was a normative research method, in which legal data collection was carried out by recording library studies, document studies, information and explanations obtained both from the Laws, Government Regulations and other Regulations that can be further examined which related to this problem. Data analysis in this research was carried out systematically by classification of legal materials to facilitate the analysis work, then Legal materials obtained are then subjected to discussion and grouping into certain sections. The results found that the Green Open Space is an area dominated by plants that are built for protection functions. The pattern of spatial use as a basis for the Denpasar City Government sets Green Open Spaces namely Settlements and Public Facilities. Changes in the pattern of utilization of green open spaces have changed the function resulting in the realization of optimal urban spatial planning. This happened because of the weak awareness of the people of Denpasar City.
Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia Ni Ketut Krismanika; I Putu Gede Seputra; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2204.161-166

Abstract

The granting of Communal Rights Certificates is done according to Article 18 of the MATR / KBPN regulation No. 10/2016, if it has been decided that by the Governor, the Regent / Mayor in that place there are indeed indigenous peoples, the Officer will report to the Ministry of National Land Agency (hereinafter abbreviated as BPN) so that it is not changed and the registration of Communal Rights for the land contained therein in that area. This study aims to determine the mechanism for granting communal land rights certificates for customary law associations and also to identify tenure rights with communal rights based on agrarian arrangements. This research is a normative legal research with a statutory approach and analysis approach and legal concepts. The results of this study indicate that the Decree of the Minister of Land said that if the results of the research there were indigenous peoples and their land, the inauguration of the indigenous peoples was decided by the ministry of MATR / BPN of the region to determine and register communal rights over their land in the region's BPN. The communal rights being applied for will be issued in the future the communal rights certificate of the customary law community. After the Communal Rights Certificate is issued from the BPN on behalf of the customary community, the use and use can be cooperated with a third party, in this case if there is a party who is applying for a Cultivation Right on the communal right, then the customary law community may negotiate with the applicant, in order to get the same benefits. The conclusion is that the mechanism for granting communal land rights certificates to customary law associations starts from the report of the customary head to the Regent / Mayor and the granting of Building Use Rights on Communal Rights land is allowed as long as Communal Rights as long as the customary community wants to relinquish these rights or exchange with other land.
Implementasi PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 terhadap Peneriman Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Sekolah Ni Komang Rai Widhyaningsih; I Wayan Arthanaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2205.167-172

Abstract

Education is something that is important can provide knowledge that can improve the characteristics of life, both in personal life, community life, and state life. A New Student Admission, often referred to as PPDB, isan annual activity which is the selection stages for prospective new students organized by school-level committees under the supervision and coordination of the Office of Education. This year, PPDB uses a new system, the zoning system, which aims to equalize students. The purpose of this study was to describe how the implementation of Permendikbud number 14 in 2018 and what are the factors inhibiting the implementation of Permendikbud number 14 in 2018 on the admission of new students based on zoning. This research was designed using an empirical legal research approach. The results of this study indicated that the implementation of Permendikbud No. 14 of 2018 in High Schools / Kejuraan especially in the South Kuta area has not been running effectively because there was one school that received protests from students' parents which resulted in the process of hiring new students being hindered. In addition, this study also showed that the inhibiting factors for the implementation of Permendikbud No. 14 of 2018 on the admission of new students based on zoning consisted of internal factors, namely the committee was less selective in examining student requirements and the application provided was experiencing interference, and external factors namely location, community mainset, and domicile certificate.
Co-Authors A A Gd Jelantik Wisnu Putra A Agung Sagung Laksmi Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Tri Padmawati A.A.Gde Oka Wisnumurti Agung Ananda Putria Elda Sukawati Agus Yogik Palguna Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Ayu Gayatri Anak Agung Ayu Mas Merta Sari Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya Anak Agung Dinda Trisna Kesumadewi Anak Agung Dwi Jayantri Anak Agung Gde Mahardi Prana Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arini, Desak Gde Dwi Ariskayanti, Ida Ayu Made Ayu Metta Sandra Ayu Ratih Indra Kusumawati Ayu Yuliany Adisti Bagus Andi Dwi Prakoso Bagus Andika Artha Surya Cahya Edy Priana Cokorda Istri Ratih Laksmi Dewi da Bagus Gde Wisnu wardhana Darly Taruna Darson Lokbere Desak Gde Dwi Arini Desak Gde Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Geded Dwi Arini Desak Putu Setyarina Desi Nellyda Deviana Utami Wijaya Dewa Ayu Mareyta Astri Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Agus Anjaswara Dewa Gede Widya Swastika Dewi, A.A Sagung Laksmi Dimas Putra Wicaksana Dinda Dian Pratiwi Dwik Aditya Pramana Eggy Septyadi Silaban Gede Agus Perdika Putra Gede Agus Sukawantara Gede Esa Surya Pramana Gede Indra Yasa Asiawan Gede Krisna Adi Putra Gede Kristya Yuan Prayoga Gusti Ngurah Anom Widyarta Gusti Ngurah Oka Pramana Hery Sudiarto I Dewa Gede Anggarisna I Dewa Oka Angga Wirama I Gde Chandra Astawa Widhiasa I Gede Agus Allezandro Suputra I Gede Agus Surya Gunantara I Gede Andhika Kusuma Darsana I Gede Buonsu I Gede Edy Korneawan I Gede Fajar Manggala I Gede Ivan Wahyu Pramana I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra I Gede Prana Prabangkara I Gede Suariawan I Gede Wijaya Kusuma I Gede Yogi Arya Windiarta I Gusti Agung Ayu Diah Aprillia I Gusti Ayu Dwi Meilaputri I Gusti Ayu Dwi Meilaputri I Gusti Ayu Manik Maharani I Gusti Ayu Mas Mahadewi I Gusti Ayu Mas Yuni I Gusti Bagus Andika Bagaskara I Gusti Bagus Guna Mahayana I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Bagus Yoga Sastera I Gusti Made Yudha Pramana I Gusti Ngurah Agung Bija Karang I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta I Gusti Ngurah Made Suradnya I Gusti Ngurah Winda Aditya Putra I Kadek Anom Suartama I Kadek Bagas Dwipayana I Kadek Boy Aditya Mertajaya I Kadek Buana Putra Sedana I Kadek Candra Wisesa I Kadek Darmayasa I Kadek Dwi Giri Astawan I Kadek Dwi Melana Putra I Kadek Edy Gunawan I Kadek Nova Astrawan I Kadek Purwadi Putra I Kadek Surya Wirawan I Kadek Suwartana I Ketut Agus Krisna Adiputra I Ketut Cahaya Rai Siwi I Ketut Gede Purnayasa I Ketut Irianto I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Komang Angga Triyadi Giri I Komang Arya Sentana Mahendra I Komang Oka Raharja I Komang Roni Januar I Made Adi Endra Supardi I Made Adi Saputra I Made Aditya Dwipayana I Made Agus Sanjaya I Made Andi Putra Mahardika I Made Anggra I Made Anoraga Okky Dharmala I Made Arismayuda I Made Arjaya I Made Bayu Ari Budi Utama I Made Bayu Sucantra I Made Citra Gada Kumara I Made Della Dwi Angga Saputra I Made Dwi Mahardika I Made Dwi Satya Anggara I Made Gede Bagus Anggara I Made Gianyar I Made Handika Putra I Made Krishna Dharma Kusuma I Made Krisna Bagus Wisena I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Ode Dwiyana Putra I Made Pasek Asmaradana I Made Purnayasa I Made Restu Putra I Made Subantara I Made Sukayasa I Made Suniasta Amertha I Nyoman Budiartha I Nyoman Gede Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Loka Hari Prabawa I Nyoman Putu Budhiarta I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Rama Cahyadi Putra I Nyoman Sadhu Bramanta I Nyoman Sujana I Nyoman Sujana I Nyoman Surya Natha I PT. GD. Seputra I Putu Aldi Wira Kusuma I Putu Andika Sanjaya I Putu Aris Sedana Putra I Putu Baladeva Vidyasagara I Putu Budi Astika I Putu Deny Adistanaya Putra I Putu Dion Mahardika I Putu Edi Rusmana I Putu Gede Fajar Riski Andika I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Pradita Wiradinatha I Putu Putra Ariasa I Putu Suputra I Wayan Aditya Indrayana I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Dandy Astrawan I Wayan Dedy Cahya Pratama I Wayan Febrianto I Wayan Geng Krisna I Wayan Ogi Wiryawan I Wayan Rideng I Wayan Suambara I Wayan Sunarta I Wayan Wendra I Wayan Wesna Astara I Wayan Yoga Pratama Putra Ida Ayu Gede Adi Suandewi Ida Ayu Gita Dehardha Ida Ayu Ketut Sarwini Ida Ayu Putu Widianti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sintya Wulandari Ida Ayu Sri Wahyuni Ida Ayu Tara Masari Budiana Ida Ayu Vera Wirya Paramita Ida Ayu Viony Adniasari Ida Ayu Widiati Ida Bagus Ari Nugraha Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Ida Bagus Gede Sesana Dharma IM Arjaya Indah Permatasari Intan Dian Vitaloka Kadek Agus Indra Ana Putra Kadek Agus Mahendra Wijaya Kadek Bramanta Rudi Kaze Kadek Dicky Candra Mahendra Kadek Krisna Amacya Kadek Teguh Aryasa Kadek Wahyu Juniarta Kadek Yogi Pratama Putra Kaze, Kadek Bramanta Rudi Ketut Adi Wirawan Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Ketut Danu Yudistira Ketut Gita Lestari Komang Ajus Nada Putra Komang Devi Triveni Komang Ikka Shintya Daivi Luh Ketut Ayu Andayani Luh Made Mahendrawati Luh Made Mutiasari Luh Nyoman Diah Sri Prabandari Luh Putu Yustika Riani Kusuma Lukman Hakimi Made Agus Rai Sanditya Wibawa Made Agus Satria Wahyudi Made Bayu Bagaskara Made Dwi Kurnia Dananjaya Made Erik Krismeina Legawantara Made Fiorentina Yana Putri Made Mahardika Made Sadhu Arta Kori Made Sanjaya Rama Putra Matius Ade Krispian Soba Nono Meysin Liston Sinaga Michael Jose Rizal Nadia Githa Wijaya Nadila Purnama Sari Ngakan Made Wira Diputra Ni Kadek Mirayati Ni Kadek Tisna Aristya Dewi Ni Ketut Krismanika Ni Komang Ayu Arniti Ni Komang Ayu Sri Widiari Ni Komang Nanda Permata Dewi Ni Komang Rai Widhyaningsih Ni Komang Sri Herawati Octa Ni Luh Pingka Priadnyani Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi Ni Luh Sri Candra Yuni Ni Luh Yuni Setyawati Ni Made Budi Kartika Ni Made Melly Deni Kiara Putri Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Suwari Ni Made Swandari Ni Made Widiari Ni Made Yulia Chitta Dewi Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri Ni Nyoman Sonia Santhy Suryani Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri Ni Putu Ayu Sri Darma Putri Ni Putu Ayu Sutarini Dewi Ni Putu Eka Dharma Yanti Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Wayan Eny Yulianti Ni Wayan Lusiana Sari Ni Wayan Regina Novyanti Novitasari Kusuma Dewi Nyoman Ananda Bimastara Nyoman Gede Aditya Jay Medhika Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra Nyoman Handytya Wiarsa Putra Pande Putu Dinda Novita Wijaya Pande Putu Gita Yani Philipus Dian Anjaraka Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum . Pt. Gd. Seputra Putra Prawira Satya Utama Putu Amalia Diva Prasista Putu Budiartha, I Nyoman Putu Ferdiana Putra Putu Gede Indra Paramartha Putu Gede Seputra Putu Gede Seputra Putu Nandita Dewi Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Wisesa Sagara Rai Agus Dwi Ernata Putra Rai Bagus Cahyadi Wicaksana Sang Bagus Nyoman Wahyuda Putra Sang Kompiang Kurnia Yudha Putra Senastri, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Jaya Setiawan, I Putu Yudi Sugiartha, I Nyoman Gede suryawan, Gusti Bagus Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Utari Paramita Devi Visit Ida Rahayu Wayan Artana Widianti, Ida Ayu Putu Widiati, Ida Ayu Putu