Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.508
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research West Science Law and Human Rights Jurnal Kabar Masyarakat Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Celebes Journal of Community Services Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Sipakatau
Putra, Irman
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Putra, Irman
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.1517

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi Indonesia melalui analisis yuridis terhadap mekanisme pengujian undang-undang yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal Konstitusi, memastikan bahwa tindakan legislatif selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari proses pengujian undang-undang terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Temuan penelitian ini menyoroti pengaruh MK dalam melindungi hak-hak konstitusional, menyelesaikan sengketa konstitusional, dan berkontribusi pada pengembangan norma-norma demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsinya, dengan menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk meningkatkan perannya dalam memupuk demokrasi. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong supremasi hukum dalam lanskap demokrasi yang terus berkembang di Indonesia.
Analisis Yuridis UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menilai Keselarasannya dengan Mandat Konstitusi tentang Hak atas Lingkungan Hidup Putra, Irman
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1518

Abstract

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada keselarasannya dengan mandat konstitusional Indonesia untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal untuk menilai koherensi, efektivitas, dan implikasi dari undang-undang tersebut dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang komprehensif, beberapa inkonsistensi dan tantangan implementasi menghambat efektivitasnya. Isu-isu utama termasuk ambiguitas dalam definisi hukum, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai. Makalah ini diakhiri dengan merekomendasikan reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi publik untuk memperkuat tata kelola lingkungan di Indonesia dan menyelaraskan kerangka hukum dengan mandat konstitusional.
SOSIALISASI HUKUM : SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PRAJURIT TNI DAN PENGARUHNYA Lubis, Arief Fahmi; Putra, Irman
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.33459

Abstract

Ketentuan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 62 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari segi perspektif hukum Acara Pidana Militer dapat dikatakan pemecatan merupakan kewenangan Hakim Militer sepenuhnya dengan pertimbangan ketidaklayakannya prajurit tersebut untuk dipertahankan untuk tetap berdinas di lingkungan militer, sehingga kewenangan ini yang tidak bisa didelegasikan kepada Hakim sipil, disebabkan putusan tersebut akan dijadikan dasar oleh pimpinan TNI untuk ditindak lanjuti. Bagi anggota Militer tersebut, pemecatan dari dinas Militer merupakan akhir dari karir dan pengabdiannya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang konsekuensinya akan diikuti dengan pemberhentian hak-hak yang diterima selama ini.
Socio-Cultural : Dalam Perdebatan Penundukan Prajurit TNI dalam Peradilan Umum dengan Peradilan Militer Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i1.2042

Abstract

Pros and cons about the position and jurisdiction of military courts still often occur in legal discourse in Indonesia. On the one hand, there is a group that states that the military court is only authorized to try military crimes and is not authorized to try general crimes committed by TNI soldiers, but another group states that the military court still has the authority to try both general crimes and military crimes. This article will photograph the discourse that has existed so far. This article will also explain the Position and Jurisdiction of the Military Court in Indonesia after being under the jurisdiction of the Supreme Court and the impact of the submission of TNI soldiers to the General Court on military principles. The method used was an in-depth interview with a number of sources, especially to see the growing opinion if TNI soldiers were tried in the general court. The conclusion of this article is that psychologically and culturally, TNI soldiers are not appropriate to be tried in the general court. Thus, the issue of subjugating TNI soldiers to the general court is not only juridical but also psychological and cultural. In addition, if TNI Soldiers are subject to the general judiciary, it will result in the destruction of military joints or principles that are the backbone of law enforcement and discipline of Soldiers.
Pembaharuan Hukum : Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
Public Service and Governance Journal Vol. 1 No. 2 (2020): Juli: Public Service and Governance Journal
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/psgj.v1i2.2043

Abstract

Reform of the military justice system (criminal law enforcement) is essentially part of the idea of law reform. Legal reform includes not only "legal substance reform" and "legal structure reform", but also "legal culture reform". Therefore, the reform of the military criminal law system must also be accompanied by the renewal of the military legal culture, which includes, among other things, the renewal of the cultural aspects of legal behavior and legal awareness related to "military culture" and the renewal of the aspect of military legal education/science. So, "legal behaviour, legal, science and legal education reform" is also needed. This research will discuss Military Justice Reform in Indonesia, by conducting a comparative study with the existing military justice systems in various countries. This article concludes that the prospect of the position of the military court in Indonesia after the administrative, organizational, and financial fields are in the Supreme Court will make the military court better and more independent. The administration and organization will be more well organized in accordance with other courts.
The Role of Customary Law in Natural Resource Management in Rural Areas for National Defence and The Preservation of National Sovereignty Irman Putra; Parluhutan Sagala; Ahmad Jaeni; Aref Fahmi Lubis
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5929

Abstract

This study explores customary law’s role in managing natural resources in rural areas of Indonesia, focusing on its contribution to national defence and the preservation of national sovereignty. Adopting a qualitative approach based on a literature review, this research examines the interactions between customary law, state law, and local practices within the resource management framework. The findings reveal that customary law remains a vital institution in regulating access to and utilization of natural resources despite the challenges posed by modern development policies and globalization. The study identifies various adaptive mechanisms within customary law that allow it to evolve in response to socio-ecological changes, thus supporting sustainable resource management. Furthermore, the research highlights the importance of incorporating customary law into formal policy frameworks to enhance the effectiveness of natural resource management at local and national levels.
Legal Counseling to Increase Public Legal Awareness of Citizen Rights and Obligations Bambang Irawan; Indah Susilowati; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Dian Kemala Dewi
Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2024): August
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/jsipakatau.v1i5.2427

Abstract

The law education program implemented in Cempaka Putih Subdistrict, East Jakarta, aims to increase legal awareness among the community, particularly those aged 23-60 who do not have a permanent job. This program uses interactive presentation methods and participatory discussion to facilitate a deeper understanding of citizens' rights and obligations. The results of the program's implementation show a significant increase in participants' understanding of law, as reflected in a survey that shows a surge in awareness and ability to resolve legal conflicts peacefully. The program also successfully increased community participation and built a stronger legal support network among participants. The positive response from the community and requests for further programs demonstrate the program's success and relevance in empowering the community. Through a suitable approach, this law education program has had a positive impact, reducing minor legal issues, and promoting active participation in social and economic activities. Therefore, the development of additional materials is necessary to further explore more specific legal issues, ensuring the continuation of the program's benefits for the community of Cempaka Putih Subdistrict
Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XIV/2016: Examining the Legal Implications of the Law on Regional Head Elections (Law No. 10/2016) Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 01 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i1.1165

Abstract

This paper provides a juridical analysis of the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XIV/2016, which examines the legal implications of the Regional Head Election Law (Law No. 10/2016). It explores the constitutional context and rationale behind the decision, emphasising its impact on the legal framework governing regional head elections in Indonesia. By dissecting the Constitutional Court's reasoning and the legal principles applied, the analysis aims to explain the impact of the ruling on the democratic process, electoral integrity, and governance at the local level. The findings highlight a significant legal precedent and underline the role of the ruling in shaping future electoral regulations and practices in Indonesia.
Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI: Legal Counseling on the Prevention of Misuse of Firearms in the Execution of TNI Soldiers' Duties Arief Fahmi Lubis; Irman Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5944

Abstract

TNI dalam melakukan tugasnya diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api sesuai dengan standar perlengkapan militer yang ada. TNI membatasi penggunaan senjata api untuk mencegah penyalahgunaan yaitu dalam kondisi damai atau non-tempur. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa Setiap anggota TNI senyatanya memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa yang bukan anggota militer, namun sebagai anggota TNI selain tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik dan benar sesuai prosedur serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan /atau amunisi.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law Karolus Charlaes Bego; M. Aslam Fadli; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6194

Abstract

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain tindakan Administratif semisal pemecatan atau pencopotan dari jabatannya, tuntutan secara Pidana, melakukan ganti rugi dan juga pengawasan serta audit, dan juga pemberian sanksi disiplin.
Co-Authors Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Ahmad Jaeni Al Munip Aref Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Bambang Irawan Bambang Iriawan Bram B Baan Dian Kemala Dewi Dian Kemala Dewi Edy Sony Firdaus Firzhal Arzhi Jiwantara Grenaldo Ginting Hafizh Idri Purbajati Heri Budianto Ica Karina Indah Susilowati Indah Susilowati Johanis L.S.S. Polii Judijanto, Loso Karolus Charlaes Bego M. Aslam Fadli Miharja, Marjan Muhammadong Na'afi , Septiana Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Parluhutan Sagala Ramlani Lina Sinaulan Salmon, Harly Clifford Jonas Solapari, Nuryati Sumarni Sumarni Suwarna, A. Idun Zainol Hasan