Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.634
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Multicience INTELEKTIVA International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research West Science Law and Human Rights Jurnal Kabar Masyarakat Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Public Service And Governance Journal Mimbar Administrasi Celebes Journal of Community Services Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Sipakatau
Putra, Irman
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
The Relevance of the Philosophy of Positivism in the Development of Modern Science Zainol Hasan; Hafizh Idri Purbajati; Al Munip; Firdaus; Irman Putra
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6282

Abstract

The philosophy of positivism, rooted in the thought of Auguste Comte, plays a crucial role in the development of modern science. This research explores the relevance of positivism in the contemporary context, focusing on the application of empirical methodologies and interdisciplinary collaboration. Through qualitative analysis, the research shows that positivism remains a valid foundation for scientific research, enabling researchers to produce reliable and applicable knowledge. The application of positivism in new technologies paves the way for innovation and increases the effectiveness of solutions to complex social problems. In addition, the social impact of this approach is seen in increased public awareness and evidence-based decision-making. The results of this study suggest the need for the integration of positivism with other methods to enrich the understanding and application of science in addressing future challenges. Thus, this study makes an important contribution to the understanding of the positive role of positivism philosophy in science and its impact on society.
Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum di Era Kemajuan Teknologi Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.849

Abstract

This research aims to show the importance of the role of higher legal education in anticipating the negative impacts of technological advances, especially in the industrial era 4.0. Using a descriptive qualitative approach, this research examines how law, which often lags behind technological developments, can be adapted through educational modernization. The findings show that technology, such as AI and e-learning, has the potential to increase efficiency in the teaching-learning process and the justice system. However, ethical challenges and the need to adapt curricula that integrate information technology are important issues. In conclusion, the modernization of legal education is urgently needed to ensure the law is in line with technological advances while maintaining human values.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peran pendidikan tinggi hukum dalam mengantisipasi dampak negatif kemajuan teknologi, khususnya dalam era industri 4.0. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum yang sering tertinggal dari perkembangan teknologi dapat diadaptasi melalui modernisasi pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa teknologi, seperti AI dan e-learning, berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses belajar-mengajar dan sistem peradilan. Namun, tantangan etis serta perlunya adaptasi kurikulum yang mengintegrasikan teknologi informasi menjadi isu penting. Kesimpulannya, modernisasi pendidikan hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum selaras dengan kemajuan teknologi sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
SOSIOLOGI HUKUM : PENINGKATAN INTERAKSI SEBAGAI PENDORONG MODERNISASI DI PEDESAAN Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i3.850

Abstract

This research aims to analyze the role of law as an instrument of modernization in sustainable rural development in Indonesia. The problem faced is the lack of legal protection for rural communities, especially vulnerable groups such as women and children, as well as the inability of existing legal policies to be effectively implemented in the field. This research uses a qualitative method with a juridical sociological approach, collecting data from document analysis of laws and policies related to village development. The results show that the involvement of village communities and the support of NGOs are essential to improve the effectiveness of legal protection and development sustainability. In conclusion, strong legal protection and government and NGO collaboration are needed to create inclusive and sustainable rural development.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum sebagai instrumen modernisasi dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia. Persoalan yang dihadapi adalah kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat desa, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta ketidakmampuan kebijakan hukum yang ada untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengumpulkan data dari analisis dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat desa dan dukungan NGO sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan keberlanjutan pembangunan. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang kuat dan kolaborasi pemerintah serta NGO diperlukan untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara: Legal Review of Abuse of Authority by Public Officials from the Perspective of State Administrative Law Karolus Charlaes Bego; M. Aslam Fadli; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6194

Abstract

Penyalahgunaan wewenang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga etika dan moral dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik adalah pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip hukum yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai tindakan seorang pejabat publik yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, sehingga merugikan kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan teori yang relevan sangat penting untuk mencegah dan menindaklanjuti tindakan tersebut. Upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berakibat pada sejumlah konsekuensi hukum, yang antara lain tindakan Administratif semisal pemecatan atau pencopotan dari jabatannya, tuntutan secara Pidana, melakukan ganti rugi dan juga pengawasan serta audit, dan juga pemberian sanksi disiplin.
Kebijakan Diskresi dalam Pemerintahan Perspektif Hukum Administrasi Negara: Discretionary Policy in Government Legal Perspective Of State Administration Agustinus F. Paskalino Dadi; Firzhal Arzhi Jiwantara; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6288

Abstract

Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Menurut hukum administrasi negara meskipun diskresi memberi kebebasan, keputusan yang diambil tetap harus sesuai dengan prinsip legalitas dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menurut hukum administrasi negara terhadap kebijakan diskresi menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Diskresi yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah, sementara pengawasan yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Diskresi dalam konteks hukum administrasi negara ini merupakan konsep penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh hukum. Sehingga dapat melihat betapa vitalnya diskresi dalam proses pemerintahan yang responsif. Namun dibalik itu semua diskresi juga memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam pengaplikasiannya.
An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia Judijanto, Loso; Solapari, Nuryati; Putra, Irman
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2024): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i01.351

Abstract

This paper analyzes the gap between data protection regulations and the implementation of the right to privacy in Indonesia from a juridical normative perspective. Despite the enactment of the Personal Data Protection (PDP) Law in 2022, significant challenges remain in ensuring the protection of personal data. These challenges include vague legal definitions, limited enforcement mechanisms, and insufficient provisions for regulating emerging digital technologies such as artificial intelligence and big data. Additionally, public awareness of privacy rights remains low, further exacerbating the ineffective implementation of the law. Through a comparative analysis with international frameworks like the GDPR, this paper highlights key areas for improvement in Indonesia's data protection landscape. Recommendations include establishing a centralized data protection authority, enhancing legal provisions for technological advancements, and increasing public engagement to ensure the effective protection of privacy rights in the digital age.
Juridical Analysis of Data Sovereignty in the Era of Digital Economy in Indonesia Judijanto, Loso; Suwarna, A. Idun; Putra, Irman
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 02 (2025): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i02.468

Abstract

The rapid growth of digital platforms has given rise to new challenges in the protection of privacy rights, particularly in cases of digital slander. This study explores the intersection of privacy protection and digital slander dissemination in Indonesia, focusing on the impact of post-truth dynamics. Using a normative juridical approach, the research examines Indonesia’s legal framework, including the 1945 Constitution, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Personal Data Protection Law (PDPL), to evaluate the effectiveness of legal mechanisms in safeguarding individuals' privacy in the digital space. The study identifies key gaps in privacy protection, particularly in the context of the post-truth environment, where misinformation and emotional manipulation often overshadow factual accuracy. Comparative analysis with international legal frameworks highlights best practices that could inform reforms in Indonesia. The study concludes with recommendations for legal reforms aimed at enhancing privacy protection and addressing the complexities of digital slander in the era of post-truth.
Criminal Law Arrangements in Handling the Spread of Social Media Bot-Based False Information in Indonesia Judijanto, Loso; Putra, Irman; Sumarni, Sumarni
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 02 (2025): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i02.469

Abstract

This study examines the legal arrangements in Indonesia for handling the spread of false information through social media bots, employing a normative juridical analysis. The proliferation of disinformation through automated bots has become a significant challenge to public trust, social cohesion, and democratic processes. This paper explores the adequacy of existing legal frameworks, such as the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), the Indonesian Penal Code, and the Election Law, in addressing bot-generated false information. The study identifies key challenges, including technological limitations, legal ambiguities, and jurisdictional issues, and compares Indonesia’s regulatory approach with that of the European Union and the United States. The research highlights the need for clear legal definitions, enhanced platform accountability, improved enforcement capabilities, and greater international cooperation to effectively address this issue. The study concludes with recommendations for legal reforms and increased public awareness to mitigate the adverse impact of social media bots on public discourse in Indonesia.
Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Parluhutan Sagala; Agustono Agustono; Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i4.4291

Abstract

Abstract. Viewed from the perspective of law enforcement, with the rarity of filing a claim for compensation or a request to merge a claim for compensation, it requires careful research because after all the core of law enforcement is upholding rights and carrying out obligations. The purpose of this study is to show that the use of the right to claim compensation or a request for compensation is very rare. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research was conducted. The results of this study indicate that the method of claiming compensation can be done by merging a claim for compensation in a criminal case, through unlawful acts and through a request for restitution.
Penyuluhan Hukum Tentang Permohonan Rekomendasi Ankum Dan Upaya Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Yang Berdasarkan Kepentingan Hukum Dan Militer Lubis, Arief Fahmi Lubis; Irman Putra
Celebes Journal of Community Services Vol. 3 No. 2 (2024): Juni - November
Publisher : STIE Amkop Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/celeb.v3i2.1645

Abstract

Penegakan hukum dilingkungan TNI dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana militer, yang melibatkan beberapa unsur, antara lain: Penyidik, Ankum, Oditur dan Papera. Papera/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang Papera/Komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. Tujuan pengabdian ini untuk menunjukan bahwa Atasan yang berhak menghukum (Ankum)/Komandan satuan mempunyai kewajiban membina prajurit dalam menentukan karier sesuai kompetensi yang dipersyaratkan dalam peraturan di lingkungan TNI. Keinginan dan harapan seorang komandan satuan adalah anak buah/prajurit dibawahnya berbuat yang terbaik demi kemajuan organisasi TNI yang dipimpinnya, tetapi dalam faktanya karena sesuatu hal ada beberapa Prajurit yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindak pidana. pengabdian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan pengabdian. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa di dalam proses hukum yang berlangsung, Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Papera memiliki 2 (dua) jalur dalam upaya mempertahankan anggota prajurit nya untuk tidak dihukum atau tidak diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat) karena adanya pertimbangan kepentingan militer dengan beberapa pertimbangan seperti prajurit TNI tersebut memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh satuan, prajurit TNI tersebut dinilai sehari-harinya berkelakuan baik atau pertimbangan lainnya, sehingga Ankum dapat berupaya melalui 2 (dua) jalur tesebut yaitu memberikan rekomendasi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan mengajukan upaya hukum sesuai aturan perundang-undangan.
Co-Authors Agustinus F. Paskalino Dadi Agustono Agustono Ahmad Jaeni Ani Maryani, Ani Apriliyanto, Teguh Aref Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Bambang Irawan Bambang Iriawan Bram B Baan Dian Kemala Dewi Dian Kemala Dewi Edy Sony Firdaus, Firdaus Firzhal Arzhi Jiwantara Grenaldo Ginting Hafizh Idri Purbajati Heri Budianto Ica Karina Indah Susilowati Indah Susilowati Judijanto, Loso Karolus Charlaes Bego M. Aslam Fadli Miharja, Marjan Muhammadong Munip, Al Na'afi , Septiana Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Parluhutan Sagala Polii, Johanis L. S. S. Ramlani Lina Sinaulan Salmon, Harly Clifford Jonas Solapari, Nuryati Sumarni Sumarni Suwarna, A. Idun Zainol Hasan