Claim Missing Document
Check
Articles

NON-COMPETITION CLAUSE: BUSINESS PROTECTION OR LIMITATION OF WORKER RIGHTS Alexandra Kyra Trisno; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness approach. Indonesia occupies a middle position, relying on general contract principles and constitutional safeguards without specific statutory regulation. The study concludes that non-competition clauses may function as legitimate business protection instruments only if drafted proportionally, with clear limitations on duration, territory, and scope, while respecting workers’ fundamental rights.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI Miftahul Anam; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi poligami di Indonesia dan memberikan gambaran utuh mengenai (1) pengaturan hukum poligami di Indonesia serta (2) analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Poligami di Indonesia diatur secara ekstensif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. (2) Analisis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami mengungkapkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia. Ini dibuktikan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, proses pelaksanaan pemberian izin poligami juga selaras dengan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
DAYA IKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TELAAH YURIDIS ATAS PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN KONSEKUENSI WANPRESTASI PENJUAL Haura; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keberlakuan dan daya ikat perjanjian elektronik (e-contract) dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam perspektif asas pacta sunt servanda serta konsekuensi hukum wanprestasi penjual dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas pacta sunt servanda tetap berlaku dalam transaksi digital, namun penerapannya harus diharmonisasikan dengan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Dalam hal terjadi wanprestasi penjual, konsumen berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kajian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keseimbangan para pihak dalam praktik e-commerce.
Analisis Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas di Indonesia Ferren Chaniago; Ratna Artha Windari
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12471

Abstract

Doktrin piercing the corporate veil merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas yang memungkinkan pembebanan tanggung jawab pribadi kepada organ perseroan ketika ditemukan penyalahgunaan badan hukum perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas di Indonesia serta mengidentifikasi batas pertanggungjawaban pribadi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, serta literatur hukum perseroan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan ketika direksi terbukti bertindak tanpa itikad baik, melampaui kewenangan, menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan, atau melakukan tindakan yang merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Sebaliknya, direksi tetap memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip business judgment rule apabila keputusan bisnis dibuat secara profesional, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa konflik kepentingan, serta dengan kehati-hatian dan itikad baik. Penerapan doktrin tersebut di Indonesia masih menghadapi kendala karena belum tersedia parameter yang seragam untuk membedakan risiko bisnis yang wajar dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan interpretasi hukum, standar pembuktian, konsistensi yurisprudensi, dan tata kelola perusahaan yang akuntabel agar pembebanan tanggung jawab pribadi kepada direksi dapat dilakukan secara adil, terukur, serta memberikan kepastian hukum bagi perseroan dan para pemangku kepentingan.
Paradigma Daktiloskopi Kontemporer: Antara Efisiensi Administrasi dan Privasi Warga Negara Ferry Candra; Ratna Artha Windari; Oloan C.H Marpaung
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 4 (2026): Juli : Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i4.1165

Abstract

This study discusses the contemporary paradigm of non-criminal fingerprint use in Indonesia by highlighting the dialectic between state administrative efficiency and the protection of citizens’ privacy. Through an interdisciplinary approach integrating technical, legal, and social perspectives, this research analyzes the implementation of e-KTP, which has recorded more than 270 million citizens in a centralized biometric database, as well as the expansion of fingerprint usage in banking, telecommunications, e-SIM, and various other public service sectors. The analysis results indicate that non-criminal fingerprinting provides significant benefits in improving operational efficiency, preventing fraud, and strengthening security. However, its implementation also creates serious privacy risks, including the irreversible nature of biometric data, vulnerability to spoofing, single-modal system accuracy ranging from 87–92%, and the potential for mass surveillance. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection represents an important advancement in the national legal framework; however, its implementation still faces challenges due to the lack of an optimal independent supervisory authority and incomplete implementing regulations. This study recommends strengthening data governance, implementing privacy by design, adopting multimodal biometrics, ensuring transparency in data management, limiting usage based on the principle of proportionality, improving digital literacy, and harmonizing regulations with international standards to maintain a balance between technological innovation and citizens’ fundamental right to privacy.
Analisis Yuridis Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Komprehensif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahannya Dea Rusianda Naibaho; Ni Luh Wayan Yasmiati; Ratna Artha Windari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15651

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; serta (2) mengkaji problematika pencatatan perkawinan dan implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep dan asas hukum perkawinan, serta pendekatan kasus (case approach) guna menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif dengan menekankan prinsip monogami, adanya persetujuan bebas dari calon suami dan istri, serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif. Pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti otentik yang menjamin kepastian hukum atas status perkawinan. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait kedudukan hukum istri serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kehidupan berkeluarga.
Analisis Yuridis terhadap Kurangnya Kesiapan Mental pada Pasangan Pernikahan Usia Dini sebagai Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Rumah Tangga dan Meningkatnya Perceraian Ni Wayan Juliartini; Ratna Artha Windari; Suarta, I Wayan
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 3 No. 3 (2026): Agustus: Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v3i3.1973

Abstract

Early marriage remains a legal and social concern because compliance with the statutory minimum age does not necessarily indicate emotional maturity or readiness to assume marital responsibilities. This study aims to analyze the legal position of insufficient mental readiness among young married couples as a factor contributing to household disharmony and to examine its relationship with economic problems, domestic violence, and divorce. The study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach using statutory, conceptual, and literature approaches. Legal materials consist of legislation, court data, books, journal articles, and research findings, which are analyzed qualitatively through deductive reasoning. The study finds that insufficient mental readiness is neither a requirement for the validity of marriage nor an independent legal ground for divorce. Its legal relevance arises when it is manifested in prolonged disputes, neglect of marital obligations, abandonment, or violence. Bali data indicate high numbers of marriage dispensations and divorce cases, although they do not prove a single causal relationship. Economic hardship may intensify family stress, while domestic violence remains a prohibited act with distinct legal consequences. These findings imply the need to strengthen premarital education, psychological readiness assessment, economic planning, and victim protection to prevent household breakdown among couples.
Co-Authors abram purba Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Aini, Muthia Zahra Qurraatha Aldo Rico Geraldi Alexandra Kyra Trisno Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Angga Prawiradana, Ida Bagus Anil Refalzey Siregar Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Arta, I Gede Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Cendani Madya Nhingswari Dea Rusianda Naibaho Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Bagus Oka Prayudha Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dwi Ruth Bina Erisa Agus Tiana Umi Saputri Ferren Chaniago Ferry Candra Gede Puja Darmadinta Dinata Guntur Frans Gerri Gusti Ayu Komang Danu Antari Gusti Komang Trisna Fijayanti Hadi, I Gusti Ayu Apsari Haidar Ghazy Septian Rozak Hasibuan, Zettrho Haura Haura Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Budiatmika I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Budiada I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Empu Guana Pura I Wayan Landrawan I Wayan Suarta I Wayan Suarta Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Jawak, Agripa Videlia Jaya, I Putu Agus Kusuma Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Krisnanta Permana, I Gede Ari Kusuma, Putu Riski Ananda M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Megawati, Putu Tirta Mei Eriani Putri, Kadek Miftahul Anam Muhamad Jodi Setianto Muhammad Nur Fikri Muhammad Reza Saputra Nanakarani Priatma Nastiti Lestari Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Dewi Riyani . Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Putu Sri Wahyuni Purnama Dewi Ni Wayan Juliartini Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Oloan C.H Marpaung Permadi, Komang Irvan Tri Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Budi Utama Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Putu Suria Dewi Randitha, Kadek Ardi Arya Resta Parasara, Ida Bagus Ricky Simarmata Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Sidi Artama, Gede Eka Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Sukma Ayu Suwarjo Tahani Zulfa Pranoto Tampubolon, Franjes Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yetty Komalasari Dewi Yudha Putra, Ida Bagus Putu Zettrho Hasibuan