Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.013
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal IKA Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Arena Hukum Jurnal Sosioteknologi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WIDYA LAKSANA Sustainable, Planning and Culture (Space) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Pacta Sunt Servanda Journal of Artificial Intelligence and Digital Business JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Cendekia Ilmiah Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Journal of Law and Nation Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat
Ratna Artha Windari
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 134 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 134 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 21 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA SENGKETA MEREK DI KOTA DENPASAR Haidar Ghazy Septian Rozak; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 dalam meminimalisir terjadinya sengketa merek di Kota Denpasar serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek di Kota Denpasar sebagai akibat dari adanya “persamaan pada pokoknya”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik Non-Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian persentase data sebesar 90% menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum maksimal. Hal ini tercermin atas minimnya kesadaran hukum oleh sebagian besar pelaku usaha dagang makanan yang masih belum memahami terkait ketentuan “persamaan pada pokoknya” disaat hendak memulai usahanya tersebut.
NON-COMPETITION CLAUSE: BUSINESS PROTECTION OR LIMITATION OF WORKER RIGHTS Alexandra Kyra Trisno; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness This research analyses the legal validity and limitations of non-competition clauses in employment contracts under Indonesian law, focusing on their position between business protection and workers’ constitutional rights. In Indonesian legal doctrine, employment relationships are based on elements of work, wages, and subordination as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. From a civil law perspective, non-competition clauses fall within contractual obligations under Indonesian Civil Code, particularly Article 1234 concerning the obligation “not to do something” and Article 1320 on the validity requirements of agreements. Using normative legal research with conceptual and comparative approaches, this study analyses statute regulations, legal doctrines, and comparative practices in Singapore, Malaysia, and the United States. The findings indicate that non-competition clauses are legally permissible in Indonesia provided they fulfil subjective and objective contractual requirements, including consent, capacity, specific object, and lawful cause. However, contractual freedom is limited by constitutional guarantees, particularly Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which protects the right to work and earn a decent living. Comparatively, Singapore applies proportionality and legitimate interest tests, Malaysia generally voids post-employment non-compete clauses; and the United States adopts a state-based reasonableness approach. Indonesia occupies a middle position, relying on general contract principles and constitutional safeguards without specific statutory regulation. The study concludes that non-competition clauses may function as legitimate business protection instruments only if drafted proportionally, with clear limitations on duration, territory, and scope, while respecting workers’ fundamental rights.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI Miftahul Anam; Ratna Artha Windari; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi poligami di Indonesia dan memberikan gambaran utuh mengenai (1) pengaturan hukum poligami di Indonesia serta (2) analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Poligami di Indonesia diatur secara ekstensif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. (2) Analisis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami mengungkapkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia. Ini dibuktikan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, proses pelaksanaan pemberian izin poligami juga selaras dengan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
DAYA IKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TELAAH YURIDIS ATAS PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DAN KONSEKUENSI WANPRESTASI PENJUAL Haura; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 7 No. 1 (2026): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keberlakuan dan daya ikat perjanjian elektronik (e-contract) dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat perjanjian elektronik dalam perspektif asas pacta sunt servanda serta konsekuensi hukum wanprestasi penjual dalam transaksi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas pacta sunt servanda tetap berlaku dalam transaksi digital, namun penerapannya harus diharmonisasikan dengan prinsip perlindungan konsumen dan itikad baik. Dalam hal terjadi wanprestasi penjual, konsumen berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kajian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keseimbangan para pihak dalam praktik e-commerce.
Co-Authors abram purba Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Aini, Muthia Zahra Qurraatha Aldo Rico Geraldi Alexandra Kyra Trisno Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Angga Prawiradana, Ida Bagus Anil Refalzey Siregar Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Arta, I Gede Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Cendani Madya Nhingswari Dea Rusianda Naibaho Dea Rusianda Naibaho Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Bagus Oka Prayudha Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Dwi Ruth Bina Erisa Agus Tiana Umi Saputri Gede Puja Darmadinta Dinata Guntur Frans Gerri Gusti Ayu Komang Danu Antari Gusti Komang Trisna Fijayanti Hadi, I Gusti Ayu Apsari Haidar Ghazy Septian Rozak Hasibuan, Zettrho Haura Haura Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Budiatmika I Kadek Darmana Adi Putra I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Budiada I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Empu Guana Pura I Wayan Landrawan I Wayan Suarta Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Jawak, Agripa Videlia Jaya, I Putu Agus Kusuma Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Krisnanta Permana, I Gede Ari Kusuma, Putu Riski Ananda M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Megawati, Putu Tirta Mei Eriani Putri, Kadek Miftahul Anam Muhamad Jodi Setianto Muhammad Nur Fikri Muhammad Reza Saputra Nanakarani Priatma Nastiti Lestari Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Putri Pradnya Swari Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Dewi Riyani . Ni Made Mahachandra Saraswati Mastera Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Ega Parwati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Putu Sri Wahyuni Purnama Dewi Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Permadi, Komang Irvan Tri Pradnyamita, Ni Made Sulistia Dwi Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Budi Utama Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Putu Suria Dewi Randitha, Kadek Ardi Arya Resta Parasara, Ida Bagus Ricky Simarmata Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Sidi Artama, Gede Eka Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Sukma Ayu Suwarjo Tahani Zulfa Pranoto Tampubolon, Franjes Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yetty Komalasari Dewi Yudha Putra, Ida Bagus Putu Zettrho Hasibuan