Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Pandecta Jurnal Cakrawala Hukum Acta Comitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sriwijaya Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Science and Technology (FJST) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG JASA PERDAGANGAN EKSPOR I Ketut Alit Diputra; A. A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.799 KB)

Abstract

Management of Foreign Capital Investment establishment in export trading service in Indonesia is referred to Republic Indonesia Act Number 25 of 2007 concerning Foreign Capital Investment in Chapter IV Legal Formation, Position and Area Business, as listed in Article 5 point 2 mentioned that: the company intended in Article 1 which runs its business wholly or mostly in Indonesia as a unit of company must be in the form of legal body of Indonesian law and has its registered office in Indonesia. The legal body existing in Indonesia as listed in Article 1 of RI Act Number 40 of 2007 concerning Limited Partnership is defined as legal body established based on agreement that conduct business activity where its all basic capital divided into dividend and fulfills requirement as determined in this Act as well as implementation regulation.The policies of legal instruments done by BKPMD/BPM in increasing foreign capital investment climate in the field of export trade, the policies taken by BPM Bali Province for the sake of attracting investors for their investment in Bali in general, so BKPMD Bali Province still refers to Deputy Letter of National Entrepreneurship Development, BPM Number S-35/DU-5BKPM/2001 such as: in promotion and international cooperation of capital investment, covering: promotion implementation of local capital investment both domestic and foreign ones, material availability of local capital investment in term of printing media, collaboration between provincial and center government in implementing local capital investment, partnership implementation, cooperation with third parties as the step promotion to abroad, mission delivery to abroad, acceptance of capital investment mission from other areas and abroad, collaboration with foreign countries as long as no violation to center government, agreement preparation for the sake of sub regional cooperation, socialization to government staff and business body in term of capital investment, other authorities as long as no violation with policy of center and local governments. The field of license service of capital investment covers: agreement given to all projects and expansion of PMDN under responsibility of provincial and center governments, agreement given to PMDN project amendment, license issuance, vacancy license given for foreigners who work in a city or regency, incentive given limited to authority, implementation of other authority, in addition there is another step taken by BPMD of Bali Province in increasing investment is through creation of healthy investment competition, especially in trading conducted by tariff deduction and less administration as well as conducting illumination.
KEDUDUKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN APABILA OBJEKNYA MUSNAH Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi; A. A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan jurnal ini yang berjudul kedudukan hukum hak tanggungan apabila objeknyamusnah, yang dimana metode penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif, sehinggaditarik kesimpulan bahwa dimana jaminan kebendaan untuk benda tidak bergerak berupa tanahdilakukan pengikatan melalui hak tanggungan, hal demikian dilakukan untuk menghindari resikokegagalan kredit. Permasalahan akan timbul ketika tanah yang dijadikan obyek hak tanggungantersebut musnah akibat bencana alam. Jaminan hak tanggungan diatur dalam Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggunga Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang BerkaitanDengan Tanah. Apabila tanah yang dijadikan objek hak tanggungan terkena bencana alam, makaakan berakibat musnah pula objek hak tanggungan yang menjadi hak bank selaku kreditur.
TUGAS-TUGAS BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL I Komang Bagus Try Permana; A. A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.034 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional”. Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Metode penelitian jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam Undang–Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksanakan pada 5 Oktober 2004. Sesuai dengan fungsinya badan ini mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK).
TINJAUAN WEWENANG PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE ATAS PENGUMPULAN DATA SENSITIF:STUDI KEBIJAKAN PRIVASI UANGTEMAN Gede Widhiadnyana Krismantara; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.376 KB)

Abstract

Uangteman adalah salah satu penyelenggara pinjaman online resmi yang beroperasi di Indonesia. Selain data umum dalam kredit, Uangteman dalam kebijakan privasinya juga mencakup pengumpulan data pribadi yang bersifat sensitif seperti riwayat panggilan dan SMS serta isi kontak, dan persetujuan atas pengumpulan data sensitif tersebut tidak ditemukan dalam aplikasi Uangteman. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengkaji mengenai wewenang Uangteman dalam pengumpulan data sensitif peminjam. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa kewenangan penyelenggara pinjaman online dalam pengumpulan data pribadi adalah sangat terbatas sebagaimana dijelaskan dalam kode etik perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, bahwa data pribadi yang dikumpulkan penyelenggara pinjaman online hanyalah data yang relevan dengan kegiatan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan tidak menganjurkan pengumpulan data sensitif karena merupakan pelanggaran privasi dan berpotensi lebih besar untuk terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Pertanggungjawaban Uangteman apabila terbukti melakukan pengumpulan data yang tidak relevan dan melanggar privasi adalah berupa sanksi pidana yang mengacu pada UU ITE dan serta sanksi administratif yang mengacu pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kata Kunci: Financial Technology, Perlindungan Data, Pinjaman Online
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DAN BERBAHAYA Gita Saraswati; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.98 KB)

Abstract

Kosmetik adalah alat kecantikan wanita yang digunakan sehari-hari untuk mempercantik atau merawat dirinya sendiri. Kosmetik merupakan bahan yang siap dipakai diluar badan seperti rambut, muka, kuku yang dapat mempercantik penampilan agar menjadi lebih menarik. Kosmetik sangat diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat dan banyak berbagai kosmetik yang beredar dipasaran. Pada masa kini, banyak ditemukan konsumen yang membeli produk kosmetik yang tidak memiliki kualitas, dan tidak adanya produk kosmetik sudah terdaftar atau tidaknya didalam BPOM. Harga murah yang ditawarkan berasal dari bahan yang dibeli dengan kualitas rendah atau bahkan berbahaya dan tidak menggunakan izin edar. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik ilegal dan berbahan berbahaya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perlaku usaha dapat pertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang terkait kerugian konsumen yang di derita. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, konsumen, kosmetik ilegal
JUAL-BELI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI KASUS DI DESA PEKRAMAN PENESTANAN, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) Made Adi Berry Kesuma Putra; A.A. Gde Oka Parwata; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.278 KB)

Abstract

Land is very important in human life because the land is place where the humanborn, live, and do all activities community for their life. Rampant cases of land set in thesale of land, leasing land, seizure of land inheritance, sale of garden land to the villagebecome a problem. Linkage with such a man, according to Ter Haar said as perceivedaffinity and rooted in the minds of "all-pairs" (participeren Denden) it should beconsidered as "affinity laws" of human beings to the ground. Such a close relationshipbetween the law of the land under their control with a magical relationship religious naturethat causes people to obtain legal right to control the land, take advantage of it and collectthe results. From basic conception that the land under the control law based on theprinciple of solidarity alliances known in customary law.
PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAM POLITIK I Ketut Gede Santika Waisnawa; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.083 KB)

Abstract

Pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat menentukan perwakilan dalam menjalankan pemerintahan. Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang kekurangan apapun dalam diri seseorang.Namun dalam pelaksanaannya selama ini, penyandang disabilitas menjadi salah satu segmen yang kurang mendapat perhatian dan sering mengalami diskriminasi secara sistemik. Berbagai hambatan harus dihadapi penyandang disabilitas untuk keikutsertaannya dalam pemilu. KPU sebagai lembaga berkewajiban untuk memfasilitasi akses penyandangdisabilitas jika ditinjau dari pelaksanaannya belum memberikan upaya yang maksimal.Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kinerja KPU dalam memenuhi hak asasi politik penyandang disabilitas terkait hak pilihnya dalam pemilu. Pengerjaan penulisan dilakukan dengan metode penelitian normatif yang mengedepankan studi kepustakaan yang tercakup dalam kegiatan ilmu hukum dogmatik. Masalah yang diangkat dalam penulisan ini mencakup hak pilih penyandang disabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan, faktor yang menghambat keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilu, dan kinerja KPU memfasilitasi penyandang disabilitas dalam pemilu.Hasil dan analisis menunjukan jaminan hak pilih pengidap disabilitas telah diatur peraturan nasional namun terdapat norma yang bertentangan, penyandang disabilitas menemui hambatan teknis, teoritik, dan sosial budaya untuk ikut serta dalam pemilu, dan berdasarkan tinjauan, kinerja KPU belum maksimal dalam mewujudkan hak posisi politik bagi penyandang disabilitas karena berbagai keterbatasan akses untuk menyalurkan suara bagi penyandang disabilitas. Kata Kunci: Pemilu, Hak Asasi Manusia, Hak Pilih, Disabilitas, KPU.
IMPLEMENTASI CESSIE DI BANK BRI KANTOR CABANG DENPASAR GATOT SUBROTO Kadek Nadya Pramita Sari; A.A Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.974 KB)

Abstract

Cessie sering dilaksanakan dalam lingkungan perbankan. Salah satu bank yang pernah melaksanakan Cessie adalah Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto. Pelaksanaan Cessie di Bank tersebut pada umumnya dikarenakan Kreditur Lama (Cedent) membutuhkan pembiayaan agar operasional dari usahanya tetap berjalan. Namun perlu diteliti apakah pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto telah sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto dan akibat hukum perjanjian Cessie terhadap Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan prilaku masyarakat. Hasil dalam dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Cessie di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata sedangkan pelaksanaan dalam hal penagihannya tidak dilaksanakan sesuai Pasal 613 KUHPerdata untuk mengefektifkan penagihan piutang kepada debitur. Akibat hukum perjanjian Cessie terhadap Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto adalah berubahnya hak dan kewajiban dari Kreditur Baru (Cessionaris) dan Kreditur Lama (Cedent) sebagaimana ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Kata Kunci: Pelaksanaan Cessie, Perjanjian Cessie, Akibat Hukum.
EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN PADA MASYARAKAT ADAT DI BALI Kadek Yudhi Pramana; A A Gede Oka Parwata; A A Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.507 KB)

Abstract

Desa Pakraman is one example of partnership law in Indonesia since the inception of theinherent right of autonomous (the right to manage his own household). Desa Pakraman’sexistence in Bali, in fact coexist with the village government offices. On the other handPakraman is part of the legal order of the country that should be subject to the laws of the Stateregulations. It is, raises fundamental issues related to the presence of Pakraman autonomywithin the national legal system. Based on the background of the problem can be formulated asfollows 1 ) What are the elements of autonomy Desa Pakraman, 2), How does the existence ofjuridical autonomy of Desa Pakraman. The Juridical based is used to dissect the problem,namely: Desa Pakraman’s concept and the concept of autonomy.The method is method of normative research approach legislation, concepts andanalytical approaches. Discussion of the problem is that the elements of Desa Pakraman’s autonomy are: 1) The power set of legal rules, 2) The power to organize the life of theorganization. 3) Power resolve legal issues. While the existence of Desa Pakraman’s juridicalautonomy clearly regulated in Pasal 18 b Ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 3 UUPA , Pasal 6 ayat(1), Pasal 6 ayat (2) dan Peraturan Daeran nomor 3 Taun 2001 yang telah diubah denganPerda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yaitu Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 hurufa, dan Pasal 7 ayat (1).
PENGATURAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA ANGGOTA LEMBAGA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA A.A. Ngurah Agung Putra Prawira; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.479 KB)

Abstract

Indonesia dalam struktur ketatanegaraannya memiliki lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Namun Anggota lembaga perwakilan yang sedang menjabat dapat diganti kedudukannya dengan anggota lain dengan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mekanisme ini disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dalam implementasinya, mekanisme PAW merupakan sarana yang positif dan efektif untuk memaksimalkan kinerja lembaga perwakilan, tetapi terdapat juga berbagai permasalahan yang muncul antara lain penggantian anggota lembaga perwakilan ditengah masa jabatannya akan membuat tujuan dari pemilihan umum yang terlaksana menjadi menyimpang karena anggota lembaga perwakilan yang terpilih oleh rakyat daapat berganti akibat putusan partai politik. Selain itu sengketa antara anggota lembaga perwakilan dengan partai pengusungnya tidak dapat dihindari akibat proses yang tidak tepat dalam melaksanakan mekanismenya. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan dan analisis peraturan perundang – undangan. Pemerintah perlu mengatur secara lebih mendetail tentang pengaturan tentang PAW pada anggota lembaga perwakilan serta penyelesaian yang lebih tepat apabila terjadi sengketa antara anggota lembaga perwakialn serta partai politik. Kata Kunci: Pengaturan , Penggantian Antar Waktu (PAW) , Lembaga Perwakilan
Co-Authors A A Istri Eka Krisna Yanti A.A. Ngurah Agung Putra Prawira A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agus Jerry Suarjana Putra Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Adinanta Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Istri Laksmi Lestari Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Oka Parwata Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Wanda Paksindra Dwipayana Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna candra daniswara Cokorda Istri Agung Diah Astiti Mataram Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Dana Paramitha, Luh Gede Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama Deybi Santi Wuri Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dwijayanthi, Putri Triari Edy Nurcahyo Felix Rocky Wibhawa Gede Widhiadnyana Krismantara Gilbert Kurniawan Oja Gita Saraswati Gusti Ayu Kade Komalasari Gusti Ngurah Mendrawan Herawati, Kadek Mery I Dewa Ayu Sutji Silka Risnatari I Dewa Gede Ananda Agishswara I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Satria Wedantha I Gusti Ayu Diah Yuniti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Kadek Yuliana I Ketut Alit Diputra I Ketut Gede Santika Waisnawa I KETUT SUDANTRA I Komang Bagus Try Permana I Made Arya Utama I Made Marta Wijaya I Made Sarjana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Wita I Wayan Putra Nugraha I WAYAN WINDIA Ida Ayu Putu Wedayanti Istri Chintya, Cok Agung Kadek Nadya Pramita Sari Kadek Puri Gita Pertiwi Kadek Sumarni Kadek Yudhi Pramana Krisna Dana, Cokorda Agung Lana, I Wayan Pradipta Luh Nila Winarni Luh Nila Winarni Made Adi Berry Kesuma Putra Made Aga Septian Prawira Made Aryandi Singa Gothama Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Mitha Lestari Ni Luh Pt Ariel Dewi Maha Dewi Ni Made Antika Permata Wardana Ni Made Rastiti Budi NI NYOMAN SUKERTI . Ni Nyoman Yosi Mahaputri Ni Putu Mirah Wulansari Ni Wayan Suartini Oktavia, Susanti Putu Aras Samsithawrati Putu Devi Yustisia Utami Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Riski Ananda Kusuma Sara Ida Magdalena Awi Sawitri, Dewa Ayu Dian Sukmayoga Wiweka, Gede Rhama Tjok Istri Putra Astiti Tjokorda Istri Agung Adintya Devi Trisnawijayanti, Anak Agung Istri Agung Nindasari Widya Parameswari Resta Wijaya, I Gede Arya Nata Wulandari, Irvi Wuri Yosi Abdhan Pradana