Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Pandecta Jurnal Cakrawala Hukum Acta Comitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sriwijaya Law Review Jurnal Penelitian Hukum De Jure Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Formosa Journal of Science and Technology (FJST) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI AKSES MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Made Aryandi Singa Gothama; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.609 KB)

Abstract

Media Sosial adalah salah satu dari sekian banyak sumber informasi yang tersedia. Sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi, akses media sosial dapat dikatakan sebagai bagian dari Hak Atas Informasi. Secara logika, maka pembatasan terhadapat akses media sosial dapat disebut sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia. Dalam penelitian ini akan menelusuri bagaimana kewenangan pemerintah dalam membatasi akses media sosial dan bagaimana pembatasan akses media sosial dalam prespektif hak asasi manusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif melalui metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan secara historis. Pembatasan akses media sosial oleh pemerintah jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, belum memiliki prosedur hukum yang jelas mengenai pembatasan tersebut. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan terhadap akses media sosial dapat dilakukan jika terdapat ancaman terhadap keamanan nasional. Kata Kunci : Pembatasan, Media Sosial, Hak atas Kebebasan Informasi
POTENSI HUKUM ADAT: PERAN MAJELIS DESA PAKRAMAN (MDP ) BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Patrika Vol 38 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i03.p05

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang Potensi Hukum Adat Bali dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional dan kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakraman (MDP) Di Provinsi Bali Dalam Pembangunan Hukum NasionalPenelitian ini merupakan penelitian Socio-legal dengan menggunakan perangkat analisis hukum berupa hermeneutika hukum dan dianalisis melalui teori pluralisme hukum, teori sistem hukum serta teori pembangunan hukum.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Majelis Desa Pakraman Bali dalam pembangunan hukum nasionalberkedudukan sebagai lembaga independen dan/atau berada di luar sistem Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berfungsi untuk melakukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun desa pakraman dalam rangka melakukan penguatan, pemberdayaan dan pembinaan hukum adat dan budaya Bali.Apabila dikaitkan dengan proses pembentukan produk hukum, baik itu produk hukum nasional maupun produk hukum daerah, kedudukan dan fungsi MDP adalah sebagai masyarakat yang berfungsi untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam proses pembentukan produk hukum sebagaimana amanat Pasal 96 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis MDP senantiasa dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan daerah. Selanjutnya dalam konteks penyelesaian kasus adat, kedudukan dan fungsi MDP Bali adalah: pertama, berkedudukan sebagai Sabha Kerta (Hakim Perdamain Desa) yang berfungsi memutus kasus adat dengan tatacara dan mekanisme yang telah ditentukan. Kedua, MDP berkedudukan sebagai mediator (penengah) dan berfungsi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dengan menganalisis potensi hukum adat Bali, kedudukan dan fungsi MDP maka memberi arah pada peran MDP Bali dalam pembangunan Hukum Nasional.
Pencegahan Kekerasan Seksual Anak: Pendekatan Desa Adat Anak agung Istri Ari Atu Dewi; Anak Agung Ketut Sukranatha; I Gusti Ayu Diah Yuniti; Luh Nila Winarni
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban kekerasan seksual pada anak seperti fenomena gunung es yang setiap tahun semakin meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukan adanya peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2018, termasuk di antaranya kekerasan yang terjadi Bali. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan kejahatan yang membawa dampak buruk pada tumbuh kembang anak. Tujuan penelitian ini memberikan solusi dan strategi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Penggunaan metode sosiolegal melalui pendekatan peraturan hukum dan pendekatan sosiologis tepat digunakan dalam mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak, peran pemerintah dan desa adat sangatlah penting. Peran pemerintah melalui peraturan yang mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang disertai dengan peran serta desa adat melalui upaya pengaturan dalam awig-awig dan pararem.
Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah anak agung istri ari atu dewi
Kertha Patrika Vol 39 No 03 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i03.p02

Abstract

Pembentukan Peraturan Daerah yang syarat dengan problem hukum, menjadi penting untuk dikaji dan dipahami agar dapat membebaskannya dari kajian hukum yang mengandung otoritarianisme. Tulisan ini bertujuan untuk menganali-sis penggunaan hermeneutika hukum dalam memahami problem melalui gagasan hermeneutika dari Schleiermacher, Dilthey, dan Ricoeur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan hermeneutika hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan hermeneutika hokum sangat bermanfaat dalam menggali dan memahami problem hukum khususnya berkaitan dengan partisipasi desa pakraman dalam pembentukan Peraturan Daerah. Melalui hermeneutika hokum dapat digali, dipahami dan dijelaskan problem yuridis, problem sosiol-ogis, problem filosofis, problem teoritik dan problem politik hukum terkait keberadaan Pasal 354 UU 23/2014 dan Pasal 96 UU12/2011. Dalam memahami problem-problem tersebut digunakan lingkaran hermeneutika hukum yaitu hubungan dialektis antara bagian-bagian teks dan keseluruhan teks. Pemahaman terhadap bagian-bagian teks harus memahami keseluruhan konteks untuk tercapainya pemahaman yang utuh untuk dapat dikontekstualisasi.
Perlindungan Karya Cipta Fotografi dalam Perspektif Internasional dan Nasional Cokorda Istri Ilma Sisilia sari; I Made Sarjana; A.A Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p06

Abstract

Indonesia regulates Intellectual Property Rights (IPR), the purpose of which is to protect a person's thoughts or ideas resulting from a person's intellectual abilities and must be protected. Photography works of art are certainly protected in Indonesia, namely in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, the regulation regarding photographic artwork in UUHC can be said to focus more on portrait art. This study discusses the legal protection of photographic copyrights and the resolution of disputes over photographic copyrights. The purpose of this study is to examine the legal protection of photographic works of art based on UUHC. The type of research in this research is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The results of this study explain that according to the TRIPs Agreement there are 2 categories related to Property Rights, namely Copyright and Industrial Property Rights. Copyright is an exclusive right that is born automatically after a work appears in its original form, the right is in accordance with the provisions of Article 1 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. If there is a violation of a copyrighted work, then the party who infringes the copyright will certainly have harmed the moral rights and economic rights of the creator. The results of the research conducted show that legal protection against copyright infringement can be in the form of preventive protection and repressive protection, as well as in resolving disputes related to photographic copyright infringement through litigation and non-litigation. Indonesia mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang tujuannya adalah untuk melindungi pemikiran atau gagasan seseorang yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang dan harus dilindungi. Karya seni fotografi tentunya dilindungi di Indonesia yaitu di pada Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun pengaturan terkait karya seni fotografi di dalam UUHC dapat dikatakan lebih memfokuskan pada karya seni potret. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum karya cipta fotografi serta penyeleseaian sengketa terhadap hak cipta fotografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya seni fotografi berdasarkan UUHC. Jenis penelitian dalam penenelitian ini yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menjelaskan bhawa sesuai dengan TRIPs Agreement terdapat 2 kategori terkait Hak Kekayaan yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang lahir secara otomatis setelah suatu karya muncul dalam bentuk aslinya hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta maka pihak yang melanggar hak cipta tentunya telah merugikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif, serta dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta fotografi dapat melalui litigasi dan non lititgasi.
EKSISTENSI OTONOMI DESA PAKRAMAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 3 No 3 (2014)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.651 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p13

Abstract

The purpose of this research is to discover the existence of autonomy of Desa Pakraman in legal pluralism perspective. Related with that purpose, there are two issues that will be discussed, first, how does the existence of the autonomy of Desa Pakraman in Indonesia’s legal system?,Second, how does the existence of the autonomy of Desa Pakraman in legal pluralism perspective?. The research method is normative legal research using statue approach, concept approach and analytical approach and law analysis by using legal interpretation. Based on the problems, the results of discussion are : first, the existence of the autonomy of Desa Pakraman within the Indonesia’s legal system has regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, national and local Regulations. In the Constitution, specifically Article 18 B of paragraph (2), declare that the states recognizes Desa Pakraman and their traditional rights. In regulation of Law No.5 of 1960 concerning basic Agrarian Law (UUPA), regulation of Human Rights, and regulation of Desa (Village) are clearly recognize Desa Pakraman as traditional institution has traditional rights, one of it is the autonomy of Desa Pakraman. At the local regulation, autonomy Desa Pakraman has regulated in Local Regulation about Desa Pakraman. Second, that existence of autonomy Desa Pakraman in perspective legal pluralism is that the existence autonomy Desa Pakraman is a weak legal pluralism. In perspective weak legal pluralism the state law as a superior and the customary law as an inferior, its position in the hierarchy under State law. As a theory, the semi-autonomous social field from Sally Falk Moore perspectives that Desa Pakraman is semi-autonomous. Desa Pakraman has capacity to hold their village based on the customary law and outomaticly Desa Pakraman to be in framework of state law.
Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p09

Abstract

This writing aimed to analyze, identify and elaborate the legal protection of song and music based on the prevailing law concerning Copyrights and the mechanism of collecting and distributing of royalty after the enactment of Government Regulation Number 56 of 2021. This article was normative legal research using statutory approach, conceptual approach and analytical approach. The study indicated that song is one of the objects of copyright which is protected under the provision of Article 40-point d of the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The enactment of Government Regulation Number 56 of 2021 emphasized that the mechanism for managing royalties for songs and/or music is carried out through the National Collective Management Institutions. To realize a royalty management for songs and/or music, it is necessary to have awareness on the part of the Author, Copyright Holder, and Related Rights owners to carry out the Recording of songs and/or music and there needs to be awareness from parties who use songs and/or music in a form of public service that is commercial in nature to fulfill obligations in the form of royalty payments to Authors, Copyright Holders and/or Related Rights owners through National Collective Management Institutions. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis, mengidenfitikasi, dan mengelaborasi perlindungan hukum atas lagu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, dan mekanisme pemungutan dan pengelolaan royalti setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 56/2021. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan analisis. Studi menunjukkan bahwa lagu merupakan objek perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mempertegas bahwa mekanisme pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Untuk mewujudkan suatu pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik, diperlukan adanya kesadaran dari pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk melakukan Pencatatan atas lagu dan/atau musik dan perlu adanya kesadaran dari pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial untuk melakukan pemenuhan kewajiban berupa pembayaran royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
IMPLEMENTASI PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBERDAYA ALAM Tjok Istri Putra Astiti; Gusti Ayu Putri Kartika; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.178 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p05

Abstract

This study aims to : 1) determine the translation of Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution in a variety of legislation on natural resources, 2 ) analyze the synchronization of several provisions in the legislation on the natural resources, espicially related to legal community participation and sanctions, and 3) analyze the implications of insynchroni- zation between the regulations of natural resource. This research is a normative legal research is implemented using the statute approach. The main object of study is the primary legal materials in the form of legislation on natural resources. The results showed that, in principle, the essence of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, about the " earth , water , and space ,and the natural riches contained therein, shall be controlled by the state and used for the greatest welfare of the people . " has been translated into various statutory provisions of natural resources. There is synchronization between the various legislation, among other things : state control of natural resource management authorizes local governments, and the types of sanctions imposed against violations to the various regulations, namely sanction of imprisonment, confinement and fine. However, there is not synchronization related to the delivery of state control of the rights to the indigenous people (legal community)and about magnitude of sanctions, there are countless monthly ,there are countless decades. Likewise, regarding the fine penalties, there is a very lightweight ( Rp 10,000 ) some are up to Rp 15.000.000.000,- The existence of the insynchronization may be implicated on the participation of the legal community (indigeneus people) in managing the local natural resources and lack of legal positiveness (kepastian hukum) in law enforcement for violations of the various regulations on these resources .
The Role of Family in Fulfilling the Right to Education During the Covid-19 Pandemic: A Socio-Legal Approach A.A. Istri Ari Atu Dewi; Putri Triari Dwijayanthi; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p03

Abstract

This paper aims to identify, analyze and elaborate on the role of the family in fulfilling the right to education during the Covid-19 pandemic as well as a model for family participation in fulfilling the right to education during the Covid-19 pandemic. This is a socio-legal research method or socio-legal research which examines the text and context with a statutory approach combined with the conditions in the community. The results show that online school is the best solution to guarantee the right to education as stipulated in Surat Edaran Nomor 15 of 2020 concerning Guidelines for Organizing Learning from Home in an Emergency for the Spread of Covid-19 and family role models in an effort to fulfill the right to education during the Covid-19 pandemic, which is in the form of awareness from parents or guardians to provide assistance during learning from home activities.
DASAR KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM MEMBERIKAN STANDAR PELAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.964 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p16

Abstract

Base on Article 28 G paragraph (1) The Constitution of the Republic of Indonesia to declare,that every person has the right to protection of self, family, material, dignity, and propertyunder his control, and has the right to feel secure and protection from threats to do ornot to do that is a human right. In addition, under Article 20 of act Child Protection toregulate that the State, government, society, family, and the parents are obliged responsiblefor the implementation of child protection. In article 5 of act on the Elimination of DomesticViolence to declare that every person is prohibited from domestic violence against people inthe scope of the household by means of: physical violence; psychological violence; sexualviolence; or neglect of household.Based on the reality that exsistence of women and children are the group who are becomingvictims of violence. Many factors contribute to the violence against women and children,among which is a factor of a patriarchal culture that is still views women is lower than inmen. Another thing is also very influence violence as a false perception of violence whichconsiders that violence as a matter of course, and the rights of the offender.The purpose of research is to determine the authority of local government in providingprotection for women and children victims of violence. So, want to know the forms andmechanisms of a given service standards Badung regency administration especially to womenand children victims of violence. Specific targets to be achieved is to provide information tothe public that is legally local governments have the authority to provide service standardsand to determine also whether local governments already have a minimum service standardsand other forms of care is given to women and children victims of violence , given the manywomen and children victims of violence have not got a good service or minimum service asa form of protection for women and children victims of violence. The method is normativeresearch.Base on discussion can be presented , the first, that authority Badung Government in providingservice standards for women and children victims of violence. That service standards hasbeen regulated in act Number. 15 of 2013, that is the title of act the Protection of Womenand Children Victims of Violence. Second, that the standard services forms of BadungGovernment have five (5) types of shapes minimum service standards.
Co-Authors A A Istri Eka Krisna Yanti A.A. Ngurah Agung Putra Prawira A.A. Putu Wiwik Sugiantari Agus Jerry Suarjana Putra Anak Agung Gde Oka Parwata Anak Agung Gede Adinanta Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Anak Agung Istri Laksmi Lestari Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Oka Parwata Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi Anak Agung Wanda Paksindra Dwipayana Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna candra daniswara Cokorda Istri Agung Diah Astiti Mataram Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Dana Paramitha, Luh Gede Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama Deybi Santi Wuri Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dwijayanthi, Putri Triari Edy Nurcahyo Felix Rocky Wibhawa Gede Widhiadnyana Krismantara Gilbert Kurniawan Oja Gita Saraswati Gusti Ayu Kade Komalasari Gusti Ngurah Mendrawan Herawati, Kadek Mery I Dewa Ayu Sutji Silka Risnatari I Dewa Gede Ananda Agishswara I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Satria Wedantha I Gusti Ayu Diah Yuniti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Kadek Yuliana I Ketut Alit Diputra I Ketut Gede Santika Waisnawa I KETUT SUDANTRA I Komang Bagus Try Permana I Made Arya Utama I Made Marta Wijaya I Made Sarjana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Wita I Wayan Putra Nugraha I WAYAN WINDIA Ida Ayu Putu Wedayanti Istri Chintya, Cok Agung Kadek Nadya Pramita Sari Kadek Puri Gita Pertiwi Kadek Sumarni Kadek Yudhi Pramana Krisna Dana, Cokorda Agung Lana, I Wayan Pradipta Luh Nila Winarni Luh Nila Winarni Made Adi Berry Kesuma Putra Made Aga Septian Prawira Made Aryandi Singa Gothama Ni Ketut Sari Adnyani Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Mitha Lestari Ni Luh Pt Ariel Dewi Maha Dewi Ni Made Antika Permata Wardana Ni Made Rastiti Budi NI NYOMAN SUKERTI . Ni Nyoman Yosi Mahaputri Ni Putu Mirah Wulansari Ni Wayan Suartini Oktavia, Susanti Putu Aras Samsithawrati Putu Devi Yustisia Utami Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Riski Ananda Kusuma Sara Ida Magdalena Awi Sawitri, Dewa Ayu Dian Sukmayoga Wiweka, Gede Rhama Tjok Istri Putra Astiti Tjokorda Istri Agung Adintya Devi Trisnawijayanti, Anak Agung Istri Agung Nindasari Widya Parameswari Resta Wijaya, I Gede Arya Nata Wulandari, Irvi Wuri Yosi Abdhan Pradana