Claim Missing Document
Check
Articles

KEDUDUKAN BANK DALAM PEMBERIAN BANK GARANSI Putu Novi Pujayanti; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.423 KB)

Abstract

Bank Guarantee is a product of the services offered by the Bank to its customers. Bank Guarantee is a type of guarantee, which is acting as the guarantor Bank. To obtain a guarantee from a Bank, then the Bank Guarantee issuance requires various requirements. These requirements have been stipulated in the Board of Directors of Bank Indonesia. 23/7/UKU Date March 18, 1991 regarding the granting of a Bank Guarantee by requiring that the issuance of Bank Guarantee , the Bank shall comply with the requirements specified. Writing this journal aims to determine how the position of the bank in granting the Bank Guarantee. Bank Guarantee, Bank serves as the guarantor of the Customer. Capacity as a guarantor in contrast to the position of guarantor in general. Here it can be deduced Position Bank in the Bank Guarantee is as guarantor and willing to fulfill the obligations of the Customer in the event of default. In writing this paper the authors use the method of normative and legal research with the formulation of the problem, namely the Position Bank in granting the Bank Guarantee.
KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG DALAM PERJANJIANNYA TERCANTUM KLAUSUL ARBITRASE Ni Made Asri Alvionita; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.323 KB)

Abstract

In a trade practice of the community, an agreement between the debtor and the creditor, often containing an arbitration clause. When disputes arise bankruptcy, appears polemic whichagency has the authority to resolve the dispute bankruptcy, whether the Commercial Court or Arbitration. The purpose of this study was to determine which agency has the authority toresolve disputes in the event of any bankruptcy arbitration clause in the agreement. The method used in the writing of a scientific journal is a normative study. Under the Bankruptcy Act, theCommercial Court is an institution of the most competent to resolve disputes in bankruptcy despite specifying the arbitration clause in the agreement, because arbitration is considered as extra judicial authority which can not be ruled out as an extra ordinary commercial court.
PENYERTAAN MODAL DAN BANTUAN MANAJEMEN OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN PERUSAHAAN PASANGAN USAHA Made Dita Widyantari; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.515 KB)

Abstract

Along with the competition in today's business, capital and management are the essential for building and developing a business. Financing through venture capital can be a solution for a company, because equity investment and relief operations management are carried out by a venture capital company as a form of responsibility by venture capital company in order to develop the business of the investee company. Thus, it can be drawn a conclusion that the venture capital company in helping the investee company not only in the form of equity investment but also helping the management in order to develop the investee company on their maximum competences. In writing this paper the authors use this type of normative legal research.
SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI I Gede Arya Kusuma; I Made Dedy Priyanto; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.867 KB)

Abstract

Judul penulisan ini saham perseroan terbatas sebagai objek jaminan gadai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) yang selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007. Saham merupakan benda bergerak, hal ini diatur di dalam Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 511 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah apakah saham dalam perseroan terbatas dapat dijadikan sebagai jaminan gadai. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulannya adalah Saham perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 merupakan benda bergerak. Hal ini secara yuridis juga diatur di dalam Pasal 511 KUHPerdata. Sebagai benda bergerak, saham dapat dibebani dengan hak gadai. Hal ini diatur di dalam KUHPerdata pasal 1150 sampai dengan 1160.
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY INSTITUTIONS) Tjokorda Gde Indraputra; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.405 KB)

Abstract

This paper is about corruption eradication commission institutional position asstate aid (state auxiliary institutions). Problems that occurred about haziness norms ofthe position of the KPK, here the position of the Commission as State aid agencies areextra constitutional impressed. This paper aims to understand and know about theposition of institutional corruption eradication commission as state auxiliaryinstitutions. This paper is using the method of normative legal research with the type ofanalytical approach legislation (State Approach). This paper presented a study that theinstitute is to help state agencies in the implementation of the function does not positionitself as one of the three institutions of power according “trias politica”. Commission isthe state agency that aids in carrying out its duties and authorities are independent andfree from the influence of any power. While having the independence and freedom incarrying out its duties and authorities, but the Commission still dependent on otherbranches of power in matters relating to the organization. Here the Commission has arelationship with the legislature in the selection of the membership of the Commission,while it also has links with the judiciary regarding corruption court in which theCommission as an investigator and his accusers. Here the Commission is a state agencythat aids mandated by the Act.
URGENSI KEBERADAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PERKOTAAN Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.472 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup Di Daerah Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, maka lingkungan hidup sebagai ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya perlu untuk dikelola dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melegalisasi kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengatur pembangunan perkotaan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik: Perspektif UU ITE Kadek Lilyani; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud Pemerintah Indonesia untuk merespon sistem perdagangan elektronik (UU ITE). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan kontrak perdagangan secara elektronik ditinjau dari UU ITE serta mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh kontrak perdagangan elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Konsep yang ditawarkan adalah melakukan perubahan atas UU ITE dan memasukkan pengaturan keabsahan kontrak elektronik secara tegas dan jelas. Alternatif terhadap pengaturan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan kontrak perdagangan secara elektronik ditinjau dari UU ITE serta mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh kontrak perdagangan elektronik.. Metode Penelitian Hukum Normatif dapat di lakukan dengan cara pada sumber- sumber bahan hukum dan UU ITE yang ada kaitannya dengan penelitian ini. adalah suatau pendekatan yang di lakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE telah mengatur persoalan kontrak elektronik namun secara yuridis terdapat kendala bahwa persyaratan dari kontrak elektronik tersebut tidak dijelaskan dan diuraikan secara detail, padahal keberadaan sebuah persyaratan dalam membuat sebuah kontrak elektronik tersebut sangat diperlukan selain demi tertib dan ketaatan pada hukum, juga demi menjamin hak-hak para pihak jika terjadi wanprestasi. Kata Kunci: keabsyahan, kontrak elektronik ABSTRACT The promulgation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a manifestation of the Indonesian Government's response to the electronic trading system. This writing aims to find out and understand the validity of electronic trading contracts in terms of the ITE Law and to find out the consequences caused by electronic trading contracts. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The concept offered is to make changes to the ITE Law and include regulations on the validity of electronic contracts in a firm and clear manner. An alternative to the regulation of the validity of electronic contracts in the ITE Law. This writing aims to find out and understand the validity of electronic trading contracts in terms of the ITE Law and find out the consequences caused by electronic trading contracts. this. is an approach taken to various legal rules related to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The ITE Law has regulated the issue of electronic contracts but juridically there are obstacles that the requirements of the electronic contract are not explained and described in detail, even though the existence of a requirement in making an electronic contract is very necessary in addition to order and compliance with the law, also to guarantee the rights rights of the parties in the event of default. Keywords: legality, electronic contract
URGENSI KEBERADAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PERKOTAAN Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 04, Juni 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.472 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup Di Daerah Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, maka lingkungan hidup sebagai ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya perlu untuk dikelola dengan baik, terutama di daerah perkotaan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melegalisasi kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk diterapkan menjadi Peraturan Daerah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengatur pembangunan perkotaan sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.
CARA MENGAJUKAN GUGATAN DAN PERUBAHAN GUGATAN DALAM PRAKTEK PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA I Wayan Wardiman Dinata; I Nyoman Bagiastra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.337 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata. Metode yang digunakan di dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Tulisan ini dilatarbelakangi dari beberapa kejadian, dimana kejadian tersebut menunjukkan bahwa terkadang kuasa hukum yang telah selesai membuat gugatan mereka dan gugatan tersebut telah didaftarkan ke Bagian Keperdataan suatu Pengadilan Negeri, perlu untuk mengubah gugatan dalam penambahan gugatan ataupun pengurangan gugatan mereka dikarenakan kebutuhanclient mereka. Kebutuhan tersebut dipastikan untuk menguntungan client mereka. Namun dalam praktiknya apakah suatu gugatan yang sudah diajukan dapat diubah atau dikurangi. Kemudian apakah perubahan tersebut membawa kerugian kepada para penggugatnya.
The Ontological of State of Law of Pancasila as The Basis of Welfare State in Indonesia I Nyoman Bagiastra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p03

Abstract

The rule of law as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia, namely article 1 Section 3 of the 1945 Constitution which states explicitly that the State of the Republic of Indonesia is a rule of law, of course, has juridical consequences that must be accounted for in the practice of community life, nation, and state. By claiming to be a rule of law, Indonesia must fulfill and realize all the requirements and principles contained in a rule of law, namely the state has the obligation and provides legal certainty for protection to realize the welfare of its citizens. The research method used is normative legal research. the welfare state is briefly described as a series of public policies and state activities in integrating economic policies and social policies for the sake of achieving prosperity.
Co-Authors A. A. Gede Raka Putra Adnyana Adhi Saputra, I Made Hendra Adi Putra, Salit Ngurah Bagus Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Titah Ratihtiari Anastasya, Dewa Ayu Julia Angga, Dewa Anindya Primadigantari Aristya Putra, I Kadek Krisnandika Bagus Gede Ari Rama Bagus Putu Wisnu Mandala W Bagus Putu Wisnu Mandala Weisnawa Candra, I Gusti Ayu Agung Dwi Dananjaya, Nyoman Adi Arya Putra Danyati, Ayu Putu Laksmi Darmawan, I Made Yogi Dewa Gede Prawira Buwana DEWI, Ni Luh Putu Yuni Sartika Dwirama Wiguna, I Made Ananda Farel Aditya Maksum Franasia, Franasia Gede Hardiyana Putra Gita Lestari, Made Ayu Gunawan, Made Gerry Holys Abdiel Lumira I Gede Agus Ngurah Gede I Gede Artha I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Bagusdharma Liran I Kadek Dwi Wisma Putra I Ketut Markeling I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Jaya Artha Kusuma I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Kresnayana I Nyoman Darmadha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Sudana I Putu Donny Laksmana Putra I Wayan Gede Artawan Eka Putra I Wayan Novy Purwanto I Wayan Parsa I Wayan Putra Nugraha I Wayan Wardiman Dinata Ida Ayu Dinda Laksmi Ida Bagus Adhitya Prayoga D Ida Bagus Anindya Jaya Keniten Ida Bagus Gede Pratama Ida Bagus Indra Mahardika Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Intan Pratiwi Justitio, Andrean Darven Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Julia Mahadewi Kadek Lilyani Kadek Radhitya Vidianditha Kartika, I G A Putri Ketut Leona Trida Yuliani Kirana Wiguna, Ni Komang Cahya Komang Tri Sundari Dewi Komang Wahyuni Purnama Ningrum Krista, I Kadek Lani Eka Kumala Dewi Luh Nyoman Alit Aryani Made Arie Wiedhayanti Made Dita Widyantari Made Ray Adityanata Made Sintya Wahyu Wulan Astari Madeni Apriliani, Ni Putu Eka Madia, Putu Bella Mania Mahardika, Muhammad Panji Mahendra Junior, Gde Putra Mahendra, I Wayan Agus MANGGALA, Ni Kadek Erika Marheni, Lily Ni Kadek Ditha Angreni Ni Luh Dina Yuliana Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Adinda Wikan Dewi NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Made Asri Alvionita Ni Made Deby Anita Sari Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Nyoman Trisnadi Piranti Sari Dewi Ni Putu Ayu Yuliana Murni Ni Putu Meiliana Dewantari NOHANA, Ni Gek Ayu Septi Nugraha, Putu Bagus Satya Nyoman Edy Febriana Nyoman Rexa Danandhika Pangestu, Gede Hadi Pramana, Gede Pasek PRATIWI, I Gusti Agung Istri Ranya Astri Putra Gunawan, Kadek Arya Putu Astika Yasa Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Novi Pujayanti Putu Putri Nugraha Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi Putu Tissya Poppy Aristiani Raja Tua Hamonangan Ria Tri Harini Dwi Rusiawati Saputra, Komang Yoga Sastera, I Gusti Bagus Yoga Sastra Nugraha, I Made Aditya Selvi Marcellia Sri Deviani Putri, Ni Kadek Ayu Mega Suatra Putrawan sukmayasa, kadek Sukmayoga Wiweka, Gede Rhama Tjokorda Gde Indraputra Udiana, Gede Krisna Wahyu Tantra Setiadi Wayan Agus Singid Adnyana Widyaningrum, Cokorda Istri Sri Dharma Widyasari Susrama Putri, Ni Luh Vita Widyatama, Pande Made Mahatma Wijaya, I Ketut Reksa Windi Dianti Agustin Yustiawan, Dewa Gede Pradnyana