Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

10.768

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal Akta Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indonesian Journal of Global Health research Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Business, Law, and Education Journal Of World Science POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Kertha Widya : Jurnal Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Yuris: Journal of Court and Justice Protection: Journal Of Land And Environmental Law Lex Publica Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan West Science Interdisciplinary Studies Vyavahara Duta West Science Interdisciplinary Studies

I Nyoman Bagiastra

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 239722

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

3 4 5 6 7

Kedudukan Sertipikat Hak Atas Tanah terkait Berlakunya Sistem Publikasi Negatif di Indonesia Putu Astika Yasa; I Nyoman Bagiastra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p12

The purpose of writing this article aims to provide an understanding related to how the status of property rights certificates with the enactment of the negative publication system. The research method used is a normative research method. The results of the research are (1) The regulation of land ownership rights by the people in Indonesia is regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Agrarian Principles which was later explained in more detail through Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration as the legal basis and contains procedures for the process and settlement and, (2) Legal certainty regarding land ownership rights with the application of a negative publication system is evidenced by a land certificate which will have a permanent position after 5 (five) years. ) years no one has sued or proved otherwise. Tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan sertipikat hak milik dengan berlakunya sistem publikasi negatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitiannya adalah (1) Pengaturan hak atas kepemilikan tanah oleh masyarakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria yang kemudian dijelaskan lebih detail melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukumnya dan memuat mengenai tata cara proses dan penyelesaiannya dan, (2) Kepastian hukum mengenai hak atas kepemilikan tanah dengan berlakunya sistem publikasi negatif dibuktikan dengan sertipikat tanah yang dimana akan memiliki kedudukan yang tetap ketika setelah 5 (lima) tahun tidak ada yang menggugat atau membuktikan sebaliknya.

Studi Perbandingan Legalitas Pengaturan E-Cigarettes di Indonesia dengan Beberapa Negara Asia Tenggara I Made Kresnayana; I Nyoman Bagiastra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p10

The purpose of this study is to analyze the provisions of e-ciggarette in several countries in Southeast Asia and then to examine the existing regulations in Indonesia to date. The research method used in this study is a normative legal research method with an invitation approach and a comparative approach. Results from smoking studies (show) that in neighboring countries, policies towards e-cigarettes vary. In Brunei Darussalam, Malaysia, Singapore and Vietnam, e-cigarettes are equated with tobacco cigarettes so that they use existing regulations in terms of importation, sale, and so on. Meanwhile in Cambodia, there are new regulations at the level of a Circular, Ministry of Assistance that increase sales, and places where e-cigarettes are not permitted. Thailand chose to combine existing regulations and issue new regulations related to e-cigarettes. However in Indonesia this has not been done and is only profit-oriented 57% of the customs according to the country. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis ketentuan e-ciggarette pada beberapa Negara di Asia Tenggara yang kemudian dikaitkan dengan regulasi yang ada di Indonesia hingga saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian menyatakan (menunjukkan) bahwa di negara-negara tetangga, kebijakan terhadap rokok elektrik bervariasi. Di Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Vietnam rokok elektrik disamakan dengan rokok tembakau sehingga menggunakan aturan yang sudah ada baik itu dalam hal importasi, penjualan, dan sebagainya. Sementara di Kamboja, ada ada aturan baru setingkat Surat Edaran Kementerian yang mengatur impor, penjualan, dan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan mengonsumsi rokok elektrik. Thailand memilih mengombinasikan antara aturan yang sudah ada dan menerbitkan regulasi baru terkait rokok elektrik. Namun di Indonesia hal tersebut belum dilakukan dan hanya berorientasi pada keuntungan 57% dari bea cukai yang dibayarkan kepada negara.

MODEL PENGATURAN ANTI OBESITAS DALAM RANGKA PENGUATAN SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA I Nyoman Bagiastra; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v8i2.22377

Secara regulasi, sejatinya pemerintah Indonesia menyadari akan bahaya dampak serta resiko yang ditimbulkan dari obesitas. Terlihat dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak Serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji yang selanjutnya diamandemen dengan Permenkes Nomor 63 Tahun 2015. Di Negara maju yaitu Amerika dan Jepang memiliki program khusus serta regulasi terkait penanganan obesitas. Malaysia merupakan yang menjadi negara pertama di Asia yang memiliki undang-undang antiobesitas agar obesitas menurun di masyarakatnya. Roscoe Pound menyatakan hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Prevalensi obesitas di Indonesia mengalami peningkatan mencapai tingkat yang membahayakan. Intervensi pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan, yatu dengan membuat suatu regulasi sebagai alat untuk merekayasa sosial terkait permasalahan obesitas di Indonesia. Kata kunci : Pengaturan, Obesitas, Kesehatan Masyarakat

KEABSAHAN ADDENDUM DALAM E-STATEMENT ANTARA PERUSAHAAN LAYANAN PESAN ANTAR DENGAN MERCHANT I Komang Gede Jaya Artha Kusuma; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui tentang keabsahan Addendum yang dilakukan secara sepihak melalui media elektronik oleh perusahaan layanan pesan antar kepada Merchant. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan memakai perundang-undangan (statue approach) yakni penelusuran semua ketentuan dari peraturan hukum yang ada. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan secara fakta, serta pendekatan secara analisis dan konseptualerdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa perjanjian addendum dengan melalui e-statement secara sepihak adalah sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, hal ini karena merchant telah memahami dan menyepakati perjanjian tersebut. The purpose of this study is to find out about the validity of Addendum which is carried out unilaterallythrough electronic media by delivery service companies to Merchants. This research uses normative legalresearch methods. This research uses an approach using legislation (statue approach) which is the tracingof all provisions of existing legal regulations. The research methods applied in this study are normativeresearch methods using a statutory approach, a fact approach, and an analytical and conceptual approach.Based on the results of the study, it can be concluded that the addendum agreement through e-statementunilaterally does not violate the existence of articles and laws in Indonesia in accordance with the validityof article 1320 of the Civil Code, this is because the merchant has understood and agreed to the agreement.

Affidavit Sebagai Alat Bukti Terhadap Perjanjian Jual-Beli Dibawah Tangan Apabila Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia Ni Kadek Ditha Angreni; I Nyoman Bagiastra
Acta Comitas Vol 5 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p10

Proof of the sale and purchase of land rights without being accompanied by the deed of the Land Deed Author of which one of the parties dies, then in this condition the heir does not recognize the underhand agreement or because he knows that one of the parties who binds himself has died, then the other does not fulfilling his achievements. This research will try to examine issues regarding the proof of sale and purchase of land rights that are not proven by the Official Certifier Of Title Deeds if one party dies This research was carried out through a normative legal study method with using statute approach and conceptual approach. After going through discussion and analysis, finally, it can be concluded that Land purchase agreements made under legal hands under Article 1320 Indonesian Civil Code and fulfill the conditions of the sale and purchase agreements under customary law, but do not necessarily transfer the rights to their land. Proof of agreement on the sale and purchase of land rights made under the hand if one of his parties dies can be done with affidavit.

Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary Wahyu Tantra Setiadi; I `Nyoman Bagiastra
Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p06

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tanda tangan pada akta autentik yang dilakukan secara elektronik. Metode penelitian yuridis normatif, memfokuskan pada kajian norma dan kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada PP 82 Tahun 2012 menentukan bahwa tanda tangan secara elektronik sebagai alat autentikasi dan verifikasi. UU ITE Pasal 11 menentukan tanda tangan secara elektronik sah apabila sesuai UU. Dalam UUJN-P belum diatur secara mengkhusus mengenai tanda tangan secara elektronik. (2) Tanggungjawab notaris atas tanda tangan elektronik belum diatur secara normatif, dalam menjalankan jabatannya notaris dapat menerapkan asas praduga sah, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak ada yang menyangkalnya, bila ada pemalsuan tanda tangan elektronik dikarenakan notaris tidak melihat secara langsung penandatanganan tersebut maka pembuktian dibebankan pada pihak penyelenggara sistem elektronik. Kesimpulan bahwa tanda tangan secara elektronik telah diakui oleh hukum, namun pada UUJN-P belum mengatur secara khusus.

Akibat Hukum Bagi Notaris yang Tidak Memungut Honorarium pada Para Pihak Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma; I Nyoman Bagiastra
Acta Comitas Vol 7 No 01 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i01.p03

The purpose of this study is to determine the honorarium arrangements in the UUJN and the Notary Code of Ethics and to examine the legal consequences of notaries who do not collect honorarium to the parties. This normative law researcher examines the issue of norms, that is, there is ambiguity of norms in UUJN and KEN, that is, notaries must provide services for free to those who cannot afford it, while they should not collect honorarium below the minimum limit of association rules. This study contains legal sources, namely; primary, secondary and tertiary law materials. The results of the research found that the regulations on honorarium that apply to notaries are Article 36 UUJN related to the maximum amount of honorarium received by Notaries and Article 37 UUJN related to notaries must provide legal services free of charge, but on the other hand notaries can be sanctioned if they do not meet the rules. in Article 4 number 10 of KEN related to the minimum limit of honorarium that has been set by the association, Violations related to the honorarium of making a deed result in the Notary being sanctioned by the Notary Code of Conduct.

Kualifikasi Alasan-Alasan Tertentu Menurut Pasal 3 Angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris Anak Agung Titah Ratihtiari; I Nyoman Bagiastra
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p12

Abstract The purpose of this study is to find out what is included in the qualifications of certain reasons in Article 3 point 15 of the Amandment to the Notary Code of Ethics which states that “Notaries are obliged to carry out the position of a Notary in their office, except for certain reasons that carried out to the outside of the office to create the legal certainty.” The research using normative legal research methods. The results of this study indicate that the meaning of certain reasons in Article 3 point 15 is a condition that is permissible and doesn’t violate the provisions of Notary public Law or Amandments to the Notary Code of Ethics. Things that can be classified as qualifying of the certain reasons are related to the making of a relaas deed which is generally made outside the office and if the client is in a bad condition and not possible to leave the house or hospital to come to the Notary’s office. Furthermore, the violation of the provisions of Article 3 point 15 doesn’t necessarily affect the authenticity of the authentic deed. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam kualifikasi alasan-alasan tertentu dalam Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris wajib menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu yang dilakukan tidak dalam kantor Notaris sehingga terciptanya kepastian hukum.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti dari alasan-alasan tertentu pada Pasal 3 angka 15 KEN-P merupakan keadaan yang dibolehkan serta tidak melanggar peraturan UUJN ataupun KEN. Hal yang dapat digolongkan dalam kualifikasi alasan-alasan tertentu yaitu berkaitan dengan dibuatnya akta relaas yang pada umumnya memang dibuat di luar kantor serta apabila klien atau penghadap Notaris sedang sakit yang kemudian tak dimungkinkan untuk keluar rumah ataupun rumah sakit demi datang ke kantor Notaris. Selanjutnya pelanggaran Pasal 3 angka 15 KEN-P belum tentu mempengaruhi otentisitas akta.

Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik Ni Made Rian Ayu Sumardani; I Nyoman Bagiastra
Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p01

Abstract The aim of this paper are to discover the regulation of electronically checked documents and to examine the legal responsibility of the Indonesian National Land Office based on the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017. The research method applies a normative legal research. Results indicated that electronically checked documents, which examine based on the regulation stated in Article 1 paragraph 2 letter a of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 which is where electronic certificate checking will replace manual certificate checking as regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency 8/ 2012. Legal responsibility related about errors in the results of checking certificates electronically is the responsibility of BPN in accordance with Article 10 paragraph (4) and paragraph (5) of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 with legal responsibility in the form of clarification explanation and improvement of the database system. Abstrak Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik dan mengkaji tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terkait ketidaksesuaian hasil pengecekan sertifikat dalam Permen Agraria 5/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik diatur pada pasal 2 ayat (2) huruf a Permen Agraria 5/2017, yang dimana pengecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan pengecekan sertifikat secara manual yang diatur pada Perkaban No. 8/2012. Tanggung jawab hukum terkait adanya kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik merupakan tanggung jawab dari pihak BPN sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Permen Agraria 5/2017 dengan tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada sistem pangkalan data.

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA OTENTIK DALAM PROSES PERADILAN TERKAIT KERAHASIAAN AKTA OTENTIK Putu Putri Nugraha; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum pegawai Notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik. Artikel Ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif serta menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian ini menunjukan bahwa Tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta otentik dengan memperhatikan sifat dan kedudukan pegawai Notaris tersebut adalah sebatas menyiapkan akta, sehingga pegawai notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta namun Notarislah yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris, meskipun saksi instrumental merupakan salah satu syarat otentiknya akta Notaris tersebut. Apabila ternyata akta tersebut dipermasalahan oleh salah satu pihak, Notarislah yang professional wajib bertanggungjawab atas substansi aktanya. Perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan pegawai kantor Notaris sebagai saksi akta bahwa tidak adanya kewajiban bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi akta untuk merahasiakan isi akta ketika dalam proses penyidikan dan peradilan. Pegawai Notaris yang menjadi saksi akta tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran hukum karena tidak adanya aturan dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang mengatur sumpah untuk kewajiban merahasiakan isi akta. The purpose of this scientific article is to know about the legal protection of Notaries as witnesses of authentic deeds in the judicial process related to the confidentiality of authentic deeds. This Scientific Article uses Normative legal research methods as well as using the legal approach and the legal concept approach. This study shows that the responsibility of the notary employee as a witness of an authentic deed by considering the nature and position of the Notary employee is limited to preparing the deed, so the notary officer is not responsible for the content of the deed but the Notary is responsible as stipulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office, although the witness instrumental is one of the conditions for the authenticity of the Notary deed. If it turns out that the deed is problematic by one of the parties, the Notary who is a professional must be responsible for the substance of the deed. Protection of the confidentiality of the contents of the deed in the investigation and judicial process involving the employee of the Notary office as a witness of the deed that there is no obligation for the Notary employee who is a witness of the deed to keep the contents of the deed confidential when in the investigation and judicial process. Notary employees who witness the deed do not completely violate the law because there is no rule in Law Number 2 of 2014 concerning Notary's Office that regulates the oath for the obligation to keep the contents of the deed confidential.

Co-Authors A. A. Gede Raka Putra Adnyana Adhi Saputra, I Made Hendra Adi Putra, Salit Ngurah Bagus Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Titah Ratihtiari Anastasya, Dewa Ayu Julia Angga, Dewa Anindya Primadigantari Aristya Putra, I Kadek Krisnandika Bagus Gede Ari Rama Bagus Putu Wisnu Mandala W Bagus Putu Wisnu Mandala Weisnawa Candra, I Gusti Ayu Agung Dwi Dananjaya, Nyoman Adi Arya Putra Danyati, Ayu Putu Laksmi Darmawan, I Made Yogi Dewa Gede Prawira Buwana DEWI, Ni Luh Putu Yuni Sartika Dwirama Wiguna, I Made Ananda Farel Aditya Maksum Franasia, Franasia Gede Hardiyana Putra Gita Lestari, Made Ayu Gunawan, Made Gerry Holys Abdiel Lumira I Gede Agus Ngurah Gede I Gede Artha I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ayu Widiadnyani I Gusti Ketut Bagusdharma Liran I Kadek Dwi Wisma Putra I Ketut Markeling I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Jaya Artha Kusuma I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Kresnayana I Nyoman Darmadha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Sudana I Putu Donny Laksmana Putra I Wayan Gede Artawan Eka Putra I Wayan Novy Purwanto I Wayan Parsa I Wayan Putra Nugraha I Wayan Wardiman Dinata Ida Ayu Dinda Laksmi Ida Bagus Adhitya Prayoga D Ida Bagus Anindya Jaya Keniten Ida Bagus Gede Pratama Ida Bagus Indra Mahardika Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Intan Pratiwi Justitio, Andrean Darven Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Arya Putra Gunawan Kadek Julia Mahadewi Kadek Lilyani Kadek Radhitya Vidianditha Kartika, I G A Putri Ketut Leona Trida Yuliani Kirana Wiguna, Ni Komang Cahya Komang Tri Sundari Dewi Komang Wahyuni Purnama Ningrum Krista, I Kadek Lani Eka Kumala Dewi Luh Nyoman Alit Aryani Made Arie Wiedhayanti Made Dita Widyantari Made Ray Adityanata Made Sintya Wahyu Wulan Astari Madeni Apriliani, Ni Putu Eka Madia, Putu Bella Mania Mahardika, Muhammad Panji Mahendra Junior, Gde Putra Mahendra, I Wayan Agus MANGGALA, Ni Kadek Erika Marheni, Lily Ni Kadek Ditha Angreni Ni Luh Dina Yuliana Ni Luh Gede Astariyani Ni Made Adinda Wikan Dewi NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Made Asri Alvionita Ni Made Deby Anita Sari Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Nyoman Trisnadi Piranti Sari Dewi Ni Putu Ayu Yuliana Murni Ni Putu Meiliana Dewantari NOHANA, Ni Gek Ayu Septi Nugraha, Putu Bagus Satya Nyoman Edy Febriana Nyoman Rexa Danandhika Pangestu, Gede Hadi Pramana, Gede Pasek PRATIWI, I Gusti Agung Istri Ranya Astri Putra Gunawan, Kadek Arya Putu Astika Yasa Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Novi Pujayanti Putu Putri Nugraha Putu Tasya Ratna Elisabeth Kusumaedi Putu Tissya Poppy Aristiani Raja Tua Hamonangan Ria Tri Harini Dwi Rusiawati Saputra, Komang Yoga Sastera, I Gusti Bagus Yoga Sastra Nugraha, I Made Aditya Selvi Marcellia Sri Deviani Putri, Ni Kadek Ayu Mega Suatra Putrawan sukmayasa, kadek Sukmayoga Wiweka, Gede Rhama Tjokorda Gde Indraputra Udiana, Gede Krisna Wahyu Tantra Setiadi Wayan Agus Singid Adnyana Widyaningrum, Cokorda Istri Sri Dharma Widyasari Susrama Putri, Ni Luh Vita Widyatama, Pande Made Mahatma Wijaya, I Ketut Reksa Windi Dianti Agustin Yustiawan, Dewa Gede Pradnyana

Title Search

Found 111 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 111 Documents
Search