p-Index From 2021 - 2026
11.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Dinamika Hukum Halu Oleo Law Review Jambura Law Review GANEC SWARA Al Ahkam Jurnal Pendidikan dan Konseling Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas UNISKA LAW REVIEW Jurnal hukum IUS PUBLICUM Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Protection: Journal Of Land And Environmental Law AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Jurnal Nusantara Berbakti Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Mahasiswa Kreatif Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana Law Journal Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Journal of Law and Legal Reform Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Nusantara Mengabdi kepada Negeri Jurnal Pelayanan Masyarakat Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Begawan Hukum Nusantara: Journal Law and Islamic Law Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Consequences of Marriage During Iddah Period Based on Compilation Islamic Law Sinta Pomahiya; Nur M. Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 3 OKTOBER 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.415 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.18848

Abstract

Abstract: This journal discusses marriage during the Iddah period. In Article 2 of the Compilation of Islamic Law, it is stated that marriage according to Islamic law is marriage, which is a very strong mistaken gholiidhan contract to obey Allah's commands. However, not all Islamic teachings can be implemented properly. This is evidenced by the existence of couples who do not care about iddah issues. Carrying out iddah for women is considered a form of worship. The type of research used types of sociological research, which aims-describes the implementation of marriage during the Iddah period and the legal consequences of marriage during the Iddah period. The results of the study’s three main points can be concluded. First, the implementation of marriage during the iddah period is the same as marriage in general, it's just that the marriage is carried out during the iddah period so the marriage is invalid. Second, because the marriage law during the iddah period will arise, the husband and wife will not get a marriage certificate, and when the marriage takes place there will be hereditary problems. Keywords: Marriage; Iddah; Islamic Law Compilation
Efforts to Optimize the Office of Religious Affairs of Paleleh District Buol Regency in overcoming the increase in early marriage after the Covid-19 pandemic Risky Yanto Yunde; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 1 FEBRUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.831 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v5i1.19704

Abstract

Early marriage experienced by adolescents under 19 years old is still a phenomenon in several regions in Indonesia. Early marriage is more likely to occur in any Religion Paleleh sub-district, Buol Regency is one of the sub-districts where the number of cases of early marriage is quite high and has increased after the co-19 pandemic. This needs to be prevented by all actions, activities, or efforts carried out by the Regional Government, community, family, and parents as well as all stakeholders to reduce the rate of early marriage. The purpose of conducting this research is to find out the efforts of the Religious Affairs Office of Paleleh District, Buol Regency in overcoming the increase in early marriage after the Covid-19 pandemic. Using a sociological juridical research method, using a descriptive qualitative research approach and interactive analysis techniques. The results of the research conducted stem from the responses of various elements of the Paleleh District community regarding early marriage, which contain a lot of speculation, namely positive and negative responses. Responses from rural communities where people are still less aware and less compliant with the law. Early or underage marriages that still occur are often due to factors caused by the social model of young people who are too free with the opposite sex. However, it is all returned to the parents. For the people of Paleleh Subdistrict who have low economic constraints who cannot afford to send their children to school, especially for women, supported by the negative stigma factor that there is no point in going to high school and the kitchen will be the place to return to.
Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo Arwin Dunggio; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.871

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi temuan-temuan terkait pengaturan nafkah anak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan pentingnya perlindungan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan studi kasus putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam pengaturan nafkah anak dalam putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo, ketidakpatuhan orang tua, kesulitan menentukan jumlah nafkah yang tepat, dan kekurangan mekanisme penegakan hukum. Namun, variasi dalam interpretasi dan penerapan faktor-faktor lain juga menunjukkan perlunya pertimbangan yang hati-hati dan adil dalam menentukan besaran nafkah anak. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas pengaturan dan pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama Kota Gorontalo. Penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, peningkatan kesadaran orang tua, peningkatan mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Kolaborasi antara institusi hukum, pemerintah, dan lembaga masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan implementasi dan penegakan hukum terkait pemberian nafkah anak setelah perceraian.
PENGENALAN DAN PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN DI MASYARAKAT Suwitno Y. Imran; Zamroni Abdussamad; Mohamad Hidayat Muhtar; Dolot Alhasni Bakung; Fence M Wantu, Julius T Mandjo
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 1 No. 3: Maret 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengusulkan untuk melakukan implementasi dan evaluasi efektivitas pelatihan mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat Desa Molowahu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan perencanaan partisipatif, pelaksanaan pelatihan mediasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak dan keberhasilannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang efektif dan memperkuat kapasitas mereka dalam menyelesaikan perselisihan. Pelatihan mediasi dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta, sehingga mereka dapat menjadi mediator yang terlatih dan kompeten dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat mereka. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang mediasi setelah mengikuti pelatihan. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam menyelesaikan konflik. Mereka juga mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Selain itu, pelatihan mediasi ini juga berhasil mendorong perubahan sosial yang positif dalam masyarakat Desa Molowahu. Masyarakat mulai mengadopsi pendekatan penyelesaian konflik yang lebih damai dan demokratis, menghindari kekerasan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Mediasi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan, menggantikan metode konfrontasi atau penyelesaian melalui pihak ketiga yang tidak efektif.
PENDEKATAN CULTURAL STUDIES PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOALEMO Zamroni Abdussamad; Apripari Apripari; Mohamad Hidayat Muhtar; Ahmad Ahmad; Dolot Alhasni Bakung; Suwitno Yutye Imran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16597

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta diakui keberadaannya. Meski demikian, realitas menunjukkan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya secara penuh. Kabupaten Boalemo, seperti daerah lain di Indonesia, memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Namun, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Diskriminasi, akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat di Kabupaten Boalemo terhadap pandangan dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas serta merumuskan rekomendasi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan cultural studies menjadi landasan dalam mengungkap dinamika dan interaksi antara budaya, hukum, dan hak-hak penyandang disabilitas.
Putusan Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara No. 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb Tentang Disahkannya Perkawinan Siri Tessa Pritama Eda; Weny Almoravid Dungga; Dolot Alhasni Bakung
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1049

Abstract

Tessa Pritama Eda, Nim: 1011419034, with the title Analysis of Court Decisions in Deciding Cases Number: 0017/Pdt. G/2013/Pa.Lwb Regarding Legalization of Siri Marriage. Advisor I Mr. Dr. Weni Almoravid Dungga, S.H., M.H and Advisor II Mr. Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H. The purpose of this study is to find out the legal protection for unregistered marriages and secondly to find out the court's decision in deciding case number: 0017/Pdt.G/2013/Pa.Lwb regarding the legalization of unregistered marriages. The method used in this research is normative. The result of legal protection for unregistered marriages is that unregistered marriages obtain legality from the State if they fulfill predetermined conditions, such as marrying according to religion, then obtain the consent of the first wife as evidenced by a permit, and also for reasons of paperwork. child. But here on the other hand, betel marriage can also be entered into a criminal offense.The decision of the supreme court granted the respondent's request to obtain a marriage certificate, on the grounds that it was in their administrative interests and that of the children, also because the marriage had been carried out in an Islamic manner and had fulfilled all the requirements, and the most important reason was that the marriage had been approved by the first wife.
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Sistem Ijon pada Petani Cengkeh di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal Aid Pramudya Husain; Mutia Cherawaty Thalib; Dolot Alhasni Bakung
Jurnal Mahasiswa Kreatif Vol. 1 No. 3 (2023): Mei: Jurnal Mahasiswa Kreatif
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jmk-widyakarya.v1i3.599

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze the application of Article 1320 of the Civil Code regarding the bonded bondage system to clove farmers as local wisdom in preventing the occurrence of problems that arise because of the clove bonded agreement and to find out the obstacles faced in the application of article 1320 of the civil code to the bonded system. On Clove Farmers in Kaidundu Village as Local Wisdom. Research Using this type of normative-empirical research. By using several approaches, namely: statutory approach (statue approach), case approach (case approach). The results of this study indicate that: First, the clove bonded bondage system in Kaidundu Village is a custom or habit that was born and developed in the Kaidundu Village community since the last decades, the agreement system by means of bonded bondage involves sellers (farmers) and buyers (middlemen). . However, based on the law in force in article 1320 it is stated that, that the legal requirements for an agreement are agreement, competence, a certain matter and a lawful cause. However, in reality in society not all parties understand and understand what an agreement is considered. So that researchers can conclude that the bondage system in Kaidundu Village is a habit that has been passed down from generation to generation, but the community must understand and know that there are rules governing this bondage system. Second, the obstacles faced by the people of Kaidundu Village, especially those involved in the case of the Clove ijon system, several obstacle factors faced, namely: Legal factors, where there is no agreement or agreement that binds both parties, both the seller (farmer) and buyer (middleman). And there are no regulations in the form of Perdes (Village Regulations) which regulate the existence of the clove bondage system. The ijon system agreement is only based on trust.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Game Online Atas Sistem Monetisasi Lootbox Di Tinjau Dari Pasal 1320 ayat 4 dan Pasal 1337 Roman Agustian Hasan; Mutia Cherawaty Thalib; Dolot Alhasni Bakung
Jurnal Mahasiswa Kreatif Vol. 1 No. 3 (2023): Mei: Jurnal Mahasiswa Kreatif
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jmk-widyakarya.v1i3.601

Abstract

This study aims to determine legal protection for online game users over the lootboox monetization system in a positive legal perspective in Indonesia, based on the title raised in this study. This research uses the type of normative juridical research. The process of collecting data from the objects studied in this study is using primary, secondary, and tertiary techniques. The data obtained by this research uses a qualitative method which explains the relationship between variables and generalizes the social phenomena studied. The results of this study indicate that several formulations of laws and regulations that can help stabilize and defend rights and obligations from a civil perspective regarding the issue of the Lootboox Monetization System as well as in the case of the Lootboox Monetization System are inseparable from legal consequences and forms of accountability from parties who violate a law. agreement and also there are several suggestions about how the Lootboox Monetization System should be run nowadays.
Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Pereceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaaruyaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo) Dolot Alhasni Bakung; Zamroni Abdussamad; Mohamad Hidayat Muhtar; Apripari Apripari; Zainal Hadju
Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.617

Abstract

Legal counseling can be done through community empowerment which is one of the efforts made by lecturers at the Faculty of Law, Gorontalo State University in understanding legal knowledge to the community, including about, parents' civil responsibility for post-divorce in Kaaruyaan Village, Mananggu District, Boleoa Regency. Legal prohibition for violations of non-fulfillment of children's rights after divorce often occurs in a number of areas including in some villages where this is caused by ignorance of the community in general and parents are concerned about what are the rights and obligations of parents to children after divorce where the case is mostly dominated by fathers as insurers who have not fulfilled their obligations as fathers, Especially when the father re-married another woman. So the impact of empowering this legal counseling is the independence and understanding of the community in overcoming their legal problems through community initiatives and creativity and village officials assisted by lecturers in the environment of the Faculty of Law, Gorontalo State University. Of course, it requires people who are willing and able and have the knowledge, skills and attitudes to get out of their problems. This paper uses the quality descriptive method, in this case the descriptive analysis will discuss the condition of partners regarding understanding of the law. While quantitative analysis is carried out to calculate the feasibility of legal settlements carried out by partners. The result of this discussion is that with the growing understanding of law, the pillars of justice and expediency must be accompanied by efforts to foster and develop to legal counseling so that it becomes a law-conscious, independent and sustainable society.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta. Nirwan Junus; Mutia Cherawaty Thalib; Nurul Fazri Elfikri; Suwitno Yutye Imran; Dolot Alhasni Bakung
Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jphm-widyakarya.v1i2.743

Abstract

Waqf is a waqif legal act to separate and or give part of one's property to be used forever or for a certain period of time in accordance with the interests of worship and or general welfare according to sharia. In order to avoid disputes and problems related to waqf goods or land and to clarify their legal status, waqf goods must be registered and certified. Waqf Land Certification is the process by which the National Land Agency issues Waqf Land Certificates after Nazhir submits a Waqf Land Registration. Article 39 of Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf contains provisions concerning registration of land ownership certificates, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Procedures for Land Registration Waqf at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning. Related to the importance of the legitimacy of a land, it often triggers legal problems, namely that land owned by the community has not been registered as a result of a lack of understanding of the importance of waqf land certification. Taking into account the legal issues above, the Community Service Team at the Faculty of Law, State University of Gorontalo carried out this community service activity as an effort to increase Community Legal Awareness Regarding Waqf Land Certification to Guarantee Legal Certainty..
Co-Authors Abelita Daud Adam, Abdul Karim Adis Dwi Artamevia Udjulu Adistia R. Nur Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Aid Pramudya Husain Aid Pramudya Husain Akbar Hidayatullah Daud Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Aldin Karim Ali, Safitri Apripari, Apripari Apriyansa Pranata Ayuba Arwin Dunggio Avelia Rahmah Y Mantali Daniar Erza Miftarini Imam Debi Rahmat Huntialo Dewa Ezza Mahendra Ungko Dewa Ezza Mahendra Ungko Dian Ekawaty Ismail Diwan Jagad Raya Mohamad Djafar, Sri Mitta Aisha Dungga, Wenny Almoravid Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Gavinna Mantali Gita Amalia S. Aru Gunawan Rena Hadju, Zainal Abdul Aziz Handipan H. Ali Hikmawati Sabue Ilham Jafar Intra Saleh Itra Saleh Jafar, Ilham Jufryanto Puluhulawa Julisa Aprilia Kaluku Julius T Mandjo Julius T. Mandjo KASIM, NUR M. Katjong, Revie Kurnia Kaunang, Alfian Mamu, Karlin Z Mantali, Avelia Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmah Y Miranda Posogu Moh Aditya Adjara Moh. Risky Yaisa Moh. Zidhan Madina Moha, Rivaldi Mohamad Alim Rifay Thalib Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohammad Rivaldi Moha Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa Muhammad Dwi Sakti Rahim Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muhtar, Mohammad Hidayat Musa, Dela Kartika Muthia Cherawaty Thalib Mutia Cherawaty Thalib Ngurawan, Mohamad Eka Purwanto Nirwan Junus Nisrina M. Adam Nur M. Kasim Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nur Mohammad Kasim, Nur Mohammad Nurjana Nurjana Nurlia Mamonto, Andi Anisa Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikri Nusi, Andri Nuvazria Achir PUSI, TINSIAWATY R. Ramadhan Usman Ramli, Asmarani Randi Randi Renly Aprilia Pakaya Rilla Miftahuljannah Potale Risky Yanto Yunde Roman Agustian Hasan Roman Agustian Hasan Romansyah Fitra Lebie Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad Salman Farishi Sari, Liani Sarson, Moh Taufiq Zulfikar Sinta Pomahiya Siti Hardianti Paramata Siti Nurmilawaty Tuliyabu Sjahrain, Nadya Asriyani Sofyan Piyo Sri Nanang Meiske Sri Nanang Meiske Kamba Sri Susanti Auna Suwitno Yutye Imran Swarianata, Vivi Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Thanh Nga Pham Usman Rasyid Weny A Dungga Weny Almoravid Dungga Yassine Chami Yulin Kamumu Yulin Kamumu Yusuf, Dimas Rahmat Zainal Abdul A. Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal abdul aziz hadju Zainal Abdul Aziz Hadju Zainal Hadju Zamroni Abdusamad Zamroni Abdussamad Zuriyati T. Deni