Claim Missing Document
Check
Articles

Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Haris Maiza Putra; Hisam Ahyani; Dede Abdurohman; Naeli Mutmainah; Memet Slamet
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404

Abstract

Alokasi dan distribusi pendapatan suatu negara saat ini sangat penting, hal ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun efisiensi dalam alokasi dan distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi kapitalis, berdampak pada ketidakadilan, sehingga perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil, dimana ketidakstabilan ekonomi ini dapat menimbulkan konflik dan kemiskinan secara berkelanjutan dan permanen. Tujuan dari penelitian ini bertujuan guna mengungkap tentang: alokasi dan distribusi pendapatan negara dari perspektif Ekonomi Islam serta relevansi alokasi dan distribusi penerimaan negara dari perspektif Ekonomi Islam di era industri 4.0. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang sumbernya berupa data kepustakaan berupa berbagai buku, jurnal, internet, dan juga sumber lainnya yang relevan dengan tema alokasi dan distribusi pendapatan Negara dalam islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dan distribusi pendapatan negara, dari perspektif Ekonomi Islam adalah konsep pemerataan pendapatan bagi masyarakat yang dapat diterapkan di Indonesia, yang mana hal ini mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Perbandingan sistem distribusi kapitalis didasarkan pada kepemilikan mutlak atas berbagai produksi, sehingga memiliki tujuan utama untuk meraup laba/keuntungan sebanyak mungkin yang seolah-olah mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem distribusi ekonomi secara syariah dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial, karena selain untuk mencapai profitabilitas yang baik dalam Islam juga mengajarkan untuk mencapai kemaslahatan hakiki dalam segala aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, pendistribusian secara syar'i dapat dilakukan dengan mengedepankan etika bisnis Islam (rahmatan lil 'alamin) dalam perekonomian seperti pendistribusian pada zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lainnya. Alhasil relevansi alokasi dan distribusi pendapatan negara secara Islami di zaman sekarang adalah relevan, dimana konsep keadilan dalam ekonomi Islam mejadi solusi yang nyata dalam perekonomian di Indonesia.
LEGAL ANALYSIS OF CRYPTO INVESTMENT IN ERA 4.0 VIEW FROM CREDO THEORY Dedah Jubaedah; Hisam Ahyani; Haris Maiza Putra; Armelia Prakasa; Naeli Mutmainah
Diponegoro Law Review Vol 7, No 2 (2022): Diponegoro Law Review October 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278

Abstract

Today in the era of disruption 4.0, an interesting thing in Indonesia is related to the presence of Crypto Investments such as Bitcoin (digital currency), where which is one of the economic indicators that can affect the global economy. Now business transactions are using online media (digitalization). Therefore, the Indonesian people need legal certainty in utilizing transactions for this crypto investment activity. This study aims to legally analyze crypto investments used for buying and selling transactions in Indonesia from the perspective of Islamic law and creed theory. This study uses the Library Research Method, where the data is obtained by means of a literature study through laws, government regulations, Fatwa DSN MUI, and the theory of creed / testimony / Shahadah. As a result, by referring to the creed theory that Crypto Investments such as Bitcoin have laws that are permitted when used as a medium of exchange. This law only applies to parties who acknowledge and are willing to use it. Meanwhile, Bitcoin as an investment is illegal. However, Crypto as a transaction tool in online trade is a renewable innovation in economic development in Indonesia today. So there is a need for special regulations to use Crypto.
POTENSI DESA WISATA HALAL DI KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS Hisam Ahyani; Muharir Muharir; Haris Maiza Putra; Memet Slamet; Farhatun Sa’diyah; Dien Kalpika Kasih; Naeli Mutmainah; Armelia Prakasa
Al-Khidmat Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v5i2.14575

Abstract

AbstrakDewasa ini desa wisata halal di Indonesia perlu dikembangkan, terlebih di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, hal ini bertujuan mendongkrak prekonomian masyarakat di desa Tambakreja kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis melalui sektor industri pariwisata. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk menguak serta menggali tentang bagaimana potensi desa wisata halal di kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat terbentuknya desa wisata halal di desa Tambakreja kecamatan Lakbok. Penelitian hukum islam normatif ini dilakukan di desa Tambakreja kecamatan Lakbok kabupaten Ciamis, dimana sumber primer dan sekunder digali melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang ada di desa Tambakreja kecamatan Lakbok dewasa ini sudah cukup mumpuni untuk menjadi desa wisata halal, hal ini terbukti dengan hadirnya kelompok wisata seperti tersedianya makanan halal dan lokasi wisata yang asri. Dari aspek makanan halal/halal food seperti cimplung, growol, tempe mendoan, gula merah menjadi ciri khas makanan halal di desa tersebut. Dari aspek lokasi yang asri di daerah Lakbok yakni adanya alam persawahan yang asri dan kesenian tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian potensi desa wisata halal di desa Tambakreja kecamatan Lakbok diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat melalui berbagai sektor industry halal.     AbstractCurrently, halal tourist villages in Indonesia need to be developed, especially during the Covid-19 pandemic like now, this aims to boost the pre-economy of the people in the village of Tambakreja, Lakbok District, Ciamis Regency through the tourism industry sector. The purpose of this study was to uncover and explore the potential for halal tourist villages in Lakbok District, Ciamis Regency, and how the supporting and inhibiting factors for the formation of halal tourist villages in Tambakreja village, Lakbok District. This normative Islamic law research was conducted in Tambakreja Village, Lakbok District, Ciamis Regency, where primary and secondary sources were obtained through interviews and documentation studies. The results showed that the tourism sector in Tambakreja Village, Lakbok District is quite capable of becoming a halal tourist village, as evidenced by the presence of tourism groups such as the availability of halal food and natural tourism locations. In terms of halal food, such as cimplung, growol, tempe mendoan, and gula merah, are the characteristics of halal food in the village. In terms of the natural location in Lakbok District, there is a natural paddy field and the traditional arts of the local community. Therefore, the potential for halal tourist villages in Tambakreja Village, Lakbok District is expected to boost the economy of the people through various sectors of the halal industry.
Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context Nanang Naisabur; Haris Maiza Putra; Chikal Anugrah Putra Naisabur; Diana Farid; Hisam Ahyani
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 1 (2023): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i1.21068

Abstract

This study aims to determine Islamic philanthropy in a modern context. Islamic philanthropy is taken from the religious doctrine of the Qur'an and hadith as a human and religious commitment so that Islamic charity appears as zakat, infaq, alms, and endowments. This type of research is qualitative with a literature study method. Data collection techniques in literature study are through books, articles, journals, and research reports related to the problem being researched. The results of the study found that in Indonesia, practices in zakat, waqf, infaq, and sadaqah (Ziswaf) are seen as economic symbols of justice and democracy, being able to place economic resources in their proper place. In conclusion, Islamic philanthropy in the modern context is a stylish way of managing one's social generosity in the context of carrying out muamalah activities among fellow human beings.
Implementation of Islamic Business Ethics in Conventional Bank BRI Ciamis Branch Office, West Java Hisam Ahyani; Haris Maiza Putra; Memet Slamet; Muharir Muharir; Andri Nugraha
Banque Syar'i: Jurnal llmiah Perbankan Syariah Vol. 9 No. 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Departement of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business, The State of Islamic University (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/bs.v9i1.8199

Abstract

The purpose of this study is to find out the model and implementation of Islamic business ethics carried out by Bank BRI Ciamis branch office, where in carrying out its business it has put forward the principles of Islamic business ethics in serving consumers. The academic problem that arises is that Bank BRI KC Ciamis is a non-sharia bank, but in service to consumers it prioritizes Islamic business ethical values such as being fair, honest, trustworthy, besides that the majority of Bank BRI KC Ciamis employees are Muslims. The author tries to reveal and dig into this research using descriptive analysis where data sources are obtained through technical interviews, observation and documentation. The findings of this study are that the implementation of business at BRI KC Ciamis bank prioritizes the principles of Islamic business ethics, this can be proven in the 10 behaviors of BRI personnel, including: 1) Excellent Service, 2) employees work 3) effectively and 4) efficiently and 5) prioritizing responsibility, 6) honest, 7) mutual respect, 8) full of innovation, 9) positive attitude and 10) prioritizing trust in consumers. As for added value, namely the brand of BRI bank, namely "serving with sincerity." Abstrak: Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui model dan pelaksanaan etika bisnis islami yang dilakukan oleh Bank BRI kantor cabang Ciamis, dimana dalam pelaksanaan bisnisnya ia telah mengedepankan prinsip-prinsip etika bisnis islami dalam melayani konsumen. Adapun problem akademik yang muncul adalah Bank BRI KC Ciamis adalah bank non-syariah, namun dalam pelayanan kepada konsumen mengedepankan nilai-nilai etika bisnis islami seperti besikap adil, jujur, amanah, selain itu mayoritas pegawai Bank BRI KC Ciamis beragama islam. Penulis berusaha menguak serta menggali dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana sumber data diraih melalui teknis wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan bisnis di bank BRI KC Ciamis mengedepankan prinsip etika bisnis islami, hal ini dapat dibuktikan dalam 10 Prilaku insan BRI, meliputi: 1) Pelayanan Prima, 2) karyawan bekerja secara 3) efektif dan 4) efisien serta 5) mengedepankan tanggungjawab, 6) jujur, 7) saling menghargai, 8) penuh inovatif, 9) sikap positif dan 10) mengedepankan kepercayaan kepada konsumen. Adapun sebagai nilai tambah yakni brand dari bank BRI yakni" melayani dengan setulus hati."
HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA: Study of Law Number 6 of 2023 on Job Creation Dedah Jubaedah; Mohd Roslan Mohd Nor; Asman Taeali; Haris Maiza Putra; Moh. Ahsanuddin Jauhari; Ahmad Fathan Aniq
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i1.19948

Abstract

The enactment of the Job Creation Law in approval of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022, which became Law No. 6 of 2023 on Job Creation, has resulted in significant changes in halal certification in Indonesia, which is the main focus of this research. This study aims to discuss halal certification in Indonesia following the implementation of the omnibus law on job creation. The author adopts a standardized legal approach and a descriptive-analytical approach through literature research. The research findings indicate that comprehensive legislation is expected to streamline the halal certification process in Indonesia. There are important changes regarding halal certification in Law No. 6 of 2023 compared to Law No. 11 of 2020 on Job Creation. This regulation aims to accelerate and enhance efficiency in halal certification, ensuring legal certainty and fostering trust among Muslim consumers in halal products. The growth of micro-enterprises in terms of expediting halal certification shows positive trends. The research contributes new perspectives and original findings that positively impact problem-solving or theory development in the advancement of halal certification in Indonesia.Lahirnya UU Cipta Kerja sebagai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah menghasilkan perubahan signifikan dalam sertifikasi halal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas sertifikasi halal di Indonesia pasca penerapan omnibus law penciptaan lapangan kerja. Penulis mengadopsi pendekatan hukum standar dan pendekatan deskriptif-analitik melalui penelitian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang komprehensif diharapkan dapat merampingkan proses sertifikasi halal di Indonesia. Ada perubahan penting terkait sertifikasi halal pada UU No 6 Tahun 2023 dibandingkan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam sertifikasi halal, menjamin kepastian hukum dan menumbuhkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk halal. Pertumbuhan usaha mikro dalam hal percepatan sertifikasi halal menunjukkan tren yang positif. Penelitian ini menyumbangkan perspektif baru dan temuan orisinal yang berdampak positif terhadap pemecahan masalah atau pengembangan teori dalam kemajuan sertifikasi halal di Indonesia.
Tabarru Contracts in the Form of Self Guarantee and Providing Something Nanang Naisabur; Haris Maiza Putra
International Journal of Nusantara Islam Vol 9, No 2 (2021): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v9i2.14301

Abstract

This study is to discuss the tabarru contract in the form of guaranteeing oneself (Kafalah and Wakalah) and giving something (Grants, Gifts, Waqf, Zakat, Infaq, Alms), where basically the tabbaru contract is giving something (giving something) or lending something. (leding something) adak tabarru the purpose is to help each other. When the tabarru contract has been agreed, it cannot be converted into a tijarah contract whose purpose is to gain profit, except by agreement between the two parties to the contract. However, it is different from the tijarah contract that has been agreed upon, this contract may be changed into a tabarru contract if the party whose rights are retained gives up their rights, thereby canceling the obligations that have not carried out their obligations. The function of this tabarru contract, apart from the orientation of this contract, is to seek the afterlife, not for commercial purposes. However, in its development, this contract is often related to commercial transaction activities, because this tabarru' contract can function as an intermediary that bridges and facilitates the tijarah contract
Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia Haris Maiza Putra; Hisam Ahyani; Nanang Naisabur; Muharir Muharir; Chikal Anugrah Putra Naisabur
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 November (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v8i2.8057

Abstract

The purpose of this study is to analyze the reconstruction of Islamic sharia implementation policies during the Islamic Empire in Indonesia from the perspective of siyasah syar'iyyah and their relevance to Indonesian government policies in regulating Islamic financing instruments in Cash Waqf Linked Retail Sukuk (CWLS Retail). The statutory approach and descriptive analysis are used in this research. Sources of data were obtained from various literary materials both from books, journals and the internet, as well as other relevant sources regarding the politics of Islamic law (siyasah syar'iyyah) during the Islamic period and its relevance to the regulation of Islamic financing instruments in Indonesia, especially with regard to the application of retail sukuk cash waqf (CWLS Retail). The results of the study show that first, the political application of Islamic law during the Islamic empire in Indonesia was carried out through the politics of the king's power (ruler). Second, the application of political Islamic law has relevance to current Indonesian government policies, namely in regulating Islamic financing instruments for Cash Linked Retail Sukuk (CWLS Retail), where the Government through various Islamic policies is embodied through laws, government regulations, MUI Fatwa, and other regulations. However, implementing this policy requires 6 variables of Islamic politics (siyasah syar'iyyah) in the opinion of Ibn Khaldun, namely mutual synergy between law, government, society, economy, development and justice.
Analisis Kejahatan dan Hukuman tehadap Tantangan Deterministik Kausal secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana Hisam Ahyani; Muhamad Ghofir Makturidi; Farhatun Sa’diyah; Dien Kalpika Kasih; Haris Maiza Putra
Al Ahkam Vol. 18 No. 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v18i2.5527

Abstract

Crime and punishment are 1) a behavior, 2) a type of social phenomenon in the interactions that are built between humans, 3) natural and social phenomena, 4) including interactions between people in social life, 5) are considered as deterministic mechanical processes based on the law of causality. So that nowadays the study of crime and punishment needs to be developed in order to realize national development. This research method is a normative research where causal deterministic aims at sentencing and is not only based on the concept of retributive justice, but also on the principle of benefit generated in the sense that it aims to prevent the recurrence of similar crimes and thereby create order and national security. The results of the study show that crime and punishment against socially causal deterministic challenges that lead to criminal liability is a necessity as Satjipto Rahardjo revealed that law always evolves following human development and follows the needs and values that live in humans to realize social justice for all citizens. Indonesia.
The phenomenon of traditional philanthropy through the voluntary sector in shaping community identity Kurniati, Pat; Sapriya, Sapriya; Darmawan, Cecep; Rolando P., Quinones Jr; Putra, Haris Maiza
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 20, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v20i1.49590

Abstract

The role of the state is needed to suppress illegal philanthropic practices, how the state can make Pancasila a "civic religion". Pancasila as the basis and pillar of society's civility as well as the "social glue" where sanctified spaces and symbols become markers of social identification that connect individuals in a common bond. The purpose of this research is to discuss the phenomenon of traditional philanthropy through the voluntary sector in shaping community identity. This research uses qualitative research methods, with the research design using a descriptive approach research design. In this study, the author conducts library research, then describes the phenomenon of traditional philanthropy through the voluntary sector in shaping community identity. The results show that philanthropy develops along with the development of human life itself. Voluntary sector refers to organizations whose primary goal is to create social impact rather than profit. This is often called the third sector, civil society or the nonprofit sector. The value of social justice and community welfare, especially in developing community identity empowerment, such as health services for poor families, economic empowerment, scholarships, job training, capital provision for middle to lower traders and others aimed at empowering community identity through philanthropy.