Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.812
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan International Journal of Nusantara Islam P2M STKIP Siliwangi Jurnal Asy-Syari'ah Diponegoro Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Banque Syar'i : Jurnal llmiah Perbankan Syariah Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Al Ahkam Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Baabu Al-ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS) AL-FALAH : Journal of Islamic Economics Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) International Journal of Nusantara Islam Ta'amul: Journal of Islamic Economics KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Ecobankers : Journal of Economy and Banking Mashlahah: Journal of Islamic Economics Madania: Jurnal Kajian Keislaman BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah
Putra, Haris Maiza
Badan Riset Dan Inovasi Nasional
Religion Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah Dede Abdurohman; Haris Maiza Putra; Hisam Ahyani
Ecobankers : Journal of Economy and Banking Vol 3 No 1 (2022): Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Publisher : Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerkembangan ekonomi syariah dibidang keuangan syariah sangat pesat, dengan pertumbuhan tersebut harus mengacu pada regulasi yang berlaku dan mennjadi bagian dari sumber serta norma dalam menjalankan kegiatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan teknik dalam menggubnakan datanya ialah literature atau pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu al-qur’an dan hadits menjadi bagian dari sumber ekonomi syariah yang utama, sedangkan dari sisi hukum positif sebagai sumber hukum yakni bagi pelaku perbankan syariah berlaku Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Untuk kalangan koperasi syariah berlaku Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dari kedua UU tersebut, terkandung di dalamnya nilai-nilai ke-Islaman, dan hal ini merupakan nilai positif bahwa Al-Qur’an dan Hadits merupakan bukti atas rahmatan lil’alamin yang tidak akan pernah salah. Dalam kegiatan ekonomi syriah harus mengacu pada norma-norma terkait yaitu bebas riba, bebas maisir, harus sesuatu yang halal.Kata Kunci: Sumber, Norma, Ekonomi Syariah
Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari’ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari’ah di Indonesia Haris Maiza Putra; Dede Abdurohman; Hisam Ahyani
Ecobankers : Journal of Economy and Banking Vol 3 No 1 (2022): Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Publisher : Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEkonomi yang berlandaskan syari’ah memiliki konsep dan ajaran yang dapat memberikan kesejahteraan secara merata kepada umat manusia. Maka dari itu filsafat ekonomi syariah menjadi kunci utama dalam pembangunan perekonomian manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas eksistensi filsafat ekonomi syari’ah di era digital (kenapa filsafat ekonomi syari’ah diperlukan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan menjelaskan pandangan Muhammad Abdul Mannan tentang pentingnya ilmu ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi ekonomi Islam di era digital mulai meningkat. Hal ini tidak hanya diakui oleh internal umat Islam, tetapi juga oleh kalangan non muslim. Urgensi sistem ekonomi Islam memberikan kesadaran kuat bahwa ekonomi Islam dapat menanggulangi permasalahan yang muncul dari sistem ekonomi konvensional. Ada tujuh alasan yang membuat ilmu ekonomi Islam sangat diperlukan; kepentingan ideologi (ideological imperatives), kepentingan ekonomi (economics imperatives), kepentingan sosial (social imperatives), kepentingan moral dan etika (moral and ethical imperatives), kepentingan politik (political imperatives), perspektif Sejarah (historical perspective), dan kepentingan internasional (international imperatives). Alhasil, perbankan syariah yang notabene sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia perlu dikembangkan, sehingga perekonomian di Indonesia dapat maju dengan mengembangkan perbankan-perbankan syariah.Kata Kunci: Filsafat;Ekonomi Syari’ah; Landasan Filosofis; Perbankan Syari’ah
Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Nanang Naisabur; Haris Maiza Putra
Ecobankers : Journal of Economy and Banking Vol 3 No 2 (2022): Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Publisher : Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produk halal menjadi penyumbang terbesar perekonomian negara. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengembangkannya. UMKM di Indonesia dengan berbagai produk halalnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perhatian negara dalam hal regulasi yang ada terkait UMKM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggambarkan pendapat para praktisi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian kepada para pelaku usaha di Indonesia yang dibuktikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan dilaksanakan di Indonesia. Untuk kemajuan produk halal UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat bergerak di bidang produk halal dan harus mampu bersaing sebagai produsen serta memperhatikan berbagai aspek, baik komunikasi, teknologi, pasar, dan lain-lain.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PARIWISATA HALAL DI JAWA BARAT Mutmainah, Naeli; Ahyani, Hisam; Putra, Haris Maiza
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 4 No. 1 (2022): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2

Abstract

This article aims to uncover and explore: 1) Prospects of developing a halal tourism industrial area in West Java; 2) Review of sharia economic law in the development of the halal tourism industrial area in West Java. The legal research method used is normative legal research, including statutory regulations in the form of the Tourism Law, Minister of Tourism Regulations, Governor Regulations, Regional Regulations, and the MUI Fatwa on the Implementation of Halal Tourism. The legal research approach used in this study, namely the library research approach obtained from various library sources such as journals, the internet, books, and other documents relevant to Islamic business ethics, in the development of the halal tourism industrial area in Java. West. The theory used in this research uses the Maqashid Syariah theory and Islamic business ethics. The results of the study show that: 1) the prospect of developing a halal tourism industrial area in West Java has several development prospects in several aspects, in Bandung City and Bandung Regency developing Muslim-friendly tourism where the implementation is through the development of Halal Tourism Destinations in a more progressive, directed, and sustainable manner, in Ciamis Regency developed the concept of superior tourism by prioritizing excellent service and increasing professional and sustainable tourism potential, meanwhile in Pangandaran Regency developing a tourism concept which includes 5A (attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services) namely attractions, accessibility, facilities, available packages, activities, additional services. 2) Thus the review of sharia economic law in the development of the halal tourism industrial area in West Java is included in the recommended tourism concept, this is because the majority of the population is Muslim, in addition to maqashid sharia and Islamic business ethics that the concept of halal tourism in West Java including the concept of complementary tourism that prioritizes Islamic services in the implementation of its business, this can be seen from the availability of halal food, places of worship, and hotels that provide various needs of Muslim tourists.   Artikel ini bertujuan untuk menguak serta menggali tentang : 1) Prospek Pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat; 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, meliputi peraturan perundang-undangan berupa UU Kepariwisataan, Peraturan Menteri Pariwisata, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan Fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Adapun pendekatan penelitian hukum digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal, internet, buku-buku, dan dokumen lainnya yang relevan tentang etika binsis islam, dalam pengembangan kawasan indutri pariwisata halal di Jawa Barat. Adapun teori yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan teori Maqashid Syariah dan etika bisnis islami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) prospek pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat memiliki beberapa prospek pengembangan dalam beberapa aspek, di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung mengembangkan wisata ramah muslim dimana pelaksanaannya melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Halal secara lebih progresif, terarah, dan berkesinambungan, di Kabupaten Ciamis mengembangkan konsep pariwisata unggulan dengan mengedepankan pelayanan prima dan meningkatnya potensi kepariwisataan yang profesional dan kesinambungan, sementara itu di Kabupaten Pangandaran mengembangkan konsep pariwisata yang meliputi 5A (attractions, accessibility, amenities, available packages, activities, ancillary services) yakni atraksi, aksesibilitas, fasilitas, paket yang tersedia, aktivitas, layanan tambahan. 2) Dengan demikian tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat termasuk pada konsep pariwisata yang dianjurkan, hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya adalah muslim, selain itu secara maqashid syariah dan etika bisnis islami bahwa konsep pariwisata halal yang ada di Jawa Barat termasuk pada konsep pariwisata pelengkap yang mengedepankan pelayanan islami dalam pelaksanaan bisnisnya, hal ini dapat dilihat dari tersedianya makanan halal, tempat ibadah, dan hotel-hotel yang menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan muslim.
PRINSIP-PRINSIP KEADILAN BERBASIS RAMAH GENDER (MASLAHAH) DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA Ahyani, Hisam; Putra, Haris Maiza; Muharir, Muharir; Sa’diyah, Farhatun; Kasih, Dien Kalpika; Mutmainah, Naeli; Prakasa, Armelia
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 5 No. 1 (2023): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6

Abstract

Pembahasan tentang kewarisan di Indonesia masih menjadi persoalan yang sering menjadi perbedatan. Dimana dalam hukum Islam sebagaimana disinggung dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 11 Pembagian waris yakni 1:2, namun hal ini dirasa belum adil, sehingga keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia perlu dikedepankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia. Melalui pendekatan teori maslahah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, peneliti memusatkan perhatian pada masalah pembagian waris yang berlaku di Indonesia dan pendistribusianya dilaksanakan secara berkeadilan (maslahah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia adalah konsep berdasarkan prinsip kesepakatan (musyawarah); 2) penerapan prinsip-prinsip keadilan berbasis ramah gender (maslahah) dalam pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerapkan Prinsip kesetaraan gender secara Islami yakni dengan mengedepankan konsep rahmatan lil’alamin. Discussion of inheritance in Indonesia is still an issue that often becomes a matter of debate. Where in Islamic law as alluded to in the Qur'an letter an-Nisa verse 11 the distribution of inheritance is 1: 2, but this is felt to be unfair, so that gender-friendly based justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia needs to be put forward. The purpose of this study is to discuss the principles of gender-friendly justice (maslahah) in inheritance distribution in Indonesia. Through the maslahah theory approach of Ibn Qayyim Al-Jauziyah, the researcher focuses on the problem of inheritance distribution that applies in Indonesia and its distribution is carried out in a fair manner (maslahah). This study concludes that: 1) the principles of gender-friendly justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia are concepts based on the principle of agreement (deliberation); 2) application of the principles of gender-friendly justice (maslahah) in the distribution of inheritance in Indonesia can be carried out by applying the principle of Islamic gender equality by prioritizing the concept of rahmatan lil'alamin.
Challenges Of Indonesian Small Micro Enterprises (MSEs) In Fulfilling Halal Certification Obligations October 2024 Naisabur, Nanang; Putra, Haris Maiza
Ta'amul: Journal of Islamic Economics Vol. 3 No. 1 (2024): May
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/taamul.v3i1.215

Abstract

The challenge of mandatory halal regulations contained in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees (UU JPH) and its derivatives, means that products entering, circulating and being traded in Indonesian territory must be halal certified. However, until now there are still micro and small enterprises (MSEs) in Indonesia that have not fulfilled this requirement. So the Indonesian government, in this case BPJPH, needs Pentahelix synergy by providing stricter outreach to business actors in its implementation. The aim of this research is to reveal the challenges faced by micro and small enterprises (UMK) throughout Indonesia in fulfilling halal certification obligations. The method used in this research is analytical descriptive analysis, namely describing and analyzing the challenges of micro and small enterprises (UMK) throughout Indonesia in fulfilling halal certification obligations. The research results prove that based on the JPH regulations, there are 3 product groups that must be halal certified as of October 17 2024, namely first, food and beverage products. Second, raw materials, food additives and auxiliary materials for food and beverage products. Third, slaughtered products and slaughtering services. For micro and small enterprises (UMK) throughout Indonesia who have not carried out their halal certification obligations, they will be subject to sanctions in the form of written warnings, administrative fines, and the withdrawal of goods from circulation. It was stated that the sanctions applied were in accordance with the provisions in PP No. 39/2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector. Keywords: Micro and Small Enterprises, Halal Certification, Mandatory Halal
Correlation Between Conventional Theory and Islamic Economic Thought Novita, Dwi; Asnaini, Asnaini; Putra, Haris Maiza
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 27, No 2 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v27i2.2862

Abstract

This study discusses conventional economic theory, Islamic economic thought, and its correlation or relationship. Conventional economics views worldly life as an absolute right for humans, while Islamic economics teaches that worldly life is based on the principle of accountability to Allah SWT. Because of this difference, location of the difference is presented in this paper. This research is library research, conducted by analyzing and interpreting the theoretical matters related to the research. The results showed that; First, conventional economics is an economic theory related to "freedom" to move towards a free market and the economic system understands free trade in the era of globalization which aims to eliminate protectionism economic policies. Second, Islamic economics is a science that seeks to see, study, research, and finally solve economic problems in an Islamic way. Third, is the correlation between conventional economic theory and Islamic economic thought; conventional economics views science as something secular, while Islamic economics is based on religious principles. The research findings also show that the basic differences lie in differences in principles, differences in market mechanisms, differences in wealth distribution, differences in profits, differences in objectives, and differences in the concept of ownership. Penelitian ini membahas tentang teori ekonomi konvensional, pemikiran ekonomi Islam, dan korelasi atau keterkaitannya. Ilmu ekonomi konvensional memandang kehidupan duniawi sebagai hak mutlak bagi manusia, sedangkan ekonomi Islam mengajarkan bahwa kehidupan duniawi didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Karena perbedaan tersebut, lokasi perbedaannya disajikan dalam makalah ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dan menafsirkan hal-hal teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, ekonomi konvensional merupakan teori ekonomi yang berkaitan dengan “kebebasan” untuk bergerak menuju pasar bebas dan sistem perekonomiannya memahami perdagangan bebas di era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Kedua, ekonomi Islam merupakan ilmu yang berupaya melihat, mengkaji, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan perekonomian dengan cara Islami. Ketiga, korelasi teori ekonomi konvensional dengan pemikiran ekonomi Islam; ilmu ekonomi konvensional memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sekuler, sedangkan ilmu ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada perbedaan prinsip, perbedaan mekanisme pasar, perbedaan distribusi kekayaan, perbedaan keuntungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan konsep kepemilikan.
GENDER JUSTICE IN THE SHARING OF INHERITANCE AND IMPLEMENTATION IN INDONESIA Ahyani, Hisam; Putra, Haris Maiza; Muharir, Muharir; Rahman, Encep Taufik; Mustofa, Mustofa
Asy-Syari'ah Vol. 24 No. 2 (2022): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v24i2.14640

Abstract

Abstract: Fairness in inheritance distribution between men and women in Indonesia is still an exciting topic to discuss. It is proven that classical Islamic thought says that men’s and women’s portions in inheritance distribution are final, as stated in the Qur'an Surat an-Nisa verse 11. However, contemporary Islamic thought sees it as a rule that needs to be contextualized to current situations. This progressive thinking about inheritance distribution was pioneered by gender activists who saw that Fiqh Mawaris has a gender bias and discrimination. Therefore, the application of the "gender-friendly justice" concept in the inheritance distribution in Indonesia needs to be put forward. This research analyses the "gender-friendly justice" concept in inheritance law and its application in Indonesia. This study uses Sigmund Freud's gender theory, with an analytic descriptive method focusing on the problem of inheritance distribution in Indonesia. The research results prove that the concept of "gender-friendly justice" in the inheritance distribution refers to the agreement principle and the gender equity principle, where the application is carried out based on the fairness principle. The gender equality principle is implemented by prioritizing the concept of rahmatan lil'alamin, namely equality as servants and caliph of Allah, equality in receiving primordial agreements and cosmic drama events, and reaching achievements.Abstrak: Keadilan pembagian harta waris di Indonesia antara laki-laki dan perempuan masih menjadi bahan diskusi yang menarik. Pemikiran Islam klasik menyatakan bahwa pembagian harta warisan bagi laki-laki dan perempuan sudah dianggap final, sebagaimana disinggung dalam Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 11. Namun, pemikiran Islam kontemporer melihat hal tersebut sebagai aturan yang perlu dikontekstualisasikan sesuai per­kem­bangan zaman. Pemikiran progresif tentang pembagian waris ini dipelopori oleh para pegiat gender yang melihat fiqih mawaris masih bersifat bias gender yang dapat menimbulkan diskriminasi gender, sehingga penerapan konsep “keadilan ramah gender” dalam pembagian harta waris di Indonesia perlu dikedepankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep “keadilan ramah gender” dalam hukum waris dan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori gender Sigmund Freud, dengan metode deskriptif analitik yang memusatkan perhatian pada masalah pembagian waris di Indonesia. Hasil riset membuktikan bahwa konsep “keadilan ramah gender” dalam pembagian harta waris mengacu pada prinsip kesepakatan dan prinsip keadilan gender bagi anak laki-laki dan perempuan, dimana penerapannya dilakukan berdasarkan atas asas keadilan. Penerapan prinsip kesetaraan gender ini diterapkan dengan menge­depankan konsep rahmatan lil’alamin yakni penyetaraan sebagai hamba dan khalifah Allah, penyetaraan menerima perjanjian primordial, penyetaraan dalam peristiwa drama kosmis, dan penyetaraan dalam meraih prestasi.
Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Holistik berbasis Karakter di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar di Era Revolusi Industri 4.0 Ahyani, Hisam; Putra, Haris Maiza; Mutmainah, Naeli; Syamsudin, Syamsudin
Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol 7 No 1 (2023): Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/tarbawiyah.v7i1.5445

Abstract

This paper narrates the failure of character education (morals) in Islamic boarding schools. In the midst of globalization and the era of the industrial revolution, students are required to take part in advancing civilization in the changing times. Responding to this challenge, Miftahul Huda Islamic Boarding School (PPMH) has developed an educational model through the application of character-based holistic Islamic educational values. Through this model, students are expected to have personality, master knowledge, and noble character in accordance with religious values. This study uses descriptive research methods and a field approach, where the primary sources are obtained from observation, interviews, and documentation. The results showed: 1) The application of character-based holistic Islamic education values ​​in PPMH was carried out through the inculcation of Holistic Islamic education values ​​from an early age, namely through: a) study of the yellow book, b) Santri independence, c) Santri obedience, d) Santri's respect, e) Santri's responsibility, f) Santri's honesty, g) Santri's tolerance, h) Santri's discipline, i) Santri's mutual cooperation, j) Santri's concern, k) Santri's cooperation, l) Santri's courage, and m) democracy; 2) The relevance of instilling the values ​​of character-based holistic Islamic education in PPMH can be used as a medium in the context of preventing santri radicalism. This application is carried out through the integration of the pesantren curriculum by studying classical books in the context of tafaqquh fiddiin, and trying to realize it in the form of daily practice with habituation and practice accompanied by exemplary examples from teachers, ustadz, or kiai.
Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context Naisabur, Nanang; Putra, Haris Maiza; Naisabur, Chikal Anugrah Putra; Farid, Diana; Ahyani, Hisam
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 1 (2023): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i1.21068

Abstract

This study aims to determine Islamic philanthropy in a modern context. Islamic philanthropy is taken from the religious doctrine of the Qur'an and hadith as a human and religious commitment so that Islamic charity appears as zakat, infaq, alms, and endowments. This type of research is qualitative with a literature study method. Data collection techniques in literature study are through books, articles, journals, and research reports related to the problem being researched. The results of the study found that in Indonesia, practices in zakat, waqf, infaq, and sadaqah (Ziswaf) are seen as economic symbols of justice and democracy, being able to place economic resources in their proper place. In conclusion, Islamic philanthropy in the modern context is a stylish way of managing one's social generosity in the context of carrying out muamalah activities among fellow human beings.
Co-Authors - Sapriya Abduroman, Dede Ahmad Fathan Aniq Aji Sofanudin Andri Nugraha Armelia Prakasa Armelia Prakasa Asman Taeali Asnaini Asnaini, Asnaini Cecep Darmawan, Cecep Chikal Anugrah Putra Naisabur Chikal Anugrah Putra Naisabur Dede Abdurohman Dede Abdurohman Dede Abdurohman Dede Abdurohman, Dede Dede Abduroman Diana Farid Diana Farid Dien Kalpika Kasih Dien Kalpika Kasih Dini Selasi Dwi Novita Encep Taufik Rahman Encep Taufik Rahman Ending Solehudin Farhatun Sa’diyah Farhatun Sa’diyah Farid, Diana Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Hisam Ahyani Iwan Nurdin Jauhari, Moh. Ahsanuddin Jubaedah, Dedah Kasih, Dien Kalpika Komara, Lilis Sari Kurniati, Pat Luthfi El-Falahi Memet Slamet Moch. Asep Rusmana Mohd Roslan Mohd Nor Muhamad Ghofir Makturidi Muharir Muharir Muharir Muharir Muharir, Muharir Mustofa Mustofa Mustofa Mustofa Mutmainah, Naeli Naeli Mutmainah Naeli Mutmainah Naeli Mutmainah Naeli Mutmainah Naisabur, Chikal Anugrah Putra Naisabur, Nanang Nanang Naisabur Novita, Dwi Nurdin, Iwan Prakasa, Armelia Rahmah, Yulia Fithriany Rolando P., Quinones Jr Sa’diyah, Farhatun Selasi, Dini Setiansyah, Reni Sofian Al Hakim, Sofian Syamsudin Syamsudin Wachid Pratomo, Wachid Wibianika, Handrian