Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Media Akademik (JMA)
I Made Dedy Priyanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK SELAKU PERUSAHAAN PENJAMIN (CORPORATE GUARANTEE) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERIKATAN DENGAN PIHAK KETIGA Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.503 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan tanggung jawab perusahaan induk selaku perusahaan penjamin terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga dalam perusahaan kelompok. Permasalahan yang terjadi bahwa ketentuan perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan perusahaan yang yang mandiri sehingga perusahaan induk tidak dapat ikut bertanggungjawab dalam perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan induk selaku peusahaan penjamin terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan. Di dalam penulisan ini digunakan dengan metode penulisan normatif dan menghasilkan bahwa hubungan perusahaan induk dan anak perusahaannya terdapat hubungan hukum kontraktual. Perusahaan induk dapat dimintai pertanggung jawaban apabila perusahaan induk turut serta dalam penjaminan yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan pihak ketiga. Kata Kunci : perusahaan induk, Hubungan hukum, Tanggung Jawab
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG IDENTITASNYA DIGUNAKAN SEBAGAI EMERGENCY CONTACT PINJOL SECARA SEPIHAK Ni Putu Intan Mahadevi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini bertujuan guna menelaah pengaturan hukum dalam penyelenggaraan pinjol di Indonesia dan kepastian hukum dalam penjaminan perlindungan hukum terhadap orang yang identitasnya digunakan sebagai emergency contact pinjol secara sepihak. Studi berjenis penelitian hukum normatif ini dituliskan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil studi menemukan bahwa Pengaturan hukum terkait penyelenggaraan pinjaman online didasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang memberikan legalitas terhadap lembaga jasa keuangan untuk mengadakan pinjol sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Kemudian berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap orang yang identitasnya digunakan sebagai emergency contact pinjaman online secara sepihak dapat menempuh langkah hukum terhadap penyelenggara pinjol melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPer. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Emergency Contact, Sepihak ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal arrangements in the administration of loans and loans in Indonesia and legal certainty in guaranteeing legal protection for people whose identities are used as emergency contact loans unilaterally. This normative legal research type study is written using a statutory approach, a concept approach, and a historical approach. The results of the study found that the legal arrangements related to the implementation of online loans are based on the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services which provide legality for financial service institutions to conduct lending and borrowing as technology-based money-lending services. Then with regard to legal protection for people whose identity is used as an online loan emergency contact, they can unilaterally take legal steps against the loan provider through filing a lawsuit against the law to the court in accordance with the provisions of Article 1365 of the Criminal Code. Key Words: Legal Protection, Emergency Contact, One-sided.
Perlindungan Hukum terhadap Nasabah terkait Bocornya Data Nasabah berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan Gusti Putu Krisna Bhagaskara; I Made Dedy Priyanto
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1099

Abstract

The purpose of this study is to examine the role of bank secrets in carrying out their duties as protection against leaking customer data. This study uses normative legal research methods with a statutory and comparative approach. The results showed that bank secrets provide protection against leakage of banking customer data, but there is expected to be additional sansk for lawbreakers leaking bank secrets in the future
Menghindari Tanggung Jawab dengan Mencantumkan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku: Legalkah? Supastika, I Komang; Dedy Priyanto, I Made
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research in this article aims to find out the reasons why exoneration clauses are possible to be included in a standard agreement and to analyze the legality of the inclusion of exoneration clauses in standard agreements according to the Consumer Protection Act. This article applies normative legal research methods as well as statutory approaches and comparative approaches. The way to analyze and review used in this article is a descriptive technique. Based on the results of the study, it can be seen that the principle of freedom of contract as stipulated in Articles 1320 and 1338 of the Civil Code is a fundamental reason for business actors to be able to include exoneration clauses in a standard agreement, because according to this principle the parties have the flexibility to determine the clauses to be agreed upon in an agreement, this is strengthened by the provisions as contained in Article 1493 of the Civil Code. The inclusion of exoneration clauses in a standard agreement by business actors is also possible due to the non-implementation of control by the government as contained in Article 8 of Government Regulation Number 58 of 2001. The exoneration clause is contained in the provisions of Article 18 Paragraph (1) Letter a of the Consumer Protection Act. Based on the provisions of Article 18 and Article 62 Paragraph (1) of the Consumer Protection Act, it is known that the inclusion of an exoneration clause in a standard agreement has no legality, which is in line with the restrictions provided by Article 1494 of the Civil Code.
LEGAL IMPLICATIONS OF CONSUMER PROTECTION DISPUTES ON CASH DELIVERY SYSTEMS IN E-COMMERCE Baruna Kiswara, Cokorda Anom; Dedy Priyanto, I Made
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 4 (2023): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v2i4.899

Abstract

This article aims to verify the validity of online purchases and transactions between sellers and buyers through the Cash Delivery System and the legal impact of breach of contract or failure to comply. The methods used in this article are legal research methods employing legal, conceptual, and case-by-case approaches. Based on the research results, online sales contracts will be effective if they meet the four conditions specified in the Criminal Code, in accordance with Law No. 19 of 2016 on Changes to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Therefore, online sales agreements are as robust as other sales contracts. This is a legal application when a buyer makes transactions online through an E-Commerce application under Law Number 19 of 2016 concerning Changes to Law Number 11 of 2008. Electronic products are not clearly and elaborately regulated. According to criminal law, buyers are obliged to compensate for losses, transfer risks, support legal costs, and enter into contracts with the parties concerned.
PENGATURAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI PERDAGANGAN KARBON DI INDONESIA Daniel Fenetiruma; I Made Dedy Priyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1653

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum perdagangan karbon di Indonesia dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai implementasi dari perdagangan karbon di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode hukum normatif pada penelitian ini karena permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini melakukan analisis terhadap perundang- undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum dan implementasi dari perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, beserta peraturan lainnya.
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN MENGGUNAKAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI INDONESIA Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi; I Made Dedy Priyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/qp2zak20

Abstract

Artikel ini membahas penyelesaian kredit macet melalui mekanisme gugatan sederhana, khususnya dalam situasi di mana kredit tidak dijamin dengan hak tanggungan, atau jika ada jaminan tetapi tidak diikat secara sempurna. Fokus utama adalah bagaimana sengketa dalam gugatan sederhana tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, serta sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan dalam perkara gugatan sederhana memiliki kekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya dilakukan secara bebas sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. Jika pihak yang kalah tidak mematuhi putusan tersebut, proses eksekusi dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Dengan demikian, gugatan sederhana menjadi alternatif penyelesaian yang efektif untuk kredit macet tanpa jaminan hak tanggungan atau dengan jaminan yang tidak sempurna.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI PADA TIKET PARKIR DALAM KASUS KEHILANGAN KENDARAAN DI AREA PARKIR Tri Mustika Putri Suprapto; I Made Dedy Priyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i5.1875

Abstract

Layanan parkir sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, namun berisiko kehilangan kendaraan. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan yang kehilangan kendaraan mereka di area parkir, terutama terkait klausul eksonerasi pada tiket parkir. Metode hukum normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis peraturan dan doktrin hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelola parkir sering menambahkan klausul eksonerasi untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang penambahan klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Konsumen juga berhak atas kompensasi atau ganti rugi jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola parkir. Menurut studi ini, pengelola parkir tetap memiliki tanggung jawab hukum atas kehilangan kendaraan yang diparkirkan di lahan mereka. Selain itu, klausul yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak tuntutan konsumen. Untuk menjaga hak-hak konsumen dan menciptakan keadilan dalam layanan parkir di Indonesia, perlu ada perlindungan hukum yang menyeluruh.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY DI E-COMMERCE Bagas Wahyu Prasetyo; I Made Dedy Priyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2404

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan metode pembayaran elektronik, salah satunya metode Cash on Delivery (COD) yang banyak digunakan pada platform e-commerce. Metode ini memberikan keuntungan dalam bentuk kenyamanan dan keamanan bagi pembeli, serta meningkatkan minat untuk pembeli. Sebaliknya, metode COD juga menimbulkan persoalan hukum terkait hak dan kewajiban penjual dan pembeli, terutama jika terjadi pelanggaran kontrak dan tindakan ilegal, seperti barang tidak sesuai deskripsi, pengembalian barang, dan penolakan pembayaran. Studi ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak serta bentuk tanggung jawab hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran dalam transaksi COD di Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta metode analitis. Temuan dalam studi ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian hukum yang jelas guna memastikan transaksi berlangsung sesuai aturan dan adil, serta menggarisbawahi peran krusial teknologi informasi dalam menciptakan kepastian hukum di ranah e-commerce.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila; I Made Dedy Priyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2613

Abstract

Tujuan penelitian jurnal ini adalah mengetahui sejauh mana Uundang-Undang Perlindungan Konsumen melibatkan ketentuan-ketentuan yang khusus dan relevan dalam melindungi konsumen dalam transaksi gadai serta mengetahui bagaimanakah peran lembaga keuangan sebagai pemberi gadai dalam menjamin perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Tulisan ini menggunakan metode penelitian dilakukan secara normatif, dalam penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan untuk memahami konsep perlindungan konsumen dalam konteks transaksi gadai dan implikasinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun persoalan yang diangkat adalah sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen melibatkan ketentuan-ketentuan yang khusus dan relevan dalam melindungi konsumen dalam transaksi gadai dan bagaimana peran lembaga keuangan sebagai pemberi gadai dalam menjamin perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum, larangan klausula baku, dan transparansi informasi memainkan peran sentral dalam menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara lembaga keuangan dan konsumen. Penelitian juga menyoroti aspek-aspek etika bisnis, pendidikan keuangan, dan keterlibatan dalam penyelesaian sengketa sebagai komponen penting dalam upaya lembaga keuangan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
Co-Authors A. A Sri Indrawati A. A. Gde Agung Kumara Jaya A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A Ayu Indah Mahardani A.A Sagung Galuh Rismayanti. P A.A Sri Indrawati Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Sri Indrawati Arick Hermawan Cavalera Ayu Putu Kusuma Wardhani Bagas Wahyu Prasetyo Bagus Reyzaldy Hasandinata Baruna Kiswara, Cokorda Anom Daniel Fenetiruma Darma Putri, Ni Kadek Melinda Darmadi Charisma Putra Dellano Here Bessie, Jayvenson Christopher Desak Putu Wulan Purnamasari Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi Dewa Gde Rudy Dewa Putu Thresna Andyanatha Diva Danica Eky Putra Wahyu Permana Ely Kristina Wulandari Epita Eridani Febyanca Sukarya Gede Herda Virgananta Gede Nopta Ari Putra Gilang Bella Saputra Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gusti Ayu Angie Martika Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Putu Krisna Bhagaskara Haikal Hafizd Darmawan Haris Rinaldy Gultom Hendra Adinata I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Ketut Alit Putra Jayantara I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ngr Aditya Wikrama I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Nyoman Agung I Kadek Anjas Pajar Sedayu I Kadek Roy Adi Putra I Kadek Singa Sunjaya I Kadek Suryawan I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Hendra Winata I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I Ketut Suardita I KETUT WESTRA I Komang Bagus Trypermana I Komang Cri Khrisna I Made Aditya Mantara Putra I Made Asta Arma Putra I Made Dwi Anugrah Putra I Made Eri Prastikanala Sastrawan I Made Sarjana I Made Satria Wibawa I Made Teguh Adinata I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Wita I Putu Adi Gunawan I Putu Dika Pratama Putra I Wayan Maydy Pradana Putra Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Dyv Darmani Ida Ayu Hangganararas Dhaneswara Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi Ida Bagus Gede Ambara Artha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Pratama Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Sony Andara Putra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Widnyana Ida Bagus Yoga Raditya Irma Anggi Pratiwi Kadek Ayu Intan Lestari Kadek Dedy Sanistya Kadek Sarna Karin Rimenda Ketut Sandhi Sudarsana Komang Adi Artawan Komang ` Tatik Triana Robed Luh Dita Yanti Made Ara Denara Asia Amasangsa Made Ari Yudia Krisna Made Ary Suta Made Pramita Arimanu Putri Melia Larassati Nathasya Fransiska Nancy Kussoy Ngakan Ketut Dunia Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Asri Mas Lestari Ni Made Dwi Julia Patria Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Widiya Kartika Sani Ni Nengah Nuri Sasmita NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Intan Mahadevi Ni Putu Via Nita Ika Santi Nyoman A Martana Oktaviana Surya Putri Putu Dian Junintya Dewi Putu Dina Marta Ratna Sari Putu Krisna Indira Yasana Putri Putu Mas Anandasari Stiti Putu Novita Darmayanti Putu Rizky Sri Novita Dewi Raymond Bagus Nurchandra Rosari, Merry Ruth Gladys Sembiring Selvi Marcellia Silvia Syarafina Soraya Taufik Supastika, I Komang Susi Hertati Tambunan Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi Tri Mustika Putri Suprapto