Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SETELAH TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA HOTEL FOUR SEASONS RESORT BALI DI SAYAN ]]>
<![CDATA[I Ketut Hendra Winata]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Labor problem is tend uncompleted until this time, although it have been effortto overcome it. Therefore this study will explain main issue of labor that occurred, asfollows: about termination of job relationship unilaterally then don’t ready to pay theworker right when termination of job relation. Then obstacles faced in give sanction tothe employers who break the law. And the most important about protection of theworker law that should accept after occurring termination of job relationship. Includingthe role of concerned service in fulfill of protection of the work law after occurtermination of work relationship.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN SURAT DAN BARANG PADA IDA’S POSTAL AGENT CABANG KEROBOKAN ]]>
<![CDATA[Gusti Ayu Angie Martika]]>;
<![CDATA[A. A. Ketut Sukranatha]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.289 KB)
<![CDATA[Sebagai pelayanan publik, Ida’s Postal Agent berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Berbagai macam layanan yang ditawarkan oleh pihak Pos bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Pos. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab Ida’s Postal Agent dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman surat Pos dan paket Pos. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan karena surat Pos atau paket Pos terlambat, rusak atau hilang dan Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Ida’s Postal Agent dalam hal terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan surat Pos dan paket Pos. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris yuridis karena penelitian diamati di dalam kehidupan nyata. Kesimpulan yang yang diperoleh, Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen diantaranya perlindungan terhadap isi surat/dokumen, waktu tempuh, perlindungan atas keterlambatan, kerusakan atau kehilangan dan perlindungan dalam bentuk asuransi barang kiriman dan perlindungan dari segi hukum. Tanggung jawab Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan jika terjadi keterlambatan adalah dengan memberi ganti rugi senilai 2 kali ongkos kirim. Jika terjadi kerusakan maka pihak pos akan memberi ganti rugi senilai dengan kerugian yang diderita (untuk kerusakan sebagian), sedangkan untuk kerusakan keseluruhan maka ganti rugi sama dengan ganti rugi kehilangan. Jika terjadi kehilangan maka ganti rugi adalah sebesar 2 kali ongkos kirim dan ditambah dengan nilai tanggungan (untuk barang yang diasuransikan).]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PESERTA JAMINAN SOSIAL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN IURAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Yulistia Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.925 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul Tanggung Jawab Peserta Jaminan Sosial Kesehatan yang tidak Melaksanakan Pembayaran Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tanggung jawab peserta jaminan sosial yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasaradalah peserta tersebut akan diberhentikan sementara dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku serta upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar untuk mencegah terjadinya tunggakan pembayaran iuran oleh peserta dilakukan dengan beberapa upaya yaitu mengirimkan surat tagihan, mengirimkan layanan pesan singkat pengingat tagihan, melakukan pemberitahuan via telepon, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini penagihan iuran khususnyapeserta mandiri melalui Kepala Desa maupun Kepala Lingkungan, sosialisasi dan edukasi kepada Badan Peserta Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TERHADAP MEREK DAGANG KERAJINAN PERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI DESA CELUK ]]>
<![CDATA[Putu Mas Anandasari Stiti]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.247 KB)
<![CDATA[Industri Kerajinan Perak sudah sejak dahulu menjadi ikon dari Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Seni kerajinan perak di Desa Celuk sudah ada sejak tahun 1915-an, yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumen dan kebutuhan keagamaan. Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat geliat industri kerajinan perak di Desa Celuk mengalami perkembangan yang pesat. Namun perkembangan industri kerajinan perak yang pesat tersebut belum dibarengi dengan pendaftaran merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor tidak didaftarkannya merek dagang di Desa Celuk serta upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pendaftaran merek dagang kerajinan perak di Desa Celuk. Metode yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk sama sekali belum mengajukan permohonan pendaftaran merek. Hambatan yang terjadi erat kaitannya dengan lima faktor penegakan hukum. Faktor tersebut adalah faktor masyarakat yang hambatannya terletak pada pola pikir masyarakat yang menganggap belum ada urgensi untuk mendaftarkan merek. Faktor terakhir adalah faktor budaya yang hambatannya terletak pada masyarakat yang masih berpedoman pada sistem komunal. Demi mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan peran aktif antara masyarakat, asosiasi pengusaha perak serta pemerintah. Kata Kunci: Kerajinan Perak, Penegakan Hukum, Pendaftaran Merek]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TAMBANG BAHAN GALIAN GOLONGAN BATUAN DI KABUPATEN KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Komang ` Tatik Triana Robed]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.687 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan-Perusahaan Tambang Bahan Galian Golongan Batuan di Kabupaten Karangasem. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pertambangan bahan galian golongan batuan di Kabupaten Karangasem, namun banyak dari pengusaha-pengusaha tambang tersebut yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah implementasi perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan-perusahaan tambang bahan galian golongan batuan di Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang bertujuan untuk mencari suatu kenyataan hukum didalam masyarakat berdasarkan teori-teori hukum guna mendapatkan kebenaran yang akurat dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perusahaan yang menjadi sampel yaitu UD. Gempita, CV. GA Star, UD. Abu Pasir Indah, Anom Jaya dan Adi Guna, Kelima perusahaan tersebut tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis. Padahal sistem kerja pada masing-masing perusahaan menggunakan sistem kerja harian lepas, dimana sistem kerja harian lepas merupakan bagian dari perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.]]>
<![CDATA[ALASAN PENYERAHAN PUTUSAN KPPU YANG TIDAK DILAKSANAKAN DAN TIDAK DIAJUKAN KEBERATAN OLEH PELAKU USAHA KEPADA PENYIDIK ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.164 KB)
<![CDATA[Di Indonesia, persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 44 ayat (4) menyatakan putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha akan diserahkan ke penyidik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa putusan KPPU diserahkan kembali kepada penyidik, padahal sebelum mengeluarkan putusan tentu sudah dilakukan tahap penyidikan. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui kewenangan KPPU dalam melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri dan untuk mengetahui alasan diserahkannya putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kepada penyidik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri. KPPU bukanlah lembaga peradilan, melainkan sebagai lembaga pengawas pelaksanaan suatu undang-undang. Alasan penyerahan putusan KPPU yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha kepada penyidik adalah karena perbuatan pelaku usaha tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. KPPU tidak berwenang memutus perkara pidana. Oleh sebab itu, putusan tersebut diserahkan kepada penyidik yang berwenang menyidik perkara pidana. Kata kunci: KPPU, kewenangan, putusan, penyidik, sanksi pidana]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL YANG TIMBUL ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ]]>
<![CDATA[Desak Putu Wulan Purnamasari]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>;
<![CDATA[I Nyoman Wita]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.449 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approacch). kesimpulan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Penanaman Modal, Investor]]>
<![CDATA[PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT AKIBAT DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Kadek Ayu Intan Lestari]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.59 KB)
<![CDATA[Notaris yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat berakibat kepada pembuatan akta otentik yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan menyebabkan kerugian bagi para pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Sehingga akibat yang ditimbulkan atas kesalahan tersebut dapat dituntut pertanggung jawabannya di pengadilan negeri dimana Notaris itu berkantor. Apabila Notaris tersebut tidak dapat mebayar kerugian tersebut berdasarkan ketetapan yang telah diberikan oleh pengadilan negeri maka dapat dimohonkan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan notaris dan apakah akibat hukum dari pemberhentian jabatan notaris. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah kepailitan dapat menjadi dasar pemberhentian jabatan Notaris, kedua apakah akibat hukum dari pemberhentian jabatan Notaris. Sehingga penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama yaitu menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini secara lugas, komperensif, terstruktur, dan logik. Notaris yang berada dibawah pengampuan kurator dan menyebabkan Notaris tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka notaris dapat diberhentikan dari jabatannya apabila notaris tidak dapat melakukan perbuatan [1]hukum. Sehingga Notaris yang tidak memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum tidak lagi menjadi pejabat hukum. Kata kunci: Akibat Hukum, Kepailitan, Pemberhentian Jabatan Notaris]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA OLEH PT. NAHELINDO PRATAMA) ]]>
<![CDATA[Raymond Bagus Nurchandra]]>;
<![CDATA[Ketut Sandhi Sudarsana]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.381 KB)
<![CDATA[Judul Penelitian ini adalah “Pelaksanaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran TerhadapPelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Oleh PT.NahelindoPratama)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris.Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri, bekerja keluar negerimerupakan salah satu solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitandengan hal ini, kerap terjadi pelanggaran terhadap penempatan tenaga kerja keluarnegeri. Salah satunya dilakukan oleh PT.Nahelindo Pratama yang mengirim 4 TKIasal Bali ke Rusia secara non prosedural. Ke 4 TKI tersebut diberangkatkandengan visa belajar dan harus dideportasi karena dinyatakan melanggar hukumfederasi Rusia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah adalahperlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM WISATA BALI ]]>
<![CDATA[A. A. Gde Agung Kumara Jaya]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.494 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, Koperasi adalah : “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain, dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, maka adapun permasalahannya adalah bagaimanakah implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian emperis yaitu melakukan penelitian lapangan di dukung data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali pada umumnya tidak didaftarkan dengan jaminan fidusia tetapi hanya dengan akta dibawah tangan serta penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang akan disimpan dan akan dikembalikan saat pinjaman dilunasi. Faktor-faktor yang berperngaruh dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali yaitu adanya faktor ekonomi seperti faktor biaya, faktor waktu, serta faktor budaya seperti faktor kepercayaan, dan faktor kekeluargaan.]]>
