Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.551
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Media Akademik (JMA)
I Made Dedy Priyanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANCASSURANCE DI INDONESIA Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi; I Made Dedy Priyanto; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.067 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bancassurance diIndonesia. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimanaperlindungan hukum terhadap nasabah bancassurance di Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatifmerupakanpenelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statueapproach). Kesimpulan penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi nasabahbancassurance telah diatur didalam perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Nomor40 tahun 2014 Tentang Perasuransian sehingga hak konsumen telah dijamin keberadaannyadi Indonesia.
SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA OUTSOURCING PADA BANK CIMB NIAGA DI DENPASAR Eky Putra Wahyu Permana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.716 KB)

Abstract

Dalam Pelaksanaan sistem pengupahan pekerja outsourcing masih memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan yaitu pemecatan tanpa pesangon, upah dibawah upah minimum regional, tunjangan tidak diberikan, pemotongan upah dikarenakan sakit, izin dan sebagainya. Yang akan menjadi topik dalam penulisan ini ialah didalam sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar terindikasi melanggar sistem pengupahan sehingga terjadi kesenjangan Dassolen dan Dassein. Maka dari itu di dalam penelitian akan dibahas mengenai sistem pemberian upah bagi pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar dan dasar untuk pembayaran upah yang layak bagi pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar. Dimana didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sistem pengupahan yang diterapkan oleh Bank CIMB NIAGA di Denpasar adalah sistem upah jangka waktu. Bank CIMB NIAGA di Denpasar menggunakan sistem upah jangka waktu bulanan, yang setiap bulannya dibayarkan melalui rekening bank para pekerja outsourcing sedangkan dalam pemberian upah yang layak kepada para pekerja outsourcing para pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar mengikuti ketetapan upah minimum kabupaten.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NEGARA INDONESIA YOGYAKARTA Ni Kadek Anindya Anggita Sary; I Ketut Suardita; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.507 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan Syariah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Yogyakarta. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tulisan ini akan menggambarkan konsep Good Corporate Governance, Urgensi, dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perbankan syariah pada BNI Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada BNI Yogyakarta adalah dalam bentuk internal control dan kewenangan internal auditor.
KETIDAKSINKRONAN PRINSIP UU BUMN DENGAN UU PUPN MENGENAI PIUTANG BUMN Irma Anggi Pratiwi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.075 KB)

Abstract

Adanya UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang mengatur secara khusus mengenai BUMN menentukan bahwa BUMN merupakan badan hukum, dimana harta kekayaan pada BUMN dipisahkan dari sistem keuangan negara. Penulisan ini membahas mengenai status harta kekayaan BUMN dan adanya ketidaksinkronan prinsip UU BUMN dengan UU PUPN mengenai piutang BUMN, sehingga terjadi ketidakpastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyelesaikan piutang BUMN. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai status harta kekayaan BUMN terkait masalah piutang BUMN. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan prinsip UU BUMN, harta kekayaan BUMN bukan merupakan keuangan negara sehingga piutang BUMN tidak lagi diselesaikan oleh PUPN, melainkan diselesaikan berdasarkan ketentuan Perseroan dan prinsip UU BUMN. Kata Kunci: Keuangan Negara, BUMN, PUPN, Piutang.
KEDUDUKAN PEGADAIAN SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN KETIKA DEBITUR PAILIT Luh Dita Yanti; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.69 KB)

Abstract

Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang terjadi ketika debitur dinyatakan tidak dapat memenuhi pelunasan utang-utangnya terhadap lebih dari satu kreditur. Pegadaian adalah salah satu kreditur separatis yang berarti memiliki kedudukan untuk didahulukan pelunasannya. Sebagai kreditur separatis, pegadaian sebagai pemegang hak gadai memiliki hak untuk didahulukan dan apabila debitur mengalami suatu kepailitan yaitu hak eksekutorial atau hak parate executie. Tujuan dari dilakukannya studi ini adalah agar mengetahui bagaimana posisi pegadaian ketika debitur pailit. Melalui pendekatan normatif, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kreditur separatis dalam hal ini termasuk pegadaian berkedudukan di luar kepailitan debitur artinya ketika debitur mengalami pailit maka pelunasan utang pegadaian tidak akan terpengaruh seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, ketentuan tersebut tidak konsisten ketika pelunasan utang pegadaian harus ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit dinyatakan. Proses selama ditangguhkan ini disebut dengan stay, dimana periode stay ini bertujuan untuk menghimpun utang debitur agar pelunasan dapat dilakukan secara adil sesuai dengan utang-utang yang dimilikinya. Hak parate executie akan terlaksana ketik harta debitur pailit telah dinyatakan insolven, sehingga saat selama dua bulan, pegadaian dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaannya. Tetapi, ketika melewati jangka waktu dua bulan tersebut, hak eksekusinya pun akan beralih ke kurator. Sehingga hal ini menimbulkan ketidaksepahaman maksud dari hak istimewa yang dimiliki pegadaian sebagai kreditur separatis. Kata Kunci : Kepailitan, Pegadaian, Kreditur Separatis, Eksekusi
AKIBAT HUKUM OVERMACHT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEPEDA MOTOR (MOTOR BIKE RENT) OLEH PENYEWA WARGA NEGARA ASING Komang Adi Artawan; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.214 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Akibat Hukum Overmacht Dalam Perjanjian SewaMenyewa Sepeda Motor (Motor Bike Rent) Oleh Penyewa Warga Negara Asing”. Latarbelakang penulisan tulisan ini adalah terkadang dalam sewa menyewa tersebut pihak penyewamengalami suatu keadaan memaksa yang tidak diinginkan seperti halnya ketika penyewamengalami kehilangan sepeda motor, ketika proses sewa menyewa masih berjalan ataupunpihak penyewa mengalami musibah yang disebabkan oleh pihak ke-3 seperti kecurian. Dalamhal ini maka penyewa dapat dikatakan telah terjadi overmacht dalam perjanjian sewamenyewa tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris.Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai akibat hukum apabila pihakmenyewa berada dalam keadaan overmacht dan cara penyelesaiannya apabila sepeda motoryang di sewa oleh Warga Negara Asing terjadi kehilangan. Dari hasil penelitian, apabila pihakpenyewa ada dalam keadaan overmacht maka dalam perjanjian sepihak krediturlah/penyewayang harus menanggung segala risiko yang terjadi karenanya dan penyelesaiannya apabilasepeda motor yang di sewa oleh Warga Negara Asing terjadi kehilangan tidak menggantibiaya ganti rugi yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kontrak yang di tanda tanganiyakni sampai dengan US $ 500 dolar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMANDU PARIWISATA PADA PERUSAHAAN PARIWISATA PT. PARADISE BALI INDAH TOUR I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti; I Made Udiana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.252 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pemandu pariwisata pada perusahaan pariwisata PT. Paradise Bali Indah Tour.Adapun permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum di PT. Paradise Bali Indah Tour dalam menjamin keselamatan dan kesehatanpara pemandu pariwisatanya? Serta faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pemandu pariwisata pada PT. Paradise BaliIndah Tour? Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan ini. PT. Paradise Bali Indah Tour telah melindungi pemandu wisatanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu diantaranyadengan mengikutsertakan pemandu pariwisatanya dalam program badan penyelenggara jaminan sosial, yang tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan juga berlaku untukanggota keluarganya. Adapun faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Paradise Bali Indah Tour yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan juga pemandu wisata masih awam tentang aturan hukum yang berlaku serta rendahnya kesadaran hukum pemandu wisata dalam menjalankan tugasnya, dan pengajuan klaim kesehatan yang kurang praktis.
PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP TABUH TELU BUAYA MANGAP DI KABUPATEN GIANYAR I Kadek Anjas Pajar Sedayu; A.A Sri Indrawati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.364 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satu karya intelektual dibidang ekspresi budaya tradisional yaitu tabuh telu buaya mangap. Tabuh telu merupakan gending yang ukurannya paling pendek yang termasuk dalam kategori lelambatan. Tabuh telu bentuk tunggal ialah gending yang terdiri dari kawitan dan pengawak saja, dan bagian pengawaknya dimainkan berulang-ulang, contohnya tabuh telu buaya mangap. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar dan Bagaimanakah upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar belum terlaksana. Faktor-faktor yang menyebabkan belum terlaksananya ketentuan kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar adalah dari faktor pemahaman hukum, faktor lingkungan, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan. Upaya perlindungan hukum kewajiban inventarisasi ekspresi budaya tradisional terhadap tabuh telu buaya mangap di Kabupaten Gianyar dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif yaitu dengan mendata, mendokumentasikan serta mengiventarisasikan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tabuh telu buaya mangap. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif terkait dengan yang penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, khusus perihal pelanggaran hak cipta tuntutan pidana hanya dapat diajukan berdasarkan laporan/pengaduan yang diajukan oleh pemilik/pemegang hak cipta. Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Tabuh Telu Buaya Mangap Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK TERTANGGUNG DALAM ASURANSI DEMAM BERDARAH PADA PT. ASURANSI CENTRAL ASIA Darmadi Charisma Putra; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.434 KB)

Abstract

Insurance is an agreement in which the parties committed themselves to the insured and receive a premium to provide reimbursement to the insured for losses arising from an uncertain events as well as written in the deed called the policy,therefore the author will explain how the legal protection given to the insured and remedies that can be taken to get insured in an insurance claim for the loss of dengue inPT. Asuransi Central Asia or the ACA. Study is a juridical empirical legal research. Legal protection given to the insured in the insurance dengue in the ACA that do not have a policy does not expressly provided in the Act , the legal protection given by theconsensual nature of the insurance agreement and remedies that can be taken to get the insurance claim insured dengue is to file a lawsuit before a court , arbitration or mediation body , the insured must bear all costs in its efforts to obtain compensation ,which according to article 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang or KUHDinsurer must bear all the costs of the insured.
UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT TIDAK DIPENUHI HAK-HAK NYA OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Anak Agung Lita Cintya Dewi; I Made Dedy Priyanto; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.407 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Upaya Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tidak Dipenuhi Hak-haknya Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja akibat tidak dipenuhi hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Kesimpulan penelitian ini yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat tidak dipenuhi hak-haknya adalah dengan cara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan hubungan industrial.
Co-Authors A. A Sri Indrawati A. A. Gde Agung Kumara Jaya A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A Ayu Indah Mahardani A.A Sagung Galuh Rismayanti. P A.A Sri Indrawati Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Sri Indrawati Arick Hermawan Cavalera Ayu Putu Kusuma Wardhani Bagas Wahyu Prasetyo Bagus Reyzaldy Hasandinata Baruna Kiswara, Cokorda Anom Daniel Fenetiruma Darma Putri, Ni Kadek Melinda Darmadi Charisma Putra Dellano Here Bessie, Jayvenson Christopher Desak Putu Wulan Purnamasari Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi Dewa Gde Rudy Dewa Putu Thresna Andyanatha Diva Danica Eky Putra Wahyu Permana Ely Kristina Wulandari Epita Eridani Febyanca Sukarya Gede Herda Virgananta Gede Nopta Ari Putra Gilang Bella Saputra Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gusti Ayu Angie Martika Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Putu Krisna Bhagaskara Haikal Hafizd Darmawan Haris Rinaldy Gultom Hendra Adinata I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Ketut Alit Putra Jayantara I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ngr Aditya Wikrama I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Nyoman Agung I Kadek Anjas Pajar Sedayu I Kadek Roy Adi Putra I Kadek Singa Sunjaya I Kadek Suryawan I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Hendra Winata I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I Ketut Suardita I KETUT WESTRA I Komang Bagus Trypermana I Komang Cri Khrisna I Made Aditya Mantara Putra I Made Asta Arma Putra I Made Dwi Anugrah Putra I Made Eri Prastikanala Sastrawan I Made Sarjana I Made Satria Wibawa I Made Teguh Adinata I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Wita I Putu Adi Gunawan I Putu Dika Pratama Putra I Wayan Maydy Pradana Putra Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Dyv Darmani Ida Ayu Hangganararas Dhaneswara Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi Ida Bagus Gede Ambara Artha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Pratama Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Sony Andara Putra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Widnyana Ida Bagus Yoga Raditya Irma Anggi Pratiwi Kadek Ayu Intan Lestari Kadek Dedy Sanistya Kadek Sarna Karin Rimenda Ketut Sandhi Sudarsana Komang Adi Artawan Komang ` Tatik Triana Robed Luh Dita Yanti Made Ara Denara Asia Amasangsa Made Ari Yudia Krisna Made Ary Suta Made Pramita Arimanu Putri Melia Larassati Nathasya Fransiska Nancy Kussoy Ngakan Ketut Dunia Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Asri Mas Lestari Ni Made Dwi Julia Patria Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Widiya Kartika Sani Ni Nengah Nuri Sasmita NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Intan Mahadevi Ni Putu Via Nita Ika Santi Nyoman A Martana Oktaviana Surya Putri Putu Dian Junintya Dewi Putu Dina Marta Ratna Sari Putu Krisna Indira Yasana Putri Putu Mas Anandasari Stiti Putu Novita Darmayanti Raymond Bagus Nurchandra Rosari, Merry Ruth Gladys Sembiring Selvi Marcellia Silvia Syarafina Soraya Taufik Supastika, I Komang Susi Hertati Tambunan Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi Tri Mustika Putri Suprapto