Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Irman Puansah
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Puansah, Irman; Pulungan, Darman Syah; Sahbana, Ali
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.340-348

Abstract

Identity politics is one of the strategies of village head candidates in gaining votes in general election contests in villages. Identity politics has become a tool of struggle for a group of people who want to win in the village head election. Even though identity politics can actually damage democratic values in Indonesia, identity politics in village head elections still often occurs. Of course, if identity politics continues to occur in village head elections, it is feared that dominant groups will suppress minority groups. Identity politics can also divide society because different identities are always emphasized. Based on this, this paper aims to find out what identity politics really is in village head elections, what forms of identity politics occur in villages, and what the impact of identity politics is in villages. The method used in this paper is literature study, collecting information by understanding and studying theories from various literature related to the research. The research results show that identity politics is a tool of struggle and a tool for gaining votes, so it is difficult to avoid. Forms of identity politics include religious identity, ethnicity, clan culture, gender and territorial differences. Identity politics has a negative impact on the sustainability of democracy.Key words: Identity, Village Head Election, Politics.
Eksistensi Dalihan Natolu Pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan Ritonga, Soritua; Puansah, Irman; Pulungan, Darman Syah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.88-94

Abstract

Abstrak Salah satu kearifan lokal masyarakat Batak Mandailing (Angkola) adalah dalihan natolu yang dimana saat ini eksistensinya mulai pudar akibat budaya luar terutama pada kalangan remaja. Terlihat dari masih minimnya remaja yang tidak mengenal partuturan dan sistem kekerabatan dalam dalihan natolu sebagaimana yang terjadi pada remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dalihan natolu pada kalangan remaja dan apa saja yang menjadi penyebab pudarnya eksistensi dalihan natolu pada kalangan remaja di Kelurahan Ujung Padang Kota Padangsidimpuan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan sumber informasi berasal dari informan penelitian, data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara serta observasi langsung serta beberapa literasi terkait dengan penelitian yang kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalihan natolu pada kalangan remaja di Kelurahan Ujung Padang eksistensinya semakin punah akibat adanya budaya luar, kesadaran remaja terhadap dalihan natolu, kurangnya perhatian dan pengetahuan yang diberikan orangtua untuk mengajarkan anaknya serta kebiasaan di acara pernikahan yang ingin instan menggunakan jasa katering sehingga dalihan natolu diabaikan. Kata Kunci : Eksistensi, Remaja, Dalihan Natolu 
Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Puansah, Irman; Parapat, Natalia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1405-1415

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah elemen penting demokrasi Indonesia di tingkat daerah, yang memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah secara langsung dan mencerminkan partisipasi politik. Namun, Pilkada sering dirusak oleh kampanye hitam yang menyebarkan informasi palsu dan merusak citra lawan politik, melanggar etika, dan menimbulkan polarisasi. Di era digital, kampanye hitam semakin sulit dikendalikan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan kelemahan peraturan dan penegakan hukum, serta mempengaruhi hasil pemilu. Penelitian ini mengkaji kampanye hitam dalam Pilkada, motif, metode, dampak, dan upaya penanggulangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Kampanye hitam adalah taktik tidak etis yang menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan lawan dan merusak integritas pemilu. Dampak kampanye hitam pada pilkada termasuk pembunuhan karakter, penyebaran informasi palsu, penurunan elektabilitas, serta mengurangi partisipasi dan kepercayaan pemilih. Mengatasi kampanye hitam diperlukan beberapa cara: (1) Regulasi ketat dan transparansi dana, (2) Pendidikan literasi media, (3) Pemantauan dan sanksi tegas, (4) Mendorong kampanye etis, (5) Pengecekan fakta dan kerjasama penegakan hukum.Kata kunci: Demokrasi, Kampanye Hitam, Kepala Daerah
Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Puansah, Irman; Sahbana, Ali; Zulfiqar, Effan; Pulungan, Darmansyah; Nasution, Ismi Alwi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.601-607

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. Badan Permusyawaratan berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memiliki fungsi untuk meyepakati perencaan pembangunan desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan dan Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan . Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan belum maksimal, dan belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kamampuan sumber daya manusia yang minim, lemahnya koordinasi dan rendahnya transparansi dari Pemerintahan Desa.Kata kunci: Peranan, Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan 
Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa Puansah, Irman; Sukmana, Oman; D Soedarwo, Vina Salviana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Kebijakan Dana Desa bertujuan memperkuat pembangunan melalui pendanaan dari pemerintah pusat. Meski bertujuan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya menghadapi tantangan terkait distribusi manfaat, partisipasi, dan transparansi. Keadilan sosial menekankan distribusi yang setara untuk semua, khususnya bagi kelompok rentan. Namun, ketimpangan tetap terjadi, dimana kelompok rentan kurang diuntungkan. Minimnya partisipasi masyarakat akibat rendahnya literasi dan akses informasi menjadi salah satu penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan sosial diimplementasikan dalam kebijakan Dana Desa, bagaimana bentuk dan faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian.  Studi literatur ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam kebijakan Dana Desa penting untuk memastikan distribusi manfaat yang adil, khususnya bagi kelompok rentan, guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Ketidakadilan dalam implementasi sering muncul akibat dominasi kepala desa, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan ketidak merataan alokasi. Faktor penyebabnya meliputi perbedaan interpretasi kebijakan, fokus pada pembangunan fisik, rendahnya partisipasi dan transparansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini menghambat distribusi dana dan menciptakan ketegangan sosial, mengurangi efektivitas kebijakan dan keadilan di desa.Kata kunci: Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Keadilan Sosial
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PAGARAN GALA-GALA KECAMATAN PANYABUNGAN SEALATAN Puansah, Irman; Pulungan, Darman Syah; Nurpaisah, Yola; Wahyuni, Dita; Gultom, Ahmad Wahyudi; Ramadhani, Lia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.532-537

Abstract

AbstractThe results of the author's observations show that the government policy of Pagaran Gala-Gala Village, South Panyabungan District, Mandailing Natal Regency for stunting prevention has not been optimal. The purpose of this study was to find out how the village government's policy towards stunting prevention in Pagaran Gala-Gala Village, South Panyabungan District, and to find out what are the obstacles in preventing stunting in Pagaran Gala-Gala Village, South Panyabungan District. The type of research used is descriptive qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is interactive model data analysis through the process of data collection, data condensation, data presentation, then verification and drawing conclusions. The informants in this study were village government officials and the community. The results showed that the village government's policy on preventing stunting in Pagaran Gala-Gala Village was not optimal, this was due to the lack of strategy and systematic action in preventing stunting. Furthermore, obstacles in preventing stunting in Pagaran Gala-Gala Village, South Panyabungan District, include the Covid 19 disaster that hit Indonesia, including Mandailing Natal, the lack of stunting prevention policies, and the lack of public awareness in maintaining cleanliness and a healthy lifestyle. Keywords: Policy, Prevention, Stunting.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Sibolga Pulungan, Darman Syah; Ritonga, Soritua; Puansah, Irman; Nasution, Khoiruddin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.365-368

Abstract

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga selalu mendapat kritikan dari masyarakat karena belum maksimal. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari masih banyak terjadi penumpukan sampah dipersimpangan jalan terutama yang terjadi di Pasar Sibolga dan di Jalan Sudirman yang lokasinya dekat dengan TPA Perbukitan Parombunan, sehingga menimbulkan bau tak sedap, kotor, kumuh dan banyak lalat. Padahal selama ini setiap bulannya warga ataupun badan usaha selalu membayar uang retribusi pelayanan persampahan kepada petugas. Lalu adanya program daur ulang sampah yang melibatkan masyarakat. Dengan seringnya menumpuk sampah tersebut banyak masyarakat ataupun pengendara yang melintas sering mencium bau tak sedap dan merusak keindahan.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan mengambil responden penelitian yaitu Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Penanggung jawab TPA Parombunan, pedagang dan masyarakat. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan mengangkut sampah rumah tangga dari rumah-rumah warga yang diangkut ke Tempat Penampungan Sampah Sementara menggunakan gerobak pengangkut sampah dan motor pengangkut sampah ataupun beko untuk diangkut kembali ke TPA. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyediakan tempat penampungan sementara yang tersebar di empat kecamatan. Dinas juga mendaur ulang sampah menjadi pupuk kompos dan barang barang berguna seperti tas, botol dan sandal.Faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga diantaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup masih kekurangan sarana dan prasarana seperti alat angkut sampah dan jumlah pegawai untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir masih kurang. Kurang maksimalnya pelibatan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi barang berguna seperti tas, botol dan kompos.Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan, Sampah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Tahun 2024 Melalui Kampanye Media Sosial Puansah, Irman; Pulungan, Darman Syah; Aruan, Vernando Maruli; Parapat, Natalia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.1212-1218

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan elemen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi. Pilkada tahun 2024 di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama karena rendahnya literasi politik dan maraknya penyebaran hoaks. Artikel ini membahas bagaimana kampanye media sosial dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Melalui studi literatur, penelitian ini menganalisis efektivitas media sosial dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kampanye digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok berperan dalam menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Namun, efektivitas kampanye ini dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, strategi komunikasi yang digunakan, serta dukungan dari penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas. Untuk memastikan keberhasilan kampanye digital dalam pengawasan Pilkada, diperlukan edukasi literasi digital yang lebih intensif, koordinasi antar-stakeholder, serta pemanfaatan teknologi pelaporan yang lebih transparan. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis
Bimbingan Dan Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam Bagi Anggota ‘Aisyiyah Kota Padangsidimpuan Pratiwi, Puji; Siregar, Adek Kholijah; Pasaribu, Muksana; Afifah, Nur; Puansah, Irman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/eedkka65

Abstract

Pembagian harta warisan seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang ilmu mawaris Islam. Warga ‘Aisyiyah Kota Padangsidimpuan juga mengalami permasalahan serupa dengan adanya miskonsepsi dalam pembagian warisan, seperti anggapan bahwa anak kecil tidak berhak mendapat warisan dan harta warisan baru bisa dibagi setelah kedua orang tua meninggal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota ‘Aisyiyah Kota Padangsidimpuan tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam yang sesuai dengan Al- Qur'an dan Hadis. Peserta Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini terdiri dari anggota ‘Aisyiyah dari berbagai ranting di Kota Padangsidimpuan. Kegiatan diikuti oleh 82 peserta secara keseluruhan dari tiga pertemuan. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum waris Islam, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapat warisan dan penghalangnya, serta klasifikasi ahli waris. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan dan berhasil meluruskan miskonsepsi yang selama ini berkembang
Co-Authors Ahmad Wahyudi Gultom Ahmad Yamin Hasibuan Ali Sahbana Anwar Sulaiman Nasution Aruan, Vernando Maruli D Soedarwo, Vina Salviana Darmansyah Pulungan Dedy Suhendra Dita Wahyuni Effan Zulfiqar Fatma Suryani Harahap Fitri Agustina Lubis Gultom, Ahmad Wahyudi Harahap, Rahmat HarisSaputra Hasayangan, Angkasa Putra Indra Hadinata Ismi Alwi Nasution Jalilah Azizah Lubis Khoiruddin Nasution Lia Ramadhani Muhammad Afif Muksana Pasaribu Mukti Simamora Mutiara Lubis Nasution, Irwan Syah Nasution, Ismi Alwi Natalia Parapat Nikmah Sari Hasibuan Nurpaisah, Yola Oman Sukmana Parapat, Natalia Pratiwi, Puji Pulungan, Darmansyah Ramadhani, Lia Ritonga, Soritua Safran Efendi Pasaribu Sahbana, Ali Simatupang, Nuratika Siregar, Adek Kholijah Siregar, Yessi Soritua Ritonga Soritua Ritonga Soritua Ritonga Sutan Siregar Telaumbanua, Anita Uli Anto hutagalung Wahyuni, Dita Yessi Siregar Yola Nurpaisah Zulfiqar, Effan