Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Sosial Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Irman Puansah
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Money Politics Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula Di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Siregar, Sutan; Suhendra, Dedy; Puansah, Irman; Nasution, Anwar Sulaiman; Simatupang, Nuratika; Nasution, Irwan Syah; Hasayangan, Angkasa Putra
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 1 No. 8 (2024): Juni
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/1jyrsc23

Abstract

Money politics atau sering dikenal dengan istilah serangan fajar, sering dijumpai pada saat pelaksanaan Pemilu, hal ini sangat merugikan bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, hal ini apabila dibiarkan dikhawatirkan akan menyebabkan rusaknya budaya dalam suatu masyarakat. Melihat sangat berbahayanya money politik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka tujuan dari PKM ini adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, solusi yang ditawarkan dalam PKMS ini adalah pelaksanaan penyuluhan hukum tentang larangan money politics pada Pemilu Serentak Tahun 2024 bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode pelaksanaan kegiatan adalah melalui ceramah, tanya jawab dengan peserta, dan juga test kemamnpuan siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini berjalan dengan baik, sehingga bisa tercapai tujuannya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu meningkatnya pemahaman siswa tentang larangan money politik, dan meningkatnya kesadaran siswa untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya oada Pemilu Serentak tahun 2024 ini
Local Government Policy on Handling Stunting in Mandailing Natal Regency Puansya, Irman; Pulungan, Darman Syah; Harahap, Rahmat HarisSaputra; Telaumbanua, Anita
Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature Vol. 4 No. 001 (2024): Special Issues
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54012/jcell.v4i001.403

Abstract

Stunting is an issue that requires serious attention from the Central Government to the Regional Governments, particularly the Regional Government of Mandailing Natal Regency. This is because Mandailing Natal Regency is one of the regions in North Sumatra with a high stunting rate, reaching 47.7% in 2021, placing Mandailing Natal at the top rank in North Sumatra for stunting cases, according to the Indonesian Nutrition Status Study (SSGI). In 2022, Mandailing Natal dropped to third place with a stunting rate of 34.2%. However, this figure is still far from the national target set for Mandailing Natal, which is 14% by 2024. This study aims to analyze the policies of the Mandailing Natal Regional Government to reduce the stunting rate to 14% by 2024 and examine the various challenges faced. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The informants for this study included officials from the Mandailing Natal Health Office, Family Planning Office, village heads, and village assistants. The study found that the Mandailing Natal Government has implemented cross-sectoral policies, specific interventions, and the "Foster Father" program to reduce stunting. Success depends on policy continuity, program optimization, and increasing public awareness. The main challenges are limited funding, poor sanitation, and cultural barriers.
Kampanye Hitam Pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Puansah, Irman; Parapat, Natalia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1405-1415

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah elemen penting demokrasi Indonesia di tingkat daerah, yang memungkinkan masyarakat memilih kepala daerah secara langsung dan mencerminkan partisipasi politik. Namun, Pilkada sering dirusak oleh kampanye hitam yang menyebarkan informasi palsu dan merusak citra lawan politik, melanggar etika, dan menimbulkan polarisasi. Di era digital, kampanye hitam semakin sulit dikendalikan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan kelemahan peraturan dan penegakan hukum, serta mempengaruhi hasil pemilu. Penelitian ini mengkaji kampanye hitam dalam Pilkada, motif, metode, dampak, dan upaya penanggulangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Kampanye hitam adalah taktik tidak etis yang menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan lawan dan merusak integritas pemilu. Dampak kampanye hitam pada pilkada termasuk pembunuhan karakter, penyebaran informasi palsu, penurunan elektabilitas, serta mengurangi partisipasi dan kepercayaan pemilih. Mengatasi kampanye hitam diperlukan beberapa cara: (1) Regulasi ketat dan transparansi dana, (2) Pendidikan literasi media, (3) Pemantauan dan sanksi tegas, (4) Mendorong kampanye etis, (5) Pengecekan fakta dan kerjasama penegakan hukum.Kata kunci: Demokrasi, Kampanye Hitam, Kepala Daerah
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Sibolga Pulungan, Darman Syah; Ritonga, Soritua; Puansah, Irman; Nasution, Khoiruddin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.365-368

Abstract

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga selalu mendapat kritikan dari masyarakat karena belum maksimal. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari masih banyak terjadi penumpukan sampah dipersimpangan jalan terutama yang terjadi di Pasar Sibolga dan di Jalan Sudirman yang lokasinya dekat dengan TPA Perbukitan Parombunan, sehingga menimbulkan bau tak sedap, kotor, kumuh dan banyak lalat. Padahal selama ini setiap bulannya warga ataupun badan usaha selalu membayar uang retribusi pelayanan persampahan kepada petugas. Lalu adanya program daur ulang sampah yang melibatkan masyarakat. Dengan seringnya menumpuk sampah tersebut banyak masyarakat ataupun pengendara yang melintas sering mencium bau tak sedap dan merusak keindahan.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan mengambil responden penelitian yaitu Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Penanggung jawab TPA Parombunan, pedagang dan masyarakat. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan mengangkut sampah rumah tangga dari rumah-rumah warga yang diangkut ke Tempat Penampungan Sampah Sementara menggunakan gerobak pengangkut sampah dan motor pengangkut sampah ataupun beko untuk diangkut kembali ke TPA. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyediakan tempat penampungan sementara yang tersebar di empat kecamatan. Dinas juga mendaur ulang sampah menjadi pupuk kompos dan barang barang berguna seperti tas, botol dan sandal.Faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Sibolga diantaranya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup masih kekurangan sarana dan prasarana seperti alat angkut sampah dan jumlah pegawai untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir masih kurang. Kurang maksimalnya pelibatan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi barang berguna seperti tas, botol dan kompos.Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan, Sampah
Keadilan Sosial dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa Puansah, Irman; Sukmana, Oman; D Soedarwo, Vina Salviana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.2006-2014

Abstract

Kebijakan Dana Desa bertujuan memperkuat pembangunan melalui pendanaan dari pemerintah pusat. Meski bertujuan adil dan sesuai kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya menghadapi tantangan terkait distribusi manfaat, partisipasi, dan transparansi. Keadilan sosial menekankan distribusi yang setara untuk semua, khususnya bagi kelompok rentan. Namun, ketimpangan tetap terjadi, dimana kelompok rentan kurang diuntungkan. Minimnya partisipasi masyarakat akibat rendahnya literasi dan akses informasi menjadi salah satu penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keadilan sosial diimplementasikan dalam kebijakan Dana Desa, bagaimana bentuk dan faktor penyebab ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian.  Studi literatur ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam kebijakan Dana Desa penting untuk memastikan distribusi manfaat yang adil, khususnya bagi kelompok rentan, guna mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Ketidakadilan dalam implementasi sering muncul akibat dominasi kepala desa, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan ketidak merataan alokasi. Faktor penyebabnya meliputi perbedaan interpretasi kebijakan, fokus pada pembangunan fisik, rendahnya partisipasi dan transparansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini menghambat distribusi dana dan menciptakan ketegangan sosial, mengurangi efektivitas kebijakan dan keadilan di desa. 
Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Puansah, Irman; Pulungan, Darman Syah; Sahbana, Ali
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.340-348

Abstract

Identity politics is one of the strategies of village head candidates in gaining votes in general election contests in villages. Identity politics has become a tool of struggle for a group of people who want to win in the village head election. Even though identity politics can actually damage democratic values in Indonesia, identity politics in village head elections still often occurs. Of course, if identity politics continues to occur in village head elections, it is feared that dominant groups will suppress minority groups. Identity politics can also divide society because different identities are always emphasized. Based on this, this paper aims to find out what identity politics really is in village head elections, what forms of identity politics occur in villages, and what the impact of identity politics is in villages. The method used in this paper is literature study, collecting information by understanding and studying theories from various literature related to the research. The research results show that identity politics is a tool of struggle and a tool for gaining votes, so it is difficult to avoid. Forms of identity politics include religious identity, ethnicity, clan culture, gender and territorial differences. Identity politics has a negative impact on the sustainability of democracy.Key words: Identity, Village Head Election, Politics.
Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia puansah, irman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.708-717

Abstract

Money politics in regional elections (Pilkada) in Indonesia reflects the complexity of issues involving various social, economic, and legal aspects. Addressing this problem requires a comprehensive approach, including enhancing public political education, reforming law enforcement, and efforts to reduce political costs. By doing so, it is hoped that money politics practices can be minimized, and regional elections can be conducted in a cleaner and more democratic manner, resulting in leaders truly committed to serving the public interest. This study aims to gain a deeper understanding of the patterns, causes, and impacts of money politics practices. The research method used is a literature study, collecting information by understanding and studying theories from various related literature. The results of the study show that money politics in Indonesia harms elections, violates democratic principles, and is difficult to prosecute legally. Electoral system reforms are needed to tackle money politics and strengthen the integrity of democracy and public trust. Money politics is influenced by economic factors, low political education, cultural norms, political power, and weaknesses in oversight. The practice of money politics in Indonesia undermines democracy by fostering corruption, injustice, and reducing public trust. The high cost of elections reinforces political corruption, reduces fair representation, and increases the risk of clientelism, which undermines moral values and the quality of democracy.
Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Stunting Dan Membagikan Makanan Bergizi Kepada Masyarakat Desa Pagaran Gala Gala Kecamatan Panyabungan Selatan: Implementation of Stunting Prevention Socialization and Distribution of Nutritious Food to the Community of Pagaran Gala Gala Village, South Panyabungan District Irman Puansah; Effan Zulfiqar; Soritua Ritonga; Darman Syah Pulungan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8250

Abstract

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pencegahan stunting dan membagikan makanan bergizi kepada masyarakat Desa Pagaran Gala Gala Kecamatan Panyabungan Selatan. Dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan mitra dapat memahami dampak buruk dari stunting, memahami hal-hal yang dapat membuat bayi terkenan stunting serta mampu berupaya untuk terhindar dan mencegah diri dari stunting, kemudian dengan membagikan makanan bergizi kepada mitra, maka mitra mengetahui apa saja makanan bergizi yang dapat mencegah stunting serta dapat menerapkannya. Kegiatan ini direncanakan dengan berupa : Persiapan sosialisasi dan pembagian makanan bergizi, dengan mempersiapkan bahan sosialisasi yang dijelaskan kepada masyarakat dan mempersiapkan telur dan bubur sebagai makanan bergizi yang akan dibagikan. Tahapan pelaksanaan program dilakukan dengan beberapa tahap, yaiu : (1) Survey lokasi, (2) Menghubungi mitra (3) Sosialisasi (4) Membagikan makanan bergizi. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi dengan teknik penyuluhan dengan membagikan brosur dan sekaligus membagikan makanan bergizi berupa telur ayam. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kepahaman dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan stunting serta mengetahui apa saja makanan-makan yang bergizi dan dapat mencegah stunting.
Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Puansah, Irman; Parapat, Natalia; Pulungan, Darmansyah; Siregar, Yessi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.255-260

Abstract

Penelitian ini berjudul tentang Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, bertujuan untuk mengetahui bagaiamana pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, untuk mengetahui apa saja hambatan dalam melakukan pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukaan pelayanan publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan telah berjalan, terdapat masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan terdapat masyarakat yang tidak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Adapun hambatan yang hambatan dalam melakukan pelayanan antara lain kurangnya kesadaran pelayan publik dalam menjalankan tugasnya, minimnya pengawasan dan evalusi serta kurangnya inovasi pada pelayanan publik.
Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia puansah, irman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.708-717

Abstract

Money politics in regional elections (Pilkada) in Indonesia reflects the complexity of issues involving various social, economic, and legal aspects. Addressing this problem requires a comprehensive approach, including enhancing public political education, reforming law enforcement, and efforts to reduce political costs. By doing so, it is hoped that money politics practices can be minimized, and regional elections can be conducted in a cleaner and more democratic manner, resulting in leaders truly committed to serving the public interest. This study aims to gain a deeper understanding of the patterns, causes, and impacts of money politics practices. The research method used is a literature study, collecting information by understanding and studying theories from various related literature. The results of the study show that money politics in Indonesia harms elections, violates democratic principles, and is difficult to prosecute legally. Electoral system reforms are needed to tackle money politics and strengthen the integrity of democracy and public trust. Money politics is influenced by economic factors, low political education, cultural norms, political power, and weaknesses in oversight. The practice of money politics in Indonesia undermines democracy by fostering corruption, injustice, and reducing public trust. The high cost of elections reinforces political corruption, reduces fair representation, and increases the risk of clientelism, which undermines moral values and the quality of democracy.
Co-Authors Ahmad Wahyudi Gultom Ahmad Yamin Hasibuan Ali Sahbana Anwar Sulaiman Nasution Aruan, Vernando Maruli D Soedarwo, Vina Salviana Darmansyah Pulungan Dedy Suhendra Dita Wahyuni Effan Zulfiqar Fatma Suryani Harahap Fitri Agustina Lubis Gultom, Ahmad Wahyudi Harahap, Rahmat HarisSaputra Hasayangan, Angkasa Putra Indra Hadinata Ismi Alwi Nasution Jalilah Azizah Lubis Khoiruddin Nasution Lia Ramadhani Muhammad Afif Muksana Pasaribu Mukti Simamora Mutiara Lubis Nasution, Irwan Syah Nasution, Ismi Alwi Natalia Parapat Nikmah Sari Hasibuan Nurpaisah, Yola Oman Sukmana Parapat, Natalia Pratiwi, Puji Pulungan, Darmansyah Ramadhani, Lia Ritonga, Soritua Safran Efendi Pasaribu Sahbana, Ali Simatupang, Nuratika Siregar, Adek Kholijah Siregar, Yessi Soritua Ritonga Soritua Ritonga Soritua Ritonga Sutan Siregar Telaumbanua, Anita Uli Anto hutagalung Wahyuni, Dita Yessi Siregar Yola Nurpaisah Zulfiqar, Effan