Articles
<![CDATA[Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/PPAT Wiwid Hanny Saputri) ]]>
<![CDATA[Asfani, Rahimah]]>;
<![CDATA[Idham, Idham]]>;
<![CDATA[Aminah, Titik]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1355
<![CDATA[Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu Perjanjian yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) tanah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi terhadap efektifitas perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, pendekatan penelitian terhadap studi dokumen, penelitian lapangan, dan kepustakaan. Pengaturan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) hak atas tanah telah ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan iktikad baik, ini menjadi perlindungan hukum dalam pembuktian dipersidangan apabila terjadi Wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah sangat tergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat oleh para pihak (penjual-pembeli). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli dihadapan Notaris/PPAT. Pengikatan ini dilakukan karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para Pihak sebelum menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Untuk itu dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli agar penjual dan pembeli dapat memenuhi syarat, hak dan kewajiban sehingga dapat tercapai prestasi atau kesepakatan jual beli tanah tersebut. Di dalam akta tersebut juga memuat akibat hukum atas dibuatnya akta pengikatan perjanjian jual beli yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain itu PPJB yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris merupakan Akta Notariil dimana berkekuatan hukum tetap, bersifat otentik dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian perjanjian memiliki banyak asas, diantaranya asas kebebasan berkontrak.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam) ]]>
<![CDATA[Hamdi, Satria]]>;
<![CDATA[Fadjriani, Lia]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1393
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman alternatif bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Yayasan Peduli Sosial Bunga Rampai Batam). Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam suatu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisia data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh penelitian akan dianalisis dan dituangkan dengan menggunakan metode kualitatif dari penelitian Field Research (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak meliputi sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 (tiga) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan sanksi administratif. Upaya diversi dengan pendekatan restoratif sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga pemidanaan atau perampasan hak kemerdekaan anak dapat diupayakan terlebih dahulu.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Gunawan, Andre]]>;
<![CDATA[Siadari, Lagat Paroha Patar]]>;
<![CDATA[Nurkhotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1360
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memprihatinkan. Tindakan ini memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan.KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pelaporan kasus oleh korban atau pihak terkait, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Penelitian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau) ]]>
<![CDATA[Sitohang, Citra Permata]]>;
<![CDATA[Siadari, Lagat Paroha Patar]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Harry]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1356
<![CDATA[Perlindungan Hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Anak adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa korban menjadi pemuas hasrat seksual sipelaku yang dimana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum serta melanggar kesopanan dan sesusilaan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 serta perundangan terkait lainnya. Selanjutnya juga untuk meneliti implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum anak yang mengalami kekerasan seksual didalam lingkungan keluarga. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan dengan pendekatan yuridis empiris ( yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh Penelitian ini pengetahuan hukum secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada anak dalam lingkungan keluarga merupakan Hubungan yang disalahgunakan. Upaya Unit PPA dalam menangulangi kasus kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan berupa tahap awal yaitu memberikan pemulihan, tahap kedua pemberian pendampingan hukum, tahap ketiga pendampingan lanjutan, dan tahap keempat pengawasan . Kendala yang dialami Unit PPA dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian adanya hambatan psikologis seperti rasa malu dan takut. sehingga korban tidak berani dalam melaporkan kejadian yang terjadi pada dirinya. Serta anggaran yang terbatas membuat kepolisian terkendala dalam bersosialisai terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun) ]]>
<![CDATA[Fadillah, Muhammad Haris]]>;
<![CDATA[Nurkhotijah, Siti]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1394
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor penghambat dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya sejak peraturan ini sejak peraturan ini berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris . dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek dalam peraturan Penghentian Penuntutan seperti aspek syarat, metode, dan batasan. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Karimun terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Melalui kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perkara pidana berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku dalam peraturan ini. Disarankan agar peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian – kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak disalah gunakan. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar dapat terus menjaga nilai – nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.]]>
<![CDATA[Kepatuhan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Dwi Sumber Arca Waja Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Wulandari, Dita Eli]]>;
<![CDATA[Siadari, Lagat Paroha Patar]]>;
<![CDATA[Lubis, Irfan Husein]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Prasetyasari, Christiani]]>
<![CDATA[ Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1361
<![CDATA[Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan alat untuk melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari kecelakaan kerja. perlindungan ini merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau nahkan menghilangkan resiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini hendaknya tidak dlihat sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya perusahaan, tetapi sebagai bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang cukup besar di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja Indonesia dan untuk mengetahui faktor, kendala, serta solusi dari kepatuhan hukum pekerja dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan Pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kepatuhan hukum pekerja di PT. Dwi Sumber Arca Waja diakibatkan oleh faktor kurangnya kedisiplinan para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga terdapat potensi bahaya dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Untuk itu pengawas keselamatan kerja harus lebih efektif meninjau para pekerja untuk mematuhi peraturan K3 di perusahaan. Untuk itu, diharapkan kepada semua pekerja dan pengusaha agar lebih disiplin dan mentaati peraturan yang telah disepakati bersama dan perundang-undangan demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.]]>
<![CDATA[Legal Mechanisms for Business Accountability: A Comparison of Soft and Hard Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Aspan, Henry]]>;
<![CDATA[Rosli, Rozaini]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Irawati, Irawati]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 20, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/lr.v20i2.59273
<![CDATA[This research investigates the legal mechanisms for business accountability in the context of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia through a comparative study of soft and hard law approaches. The study aims to evaluate the effectiveness of these approaches in promoting business accountability within the Indonesian framework. The research methodology relies on secondary data analysis, including a comprehensive review of existing legal frameworks and regulations related to CSR, as well as an examination of relevant case studies and empirical data. The findings reveal that hard law, characterized by binding regulations and clear sanctions, is more effective in promoting business accountability. However, soft law plays a vital role by offering guidance and incentives for companies to adopt broader social responsibility practices. Cultural factors, the legal environment, and the roles of the government and civil society organizations influence the effectiveness of these approaches. The study highlights the importance of combining hard and soft law approaches in CSR regulation. Recommendations include strengthening monitoring and enforcement by government agencies, offering more substantial incentives, and creating a supportive legal environment. Additionally, companies should understand and respect local culture and commit to anti-corruption efforts. Collaborative efforts among the government, businesses, and civil society are essential for establishing a more sustainable and accountable business environment in Indonesia.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI ]]>
<![CDATA[Ng, Paulus Jimmytheja]]>;
<![CDATA[Rumengan, Jemmy]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>;
<![CDATA[Idham, Idham]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i2.2308
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa dan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam pengawasan dan pengaturan usaha perasuransian di Indonesia yang memiliki kewenangan sangat besar, namun dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi terkendala karena tidak adanya itikad baik dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis produk asuransi diamond investa. Masih berlarutnya penyelesaainan nasabah polis asuransi Bakri Life terutama produk asuransi diamond fiesta karena OJK tidak dapat bertindak secara tegas. OJK tidak menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ]]>
<![CDATA[The Role Of Sub-Districts In Running The Program Village Infrastructure Facilities (PSPK) As Form Of Public Service Delivery: Research Study in Bengkong District – Batam City ]]>
<![CDATA[Firdaus Firdaus]]>;
<![CDATA[Fadlan Fadlan]]>;
<![CDATA[Sayid Fadhil]]>;
<![CDATA[Soerya Respationo]]>;
<![CDATA[Erniyanti Erniyanti]]>
<![CDATA[ International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews Vol. 1 No. 3 (2024): August : International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijhs.v1i3.57
<![CDATA[The purpose of this writing is to discuss the issue of Legal Regulation and achievements and obstacles in the implementation of the Village Infrastructure Program (PSPK) as a form of public service implementation in Bengkong District. This is due to the overlap of regulations in the implementation of the Village Infrastructure Program activities, so it is necessary to know how the implementation of Batam City Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Community Empowerment-Based Development in Urban Villages and Batam Mayor Regulation Number 46 of 2022 concerning Guidelines for the Implementation of Facilities and Infrastructure Development Activities and Community Empowerment. To answer this problem, the author uses a methodology through a normative-empirical law research approach (applied law research), with data collection methods through observation and questionnaires Using a normative-empirical legal case study in the form of a legal behavior product, the subject of the study is the implementation or implementation of positive legal provisions, the results of this study show that the implementation of the Village Infrastructure Program (PSPK) in Bengkong District has not been implemented optimally, as well as many factors that hinder the implementation process, such as the lack of coordination between vertical agencies, resulting in overlapping regulations in its implementation. The implications are a). So that the Bengkong District Government re-socializes the Village Infrastructure Program (PSPK) to the community b). In order for the sub-district government to further improve coordination with vertical agencies regarding the implementation of Village Infrastructure Program (PSPK) activities. c). For the Bengkong District Government to make a proposal for an agreement with vertical agencies in proposing development through one sub-district door so that there is no overlap of rugals and budget waste.]]>
<![CDATA[Legal Aspects of Collaborative Programs in Integrated Waste Management Systems : Regulatory Perspective in Batam City ]]>
<![CDATA[Riza Rosalya]]>;
<![CDATA[Rahadi Pratama]]>;
<![CDATA[Fadlan Fadlan]]>
<![CDATA[ International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Humanities and Social Sciences Reviews ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijhs.v2i1.160
<![CDATA[This research examines the legal aspects of collaborative programs in integrated waste management systems in Batam City. The study focuses on analyzing the regulatory framework, identifying implementation challenges, and developing recommendations for effective multi-stakeholder collaboration. Using a mixed normative and empirical juridical approach, data was collected through document analysis, in-depth interviews, and field observations. The findings reveal significant regulatory fragmentation between central and local governments, coordination gaps among stakeholders, and legal barriers in public-private partnerships. The research proposes improvements to the legal framework, strengthening coordination mechanisms, and developing supportive legal instruments. The study contributes to understanding how regulatory frameworks can better facilitate collaborative waste management programs in urban settings.]]>
