Claim Missing Document
Check
Articles

The Role of Maslahah Mursalah in Strengthening Religious Moderation: A Contemporary Approach to Mitigating Radicalism in State Islamic Universities in Indonesia Agus Hermanto; Gesit Yudha; Siti Nurjanah; Agustiyara
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.10191

Abstract

State Islamic Universities (Universitas Islam Negeri/UIN) in Indonesia function as transformative arenas for the development of Islamic thought and movements that actively counter radicalism and extremist ideologies. This study employs a qualitative approach with an exploratory descriptive design, utilizing a case study methodology. Data were collected through field observations and in-depth interviews with nine purposively selected informants, including the head, secretary, and administrative staff of Ma’had Al-Jami’ah. The data were analyzed using content analysis informed by social theory to capture both normative and practical dimensions of religious moderation. The findings demonstrate that the concept of Maslahah Mursalah plays a central role in shaping the religious moderation programs implemented at Ma’had Al-Jami’ah. This principle serves as a flexible legal-ethical framework that enables Islamic teachings to respond constructively to contemporary social challenges. Core religious subjects—such as theology (ʿaqīdah), ethics (akhlāq), and Islamic law (sharīʿah)—are not taught rigidly but are interpreted contextually to address present-day realities. For instance, the concept of jihad is redefined beyond its narrow association with armed struggle and expanded to include intellectual endeavors (ṭalab al-ʿilm), scientific advancement, and technological innovation. This reinterpretation encourages students to view knowledge production and social contribution as integral forms of religious commitment. This study contributes significantly to the discourse on religious moderation in Islamic higher education by offering empirical insights into institutional strategies that foster moderation, resilience, and responsiveness to contemporary societal issues.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Terdapat Bangunan Yang Ditempati (Studi Kasus Desa Margawiwitan 2, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat) Dimas Wijaya; Muhammad Zaki; Agus Hermanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1581

Abstract

The practice of pawning land containing buildings still occupied by tenants in Margawiwitan 2 Village, Sumber Jaya District, West Lampung Regency, raises Islamic legal issues related to the protection of the rights of the parties in the rahn contract. The problem of this research is how the practice of pawning land containing occupied buildings takes place and how Islamic law views this practice. This study aims to determine the mechanism of pawning implementation that occurs in the community and analyze its compliance with Islamic law provisions. The research method used is qualitative research with a descriptive analysis approach. Primary data were obtained through interviews with land and building owners (rahin), building tenants, and pawn recipients (murtahin), while secondary data were obtained from the Qur'an, hadith,books on muamalah fiqh, books, scientific journals, and previous research. The results of the study indicate that the practice of pawning is carried out due to economic needs by pawning land and buildings that have been previously leased without any transparency of information to the tenant or pawn recipient. This practice contains elements of gharar due to the unclear status of the pawned object and the clause of automatic transfer of ownership to the murtahin if the debt is not repaid. Based on Islamic law, this practice does not fully comply with the principle of rahn because it ignores the rights of the lessee, ignores the principle of transparency, and contradicts the provision that pawned goods do not immediately become the property of the pawned person but must first be sold to repay the debt. Therefore, it is necessary to implement a contract that upholds the principles of justice, transparency, and protects the rights of all parties involved, in accordance with Islamic law.
IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Depan Kampus UIN Raden Intan Lampung) Miftahul Fahmi; Iskandar Syukur; Agus Hermanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1400

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima didepan kampus UIN Raden Intan Lampung dan Untuk mengetahui bagaimana Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima didepan kampus UIN Raden Intan Lampung Perspektif Fiqh Siyasah. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian di gunakan teknik analisis deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1). Sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik meski belum terlaksana sepenuhnya oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam bentuk mendatangi pedagang ke Lokasi untuk memberikan pembinaan berupa sosialisasi dan pengawasan.
Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia Iman Nur Hidayat; Agus Hermanto
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 2 No 1 (2021): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v2i1.162

Abstract

Abstrak: Kajian tentang Rencana RUU menjadi penting, di satu sisi bahwa telah ada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Hukum Alkohol, namun demikian, bahwa fatwa tidaklah mengikat dan hanya berlaku bagi kaum muslimin di Indonesia, realitanya minuman beralkohol ucap kali ditemukan menjadi tradisi dan kebiasaan dalam acara-acara di wilayah-wilayah tertentu, seperti Sulawesi dan Sumatra Barat, untuk dapat memberlakukan sebuah aturan secara legal, mengikat kepada semua masyarakat, maka perlu dibuat Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, karena dengan kebiasaan minuman beralkohol, banyak meresahkan masyarakat, merugikan negara, banyaknya kecelakaan lalu lintas serta merusak generasi. Melihat realita yang ada, maka perlu kiranya Indonesia menggas RUU tentang larangan minuman beralkohol, dengan tujuan agar masyarakat Indoesia senantiasa memahami kemudharatan yang terjadi akibat minuman beralkohol. Kajian ini merupakan jenis kualitatif, dalam bentuk studi pustaka (library reseach) yang membahas tentang kemudharatan minuman beralkohol dalam tinjaun filosofis-historis dengan pendekatan maqasid al-syari’ah. Tinjauan maqasid al-Syari’ah terhadap keharaman minuman beralkohol sebagaimana keharaman khamr dalam proses analogi hukum bertujuan untuk; Pertama, Mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, Kedua, bentuk saad al-Dzari’ah yaitu mencegah celah untuk melakukan tindakan yang membawa kemudharatan lebih besar dengan kaidah dar’ul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kemudhartan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Hal ini dilakukan dmemi melindungi agama, jiwa, akal, nasab dan juga harta. Dari sinilah dipastikan bahwa segala minuman yang mendatangkan kemudharatan sebagaimana khamr dihukumi haram sebagaimana khamr, karena memiliki ‘illat (argumen) hukum yang sama.
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah Muhammad Fuad Mubarok; Agus Hermanto
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 1 (2023): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i1.298

Abstract

Pada dasarnya dalam konsep perkawinan, suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan. Relasi dan interaksi yang baik antara suami dan istri adalah sebuah cara untuk menwujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga (sakinah). Selain itu, perlu adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal. Yaitu, hak dan kewajiban dalam hal ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan mahar (maskawin) dan yang kedua meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam konsep gender perspektif maqasid syariah. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, jenis kualitatif dengan pendekatan maqasid syariah. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam rumah tangga harus mengedepankan keadilan, kesalingan seperti yang ditawarkan konsep kesetaraan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi. Sesungguhnya dalam ajaran Islam tidak, antara laki-laki dan perempuan dibedakan, apalagi mendiskriminasikan salah satu pihak. Bahkan ajaran Islam membawa kemaslahatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan li al-alamin). Dengan demikian, maka lima prinsip dalam maqasid syariah bisa tetap terjaga, yaitu: hifdzu ad-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, hifdzu an-nasl.
Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama Agus Hermanto; Ihda Shofiyatun Nisa'
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 1 (2024): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v5i1.734

Abstract

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Banyak negara mengambil Langkah-langkah untuk melindungi alam dari kerusakan lebih lanjut. Namun kita cenderung lupa bahwa lingkungan yang perlu kita jaga bukan hanya lingkungan luar saja, tetapi juga lingkungan sekitar kita yaitu lingkungan rumah tangga. Lingkungan rumah tangga yang sehat dan terawatt merupakan landasan penting dalam menjaga lingkungan. Dengan prinsip mubadalah, konsep saling menghormati dan kerjasama agar tercipta keluarga yang harmonis. Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian normative dengan cara mengumpulkan bahan penelitian dari sumber-sumber kepustakaan baik buku-buku, jurnal, maupun artikel yang sesuai dengan topik kajian. Dengan tujuan mencari bagaimana konsep mubadalah sebagai kunci ekologi rumah tangga yang harmonis ? bagaimana penerapan prinsip-prinsip mubadalah dalam ekologi rumah tangga ? kesimpulanya adalah; pertama, konsep mubadalah dapat diterapkan secara luas pada lingkungan rumah tangga untuk mencapai rumah tangga yang harmanis dan sejahtera. Dengan menekankan aspek keseimbangan antara memberi dan menerima. Kedua, konsep mubadalah juga menekankan pentingnya saling menghormati dan memperlakukan keluarga secara adil dan pantas.
Sadd al-Dzari’ah as a Preventive Paradigm for SDGs-Based Waste Governance in Bandar Lampung City Gesit Yudha; Agus Hermanto; Abdul Azis; Maulana Bagus Rahmat
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 28 No. 01 (2027): Profetika Jurnal Studi Islam 2027
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v28i01.16242

Abstract

Objective: This study aims to examine how the Sadd al-Dzari’ah principle of Islamic legal theory can be reconstructed into a preventive, SDGs-based governance model for urban waste management in Bandar Lampung City. Theoretical framework: The study draws on Sadd al-Dzari’ah and maqāṣid al-Sharī‘ah as normative Islamic legal foundations, combined with New Institutionalism theory to explain the facilitative, catalytic, and regulatory roles of local government in environmental governance. Literature review: Existing studies on Islamic values and waste management have largely examined individual and community behavioral change, with limited attention given to how such values can be systematically institutionalized within local government policy or connected to the Sustainable Development Goals (SDGs) framework. Methods: This qualitative field research employs a descriptive-exploratory case study approach in Bandar Lampung City, using observation, documentation, and interviews with stakeholders of the City Environmental Agency, analyzed through content analysis and social theory analysis. Results: The findings show that the current waste management policy in Bandar Lampung City remains reactive and downstream-oriented; applying Sadd al-Dzari’ah principles allows its reconstruction into an upstream-based preventive model encompassing source segregation, strengthened preventive regulation, community participation, and industrial waste control. Implications: The study implies that Islamic normative principles can be operationalized as a systemic model of public environmental governance, helping local governments align waste management policy with SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), and SDG 13 (Climate Action). Novelty: Its novelty lies in integrating Sadd al-Dzari’ah with New Institutionalism theory to explain how Islamic ethical-legal values can be embedded in the facilitative, catalytic, and regulatory functions of local government, moving the discourse beyond prior studies that treat religious environmental ethics solely as a matter of individual moral education.