Claim Missing Document
Check
Articles

Advanced Persistent Threat (APT) sebagai Ancaman Perang Siber Asimetris Terhadap Pemerintah Indonesia Harahap, Sahnan Sulaiman; Halkis, Mhd.; Sutanto, Rudy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19091

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong transformasi layanan publik di Indonesia, namun juga membawa risiko signifikan berupa ancaman siber. Salah satu ancaman utama adalah Advanced Persistent Threat (APT), kelompok penyerang siber yang terorganisir dengan tujuan mencuri data penting, melakukan spionase, dan sabotase terhadap infrastruktur pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka untuk menganalisis peran APT dalam konteks perang siber asimetris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangan APT bersifat canggih, sulit dideteksi, dan sering kali didukung oleh entitas negara untuk kepentingan strategis atau politis. Dampak serangan ini meliputi gangguan layanan publik, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan masyarakat. Untuk menghadapi ancaman ini, diperlukan penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kesadaran publik, dan kolaborasi internasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik untuk melindungi stabilitas nasional di era digital.
The Perspective of Bioterrorism in Asymmetric Warfare and Countering Bioterrorism Syamiajaya, Arh Nur Afiad; Halkis, Muhammad.; Ahmad G. Dohamid; Muhamad Noor Gibran; Rudy Sutanto; Lukman Yudho Prakoso
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 3 No. 5 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v3i5.9054

Abstract

The aim of this research is to analyse the Definition and Basic Concepts, Threat Assessment, Dynamics of Bioterrorism Threats, Motivating Factors Driving the Use of Bioterrorism in Asymmetric Conflicts, Legal Perspectives, Impacts and Threats of Bioterrorism in Asymmetric Warfare, and Strategies and Efforts to Counter Bioterrorism. The methodology used in this research is qualitative descriptive with data collection through journals and other publications related to bioterrorism. The research findings indicate that Bioterrorism is the use of biological agents or toxins to cause disease or death in humans, animals, or plants, with the aim of instilling fear, disrupting daily life, or achieving political or ideological goals. These attacks exploit the biological properties of agents such as bacteria, viruses, fungi, or natural toxins, requiring a deep understanding of agents, spread, health impacts, public policies, and national security strategies.
Kompetensi Digital dan Manajemen SDM TNI pada Era Revolusi Industri 4.0 Prakosa, Chandra Ariyadi; Halkis, Mhd.; Susilo, Tarsisius
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 7, No 2 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v7i2.2366

Abstract

The main problem in managing TNI human resources in the Industrial Revolution 4.0 era is the skills gap in facing the demands of advanced technology. Many personnel are not fully ready to master technologies such as AI, big data, and IoT which are increasingly crucial in modern military operations. The purpose of this study is to analyze TNI Digital Competence and Human Resource Management in the Industrial Revolution 4.0 Era. The method used is qualitative descriptive using the SWOT approach. The results of the study show that digital transformation in human resource management and operations of the Indonesian National Army (TNI) in the Industrial Revolution 4.0 era is a crucial strategy to strengthen national defense. The use of technologies such as artificial intelligence (AI), big data, Internet of Things (IoT), and virtual simulation (VR) increases operational efficiency and the accuracy of TNI decision-making. This technology also facilitates more realistic and interactive personnel training and reduces the risks and costs of training. However, the success of this transformation is highly dependent on the readiness of infrastructure and budget. Cooperation with industry through public-private partnerships (PPP) is needed to accelerate infrastructure development such as 5G networks and cybersecurity systems. In addition, the development of competent human resources through continuous digital training is a key element in adapting to the dynamics of information-based global threats.
PROYEKSI DIPLOMASI KEAMANAN MARITIM MENGHADAPI ANCAMAN PEOPLE SMUGGLING DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 Chaerunnisa Kuswaya, Nabilla; Halkis, Mhd; Jurianto, Moch.; Widodo, Pujo; Juni Risma Saragih, Herlina; Suwarno, Panji; Yudho Prakoso, Lukman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3484-3499

Abstract

Memanfaatkan bonus demografi Indonesia di 2045 merupakan aspek penting yang harus di persiapkan oleh Indonesia. Namun, meninjau pada eksistensi dari potensi ancaman people smuggling memberikan dorongan kuat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perencanaan yang matang. Studi ini bertujuan untuk memberikan proyeksi terhadap alternatif penananganan people smuggling melalui pendekatan diplomasi maritim sebagai kunci utamanya. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemetaan terhadap penyusunan rencana strategi pertahanan melalui konsep means, ways dan ends sebagai instrumen yang mengkonstruk pelaksanaan diplomasi maritim. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengungkap rekomendasi penanganan yang sistematis dan terstruktur dimana dalam praktiknya tidak hanya melibatkan faktor interal tetapi juga faktor eksternal secara bersamaan. Temuan ini mengungkap bahwa keberhasilan dari penanganan kasus people smuggling disebabkan oleh perencanaan strategi pertahanan yang baik dengan mengkombinasikan pola - pola diplomasi secara taktis dan efisiensi sesuai dengan perkembangan jejaring sindikat kejahatan people smuggling. Sebagai simpulan dan rekomendasi terhadap penananganan kasus people smuggling untuk mencapai Indonesia Emas 2045, diperlukan pendekatan diplomasi yang kolaboratif dan adaptif untuk memprediksi perkembangan kasus yang ada dengan menekankan pada perencanaan strategi pertahanan yang matang dan terstruktur.
KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN Hamdi Karim, Muhammad; Halkis, Mhd.; Nefo Handayani, Susaningtyas
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i3.2024.1057-1068

Abstract

Prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara memiliki relevansi dalam konteks negara hukum Indonesia termasuk proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Keputusan atau beschikking merupakan pelaksanaan tindakan pemerintahan, yang sendiri timbul dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pencabutan status badan hukum ormas. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, dan pendekatan konsep atau conseptual approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memiliki perbedaan sehingga mempengaruhi kewenangan Menkum HAM, sehingga Menkum HAM memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keputusan untuk mencabut status badan hukum ormas dengan mengeluarkan Surat Keputusan hal mana diperoleh secara atributif
ANCAMAN ASIMETRIS INTOLERANSI TAKFIRI TERHADAP EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI BANGSA REPUBLIK INDONESIA Kurnia, Dedi; Halkis, Mhd.; Sutanto, Rudy
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.388-406

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah sebuah konsensus dari para pendiri bangsa yang berfungsi untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, seluruh sistem ketatanegaraan harus sesuai dengan pancasila. Namun belakangan ini, nilai-nilai Pancasila tercederai oleh kelompok-kelompok takfiri yang intoleran, sehingga mengancam eksistensi ideologi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ancaman intoleransi takfiri terhadap eksistensi ideologi Pancasila dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari ancaman asimetris Intoleransi takfiri. Metode dan desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari ancaman asimetris intoleransi takfiri dengan pandangan tafsir keagamaannya yang cenderung distorsif. rigid, kaku, dan beku berpotensi besar terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
EFEKTIVITAS MODERASI BERAGAMA SEBAGAI STRATEGI KONTRA TERORISME DI INDONESIA Nuril Aulia, M. Rezza; Halkis, Mhd; Cempaka T, Fauzia G
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i4.2024.1699-1715

Abstract

Agama sebagai kerangka hukum Bernegara di Indonesia dalam konteks yang kompleks, menghadapi tantangan serius terkait radikalisasi dan aktivitas terorisme, pendekatan moderasi beragama telah diusulkan sebagai cara untuk menanggulangi akar penyebab dan memperkuat ketahanan terhadap ideologi radikalisme dan terorisme. Namun, seiring dengan perkembangan bentuk-bentuk Terorisme di Indonesia, muncul pertanyaan bagaimana efektivitas Moderasi beragama terhadap fenomena Terorisme di Indonesia yang mulai membaur dalam peperangan asimetris. Metode penelitian ini melibatkan analisis kritis literatur terkait, data survei, serta tinjauan kebijakan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki potensi signifikan dalam menanggulangi radikalisasi dan menekan pertumbuhan ekstremisme - Terorisme di Indonesia. Strategi-strategi yang melibatkan pemahaman dan promosi nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan dialog antaragama menjadi landasan utama dari upaya moderasi beragama sebagai sebuah Strategi Kontra Terorisme di Indonesia. Selanjutnya Efektivitas Moderasi Beragama sebagai salah satu produk fikih kontemporer telah mengakomodasi persoalan Strategi Kontra Terorisme, namun tidak secara linier dapat diketengahkan untuk melihat tantangan baru Kontra Terorisme di Indonesia di era peperangan asimetris. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada misalnya disebabkan oleh kelompok-kelompok Teroris yang menggunakan Proxy War. Secara substantif kerangka Moderasi Beragama dapat didudukkan untuk merespon bentuk Terorisme baru ini. Mengedepankan kaidah yang berkaitan dengan cara pandang terhadap motivasi Teroris, konsekuensi pelaku aktor negara dan non negara, persepsi Moderasi Beragama terhadap prinsip defensif, ofensif dan defensif aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sambil mengakui potensi moderasi beragama sebagai strategi kontra terorisme yang efektif, perlu diadopsi pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan dan holistik yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga agama, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam mempromosikan moderasi beragama untuk menanggapi ancaman terorisme. Selanjutnya menjadi respon akomodatif terhadap bentuk-bentuk Terorisme gaya baru di masa depan dengan memperkuat nilai-nilai moderasi dan toleransi di seluruh spektrum masyarakat Indonesia.
EMPOWERMENT OF THE DIRECTORATE OF ARMY FINANCE AND THE ARMY COMPULSORY HOUSING SAVINGS MANAGEMENT AGENCY AS PILLARS OF SOLDIER WELFARE: Pemberdayaan Direktorat Keuangan Angkatan Darat dan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Guna Mendukung Kesejahteraan Prajurit Rachmat Indra Kurniawan Gani Rachmat; Muslimin Fahsyah; Mhd Halkis
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 10 No 1 (2026): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v10i1.5870

Abstract

This study aims to explain the role of empowering the Directorate of Army Finance and the Army Compulsory Housing Savings Management Agency in achieving soldier welfare to support national development. One indicator of soldier welfare is the fulfillment of housing needs, which aligns with national development goals. As integral organizations of the Indonesian Army, the Directorate of Army Finance and the Army Compulsory Housing Savings Management Agency are mandated to manage and optimize Compulsory Housing Savings and Home Ownership Loans for soldiers. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. Primary data were collected through observations and interviews with key informants, while secondary data were gathered from relevant documentation and archives. Data collection techniques included observations, interviews, documentation, and literature review. Qualitative data analysis was performed through descriptive presentation to draw conclusions about the studied phenomena. The research subjects include the Chief of Army Staff, Chief of Army Personnel Staff, Director of Army Finance, and Head of the Army Compulsory Housing Savings Management Agency.The results indicate that empowering the Directorate of Army Finance and the Army Compulsory Housing Savings Management Agency plays a significant role in overcoming obstacles and providing alternative solutions in managing Home Ownership Loans through collaboration with banks and developers, making this empowerment an integral part of national development undertaken by the Indonesian Army. Future opportunities include efforts to develop independent management of Compulsory Housing Savings and Home Ownership Loans, including establishing an internal financial institution. This empowerment is expected to strengthen soldier welfare through personal home ownership, in alignment with national development goals.
Rekonstruksi Otonomi Khusus Papua melalui Model Strategi Penta Helix Counterinsurgency (COIN): The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua MHD Halkis
Society Vol 8 No 1 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i1.182

Abstract

The issues of Papua (Both Papua and West Papua Provinces) have been reached by international communities even though the government regulation; Law of the Republic of Indonesia Number 21, Year 2001, concerning Special Autonomy for Papua Province becoming a central issue as a problem solving to make a special treat for people in Papua internally. Whereas, the regulation is expected to make people in Papua develop political, economic, and cultural also resolving the insurgency problems among them. The arrangements of social and political, economy and budget are as a special treatment, only develop economy and infrastructure but it does not solve the conflicts until today. In this case, the Counterinsurgency (COIN) strategic model needs to be implemented following the appropriateness of national policy and the condition in Papua. This research used a content analysis method to reveal the causes of an un-optimal policy in solving the insurgency. Based on the four elements of COIN, only two elements exist; community and state elements. While the international community element and private sectors do not appear on the special autonomy legislation for Papua. As a reason, the COIN model appropriates with the condition of the people that include some elements; government, local community, the non-state, international community, and private sectors. Comparing to the United States of America (USA) model where the community is not included in the COIN element since the community as an object. On the other hand, it is different from China where military and political parties as important elements since the government decisions are supported by military force to solve the insurgency problem. This research found that civil and military cooperation in the model of COIN Papua after special autonomy is reflected by the existence of Local Government Leaders Communication Forum of Papua to face all situations that happened in Papua, both in security and emergency. Active coordination among governors, local legislators, Adat communities (customary), police, and army for COIN strategy needs special coordination to global communities openly that affect opinions on the people and private sector interests in Papua.
Strategi Batalyon Zeni Tempur 5/ABW pada Satgas Pengamanan Perbatasan Ri - Malaysia Dalam Membantu Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Perbatasan Kalimantan Barat Ekashiva Raja Adilah; Mhd Halkis; Ari Pitoyo Sumarno
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8098

Abstract

Penelitian ini membahas strategi Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yonzipur 5/ABW) dalam pelaksanaan Satgas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat. Permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Penelitian bertujuan menganalisis tugas, hambatan, dan strategi yang diterapkan Yonzipur 5/ABW. Penelitian dilakukan di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat dengan metode kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dilaksanakan melalui pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan teritorial. Kendala meliputi faktor geografis, keterbatasan logistik, dan sumber daya. Strategi berbasis koordinasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya terbukti mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan wilayah.
Co-Authors Achmad Mirza Apriansyah Agus Hasan Sulistiyono Reksoprodjo Agus Ikwanto Ahmad G. Dohamid Ahmad G. Dohamid Akhli, Rangga Amalul Anjar Edy Prastowo Ari Pitoyo Sumarno Ari Pitoyo Sumarno Aris Sarjito Atep Priatna Awan Surya Balontia, Meitty Josephin Bani Sudardi Budhi Tri Suryanti Budhi Tri Suryanti Cempaka T, Fauzia G Chaerunnisa Kuswaya, Nabilla David Yacobbus Dedi Kurnia Dyah Aryati Nugraha Ningsih Ekashiva Raja Adilah Fajar Hermansyah Fauzul Amri Gumilar, Nugraha Hamdi Karim, Muhammad Harahap, Sahnan Sulaiman Hengki Andora Hipdizah Izmi Waldani Joshua Insetyadi B Juni Risma Saragih, Herlina Jurianto, Moch. Karim, Muhammad Hamdi Kertopati, Susaningtyas Nefo Khoirul Umam Kolonel Arm Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P Kurnia, Dedi Kusuma, Adji Kusuma, Wida Sanditya Lettu Arh Nur Afiad Syamiajaya, S.Tr (Han) M. Rezza Nuril Aulia Mahroza, Jonni Mardina, Dini Marpaung, Irfan Satya Prasad Muhamad Noor Gibran Muhamad Noor Gibran Muhammad Hamdi Karim Muhammad Hamdi Karim Muslimin Fahsyah Nefo Handayani, Susaningtyas Novky Asmoro Nuril Aulia, M. Rezza Prakosa, Chandra Ariyadi Prakoso, Lukman Yudho Priyanto Priyanto Pujo Widodo Pujo Widodo, Pujo Rachman , Arif Rachmat Indra Kurniawan Gani Rachmat Rahmat Adi Anggoro Rahmat Adi Anggoro Robby M. Taufik Rudi Sutanto Rudy Susanto Rudy Sutanto Rudy Sutanto Rusli, Fauzi Saputra, Edomi Sovian Aritonang Suhirwan, Suhirwan Susaningtyas Nefo Handayani Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati Susaningtyas Nefo Kertopati Susilo, Tarsisius Suwarno, Panji Syahrir Mujib Syamiajaya, Arh Nur Afiad Syofiarti Tarsisius Susilo Timur, Fauzia Gustarina Cempaka Titis Margiati Tri Legionosuko Tri Legionosuko Umar Fathurrohman Wahyudi Adrian Wibowo, A Setyo Yuda Anggara S Yudhatirta, Ageng Yusgiantoro, Purnomo Yusuf Yusuf Zega, Delasaro