Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Implementasi Model Triple Helix dalam Mendorong Inovasi Daerah Akhlakul karimah; Ayu Suraya; Afrijal
Sociale : Journal of Social and Political Sciences Vol 2 No 1 (2026): Dinamika Sosial Politik dan Tata Kelola Berkelanjutan
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/sociale.v2i1.823

Abstract

The development of regional innovation in the knowledge-based economy highlights the importance of cross-sector collaboration as a key driver of regional competitiveness. This study examines the effectiveness of the Triple Helix model, which emphasizes the interaction between government, universities, and industry in fostering innovation at the regional level. The research aims to analyze how the synergy among these actors influences innovation performance and to identify key factors affecting its implementation. This study employs a qualitative descriptive approach using a library research method, relying on secondary data from recent scientific articles and relevant literature. Data were analyzed through content analysis to identify patterns, relationships, and critical issues within the Triple Helix framework. The findings indicate that the effectiveness of the Triple Helix model largely depends on the quality of collaboration, institutional support, and balance of roles among actors. Strong coordination, adequate funding, skilled human resources, and supportive infrastructure significantly enhance innovation outcomes. However, challenges such as weak policy integration, limited industry participation, and gaps between academic research and market needs hinder optimal implementation. Despite these constraints, opportunities arise from digital transformation and the development of innovation clusters that can strengthen collaboration and accelerate knowledge transfer. The study concludes that improving coordination mechanisms and fostering mutual trust among stakeholders are essential to enhance the effectiveness of the Triple Helix model in promoting sustainable regional innovation.
Sound Governance: Optimalisasi Implementasi Program Tsunami Ready Community di Pemerintahan Daerah Nadilati Fuddailah; Irhamna Atthahirrah Shadri; Afrijal
Sociale : Journal of Social and Political Sciences Vol 2 No 1 (2026): Dinamika Sosial Politik dan Tata Kelola Berkelanjutan
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/sociale.v2i1.828

Abstract

Indonesia is one of the countries with the highest tsunami risk in the world due to its location along the Pacific Ring of Fire and active tectonic plate boundaries. To strengthen coastal community preparedness, UNESCO-IOC developed the Tsunami Ready Community (TRC) program as a global standard for community-based tsunami preparedness. However, the implementation of the TRC program in Indonesian local governments still faces various challenges, including limited institutional capacity, weak inter-agency coordination, low community participation, and the lack of optimal regulatory support and policy monitoring. This study aims to analyze the barriers to TRC implementation and examine the relevance of sound governance as an analytical framework for optimizing tsunami preparedness in Indonesian local governments. This study employs a descriptive qualitative approach using a library research method through a literature review of national and international journal articles, government regulations, and official reports from BMKG, BNPB, and UNESCO-IOC. Data were analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that TRC implementation in various regions still encounters problems related to institutional capacity, policy coordination, sustainability of community education programs, and preparedness evaluation systems. In this context, sound governance can be used as an analytical framework because it emphasizes transparency, accountability, participation, legal certainty, effectiveness, efficiency, and governmental responsiveness in disaster management policies. This study recommends strengthening the institutional capacity of BPBD, establishing formal inter-agency TRC coordination forums, integrating TRC indicators into regional development planning documents (RPJMD), developing community-based disaster education, and strengthening regulations and monitoring systems for tsunami preparedness implementation at the local level.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA RELIGI MASJID RAYA BAITURRAHMAN DI KOTA BANDA ACEH Dirma Wardatul Rizki; M. Rafi; Afrijal
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin (Juni)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i6.7021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman, pelaku usaha pariwisata, pengunjung, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengembangan wisata religi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance berjalan melalui komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama dalam menjaga fungsi religius dan nilai historis Masjid Raya Baiturrahman. Faktor pendukung kolaborasi meliputi partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan sinergi antar lembaga. Adapun hambatan yang ditemukan tidak berupa konflik terbuka, tetapi berkaitan dengan belum optimalnya regulasi formal dan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi ibadah, pelestarian nilai budaya, dan pengembangan wisata religi secara berkelanjutan di Masjid Raya Baiturrahman.
Budaya Kekeluargaan dan Normalisasi Nepotisme di Institusi Publik Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Ihsan Hidayatullah; Afrijal Afrijal; Fathurrahman Hariri; Muhammad Desrian Hafizh Okfin; Humairah Fatin Sausan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/pxdhvf63

Abstract

Korupsi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Indonesia. Kajian antikorupsi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan kelembagaan, sedangkan faktor sosial dan budaya yang memengaruhi persistensi korupsi masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara budaya kekeluargaan, normalisasi nepotisme, dan budaya korupsi dalam institusi publik Indonesia. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif terhadap 32 artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar, Garuda, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ) periode 2020-2025. Data dianalisis menggunakan qualitative synthesis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarkonsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kekeluargaan pada dasarnya merupakan modal sosial yang memperkuat solidaritas. Namun, ketika hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada sistem merit dan profesionalisme, nilai tersebut berpotensi mengalami distorsi menjadi praktik nepotisme yang berakar. Pengulangan praktik tersebut yang disertai pembenaran sosial mendorong normalisasi dalam organisasi dan meningkatkan risiko terbentuknya budaya korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi nepotisme menjadi mekanisme yang menjembatani hubungan antara budaya kekeluargaan dan budaya korupsi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem merit, integritas, dan budaya organisasi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.
Korupsi Sebagai Cerminan Budaya Sosial Di Indonesia Rizka Alvirra; Afrijal Afrijal
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sosial-budaya yang tertanam dalam birokrasi dan kehidupan publik. Penelitian ini menganalisis korupsi sebagai refleksi budaya sosial yang terbentuk melalui interaksi antara jaringan patronase, institusi informal, toleransi sosial, dan budaya impunitas. Melalui studi literatur terhadap sumber ilmiah dan data indeks persepsi korupsi, penelitian ini mengidentifikasi akar struktural dan kultural yang menopang praktik koruptif. Temuan menunjukkan bahwa patronase berperan sebagai pilar utama yang melanggengkan korupsi melalui relasi kekuasaan transaksional berbasis loyalitas, bukan meritokrasi. Lemahnya budaya malu, tingginya toleransi publik, dan impunitas elite semakin menormalkan korupsi. Kondisi ini menciptakan sistem yang menganggap korupsi sebagai mekanisme operasional. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk transformasi nilai dan pembenahan institusi informal.
Model Collaborative Governance dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Raudhatul Jannah; Fatiyyatul Awfar; Afrijal Afrijal
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Model collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan kerja sama antara pemerintah lembaga penyelenggara pemilu partai politik organisasi masyarakat dan masyarakat luas dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pendekatan ini dianggap penting untuk memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilu di Indonesia. Melalui kerja sama yang terbuka dan partisipatif berbagai pihak dapat berperan dalam menjaga integritas pemilu serta memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur adil dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara menganalisis berbagai teori serta membandingkan sumber ilmiah yang membahas konsep collaborative governance dan praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana pola kerja sama antar lembaga dan masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu dapat memperkuat koordinasi antar lembaga meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Dengan adanya kolaborasi antara penyelenggara pemilu pemerintah partai politik dan masyarakat diharapkan proses pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel serta mampu memperkuat kualitas demokrasi.
Kolaborasi Hexa Helix dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pangeran Teuku Muhammad Rafli Pangeran; Muhammad Reza Khairul Maulana; Afrijal Afrijal
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada permasalahan kesehatan , khususnya dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia yang belum optimal atau masih terdapat beberapa kekurangan. Penyebab dari terjadi hal ini dikarenakan kurangnya sinergitas kerja sama antar pihak. Selanjutnya yaitu minimnya tenaga kesehatan dan data yang belum sinkron serta minimnya partisipasi dari masyarakat yang termasuk pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk melihat dan menganalisis sistem kolaborasi hexa helix sehingga melancarkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kolaborasi hexa helix merupakan kerjasama yang melibatkan 6 pemangku kepentingan seperti pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat dan media serta aturan hukum. Setiap pihak yang terlibat harus bisa menyatukan visi dan misi serta agar tujuan yang diemban bisa tercapai. Komunikasi dan dukungan dari antar pihak sangat diperlukan agar proses kolaborasi berjalan dengan baik dan maksimal, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan.
Pendampingan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penggunaan Aplikasi Sigap di Desa Along dan Mutiara Yudha Anata S; Raisatul Afra; Afrijal
Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): Catimore: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LSM Catimore dan Sahabat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56921/cpkm.v5i1.357

Abstract

This community service activity aimed to enhance the capacity of village officials in managing gampong data through the SIGAP (Sistem Informasi Gampong) application in Along and Mutiara Villages, Salang District, Simeulue Regency. Key challenges included low digital literacy, unstructured data management, and irregular data updates. The program consisted of a three-day training session followed by 45 days of intensive technical assistance. The training focused on introducing SIGAP features, managing population data, village profiles, and administrative services. The results showed significant improvements in officials’ knowledge and technical skills, enabling independent data input and updates. The optimized use of SIGAP improved administrative efficiency, data accuracy, and public service delivery at the village level, emphasizing the importance of continuous assistance for successful digital governance in rural areas.
Collaborative Governance: Strategies for Addressing Challenges and Opportunities in MSME Development Afrijal Afrijal; Nadia Nadia; Raihan Rahma Hanina; Helmi Helmi; Nurul Kamaly
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i1.5039

Abstract

This study focuses on Collaborative Governance in Addressing the Challenges and Opportunities of MSME Development. The development of MSMEs in Indonesia often faces various obstacles, including limited business networks and opportunities, a constrained business environment, difficulties in accessing global markets, inadequate human resource capacity, insufficient business coaching, low digital literacy, and other structural barriers. These challenges require serious attention from the government to enhance the role of MSMEs as a key driver in realizing community-based economic independence. The purpose of this study is to examine and analyze government strategies for MSME development through multi-stakeholder engagement. The research employs a literature study method using both primary and secondary data obtained from journals, books, documentation, and other relevant scholarly sources aligned with the research topic. The findings suggest that a collaborative governance approach provides innovative and solution-oriented perspectives for accelerating the development of MSMEs. This is because the involvement of multiple stakeholders—such as government, private sector, communities, and other related actors—can foster a cross-sectoral collaborative ecosystem that is inclusive and sustainable. The success of MSMEs should not only be assessed through the existence of regulations and governmental involvement, but also through active cross-sector participation aimed at building trust and commitment to MSME empowerment and development. Collaboration thus becomes the key to delivering comprehensive, adaptive, and needs-based solutions for business actors. This multi-sectoral synergy represents a concrete step toward governance reform that is more open and responsive to MSME development, ultimately leading to the creation of globally competitive MSMEs.
Analisis Dampak Korupsi terhadap Penyaluran Bantuan Sosial dan Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Putri Azhari; Afrijal Afrijal
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2026): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v3i3.1422

Abstract

This study uses a literature review approach to analyse the impact of corruption on the distribution of social assistance and the implementation of post-disaster rehabilitation programmes in Indonesia. As a country prone to disasters, Indonesia relies on effective and accountable social assistance systems to support rapid recovery and reduce community vulnerability. However, emergency conditions, bureaucratic complexity, and weak oversight can create opportunities for corruption, including the misappropriation of funds, the manipulation of beneficiary data, inflated procurement costs, and collusion among those involved. This study applies Donald Cressey’s Fraud Triangle Theory and its developments to examine the role of pressure, opportunity, rationalisation, capability, and collusion in corrupt practices within social assistance governance. Secondary data were obtained from academic journals, government reports, institutional publications, and credible media sources published between 2020 and 2025, and were analysed thematically. The findings suggest that corruption can result in delays to aid distribution, a reduction in the quality of assistance, the mistargeting of beneficiaries, and substandard rehabilitation outcomes. These conditions undermine public trust and prolong post-disaster recovery. Therefore, strengthening digital transparency, community-based oversight, and institutional integrity is essential to improving the accountability and effectiveness of post-disaster social assistance programmes.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Mardiya Qahar Agustina, Soraya Ahya Riwanda Muharram Akbar, Arif Akhlakul karimah Al Farisi Alif Fitra Andika Hazli Kautsar Annisa Fatia Rizki Arneta Aulia Asyiatun Nabila Ayu Suraya Ayu Suraya Bustami Usman, Bustami Dahlawi Dahlawi Darkasyi Putra Dhiya Safriza Fahrina Dirma Wardatul Rizki Effendi Hasan Elsa Manora Fathurrahman Hariri Fatiyyatul Awfar Gaeska, Nasywa Qalbi Hauria, Hauria Helmi Helmi Helmi Helmi Helmi Helmi Herizal Herizal Herizal Herizal Herizal Humairah Fatin Sausan Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ihsan Hidayatullah Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Ilham Mirza Saputra Irhamna Atthahirrah Shadri Irvan Shouldan Isnaini Muallidin Khaira, Raudhatul Lathifah Nurainy Lusi Endri Yani M. Nur Akhyar M. Rafi Maghfira Faraidiany Mauliza, Mauliza Maz, Dahlawi Miftakhul Jannah Hasny Mohd Dzakhi Ry Muhammad Desrian Hafizh Okfin Muhammad Luthfi Muhammad Maulana Rifki Muhammad Quranul Kariem Muhammad Reza Khairul Maulana Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal Nabila, Asyiatun Nabilah Azzahra Putri Nadia Nadia Nadilati Fuddailah Nasywa Alifya Nindiah, Isti Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nurul Fajri Nurul Izzah Nurul Kamaly Nurwijayanti Pangeran Teuku Muhammad Rafli Pangeran Prabowo, Awangga Dwi Puja Lestari Putri Azhari Raihan Rahma Hanina Raisatul Afra Raudhatul Jannah Rizka Alvirra Saddam Rassanjani Safrizal ZA Salman Farisi Siti Attahira Soraya Agustina Sugeng Santoso Syalsabilla Nafa Adam Pinata Titin Purwaningsih Vellayati Hajad Vilzati Vilzati Wais Alqarni Wais Alqarni Wance, Marno Wildan Arfiga Yanza, Fabri Yudha Anata S Zikra Ul Khaira Zulqiram, Muhammad