Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.37
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Journal of Governance and Public Policy Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurnal Public Policy Journal of Local Government Issues Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Journal of Contemporary Governance and Public Policy GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Kolaborasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Malikussaleh Social and Political Reviews BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kybernology : Journal of Government Studies Journal of Governance and Social Policy Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK Indonesian Journal of Public Administration Review Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Governance and Public Administration Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Journal of Political Sphere Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Dedikasi Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sociale : Journal of Social and Political Sciences Jurnal Citra Multidisiplin Edupreneurship; Jurnal Pendidikan Ekonomi
Afrijal Afrijal
Universitas Syiah Kuala
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Collaborative Governance: Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pengembangan Pelaku Usaha Coffe Shop di Kota Banda Aceh (Model Collaborative Umum) Ahya Riwanda Muharram; Afrijal Afrijal; Salman Farisi
Edupreneurship: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : CV. Rumoh Aceh Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/jghyy371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan pengembangan pelaku usaha coffee shop di Kota Banda Aceh melalui pendekatan collaborative governance. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing usaha coffee shop di tengah persaingan yang semakin ketat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha coffee shop dipengaruhi oleh faktor internal seperti modal, lokasi, dan pendapatan, serta faktor eksternal seperti daya beli masyarakat, harga bahan baku, dan tingkat persaingan. Dalam perspektif collaborative governance, telah terdapat interaksi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat, namun masih bersifat informal dan belum terstruktur secara kelembagaan. Peran pemerintah sebagai fasilitator menjadi sangat penting dalam membangun sinergi melalui pelatihan, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan promosi ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan kolaboratif agar tercipta ekosistem usaha coffee shop yang berkelanjutan, adaptif, dan berdaya saing di Kota Banda Aceh.
Pendekatan Hexahelix Terhadap Manajemen Bencana Daerah dalam Sistem Peringatan Din dan Pemulihan Pasca Bencana Fathurrahman Hariri; Muhammad Luthfi; Afrijal Afrijal
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada mengkaji mekanisme kolaborasi dengan menggunakan pendekatan hexahelix dalam menanggulangi bencana daerah. Berfokus pada tahap peringatan dini serta pemulihan pascabencana. Permasalahan yang terdapat pada kerja sama antar berbagai pihak yang belum bisa menyatu, yang diamana aktor-aktor yang terlibat belum bisa saling meneriama berbagai perbedaan pendapat, sehungga hasil kerja sama yang dilaksanakan belum efektif, dan juga belum bisa menciptakan suatu solusi untuk permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang dimana penuls mengumpulkan referensi/data dari berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan manajemen bencana dan cara kerja sama antar berbagai aktor. Dari pengumpulan referensi dari berbagai karya ilmiah, penulis mencoba untuk melihat bagaimana cara kerja antar aktor dengan pendekatan hexahelix ini, yang dimana melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media massa, dan aturan hukum yang dapat membuat sistem kerja sama ini menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
Penerapan Collaborative governance dalam Studi Kasus Jalan Tol Sibanceh dengan Model Hexa Helix Alif Fitra; Muhammad Maulana Rifki; Afrijal Jamal
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/ny1fz734

Abstract

Pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Sibanceh memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah di Aceh. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik lahan, permasalahan koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat yang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance pada proyek Jalan Tol Sibanceh dengan menggunakan model Hexa Helix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, serta komunitas/LSM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam proyek ini telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek partisipasi publik dan transparansi informasi. Pemerintah masih memegang peran dominan sebagai koordinator utama, sementara kontribusi aktor lain seperti media dan komunitas masih terbatas. Model Hexa Helix memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami dinamika kolaborasi multipemangku kepentingan, meskipun masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi peran masing-masing pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan efektif.
The Hexa Helix Collaboration Model For Stunting Reduction: A Collaborative Governance Perspective On Public Health Improvement Afrijal Afrijal; Nasywa Alifya; Syalsabilla Nafa Adam Pinata; Herizal Herizal; Soraya Agustina
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Politics and Government Science Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v11i1.29402

Abstract

This study aims to analyze the hexa-helix collaboration model in addressing stunting to improve public health. The research employs a qualitative method with a literature study approach, designed to provide an in-depth understanding of the stunting phenomenon by synthesizing and descriptively analyzing relevant data. By exploring various aspects such as community behavior, perceptions, motivations, and actions, this study seeks to gain a comprehensive perspective on the existing challenges and potential solutions. The findings indicate that stunting reduction efforts in Indonesia require a holistic and collaborative hexa-helix approach involving multiple sectors, including government, academia, the private sector, communities, media, and non-governmental organizations. Despite the presence of various strategic programs, significant challenges remain, particularly the unequal distribution of nutritious food and the suboptimal coordination across sectors. Cross-sectoral synergy and integrated interventions are therefore crucial to enhancing the effectiveness and sustainability of stunting prevention efforts.
Analisis Implementasi Model Triple Helix dalam Mendorong Inovasi Daerah Akhlakul karimah; Ayu Suraya; Afrijal
Sociale : Journal of Social and Political Sciences Vol 2 No 1 (2026): Dinamika Sosial Politik dan Tata Kelola Berkelanjutan
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/sociale.v2i1.823

Abstract

The development of regional innovation in the knowledge-based economy highlights the importance of cross-sector collaboration as a key driver of regional competitiveness. This study examines the effectiveness of the Triple Helix model, which emphasizes the interaction between government, universities, and industry in fostering innovation at the regional level. The research aims to analyze how the synergy among these actors influences innovation performance and to identify key factors affecting its implementation. This study employs a qualitative descriptive approach using a library research method, relying on secondary data from recent scientific articles and relevant literature. Data were analyzed through content analysis to identify patterns, relationships, and critical issues within the Triple Helix framework. The findings indicate that the effectiveness of the Triple Helix model largely depends on the quality of collaboration, institutional support, and balance of roles among actors. Strong coordination, adequate funding, skilled human resources, and supportive infrastructure significantly enhance innovation outcomes. However, challenges such as weak policy integration, limited industry participation, and gaps between academic research and market needs hinder optimal implementation. Despite these constraints, opportunities arise from digital transformation and the development of innovation clusters that can strengthen collaboration and accelerate knowledge transfer. The study concludes that improving coordination mechanisms and fostering mutual trust among stakeholders are essential to enhance the effectiveness of the Triple Helix model in promoting sustainable regional innovation.
Sound Governance: Optimalisasi Implementasi Program Tsunami Ready Community di Pemerintahan Daerah Nadilati Fuddailah; Irhamna Atthahirrah Shadri; Afrijal
Sociale : Journal of Social and Political Sciences Vol 2 No 1 (2026): Dinamika Sosial Politik dan Tata Kelola Berkelanjutan
Publisher : Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/sociale.v2i1.828

Abstract

Indonesia is one of the countries with the highest tsunami risk in the world due to its location along the Pacific Ring of Fire and active tectonic plate boundaries. To strengthen coastal community preparedness, UNESCO-IOC developed the Tsunami Ready Community (TRC) program as a global standard for community-based tsunami preparedness. However, the implementation of the TRC program in Indonesian local governments still faces various challenges, including limited institutional capacity, weak inter-agency coordination, low community participation, and the lack of optimal regulatory support and policy monitoring. This study aims to analyze the barriers to TRC implementation and examine the relevance of sound governance as an analytical framework for optimizing tsunami preparedness in Indonesian local governments. This study employs a descriptive qualitative approach using a library research method through a literature review of national and international journal articles, government regulations, and official reports from BMKG, BNPB, and UNESCO-IOC. Data were analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that TRC implementation in various regions still encounters problems related to institutional capacity, policy coordination, sustainability of community education programs, and preparedness evaluation systems. In this context, sound governance can be used as an analytical framework because it emphasizes transparency, accountability, participation, legal certainty, effectiveness, efficiency, and governmental responsiveness in disaster management policies. This study recommends strengthening the institutional capacity of BPBD, establishing formal inter-agency TRC coordination forums, integrating TRC indicators into regional development planning documents (RPJMD), developing community-based disaster education, and strengthening regulations and monitoring systems for tsunami preparedness implementation at the local level.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA RELIGI MASJID RAYA BAITURRAHMAN DI KOTA BANDA ACEH Dirma Wardatul Rizki; M. Rafi; Afrijal
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i6.7021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengembangan wisata religi Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman, pelaku usaha pariwisata, pengunjung, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pengembangan wisata religi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance berjalan melalui komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama dalam menjaga fungsi religius dan nilai historis Masjid Raya Baiturrahman. Faktor pendukung kolaborasi meliputi partisipasi aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan sinergi antar lembaga. Adapun hambatan yang ditemukan tidak berupa konflik terbuka, tetapi berkaitan dengan belum optimalnya regulasi formal dan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi ibadah, pelestarian nilai budaya, dan pengembangan wisata religi secara berkelanjutan di Masjid Raya Baiturrahman.
Budaya Kekeluargaan dan Normalisasi Nepotisme di Institusi Publik Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Ihsan Hidayatullah; Afrijal Afrijal; Fathurrahman Hariri; Muhammad Desrian Hafizh Okfin; Humairah Fatin Sausan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/pxdhvf63

Abstract

Korupsi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Indonesia. Kajian antikorupsi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan kelembagaan, sedangkan faktor sosial dan budaya yang memengaruhi persistensi korupsi masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara budaya kekeluargaan, normalisasi nepotisme, dan budaya korupsi dalam institusi publik Indonesia. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif terhadap 32 artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar, Garuda, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ) periode 2020-2025. Data dianalisis menggunakan qualitative synthesis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarkonsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kekeluargaan pada dasarnya merupakan modal sosial yang memperkuat solidaritas. Namun, ketika hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada sistem merit dan profesionalisme, nilai tersebut berpotensi mengalami distorsi menjadi praktik nepotisme yang berakar. Pengulangan praktik tersebut yang disertai pembenaran sosial mendorong normalisasi dalam organisasi dan meningkatkan risiko terbentuknya budaya korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi nepotisme menjadi mekanisme yang menjembatani hubungan antara budaya kekeluargaan dan budaya korupsi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem merit, integritas, dan budaya organisasi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.
Korupsi Sebagai Cerminan Budaya Sosial Di Indonesia Rizka Alvirra; Afrijal Afrijal
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sosial-budaya yang tertanam dalam birokrasi dan kehidupan publik. Penelitian ini menganalisis korupsi sebagai refleksi budaya sosial yang terbentuk melalui interaksi antara jaringan patronase, institusi informal, toleransi sosial, dan budaya impunitas. Melalui studi literatur terhadap sumber ilmiah dan data indeks persepsi korupsi, penelitian ini mengidentifikasi akar struktural dan kultural yang menopang praktik koruptif. Temuan menunjukkan bahwa patronase berperan sebagai pilar utama yang melanggengkan korupsi melalui relasi kekuasaan transaksional berbasis loyalitas, bukan meritokrasi. Lemahnya budaya malu, tingginya toleransi publik, dan impunitas elite semakin menormalkan korupsi. Kondisi ini menciptakan sistem yang menganggap korupsi sebagai mekanisme operasional. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk transformasi nilai dan pembenahan institusi informal.
Model Collaborative Governance dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Raudhatul Jannah; Fatiyyatul Awfar; Afrijal Afrijal
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Model collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan kerja sama antara pemerintah lembaga penyelenggara pemilu partai politik organisasi masyarakat dan masyarakat luas dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pendekatan ini dianggap penting untuk memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilu di Indonesia. Melalui kerja sama yang terbuka dan partisipatif berbagai pihak dapat berperan dalam menjaga integritas pemilu serta memastikan proses pemilihan berjalan secara jujur adil dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara menganalisis berbagai teori serta membandingkan sumber ilmiah yang membahas konsep collaborative governance dan praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana pola kerja sama antar lembaga dan masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model collaborative governance dalam penyelenggaraan pemilu dapat memperkuat koordinasi antar lembaga meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Dengan adanya kolaborasi antara penyelenggara pemilu pemerintah partai politik dan masyarakat diharapkan proses pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel serta mampu memperkuat kualitas demokrasi.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Mardiya Qahar Afra, Raisatul Agustina, Soraya Ahya Riwanda Muharram Akbar, Arif Akhlakul karimah Al Farisi Alif Fitra Anata S, Yudha Andika Hazli Kautsar Annisa Fatia Rizki Arif Akbar Arneta Aulia Asyiatun Nabila Ayu Suraya Ayu Suraya Bustami Usman, Bustami Dahlawi Dahlawi Darkasyi Putra Dhiya Safriza Fahrina Dirma Wardatul Rizki Dzakhi Ry, Mohd Effendi Hasan Fathurrahman Hariri Fatiyyatul Awfar Gaeska, Nasywa Qalbi Hanina, Raihan Rahma Hauria, Hauria Helmi Helmi Helmi Helmi Helmi Helmi Helmi Helmi Herizal Herizal Herizal Herizal Herizal Humairah Fatin Sausan Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ihsan Hidayatullah Ikhsan Ikhwan Rahmatika Latif Ilham Mirza Saputra Irhamna Atthahirrah Shadri Irvan Shouldan Isnaini Muallidin Khaira, Raudhatul Lathifah Nurainy Lusi Endri Yani M. Nur Akhyar M. Rafi Maghfira Faraidiany Manora, Elsa Mauliza, Mauliza Maz, Dahlawi Miftakhul Jannah Hasny Muhammad Desrian Hafizh Okfin Muhammad Luthfi Muhammad Maulana Rifki Muhammad Quranul Kariem Muhammad Reza Khairul Maulana Mukhrijal Mukhrijal Mukhrijal Nabila, Asyiatun Nabilah Azzahra Putri Nadia Nadia Nadilati Fuddailah Nasywa Alifya Nindiah, Isti Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nofriadi Nurul Fajri Nurul Izzah Nurul Kamaly Nurwijayanti Pangeran Teuku Muhammad Rafli Pangeran Prabowo, Awangga Dwi Puja Lestari Putri Azhari Raudhatul Jannah Rizka Alvirra Saddam Rassanjani Saddam Rassanjani Safrizal ZA Salman Farisi Siti Attahira Soraya Agustina Sugeng Santoso Syalsabilla Nafa Adam Pinata Titin Purwaningsih Vellayati Hajad Vilzati Wais Alqarni Wais Alqarni Wais Alqarni Wance, Marno Wildan Arfiga Yanza, Fabri Zikra Ul Khaira Zulqiram, Muhammad