p-Index From 2021 - 2026
8.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Kertha Semaya Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Lentera Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika Jurnal Notariil Awang Long Law Review Veteran Law Review LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Justiciabelen Jurnal Supremasi Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Rechtenstudent Journal Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Legalita Yuridika Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Kenotariatan Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah RechtIdee IIJSE Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Claim Missing Document
Check
Articles

Rethinking Consumer Legal Remedies for Damaged Goods Under Protection Fees on E-Commerce Platforms: The Shopee Case Study Manggala, Ferdiansyah Putra; Susanti, Dyah Ochtorina
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.11722

Abstract

Over time, globalization has brought significant advancements in technology, especially in e-commerce. In the past, transactions were carried out offline, but with the advent of e-commerce, transactions can now be done online. One such e-commerce application is Shopee, which originated in Singapore and has expanded to countries such as Indonesia. Shopee has introduced a new feature called protection fees. Protection costs are the costs associated with protecting the buyer in the event of damage, subject to certain terms and conditions. However, the cost of protection has become a concern for consumers because they do not receive the compensation to which they are entitled. The research method used in this study is normative legal research. The results of the study show that legal protection for consumers related to damage claims that are subject to protection fees on the Shopee application can be categorized into two forms: internal legal protection based on agreements and external legal protection based on the Consumer Protection Law and the Insurance Law. Dispute resolution for consumers based on Article 45 of the Consumer Protection Law can be pursued through two methods: non-litigation and litigation. The non-litigation method involves resolving external disputes through the Consumer Dispute Resolution Institution (BPSK) using mediation. If an agreement is not reached, litigation can proceed through legal channels, with consumers filing lawsuits based on breach of contract.
The Right to Self-Defence: Locke’s Philosophical Approach and Islamic Law Efendi, Aan; Susanti, Dyah Ochtorina; Cahyaningrum, Lulik Tri; Sudarsono, Sudarsono
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v17i1.29506

Abstract

The right of self-defence is adopted in positive law. Self-defence in forced conditions due to aggression that threatens life, body, or property becomes the basis for exemption from punishment. This study uses the doctrinal type of legal research to justify the right of self-defence from the perspective of Locke's philosophy and Islamic law by collecting, analysing, and interpreting primary and secondary sources of law. In Locke's philosophy, the right to self-defence derives from the executive power of natural law that an individual has in a state of nature to be the judge and executor of natural law against all acts of violation of natural law that threaten their life, freedom, and property. In a political Society formed by mutual consensus to replace the natural state, individuals agree to relinquish the executive power of natural law to a civil government. In a political Society, the civil government is the judge and executor of the law for any dispute between individuals. However, the transfer of Natural Law executive power to the civil government is not absolute because, in certain circumstances that cause the civil government to be unable to protect life, freedom, and property, individuals can reuse their natural law executive power to safeguard themselves. The right of self-defence in a political society becomes a secondary means of self-protection only in circumstances where the civil government cannot protect individuals from threats to life, liberty, and property. Under Islamic law, defending one's own or others' life, honour, and property is the right of every Muslim without relying on a civilian government. Self-defence is carried out in proportion to acts of aggression. Based on Locke's philosophy and Islamic law, adopting the right of self-defence in positive law must have its limits defined to prevent its arbitrary use in an anarchic society
Kekuatan Hukum Perjanjian Harta Bawaan Yang Dilakukan Oleh Suami Istri Kinanty, Sastra Kris; Susanti, Dyah Ochtorina; Setyawan, Fendi
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.746 KB)

Abstract

Perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai persiapan memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun saat ini, ada suami istri yang membuat perjanjian pernikahan di tengah-tengah pernikahan. Perjanjian perkawinan biasanya menjanjikan tentang harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan juga mempengaruhi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan. Rumusan masalah: 1) Apakah perjanjian perkawinan mengenai harta warisan yang dibuat oleh suami istri mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat kepada pihak ketiga, 2) Apakah notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian harta warisan yang disepakati oleh seseorang yang masih terikat? melalui pernikahan, dan 3) Bagaimana pengaturan selanjutnya? Terhadap kontrak warisan yang dibuat oleh suami istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga dalam suatu perjanjian perkawinan mengenai harta warisan yang dilakukan oleh suami istri, untuk mengetahui dan memahami kewenangan notaris dalam pengesahan suatu perjanjian harta warisan yang disepakati oleh seseorang yang masih terikat perkawinan, dan untuk memikirkan pengaturan-pengaturan yang akan datang bagi perjanjian pewarisan yang dibuat oleh suami istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undangundang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak ketiga jika dicatat atau dicatat dalam daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum. pernikahan itu terjadi. Kedua, Notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian pewarisan yang diperjanjikan oleh orang yang masih terikat perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015., dan Ketiga, pengaturan masa depan dari perjanjian pewarisan yang dilakukan oleh suami istri, memerlukan adanya kepastian hukum dalam membuat perkawinan terkait harta warisan yang dilakukan di tengah-tengah perkawinan.
MAKNA DAN PROBLEMATIK PENGGUNAAN TERM “DAN”, “ATAU”, “DAN/ATAU”, “KECUALI”, DAN “SELAIN” DALAM UNDANG-UNDANG Efendi, A'an; Susanti, Dyah Ochtorina
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i4.732

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah penggunaan term dan, atau, dan/atau, kecuali, dan selain dalam undang-undang secara tidak tepat yang kemudian menimbulkan problematik pemaknaan dan implementasi dalam praktik. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan isu hukum: Apa makna dan problematik penggunaan kata dan, atau, dan/atau, kecuali, dan selain dalam undang-undang? Menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal, hasil penelitian ini: (1) term dan memiliki empat makna: (a) dan sebagai konjungsi, (b) dan berarti inklusif, (c) dan berarti atau, atau (d) dan berarti gabungan atau beberapa; (2) term atau adalah konjungsi yang memiliki dua makna: (a) atau berarti ekslusif dan inklusif dengan penggunaan secara umum adalah inkulisif kecuali konsep yang dihubungkan saling eksklusif, atau (b) atau berarti dan; (3) term dan/atau berarti konjungtif untuk menggabungkan sekaligus disjungtif untuk memisahkan; dan (4) term kecuali berarti ekslusif dan disintegratif sedangkan term selain sifatnya inklusif dan komplementer. Penggunaan term dan, atau, dan/atau, kecuali, dan selain secara tidak tepat tidak hanya berakibat pada perubahan makna dari makna yang sebenarnya dikehendaki undang-undang tetapi kesulitan penerapannya dalam praktik.
Legal Protection for Soybean Farmers in Cooperation Based on the Muzara'ah Akad with the Murabahah System Susanti, Dyah Ochtorina; Efendi, A’an; Sari, Nuzulia Kumala
SASI Volume 28 Issue 2, June 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i2.765

Abstract

Introduction: During the pandemic Covid-19, the global soybean market experienced a shock which resulted in the availability of imported soybeans in several countries decreasing and soybean prices increasing. This also has an impact on small and medium industries that cannot afford soybeans for their processed food raw materials, one of which is the production of “tempe”. Purposes of the Research: The purpose of this study is to explain the concept of cooperation to provide legal protection to soybean farmers based on a muzara'ah akad with a murabahah system. Methods of the Research: The research method used is normative legal research with a statute legal approach and a conceptual approach. Results of the Research: The result of this study include 2 (two) things, namely the concept of cooperation and the form of legal protection. The concept of cooperation consists of: The first scheme, cooperation between the government (Pemda) with soybean farmers and Islamic banks. The second scheme is the cooperation of Islamic banks with soybean farmers using a murabahah akad. The third scheme, namely cooperation between soybean farmers and cultivator using muzara’ah akad. In connection with the form of legal protection, it is divided into 2 (two) namely: first, external legal protection regulated in Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers, which was later changed to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, and second, internal legal protection, namely 3 (three) concepts of cooperation as outlined in a written agreement as a form of guarantee of legal certainty for the parties, especially for soybean farmers.
Realizing Food Self-Sufficiency Based on Syirkah bi al-Muzāra’ah Contract in Nusantara Capital City; A Proposal Susanti, Dyah Ochtorina; Aan Efendi; Suwardi; Auliya Safira Putri
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 20 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v20i1.15662

Abstract

This research focuses on the situation of food needs in the new National Capital due to the increasing number of population movements. Its purpose is to analyze the role of the government in realizing proposed food self-sufficiency based on syirkah bi al-muzāra’ah scheme in the Nusantara Capital City area. It used an empirical juridical method that examines the correlation between the principles of sharia economic law and the place or environment studied, namely the Nusantara Capital City. The results of this study show that the role of the government in realizing proposed food self-sufficiency based on the syirkah bi al-muzāra’ah contract in the Nusantara Capital City is evident from 3 (three) elements in the theory of the legal system, namely: First, the legal structure in which the government plays a role as a provider of capital (ṣāḥib al-māl) and infrastructure in realizing food self-sufficiency. Second, the legal substance requires the role of the government in forming strong regulations to achieve food sufficiency in the Nusantara Capital City area. Third, the legal culture so that the concept of syirkah bi al-muzāra’ah can be carried out by complying with local customary norms that are harmonized with sharia principles.
Pengaturan Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perspektif Epistemologi Susanti, Dyah Ochtorina; Efendi, Aan; Putri, Auliya Safira
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1425

Abstract

Moving the National Capital (IKN) from Jakarta to the Nusantara East Kalimantan requires very large costs. Through Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, the government has determined alternative financing other than that sourced from the APBN, one of which is sharia crowdfunding which is part of creative financing. Sharia crowdfunding as a source of funding for IKN Nusantara is a new thing that has not been specifically regulated, so there is a need for a review of sharia crowdfunding arrangements. The research method used is normative juridical with a statute, conceptual and historical approach. The results of this research show that the basis for regulating sharia crowdfunding as a source of funding for Indonesian IKN is generally in accordance with the tiered norm theory, but in particular it is still not in the form of an MUI Fatwa so it needs to be accommodated in legislation that has authoritative power so that it can be binding on the community.Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur memerlukan biaya yang sangat besar. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan alternatif pembiayaan selain yang bersumber dari APBN, salah satunya yaitu crowdfunding syariah yang menjadi bagian dari creative financing. Crowdfunding syariah sebagai sumber pendaan IKN Nusantara merupakan hal baru yang belum diatur secara khusus, sehingga perlu adanya telaah terhadap pengaturaan crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan itu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan crowdfunding syariah sebagai sumber pendanaan IKN Nusantara secara umum telah sesuai dengan teori norma berjenjang, namun secara khusus masih dalam belum bentuk Fatwa MUI sehingga perlu diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan autoritatif sehingga dapat mengikat bagi masyarakat.
The Role of Religious Courts in Settling Sharia Economic Disputes in Indonesia: Genealogy Analysis of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 Susylawati, Eka; Susanti, Dyah Ochtorina; Hamzah, Moh.; Madani, Nadea Nur Shofia
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 10 No. 1 (2025): Legal Transformation and Policy Challenges in Indonesia: Navigating Technology
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v10i1.12564

Abstract

For more than five decades (Since the implementation of Law Number 3 of 2006, which expanded the jurisdiction of religious courts to resolve Sharia economic disputes, there have been various debates regarding the effectiveness and implementation of this policy. Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 clarified the legal position of religious courts, affirming their exclusive authority to adjudicate Sharia economic disputes. Therefore, this research provides an examination of the evolution of Religious Courts and their authority in resolving Sharia economic disputes following Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, and the implications of implementing this decision. This study is normative research using historical, statutory, and conceptual approaches. The findings of this study indicate that the constitutional evolution of Religious Courts in resolving Sharia economic disputes in Indonesia has made significant progress. Their jurisdiction has been expanded by laws such as Number 3 of 2006 and Number 50 of 2009, which grant authority in Sharia economics and Sharia banking disputes. Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 eliminated the legal dualism of the controversial provisions in Law Number 21 of 2008, ensuring legal clarity and consistency in upholding justice in Sharia economic cases. Following Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, Religious Courts in Indonesia possess absolute authority in resolving Sharia economic disputes. The resolution of Sharia economic disputes by Religious Courts is expected to provide justice and welfare for the parties involved in the disputes.
CHARACTERISTICS OF ONLINE FOOD DELIVERY SERVICES BASED ON AL-‘UQŪD AL-MURAKKABAH Suparman, Suparman; Dyah Ochtorina Susanti; Moh. Ali; Ahmad Tholabi
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.3975

Abstract

This research is based on the fact that injustice is experienced by motorcycle drivers working as couriers for online food delivery (OFD) services. Restaurants and OFD drivers hold very weak positions and are exploited by OFD companies through mechanisms such as the rating system, fake orders, and unfair profit sharing. In this study, the author aims to explore the characteristics of al-‘uqūd al-murakkabah (composite contracts) in online food delivery services. Several characteristics of OFD services based on al-‘uqūd al-murakkabah found in this research are as follows: 1) The contract subjects are the consumers and the service providers, 2) The three service providers are united in a syirkah abdān (partnership of labor), 3) The involved contracts include syirkah abdān, sales (bayʿ), agency (wakālah), and lease (ijārah), 4) Profit distribution is conducted through a revenue-sharing system.
The Urgency of Gender Equality in Indonesian Customary Inheritance Law: Review and Comparison with Other Countries FARAH NIZRINA AULIA; Rato, Dominikus; Ochtorina Susanti, Dyah
Veteran Law Review Vol 8 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i2.10890

Abstract

The kinship system used in Indonesia, especially in customary inheritance law, is considered to have the potential to result in gender inequality because the distribution of inheritance given is considered unfair, especially implemented in the modern era like now. Therefore, the purpose of this study is to analyze the application of inheritance law in Indonesia and examine the views of customary inheritance law on gender equality, as well as a comparison of its application in other countries. The researcher used a normative legal method by conducting a literature review. The results of the study show that Indonesia applies patrilineal, matrilineal, and bilateral systems in the customary inheritance law kinship system. In practice, the patrilineal and matrilineal systems are considered less appropriate in terms of inheritance distribution because they use a system of drawing the father's or mother's lineage or can be said to be based on gender. If we look at the systems used by other countries, it seems that they are also inseparable from systems that end up ignoring gender equality.
Co-Authors A'an Efendi A. Junaidi Abdillah Aan Efendi Aan Efendi A’an Efendi Abdul Hafid Firdaus AHMAD SUHAIMI Ahmad Tholabi Ainun Najib Amalia Putri Vairus Ananto Setyo Utomo Andini , Pratiwi Pusphitho Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Aristanti, Diana Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Ayudya Rizqi Rachmawati Azzahra, Mutiara A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Cahyaningrum, Lulik Tri Chairil Lailia Maharani Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, A'an Efendi, Aan Efendi, A’an Eka Susylawati Eka Susylawati Elliani Sudjana Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah FARAH NIZRINA AULIA Fendi Setyawan Fendy Setiawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Galuh Puspaningrum Haldin Perdana Putra Hamzah, Moh. Hayfa, Jessenia Helmi Septianto, Dea Herowati Poesoko, Herowati Honainah Honainah Jamilatus Sholihah Kinanty, Sastra Kris Kumala Sari, Nuzulia Kusumaningrum, Yuli Dinata Madani, Nadea Nur Shofia Maudyna Fitria Moh Aqil Syofiyullah Moh. Ali Moh. Ali Moh. Reza Dedi Putra Mohammad Arief Amrullah Mohammad Fasholli Nur Huda Muhammad Yusuf Ibrahim Nurfitria, Ida Nurhayati Nurhayati Nuri Hidayati Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Putra, Ido Gustiawan Putri, Auliya Safira Putri, Rita Ristyanda Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Rahayu, Siti Ayu Rahmadi Indra Tektoka Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Tektona Ramadani, Mohammad Fadli Restu Adi Putra Selvi Nurma Fitriani Shoimah, Siti Nur Sholihah, Jamilatus Siti Ayu Rahayu Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Sudarsono Suhariningsih Suhariningsih Suparman Suparman Suwardi Suwardi Suwardi Tektoka, Rahmadi Indra Widiyanti, Ikarini Dwi Yuli Dinata Kusumaningrum