p-Index From 2021 - 2026
8.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Kertha Semaya Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA DE JURE Lentera Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika Jurnal Notariil Awang Long Law Review Veteran Law Review LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS Jurnal Hukum Acara Perdata Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Justiciabelen Jurnal Supremasi Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Risalah Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Rechtenstudent Journal Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Jurnal Hukum Legalita Yuridika Trunojoyo Law Review Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Kenotariatan Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah RechtIdee IIJSE Jurnal Hukum Mimbar Justitia SASI Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Acten Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Claim Missing Document
Check
Articles

Characteristics Of Trade Secrets As Property Rights In The Indonesian Property Law System Muhammad Yusuf Ibrahim; Dyah Ochtorina Susanti; Suhariningsih Suhariningsih
International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Vol. 4 No. 3 (2023): June 2023
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i3.648

Abstract

This research reports on a legal study of trade secrets which are part of the Intellectual Property Rights system. Legal protection is given to trade secrets in order for trade secret right holders to be able to create a climate that encourages creation and innovation to advance Indonesian industry in order to compete in the scope of national and international business. A trade secret is information that the law considers to be a property. The classification of information as a trade secret must have economic value, be unknown to the public and kept confidential by the owner. There is a problem, namely the character of trade secrets that cannot be included in the system of property law in Indonesia, because the characteristics of trade secrets do not fulfill the elements of property rights and there is no single norm that regulates the registration of trade secret rights as property rights. Jeremy Bentham and Thomas Hobbes Theory of Legal Protection and Theory of Ownership are chosen as the analytical knife, that a trade secret is a legal right, namely a property right over an intangible movable property that arises due to a registration. The implication of this is that the trade secret law does not provide legal protection and legal certainty for the right holder.
Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi; Dominikus Rato; Dyah Ochtorina Susanti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.956 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i3.6452

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan dalam pembuktian hukum acara perdata. Hal tersebut dikarenakan perbedaan hukum pembuktian antara hukum acara perdata dan pidana dan mengingat bahwa validitas pembuktian pada hukum acara berpengaruh pula pada legalitas pembuatan suatu dokumen, terutama berkaitan dengan dokumen elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menuangkan dalam beberapa isu permasalahan yaitu mengenai kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia dan legalitas kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata. Hasil dari penelitian yaitu dasar kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, sedangkan dasar legalitas kontrak elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata adalah bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan aturan mengenai kontrak secara umum seperti yang tertuang dalam KUHPerdata.
Karakteristik Akad Mukhabarah bil Mudharabah Pada Kemitraan Pertanian Tebu Auliya Safira Putri; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p09

Abstract

The presence of an imbalance in the partnership between sugar mills and sugarcane farmers under the agricultural land leasing system has an impact on national sugar productivity. This study was based on the speculative hypothesis that existing partnerships frequently harm sugarcane farmers. The goal of this study is to examine a type of partnership that occurs in sugar cane farming in Indonesia using a new method based on sharia economic law known as the mukharabah bil mudharabah contract. The research method employed in this study is normative-juridical, including statutory and conceptual methods. This research yielded findings in the form of a new concept that depicts the characteristics of sugarcane farmer partnerships based on the mukharabah bil mudharabah contract and provides policy input for the government regarding sugarcane farmer partnerships with financing institutions based on the mukharabah bil mudharabah contract. In relation to this, the researchers proposed the concept of a "mukharabah bil mudharabah" contract to replace the partnership concept that has been implemented thus far in the hope that it will not be detrimental to sugarcane farmers. Adanya ketidakseimbangan pada kerja sama kemitraan di antara pabrik gula dan petani tebu yang dilakukan dengan sistem sewa lahan pertanian mempengaruhi produktivitas gula nasional. Penelitian ini dilakukan dengan dasar hipotesa sementara bahwa kemitraan yang ada saat ini sering kali merugikan petani tebu. Objek penelitian ini adalah bentuk kemitraan yang terjadi pada pertanian tebu di Indonesia dengan metode baru berdasarkan konsep hukum ekonomi syariah yang dikenal dengan nama akad mukharabah bil mudharabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa konsep baru yang menunjukkan karakteristik mengenai kemitraan petani tebu berdasar akad mukharabah bil mudharabah, dan masukan kebijakan bagi pemerintah terkait kemitraan petani tebu dengan lembaga pembiayaan dengan berdasar konsep akad mukharabah bil mudharabah. Terkait hal tersebut maka peneliti mengajukan konsep akad mukharabah bil mudharabah guna menggantikan konsep kemitraan yang selama ini dijalankan dengan harapan tidak merugikan petani tebu.
DEGRADASI AKTA AKIBAT KELALAIAN NOTARIS DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Elliani Sudjana; Dewi Indriani; Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui dan menganalisis Degradasi Akta Akibat Kelalaian Notaris Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit Perbankan serta bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum ke depan terhadap penandatanganan akta perjanjian kredit perbankan agar memenuhi prinsip kepastian hukum. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penandatanganan suatu akta otentik dihadapan notaris merupakan suatu keharusan bagi notaris dan para pihak, karena pada praktiknya masih banyak dijumpai notaris yang tidak hadir dalam penandatangan perjanjian kredit. Akta yang tidak ditandatangani dihadapan notaris memiliki risiko bahwa akta tersebut dapat berubah menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. This study aims to identify and analyze the Degradation of Deeds Due to Negligence by a Notary in Signing a Banking Credit Agreement and aims to analyze the future legal construction of the signing of a bank credit agreement deed in order to comply with the principle of legal certainty. The writing method used in this study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The signing of an authentic deed before a notary is a must for the notary and the parties, because in practice there are still many notaries who are not present when signing the credit agreement. A deed that is not signed before a notary has a risk that the deed can turn into a private deed and does not have strong legal force.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT ATAS HAK MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA Dewi Indriani; Dominikus Rato; Dyah Ochtorina Susanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di indonesia dan mengidentifikasi pengaturan terkait hak mewaris anak angkat kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yang pertama, pewarisan anak angkat tidak diatur baik dalam hukum perdata, islam, maupun adat, namun anak angkat dapat memperoleh waris melalui hibah wasiat, kedua, pengaturan terkait hak mewaris anak angkat haruslah lebih jelas untuk mencegah adanya konflik dalam hal pewarisan The purpose of this study is to analyze the legal protection of adopted children over inheritance rights according to the applicable inheritance law in Indonesia and identify arrangements related to the inheritance rights of adopted children in the future. This research uses normative juridical research methods using two approaches, namely the statutory approach and conceptual approach. The results of this study are first, the inheritance of adopted children is not regulated either in civil law, Islam, or custom, but adopted children can obtain inheritance through testamentary grants, second, arrangements related to the inheritance rights of adopted children must be clearer to prevent conflicts in terms of inheritance.
Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities) Dyah Ochtorina Susanti
RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i2.2428

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, danuhan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia.. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan teori utilities (teori kemanfaatan) ini memberikan penjelasan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya demi terciptanya kebahagiaan bagi banyak orang. Kata Kunci : Pencatatan, Perkawinan, Teori Utilities.
Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi) Dyah Ochtorina Susanti
RechtIdee Vol 9, No 1 (2014): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v9i1.413

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberi- kan evaluasi mengenai pengaturan konsep syirkah dalam hukum positif Indo- nesia. Syirkah adalah percampuran modal antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk membuat suatu kerjasama dalam bidang tertentu. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum ini memberikan penjelasan bahwa syirkah selama ini diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam frame hukum perbankan. Hadirnya konsep syirkah dalam hukum perbankan ini didorong oleh keinginan umat Islam untuk menerapkan ajaran mu’amalah. Kata Kunci: Syirkah, Investasi, Ontologi
ANALYSIS OF THE SYNERGY CONCEPT IN MANAGEMENT OF TOURISM POTENTIAL BASED ON SYIRKAH MUDHARABAH Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi
RechtIdee Vol 17, No 2 (2022): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v17i2.17026

Abstract

This research is motivated by problems that become obstacles in developing the tourism sector. In this regard, the role of investors is needed in assisting in the management of tourism potential by synergizing with local governments. This study uses a normative research method with a statute legal approach to examine the rules governing tourism management in Indonesia, as well as the regulation of syirkah mudharabah; and a conceptual approach to examine the meaning of synergy, syirkah, and mudharabah akads. The results of the study explain that the form of synergy between local governments and investors in managing the tourism sector based on syirkah mudharabah includes 2 (two) forms, namely first, the synergy from the Local Government to investors in the form of providing information to investors regarding infrastructure or other needs that needed in managing tourism potential, reporting the results of coaching and mentoring of Pokdarwis, etc. second, the synergy carried out by investors to the Regional Government, in the form of providing funds following the RAB proposed by the regional government to investors, an investor can provide capital in the form of infrastructure needed by tourist objects.
The Indonesian Government's Readiness to Develop the Halal Food Industry in the Metaverse Era Dyah Ochtorina Susanti; Nuzulia Kumala Sari; Firman Floranta Adonara; Rahmadi Indra Tektoka; Auliya Safira Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p05

Abstract

The halal food industry in its development in the metaverse era has great and promising potential. Especially for Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world. This is a challenge for the Indonesian government in welcoming the development of the halal food industry and making Indonesia the center of the world's halal industry. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The results of this research show that in welcoming the development of the halal food industry, support from Bank Indonesia and the Government is needed, in the form of regulations, especially in accommodating provisions and fatwas related to the halal food industry so that it enters the legal hierarchy and has sufficient power.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Nuzulia Kumala Sari; Dyah Ochtorina Susanti
SASI Vol 24, No 2 (2018): Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v24i2.127

Abstract

This research background by the existence of Dewi Rengganis Batik which is the characteristic of Jatiurip Village, Krejengan District, Probolinggo Regency, where each batik motif tells about the figure of Dewi Rengganis who is the daughter of Prabu Brawijaya from the Majapahit Kingdom, but the batik has not been registered. This resulted in the owner of Batik Dewi Rengganis not getting legal protection. The results of this study using normative Legal Research with statute approach and conceptual approach are to provide an explanation and understanding of the importance of copyright registration to protect the copyrighted works of Batik Dewi Rengganis, and  describe  legal  protection  for  owners  of Batik Dewi Rengganis works in Jatiurip Village, Krejengan District Probolinggo Regency.
Co-Authors A'an Efendi A. Junaidi Abdillah Aan Efendi Aan Efendi A’an Efendi Abdul Hafid Firdaus AHMAD SUHAIMI Ahmad Tholabi Ainun Najib Amalia Putri Vairus Ananto Setyo Utomo Andini , Pratiwi Pusphitho Anggita, Sheila Novia Arini Ayatik Aristanti, Diana Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Auliya Safira Putri Ayudya Rizqi Rachmawati Azzahra, Mutiara A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi A’an Efendi Bakhouya Driss, Bakhouya Cahyaningrum, Lulik Tri Chairil Lailia Maharani Devayanti, Rania Ayang Dewi Indriani Dominikus Rato Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, A'an Efendi, Aan Efendi, A’an Eka Susylawati Eka Susylawati Elliani Sudjana Emi Zulaika Ermanto Fahamsyah FARAH NIZRINA AULIA Fendi Setyawan Fendy Setiawan Ferdiansyah Putra Manggala Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Galuh Puspaningrum Haldin Perdana Putra Hamzah, Moh. Hayfa, Jessenia Helmi Septianto, Dea Herowati Poesoko, Herowati Honainah Honainah Jamilatus Sholihah Kinanty, Sastra Kris Kumala Sari, Nuzulia Kusumaningrum, Yuli Dinata Madani, Nadea Nur Shofia Maudyna Fitria Moh Aqil Syofiyullah Moh. Ali Moh. Ali Moh. Reza Dedi Putra Mohammad Arief Amrullah Mohammad Fasholli Nur Huda Muhammad Yusuf Ibrahim Nurfitria, Ida Nurhayati Nurhayati Nuri Hidayati Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Nuzulia Kumala Sari Poesoko, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas Putra, Ido Gustiawan Putri, Auliya Safira Putri, Rita Ristyanda Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Rahayu, Siti Ayu Rahmadi Indra Tektoka Rahmadi Indra Tektona Rahmadi Tektona Ramadani, Mohammad Fadli Restu Adi Putra Selvi Nurma Fitriani Shoimah, Siti Nur Sholihah, Jamilatus Siti Ayu Rahayu Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Siti Nur Shoimah Slamet Ervin Iskliyono SRI ASTUTIK Suci, Ivida Dewi Amrih Sudarsono Suhariningsih Suhariningsih Suparman Suparman Suwardi Suwardi Suwardi Tektoka, Rahmadi Indra Widiyanti, Ikarini Dwi Yuli Dinata Kusumaningrum