Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Revitalizing ‘Urf in State Legal Development: The Case of Minangkabaunese Marriage Traditions Zulkifli, Zulkifli; Zikri, Ahmad; Artiningsih, Dwi Wahyu; Zainuddin, Zainuddin; Helim, Abdul
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.11034

Abstract

This article aims at explaining the marriage regulations in several Minangkabau regions which contribute to the enforcement and development of state law. These marriage rules have become a tradition that must be obeyed by the Minangkabaunese and recognized by Sharia, which in this case is categorized as ‘urf shahih. This research was conducted by using qualitative method. It was done by inventorying several marriage rules that are still applied by the Minangkabaunese and recognized by Sharia. The data were analyzed for their conformity with the provisions of marriage law established by the state. This research found that several forms of regulations are still applied and contribute to the development and enforcement of state law such as traditions before marriage, the process of getting married and living in the household, as well as when problems arise in the household and divorce. This ‘urf needs to be re-actualized to achieve good state law enforcement. This research confirms the need for the state to consider local traditions (‘urf) in developing and enforcing laws.
The Impact of the “Certificate of Marriage Readiness” Policy on the Prevention of Early Marriage in Kotawaringin Barat District, Indonesia Lita Ismerina; Helim, Abdul; Soeradji, Elvi
Journal of Education and Religious Studies Vol. 5 No. 01 (2025): Education, Religious Studies and Law
Publisher : Academia Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57060/jers-ayy6pv13

Abstract

This study analyzes the impact of the Ready to Marry Certificate policy on reducing early marriage rates in West Kotawaringin. Using a quantitative method with a case study approach, this research involved prospective couples and Religious Affairs Office (KUA) officials. Data were collected through questionnaires and documentation to obtain a comprehensive picture of the effectiveness of this policy. The results showed a significant decrease in the number of marriage dispensation applications after the implementation of the policy. In addition, the policy played a role in raising public awareness of the importance of delaying marriage to a more mature age. However, policy implementation still faces a number of challenges, including a lack of coordination between relevant institutions and community resistance in some areas. This study concludes that the Surat Keterangan Siap Nikah policy has great potential to reduce the number of early marriages, but needs further improvement and adjustment to overcome the existing obstacles. The findings are expected to serve as a foundation for the development of more effective policies in the future.
Challenges and Opportunities of Divorce Certificates in Determining the Iddah Period: A Case Study at the KUA of West Kotawaringin Regency Suparliyah, Tri; Helim, Abdul; Hidayati, Tri
Journal of Education and Religious Studies Vol. 4 No. 03 (2024): Education, Religious, Law and inclusivity
Publisher : Academia Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57060/jers-xt9vaa67

Abstract

This study aims to analyze the role of Akta Cerai in determining the iddah period and identify the challenges and opportunities faced by the Office of Religious Affairs (KUA) of West Kotawaringin Regency in the context of divorce administration. The researcher uses a qualitative approach with a case study method, and this research combines in-depth interviews, direct observation, and analysis of relevant documents to map the dynamics of divorce registration practices in the area. The results show that one of the main challenges is the discrepancy between the date of the shar’i divorce and the date of the official recording in the Deed of Divorce, which often results in legal uncertainty for women regarding their rights during the iddah period. This phenomenon is exacerbated by factors such as the lack of public legal awareness, limited technological infrastructure at the KUA, and the high workload of administrative officers. On the other hand, the study also found several opportunities for system improvement, including using digital technology through the SIAP Nikah application and collaboration with local religious institutions to improve community legal literacy. The article highlights the importance of harmonization between Islamic legal principles and state administrative regulations in ensuring gender justice and the protection of family rights. Strategic recommendations include strengthening the capacity of KUAs through officer training, equitable integration of digital systems, and intensive socialization of fiqh iddah and divorce administrative procedures. Further research is needed to evaluate the effectiveness of technology implementation and the social impact of related policy interventions.
ADAT NGANYARI NIKAH SUKU JAWA DI KEC. PARENGGEAN PERSPEKTIF MASLAHAHA MURSALAH khayun mutaal, mohammad; Elmi, Ibnu; helim, Abdul
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.535

Abstract

Adat Nganyari Nikah adalah tradisi pernikahan yang masih dipraktikkan di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Adat Nganyari Nikah dari perspektif Maslahah Mursalah, yaitu konsep dalam hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat Nganyari Nikah memiliki beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan sebagai maslahah mursalah, seperti memperkuat hubungan keluarga dan masyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai sosial dan budaya. Namun, Adat Nganyari Nikah juga memiliki beberapa aspek yang perlu dievaluasi ulang, seperti peran gender dan hak-hak individu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang Adat Nganyari Nikah dan Maslahah Mursalah dalam konteks hukum Islam dan budaya lokal.
Eksploitasi Tubuh Perempuan Melalui Human Egg Farm Berdasarkan Kaidah Ad-Dhararu Yuzal dan Kaidah Mafasid-Maslahah Aulia, Ajeng Hijriatul; Helim, Abdul
Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/jkga.v9i1.16030

Abstract

Fenomena Human Egg Farm menyingkap sisi gelap industrialisasi tubuh manusia dalam lanskap biokapitalisme modern. Kajian ini mengkaji praktik tersebut melalui perspektif hukum Islam dengan menggunakan prinsip ad-dhararu yuzal dan dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih sebagai kerangka normatif. Dengan pendekatan normatif-kualitatif, kajian ini mengeksplorasi dimensi eksploitatif praktik peternakan telur, khususnya terhadap perempuan dari kelas sosial ekonomi rendah yang rentan terhadap tekanan ekonomi terselubung. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya bermasalah secara medis dan etika, tetapi juga bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap kehidupan, kehormatan, dan martabat manusia. Human Egg Farm berpotensi melanggengkan kekerasan struktural melalui legitimasi pasar atas tubuh perempuan, mereduksi otonomi reproduksi menjadi kontrak hukum yang bias terhadap kekuasaan. Tujuan yang diberikan oleh pendonor perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan sejati, melainkan sebagai bentuk ketundukan terhadap tekanan ekonomi sistemik. Oleh karena itu, regulasi yang hanya bersifat prosedural saja tidak cukup. Penelitian ini menantang otoritas etika dan hukum untuk tidak hanya menyatakan sikap reaktif, tetapi juga transformatif, dengan menetapkan kebijakan bioetika dan fikih yang mendukung keadilan substantif, serta mengungkap struktur eksploitatif yang tertanam dalam praktik medis modern.Kata Kunci: peternakan telur manusia; eksploitasi tubuh perempuan; bioetika Islam;AbstrakFenomena Human Egg Farm mengungkap wajah gelap industrialisasi tubuh manusia dalam lanskap biokapitalisme modern. Penelitian ini mengkaji praktik tersebut melalui perspektif hukum Islam dengan menggunakan kaidah ad-dhararu yuzal dan dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih sebagai kerangka normatif. Dengan pendekatan normatif-kualitatif, kajian ini menelusuri dimensi eksploitatif dari praktik peternakan telur , khususnya terhadap perempuan dari kelas sosial-ekonomi rendah yang rentan terhadap tekanan ekonomi terselubung. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya masalah medis dan etika, tetapi juga berbeda dengan maqā ṣ id al-syar ī' ah yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Human Egg Farm berpotensi melanggengkan kekerasan struktural melalui legitimasi pasar atas tubuh perempuan, mereduksi otonomi reproduktif menjadi kontrak legal yang bias kuasa. persetujuan yang diberikan oleh donor perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan sejati, melainkan sebagai bentuk ketundukan pada tekanan ekonomi sistemik. Oleh karena itu, regulasi yang hanya bersifat prosedural menjadi tidak cukup. Penelitian ini menantang otoritas etik dan hukum untuk tidak sekadar menjadi reaktif, tetapi juga transformatif, dengan menetapkan kebijakan bioetika dan fikih yang berpihak pada keadilan substantif, dan mengungkap struktur eksploitatif yang menyaru dalam praktik medis modern.Kata Kunci: peternakan telur manusia ; eksploitasi tubuh perempuan; bioetika Islam;.
Babilangan in the Marriage Traditions of the Banjar Community in South Kalimantan: A Legal Pluralism Perspective Helim, Abdul; Ilmi, Muhammad; Ahmad, Sabarudin; Vennovary Benevolent, Wafid Syuja’
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/9tr8na63

Abstract

Babilangan is an effort by the people of South Kalimantan to find out a person's compatibility with their potential partner, before getting married. However, in North Hulu Sungai Regency, Babilangan has been responded to with prolonged pros and cons. The main problem studied in this research is the practice of babilangan in pre-wedding Banjar communities in South Kalimantan. This research uses empirical legal methods with a legal pluralism approach. Data was collected by means of in-depth interviews and literature study. The informants interviewed were religious leaders, traditional and community leaders, while the literature study referred to journal articles, books and supporting references. This research concludes that although there are pros and cons to Babilangan, they are resolved using al-jam'u wa at-taufiq and legal pluralism. The way Babilangan works and the dialogue with other scientific theories means that Babilangan's function today is relevant as research through inner channels into the profile of a potential household partner. If we refer to the theory of legal pluralism, then babilangan is in accordance with Islamic law because it has mashlahat value and no legal violations have been found, in fact, babilangan can be categorized as 'urf sahih, namely a custom that is acceptable by the Islamic law. Its function is as part of a prediction regarding the profile of a prospective partner before the marriage takes place, which can still be used today. Meanwhile, in customary law, the Babilangan tradition is a cultural practice with the aim of a happy marriage and physical and spiritual prosperity.
Kepemilikan Tanah Sebagai Palaku Dalam Perkawinan Adat Dayak Ngaju Terhadap Status Hukum Dan Implikasinya Dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 63/PDT/2020/PT. PLK) Rahmah; Pelu, Ibnu Elmi AS; Helim, Abdul
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Agustus)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i2.228

Abstract

This study explores the Dayak Ngaju customary marriage in Central Kalimantan incorporates unique elements of indigenous legal values, one of which is the practice of palaku or dowry, which may take the form of land. This study examines the legal status of land used as palaku in customary marriage and its implications for the protection of women’s rights to marital property, focusing on the Decision of the Palangka Raya High Court Number 63/PDT/2020/PT. PLK. A normative juridical approach is applied to explore the tension between customary law and national law, especially regarding the transfer of land without the legal wife's consent. The findings reveal that the transfer of jointly owned land as palaku without explicit spousal consent violates national legal principles. The decision reflects gender inequality and legal gaps that fail to adequately protect women in the national justice system. This study highlights the urgent need to harmonize customary law with national law in order to uphold substantive justice, particularly in divorce cases involving high-value assets.
Increasing Literacy and investment assistance in Sharia Financial institutions for Muslim Study Groups in the Suburbs of Palangka Raya City Hidayati, Tri; Helim, Abdul; Fikriyyah, Ulya Nurul; Munawwarah, Siti; Khisan, Zariatul; Asfirah, Evi; Fadholina, Cania Ainusifa; Haikal, Fikri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 3 No. 4 (2024): April 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v3i4.8943

Abstract

The aim of this activity is to increase understanding of sharia financial concepts, encourage responsible financial management, facilitate access to sharia financial products, increase awareness of sustainability and economic ethics, reduce financial risks and increase economic resilience, and empower the community through sharia financial literacy. The activity was carried out using the lecture and mentoring method in Petuk Ketimpun Village, the participants were the Muslim recitation group at the Nurul Iman Mosque. As a result, participants' sharia financial literacy increased.
Examining the Ethical Considerations of Placing Elderly Parents in Nursing Homes: A Perspective on Maqasid Sharia and Social Welfare Helim, Abdul; Syarifuddin, Syarifuddin; Suradilaga, Aris Sunandar
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v6i2.30584

Abstract

The objective of this study is to examine the legal status of parental care in juvenile homes, which continues to be a source of contention within the community. Some view the act as an act of disobedience, while others view it from a different perspective. The theoretical framework employed to investigate this issue is the theory maqasid sharia. The rationale for this approach is that it is considered to be a relevant methodology, and no other research has been identified that employs this theory. This type of research is normative legal research, which involves the examination of primary legal materials pertinent to the research. The results of this study indicate that entrusting parents to juvenile homes does not necessarily imply a rupture in the relationship between children and parents. Instead, it allows for the maintenance of positive relations with parents while avoiding the negative consequences of neglecting them. Consequently, this study aligns with maqasid sharia including the protection of parents' lives (hifz al-nafs), enabling parents to focus on worship (hifz al-Din) safeguarding against negative thoughts between them (hifz al-‘aql), pertains to the avoidance of children doing wrong if they gather in the same house (hifz al-Nasl) and encompasses the maintenance of good relations between parents and children as an asset (hifdz al-mal). The results of this study are undoubtedly contentious, particularly when viewed through the lens of divergent trends. Nevertheless, the findings of this study can serve as a reference point to prevent the immediate assumption of unfaithfulness in children who leave their parents in nursing homes.
VOLUNTARY CHILDLESS SEBAGAI PILIHAN TAHDID AL-NASL UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HILAH Pertiwi, Endah Mustika; Helim, Abdul
Borneo : Journal of Islamic Studies Vol. 5 No. 1 (2024): BORNEO: Journal of Islamic Studies
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/borneo.v5i1.3401

Abstract

The background of this study is the childfree phenomenon that has re-emerged in the public eye amidst the decline in the ideal age marriage rate and the still high rate of early marriage. This study describes the phenomenon of voluntary childlessness, or the absence of children as an option in the context of tahdid al-Nasl (birth control) to realize family planning, with a hilah perspective approach. The focus of the study is the application of hilah in the case of voluntary childless couples who assume that they have supported the family planning program with their willingness to live without children so that they are able to reduce the birth rate. This study is normative with a literature study approach to collect primary legal materials. The results of this study indicate that voluntary childlessness is included in the hilah ghair syar'iyyah, or cases that are not permitted; the practice of family planning is permitted in Islam, but there are terms and conditions for its implementation and the goals to be achieved.