Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Dewa Gde Rudy
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 185 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 185 Documents
Search

 15   16   17   18   19 
KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT SECARA ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY DITINJAU DARI SEGI HUKUM Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara; Dewa Gde Rudy
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p19

Abstract

The following study aims to analyze and examine the validity and legal power of credit agreements conducted online based on financial technology (fintech), considering that now as the rapid sophistication of technology has brought all forms of convenience in various fields in the Country of Indonesia, including the financial industry. The reseacrh method used in this study is normative juridical with a statutory approach and concept approach. The results of the studies that have been conducted show that online credit agreements based on financial technology are valid as long as they meet the requirements stipulated in the KUHPer regarding of the validity of an agreement and because the agreement is valid it is binding and applies as a law for the parties who make it. Online credit agreements based on financial technology are included in the form of digital agreements, so the legal power of online credit agreements based on financial technology is strengthened by the existence of the Information and Technology Act. This online credit agreement is contained in a deed or electronic contract. Online credit has a fairly high risk, one form of risk that often occurs is bad credit. For this reason, it is necessary to strengthen the settlement mechanism in the event of bad credit. There are two efforts that can be taken if there is a bad credit problem, namely legal efforts and non-legal efforts, both can be taken based on the policy desired by the financial technology company itself.
Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p14

Abstract

Arbitration clauses in a business contract are essentially aimed at avoiding dispute resolution through the judiciary. This paper aims to have a deeper understanding of matters concerning the binding force of the Arbitration Clause. This contract also traces the competence of the judiciary and the cancellation of the arbitration agreement (Arbitration Clause) that has been agreed upon by the parties from the start. This research uses normative law research with legislation approach and legal concept analysis approach. The results of the study show that from the perspective of Covenant Law, in particular the principle of Pacta Sund Servanda contained in the provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the Arbitration Clause has binding force like law for the parties. With the Arbitration Clause, the arbitration institution that has been chosen by the parties authorized to settle disputes and the judiciary does not have the authority to examine and resolve the dispute. The Arbitration Clause cannot be withdrawn and canceled, unless agreed by both parties. Klausula Arbitrase dalam suatu kontrak bisnis pada hakekatnya bertujuan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam prihal yang menyangkut kekuatan mengikat Klausula Arbitrase. Dalam kontrak ini juga ditelusuri tentang kompetensi lembaga peradilan dan pembatalan dari perjanjian arbitrase (Klausula Arbitrase) yang sudah disepakati sejak awal oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil study menunjukkan bahwa dari perspektif Hukum Perjanjian, khususnya azas Pacta Sund Servanda yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Klausula Arbitrase mempunyai kekuatan mengikat layaknya seperti undang-undang bagi pihak-pihak. Dengan adanya Klausula Arbitrase, maka lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa dan lembaga peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Klausula Arbitrase tersebut tidak dapat ditarik dan dibatalkan, kecuali dengan sepakat kedua belah pihak.
KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM Enda Lorenza Br Tarigan Girsang; Dewa Gde Rudy
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p06

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur dan untuk mengetahui dampak-dampak dan perkawinan dibawah umur dan untuk mengetahui kepastian hukum anak-anak yang menyerahkan hubungan dibawah umur sesuai dengan undang–undang dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang hendak mengajukan dispensasi nikah namun masih dibawah umur,ataupun strategi yang digunakan dalam pemeiksaan ini adalah jenis eksplorasi yuridis standarisasi hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode standarisasi eksplorisasi yuridis yang sah dan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemohon dapat mengajukan dispensasi nikah dengan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya; sejumlah file fotokopi identitas diri(KTP orang tua termohon, akta lahir termohon, Kartu Keluarga orang tua termohon); surat pemberhentian dari KUA; Permohonan perjanjian perkawinan; Biaya usaha pokok; serta memenuhi prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah. Perbedaan kepastian batas usia ini tidak lepas dari dampak ekologis, geologis, dan sosial di setiap negara,Meskipun setiap negara memiliki norma usia kawin yang berbeda, namun pada kenyataannya pedoman pembangunan dan pembangunan sangat penting. namun lebih menciptakan kepuasan dari kondisi pernikahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa saat yang memenuhi syarat untuk menikah adalah saat mampu bertindak dan mendapatkan kebebasan (ahliyatul ad?? dan expertyyatul wuj?b),Diyakini indah dapat mempertanggungjawabkan setiap aktivitasnya, baik aktivitas positif maupun negative. Kata Kunci: Keabsahan, Perkawinan, Anak dibawah umur, Hukum Islam. ABSTRACT The review of this researchs is to determine the effect of underage marriage and to find out the impacts of underage marriage and finding out the legal certaiinty of children who submit underage relationships according to the law and to find out the legal protection of minors who propose marriage dispensation, meanwhile, the strategy used in this examination is a type of juridical exploration of legal standardizatio. The results of the study indicate that the applicant can apply for a marriage dispensation by fulfilling a number of requirements, including; a number of photocopies of personal identification (KTP of the respondent's parents, the respondent's birth certificate, the respondent's family card); termination letter from KUA; Application for a marriage agreement; Basic operating costs; and fulfill the procedure for submitting a marriage dispensation application. This difference in age limit certainty cannot be separated from the ecological, geological, and social impacts in each country. Although each country has different norms for the age of marriage, in reality development and development guidelines are very important. but creates more satisfaction than the conditions of marriage. The Indonesian Ulema Council (MUI) gives a fatwa that the time that is eligible for marriage is when you are able to act and get freedom (ahliyatul ad?? and expertyyatul wuj?b). It ibelieved that beautiful can be responsible for every activity, both positive and negative activities. Key Words: Validity, Marriage, Minor, Islamic Law
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: INOVASI DAN TANTANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Arrely Syamsa Kartika; Dewa Gde Rudy
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i07.p2

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dan perusahaan fintech dalam transaksi pinjaman elektronik, terutama dalam ihwal kerahasiaan data konsumen serta implementasinya. Serta menjabarkan tentang inovasi dan tantangan yang harus dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam menerbitkan kebijakan dan yang lebih spesifik, tak hanya sekedar pengawasan saja. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan nasabah sebagai konsumen dari pelaku usaha yang bergerak di bidang financial technology diakomodir dengan adanya PJOK No.77/POJK.01/2016. Selain itu,untuk menjawab tantangan berupa penyeimbangan antara peningkatan inklusi keuangan dan manajemen risiko, peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan fintech, infrastruktur, dan sebagainya, OJK telah berinovasi dengan mendirikan Gesit (Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital) sebagai Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tahun 2018. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Teknologi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the legal protection for consumers and fintech companies in electronic loan transactions, especially regarding the confidentiality of consumer data and its implementation. It also describes the innovations and challenges that must be faced by the Financial Services Authority, especially in issuing policies and more specifically, not just monitoring. This research is a normative juridical approach with a law (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that the protection of customers as consumers from business actors engaged in financial technology is accommodated by the existence of PJOK No.77/POJK.01/2016. In addition, to answer challenges in the form of balancing increased financial inclusion and risk management, increasing public understanding of fintech services, infrastructure, and so on, OJK has innovated by establishing Gesit (Electronic Gate for Digital Financial Information Systems) as Digital Financial Innovation (IKD) in year 2018. Key Words: Consumer Protection, Financial Technology, Financial Services Authority
URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ORGANISASI PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Moh Amirul Afifullah; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.608 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i11.p07

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan agar masyarakat umum mendapatkan pengetahuan hukum dan lebih memahami tentang hak kekayaan intelektual mengenai pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual suatu organisasi pencak silat di mata hukum serta apa akibat hukumnya bila pendaftaran itu tidak dilakukan. Metode yang digunakan dalam penulisan studi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normative, melalui beberapa pendekatan dengan pendekatan perudang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual sangatlah penting, khususnya dalam hal ini tentang adanya pendaftaran suatu hak kekayaan intelektual dalam organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate hingga pada akhirnya dikeluarkannya sebuah putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, yang sebelumnya telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 217/G/2019/PTUN-JKT. The purpose of this study was to provide the general public with legal knowledge and a better understanding of intellectual property rights regarding the importance of registering the intellectual property rights of a pencak silat organization in the eyes of the law and what are the legal consequences if the registration is not carried out. The method used in writing this study was a normative research method, through several approaches with a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The results of the study indicated that intellectual property rights are very important, especially in this case regarding the registration of a the intellectual property rights from the Persaudaraan Setia Hati Terate Pencak Silat organization until finally the Supreme Court issued a decision on cassation with the decision Number 40 K/Pdt.Sus-HKI/2021, previously issued a decision by the Surabaya District Court with a decision Number 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, and by the Jakarta District Administrative Court with a decision Number 217/G/2019/PTUN-JKT.
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP HAK EKSEKUSI BENDA JAMINAN OLEH KREDITUR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN Komang Ayu Ananda Putri; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.199 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i11.p14

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini yaitu memahami kedudukan dan konsekuensi adanya putusan pailit debitur dari pengadilan pada penerapan hak eksekusi benda jaminan oleh kreditur separatis. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan. Hasil dari studi menerangkan bahwa kreditur separatis dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diberikan kedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki kewenangan dalam mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan, sedangkan Undang-Undang Kepailitan memberikan kreditur separatis kedudukan yang diutamakan namun terdapat pembatasan dalam hak eksekusinya. Sehingga kreditur separatis tetap memiliki hak tanggungan serta tetap memiliki hak prefensi dalam eksekusi objek hak tanggungan meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Namun pelaksanaan hak eksekusi kreditur akan mengalami penangguhan selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pailit debitur diucapkan. The purpose of this article is to study about legal position and consequences of the debtor's bankruptcy decision from the court on the implementation of the right to execute guarantee rights by the separatist creditor. This study used normative legal research method by examining the legal norms contained in the legislation. The result of the study indicates that the separatist creditor in the Mortgage Act is given the position of the preferred creditor who has the authority to execute the mortgage object’s own, whereas the Bankruptcy Act gives the separatist creditor a priority position but there are restrictions on the right of execution. So that the separatist creditors still have mortgage rights and still have the right of preference in the execution of mortgage objects even though the court has handed down a bankruptcy declaration decision. However, the execution of the creditor’s right of execution will be suspended for 90 (ninety) days after the debtor's bankruptcy decision is pronounced.
Urgensi Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) Terhadap Pekerja yang Pindah Kerja ke Perusahaan Kompetitor I Komang Heryawan Trilaksana; Dewa Gde Rudy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p14

Abstract

Main purpose of this journal is for get a win-win solution to legal problems by the company who wants company secrets to remain safe even though there are former employees who will work in competing companies, but so as not to limit the human rights of workers to choose jobs according to their wishes and has been protected by law, and what is the urgency and application of a confidentiality agreement if it was not previously contained in the work agreement. Normative research method is used on this journal, with the approach used is the approach to applying the law and the conceptual approach. The results obtained are that the company cannot prohibit workers who will change jobs even though they move to competing companies, this is because the law has classified freedom of choice of work as a human right. Indeed, the work is still in the work agreement, so the worker is obliged to provide a higher wage until the working period ends. In addition, in order to protect confidential company information, a solution can be applied is quality of the confidentiality clause from work agreement, because it is considered better than the non-competition clause which reduces the rights of workers in choosing jobs that they can, and if they have not been previously included in the work agreement, they can do it. adding a confidentiality clause in the addendum to the agreement or making a separate agreement but still in one unit in the agreement. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mendapatkan win-win solution terhadap problematika kepastian hukum oleh pihak perusahaan yang menginginkan rahasia perusahaan tetap aman meskipun terdapat mantan pekerjanya yang akan bekerja di perusahaan kompetitor, akan tetapi agar tetap tidak membatasi hak asasi dari pekerja untuk memilih pekerjaan yang sesuai kehendaknya dan telah dilindungi oleh undang-undang, serta bagaimana urgensi juga penerapan perjanjian kerahasiaan apabila sebelumnya tidak termuat dalam perjanjian kerja. Adapun metode penelitian di sini menggunakan metode hukum normatif, serta pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan tidak dapat melarang pekerja yang akan pindah kerja meskipun pindah kerja ke perusahaan kompetitor sekalipun, hal tersebut dikarenakan undang-undang telah mengklasifikasikan kebebasan memilih pekerjaan sebagai hak asasi manusia. Apabila memang pekerja tersebut masih dalam ikatan perjanjian kerja, maka pekerja wajib memberikan ganti kerugian sejumlah upah pekerja hingga masa kerjanya berakhir. Selain itu guna melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia solusi yang dapat diaplikasikan adalah mencantumkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja, karena dianggap lebih baik dari klausul non kompetisi yang mengurangi hak pekerja dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya, dan apabila memang belum termuat sebelumnya dalam perjanjian kerja maka dapat dilakukan penambahan klausul kerahasiaan dalam addendum perjanjian maupun membuat perjanjian kerahasiaan secara terpisah namun masih dalam satu kesatuan dalam perjanjian kerja.
Penyatuan Regulasi Pembuatan Badan Usaha Dengan Konsep Omnibus Law Serta Peran Notaris di Dalamnya Shafira Rahmania Anindita; Dewa Gde Rudy
Acta Comitas Vol 7 No 03 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i03.p10

Abstract

The purpose of this study is to find out whether the idea of the Omnibus Law can integrate regulations for the formation of business entities into one law and to find out the role of a Notary in supporting this attampt. This research use normative legal methods with library research. The results show that attampt to combine regulations into one law with the concept of the Omnibus Law can be carried out, because all forms of business entities have characteristics that can be categorized into various groups.The role of the Notary in supporting also attampt to use the Omnibus Law concept by making Authentic Deeds that have legal force and can be accountable.
KEABSAHAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) DI INDONESIA I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.751 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i10.p15

Abstract

Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang digunakan penulisan jurnal ini yang digunakan, yang mana dalam metode ini artinya hukum diposisikan sesuai atau disamakan dengan sistem norma. Terdapat beberapa bahan hukum yang sifatnya primer dan sekunder dalam penyelesaian jurnal ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membahas tentang transaksi elektronik, literatur, dan jurnal hukum. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan statute approach atau pendekatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa dengan memperhatikan Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran dan KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1320, Transaksi Elektronik dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya dapat dikatakan memiliki keabsahan hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi elektronik ini adalah lahirnya keadaan hukum baru, kemudian lenyapnya keadaan hukum tersebut, jika pembeli dan penjual sudah memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. The normative research method is the research method used in writing this journal, which in this method means that the law is in accordance with or equated with the norm system. There are several primary and secondary legal materials in the completion of this journal, namely the laws and regulations that regulate and discuss electronic transactions, literature, and legal journals. In writing this journal, the author uses a statutory approach or an approach by taking into account the laws and regulations. The results show that by observing the Regulation of the Board of Governors Number 21/ 18/ PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard for Quick Response Codes for Payments and the Civil Code, especially in Article 1320, Electronic Transactions using QRIS as the payment method can be said to have legal validity. The legal consequences arising from this electronic transaction are the state of the birth of a new law, then the disappearance of that legal situation, if the buyer and seller have fulfilled their obligations and obtained their rights.
PERDAGANGAN PRODUK SHARE IN JAR YANG TIDAK BERLABEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM MEREK Ni Wayan Padma Dewi; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p03

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji serta memahami lebih dalam mengenai praktik perdagangan produk share in jar yang tidak berlabel di Indonesia. Penulisan artikel ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pengaturan perdagangan barang yang tidak berlabel di Indonesia dan perlindungan hukum pemilik merek atas produknya yang dijual secara share in jar. Artikel ilmiah ini"menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Metode pendekatan"tersebut digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait untuk dapat memecahkan permasalahan yang diangkat. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan barang yang tidak berlabel di Indonesia belum diatur secara spesifik. Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini hanya mengatur mengenai kewajiban untuk pencantuman label pada barang yang dijual di wilayah Indonesia. Perdagangan produk share in jar yang tidak berlabel salah satunya dapat dilihat dalam bentuk skin care. This paper was written with the aim of studying and understanding more deeply about the practice of trading in unlabeled share in jar products in Indonesia. The writing of this article raises the issue of how to regulate trade in unlabeled goods in Indonesia and the legal protection of brand owners for their products which are sold on a share in jar basis. This scientific article uses a normative research method and uses a statutory approach and a legal concept analysis approach. This approach method is used to analyze related regulations in order to be able to solve the problems raised. The results of the study show that the arrangement of unlabeled goods in Indonesia has not been specifically regulated. The current laws and regulations in Indonesia only regulate the obligation to attach labels to goods sold in the territory of Indonesia. Trade in share in jar products that are not labeled can be seen in the form of skin care.
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani