Claim Missing Document
Check
Articles

LEGALITAS ASET KRIPTO MILIK ARTIS SEBAGAI SUBJEK KOMODITAS PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI INDONESIA Kadek Ayu Sri Cempakasari; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji legalitas aset kripto milik artis serta upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa transaksi kripto di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep. Untuk dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia suatu aset kripto wajib memenuhi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019, aset kripto wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk dapat diperdagangkan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis mengenai legalitas aset kripto tersebut dan upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi kripto yang ada. Dalam hasil studi kemudian menunjukan bahwa keberadaan aset kripto milik artis di Indonesia masih banyak yang belum memiliki legalitas yang kuat serta belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi kripto. Kata Kunci: Aset Kripto, Investasi, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The purpose of this study is to examine the the legality of crypto asset owned by artist from Indonesia’s law and regulation point of view as well as legal protection efforts and settlement of crypto transaction disputes in Indonesia. This study used a normative legal research method with a statutory approach and also conceptual approach. To have legality to be traded in Indonesia, crypto assets must be fulfill the requirements as stated in Attachment I of the Regulation of the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading Number 7 of 2020 concerning the Establishment of a List of Crypto Assets that can be Traded in the Physical Crypto Asset Market. These requirements must be fulfill because based on Article 3 paragraph (1) the Regulation of the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange, crypto assets are required to fulfill the requirements in accordance with the mechanism established that regulated by the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading to be traded in Indonesia. Therefore, a juridical review is needed regarding the legality of these crypto assets, legal protection and dispute resolution existing crypto transactions. The study shows that many crypto assets owned by artists in Indonesia still not have strong legality and still no regulation that spesifically regulate about legal protection and dispute resolution on crypto transactions. Key Words: Crypto Assets, Investment, Legal Protection, Dispute Resolution
Terjadinya Force Majeure Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris Ida Bagus Putra Prawira; Ketut Rai Setiabudhi; Dewa Gde Rudy
Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p7

Abstract

This study aims to be able to provide an understanding related to the position of notary deed minuta storage in the event of force majeure and efforts to prevent damage to notary deed minuta caused by force majeure. The writer's method of writing uses normative law departing from the void of norms. The research study of the vacuum of this norm is due to the non-regulation of damage or loss to the storage of minutes of deeds by a Notary which is an obligation in carrying out his position. This research contains primary legal sources that examine the Notary Office Act and secondary legal sources by reviewing several scientific journal literature. Through this research, using the approach refers to laws and regulations regarding the issue of depositing minuta deed referring to the Notary Office Law. The results of the author's research show that the Notary Office Law does not specifically regulate the electronic storage of minutes of deeds. Juridically, safeguarding the minuta deed is not stated in the Notary Office Law and only states that the storage is part of the Notary's protocol. Force majeure is a situation that cannot be predicted by humans, let alone natural disasters. The urgency of updating for the storage of minutes of deeds that are protected from coercive circumstances or beyond human control force majeure is by making electronic fillings with the concept of Cyber Notary.
PERSPEKTIF PEMBERLAKUAN INVESTASI TRADING ILEGAL DI INDONESIA Putu Ayu Filri Regeena Sutawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dari penulisan ini adalah memahami upaya dalam mengatasi trading ilegal dan agar pembaca memahami bagaimana cara mendapatkan kembali uang investasi trading ilegal. penulis menggunakan metode penelitian normatif. Instrumen pada penelitian ini adalah Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ilmiah ini merupakan pendekatan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Pada artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Artikel ilmiah ini bersifat deskriptif (penelitian deskriptif) yang berarti suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sangat spesifik yang didasari oleh fakta-fakta. Upaya dalam mengatasi perjudian berkedok investasi trading yakni: Memastikan pengaturan yang terdapat pada platform investasi trading, Mengatur investasi internet lebih ketat, Situs investasi resmi harus didaftarkan, sedangkan situs investasi tidak sah harus diblokir, Memastikan legalitas layanan atau platform keuangan yang diikuti, Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan aman harus memastikan keuntungan yang diberikan oleh investasi trading tersebut rasional dan masuk akal, Memahami skema platform keuangan tersebut, dan Pahami hak-hak korban investor dan instrument hukum yang cocok terhadap kasus investasi trading yang tercantum pada Undang-Undang. kata kunci : trading ilegal, binary option, investasi ABSTRACT The purpose of this writing is to understand the efforts to deal with illegal trading and for readers to understand how to get back illegal trading investment money. the author uses normative research methods. The instrument in this study was a documentation study, namely data collection techniques based on written documents. The approach taken in this scientific article is an approach that uses a statutory approach. In this scientific article, researchers use primary legal materials and secondary legal materials. This scientific article is descriptive in nature (descriptive research) which means a study that describes a very specific situation based on facts. Efforts to deal with gambling under the guise of investment trading include: Ensuring the arrangements contained in trading investment platforms, Regulating internet investments more stringently, Official investment sites must be registered, while unauthorized investment sites must be blocked, Ensuring the legality of services or financial platforms that are followed, For people who If you want to invest safely, you must ensure that the profits provided by trading investments are rational and reasonable, understand the scheme of the financial platform, and understand the rights of investor victims and legal instruments that are suitable for trading investment cases listed in the law. keywords : illegal trading, binary option, investation
Peran dan Kedudukan Komisaris pada Perseroan Perorangan Anak Agung Sintya Iswari; Dewa Gde Rudy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p12

Abstract

The purpose of this writing is to determine the functions and authorities of commissioners in limited liability companies and to analyze the position of commissioners in individual companies. The research methods used are normative legal research with a statutory approach and a concept approach. The results showed that the Commissioner is an organ of the Company in charge of carrying out supervision either in general or specifically in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors. In an Individual Company that only consists of 1 (one) person and without the role of Commissioner as supervisor, it will tend to be unlimited liability like an unincorporated business entity. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui fungsi dan kewenangan komisaris di dalam perseroan terbatas serta untuk menganalisa kedudukan komisaris dalam perseroan perorangan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam Perseroan Perorangan yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang dan tanpa adanya peran Komisaris selaku pengawas maka akan cenderung menjadi tanggung jawab tidak terbatas layaknya badan usaha yang tidak berbadan hukum.
Kepastian Hukum Penyerahan Protokol PPAT Kepada Penerima Protokol I Dewa Gede Wira Mahardika; Dewa Gde Rudy
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p4

Abstract

This research aims to understand and evaluate the legal consequences that arise from the late submission of PPAT protocols to the protocol recipients, and to analyze the regulation of PPAT who are unwilling to accept the protocol. The research method used in this paper is normative legal research method to analyze the legal clarity in the process of submitting PPAT protocols to the protocol recipients. It utilizes a legislative and conceptual approach, including the use of relevant legal materials. The results of the discussion indicate that there are no sanctions that can be imposed in the event of protocol submission exceeding the 30-day time limit as stipulated in Article 28 of the Ministerial Regulation on PPAT, or it can be said that there is a norm vacuum. egarding the Legal Certainty of the regulation on PPAT who are unwilling to accept protocols, sanctions such as written reprimand, temporary suspension, honorable or dishonorable discharge can be imposed in accordance with Article 13 paragraph (1) of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning Regulation No. 2 of 2018.
KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA I Kadek Yudana Billy Aryambau; Dewa Gede Rudy
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i12.p5

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk memahami kedudukan hukum anak dari pernikahan tidak sah menurut KUHPerdata, dan mengetahui anak luar nikah sebagai pewaris berdasarkan KUHPerdata. Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan anak yang lahir diluar nikah semata-mata menyandang pertalian seperti yang termaktub dalam hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, lebih lanjut kedudukan anak diluar nikah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Anak tersebut tidak mendapatkan kedudukan hukum maka anak di luar nikah tidak bisa menuntut kekuasaannya sebagaimana anak legal itu. Sebagaimana hak memperoleh nafkah hidup yang sepatutnya diterima oleh anak tersebut dari pemberian ayahnya selaku orang tua, memperoleh rasa cinta kasih serta memperoleh harta kekayaan dari ayahnya. Hak memperoleh harta berlaku untuk anak luar nikah yang telah mendapatkan pengakuand ari orang tuanya baik ayah maupun ibunya. Jika tidak ada penetapan atau pengesahan dari orang tuanya, anak bersangkutan tidak berwenang untuk mendapatkan kekayaan dari orang tuanya. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Anak Luar Nikah, Hak Waris ABSTRACT The purpose of this writing is to understand the legal position of children from illegitimate marriages according to the Civil Code, and to know extramarital children as heirs under the Civil Code. The method used is a normative legal research method using literature studies and a statutory approach. The result of this writing shows that children born out of wedlock solely bear the relationship as stated in civil law with their mother and mother's family, furthermore the position of children out of wedlock is determined through Government Regulations. The child does not have legal standing, so the child out of wedlock cannot claim his power as the legal child is. As the right to earn a living that should be received by the child from the gift of his father as a parent, obtain love and obtain wealth from his father. The right to acquire property applies to extramarital children who have obtained recognition from their parents, both father and mother. If there is no determination or endorsement from his parents, the child concerned is not authorized to obtain wealth from his parents. Key Words: Government Regulation ,the Civil Code, furthermore
Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup Willy Jayandi Parasian Sinaga; Dewa Gde Rudy
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.163

Abstract

The development of technology and information has given rise to more and more startup businesses popping up. This is also accompanied by the existence of intellectual property as a startup business asset which is very important to be protected by law. Intellectual property can be in the form of copyrights, patents, trade secrets and trademarks owned by a startup business. This study aims to find out what legal protection for intellectual property will be in startup businesses, as well as the challenges and obstacles that startup businesses will face to protect their intellectual property. This research is normative with a qualitative approach to several startup business actors and legal policy makers who are involved in the legal protection of intellectual property in startup businesses. The results of the study show that legal protection of intellectual property in startup businesses can be done through registration of copyrights, patents, trademarks, and taking legal action against intellectual property violations. However, startup businesses experience problems in terms of costs and time to register intellectual property rights as well as a lack of legal awareness and knowledge of intellectual property protection. Therefore, there is a need for more intensive outreach and education about intellectual property law protection in startup businesses.
CONSUMER PROTECTION FOR LOSSES ARISING FROM THE USE OF AUTO PILOT-BASED TECHNOLOGY IN INDONESIA Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano; Rudy, Dewa Gde
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.964

Abstract

This study aims to examine the legal safeguards provided to consumers in Indonesia in relation to losses incurred from the use of autopilot-based technology. The research methodology employed in this study is normative legal research, utilizing a legislative approach and legal material analysis. The findings of this study reveal that autopilot technology or artificial intelligence (AI) can be considered as legal entities, as there is human involvement in regulating and operating the technology. However, consumer protection in the utilization of such technology encounters challenges within the Indonesian legal system. This is primarily due to the requirement of reversing the burden of proof for losses under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Consequently, this presents a significant hurdle in achieving consumer protection against the adverse effects of this technology, as there exists an imbalance of knowledge and bargaining power between the producer (AI) and the consumer in substantiating the losses incurred from its use.
KEABSAHAN HASIL CETAK FOTO SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SIDANG PERKARA PERDATA Halawa, Yolanda Aniska; Rudy, Dewa Gde
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 04 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i4.p2

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penulisan ini adalah agar mengetahui mengenai pengaturan alat bukti elektronik terhadap perkara perdata, keabsahan hasil cetak foto sebagai alat bukti elektronik terhadap sidang perkara perdata dan apakah hasil cetak foto dapat digunakan dalam pembuktian serta hakim dalam menentukan hasil keputusan dalam sidang pembuktian alat bukti elekronik. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer dimana mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan bahan hukum sekunder dimana mencakup buku-buku maupun jurnal. Hasil penulisan ini yaitu pembuktian dibutuhkan dalam sidang perkara perdata maupun perkara pidana dan dalam perkara perdata para penuntut secara aktif memberikan alat bukti yang dimiliki dan hakimlah yang memberikan hukum yang sesuai. Foto dalam pembuktian alat bukti elektronik bisa digunakan pada saat sidang perdata karena telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang pasal 5 angka 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elekektronik Hasil cetakan foto belum diatur dalam RBg dan KUHAPER, sehingga alat bukti elektronik, dokumen atau hasil cetaknya menegaskan alat bukti yang sah, mampu dimanfaatkan menjadi alat bukti persidangan yang tercantum pada pasal 5 ayat 1. Dalam pembuktian pengadilan hakim menerima alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang sah dan bisa diajukan terhadap persidangan dan terdapat juga hakim yang tidak menerima secara tegas alat bukti elektronik karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang. Namun, terdapat beberapa alat bukti yang mengikat hakim dalam Undang-undang seperti alat bukti surat, sehingga penilaian yang dilakukan oleh hakim tidak dilakukan secara bebas. Kata kunci : Keabsahan, Alat Bukti Elektronik, Foto, Pembuktian ABSTRACT The purpose of this paper is to find out about the regulation of electronic evidence in civil cases, the validity of photo prints as electronic evidence against civil case trials and whether photo prints can be used in proof and judges in determining the results of decisions in electronic evidence-evidence trials. The research method used is normative juridical. The normative juridical research method is based on primary legal materials which include current legislation and secondary legal materials which include books and journals. The results of this paper are that evidence is needed in civil and criminal cases and in civil cases the prosecutors actively provide the evidence they have and it is the judge who provides the appropriate law. Photos in proving electronic evidence can be used during a civil trial because it has been explicitly regulated in Law article 5 number 1 Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and transactions. Photo printouts have not been regulated in the RBg and KUHAPER, so that electronic evidence, documents or the printout confirms that the evidence is valid, capable of being used as evidence for the trial as stated in Article 5 paragraph 1. In court evidence the judge accepts electronic evidence as valid evidence and can be submitted to the trial and there are also judges who do not expressly accept it. electronic evidence because it is not explicitly regulated in the law. However, there are several pieces of evidence that bind judges in the law, such as letter evidence, so that the judge's assessment is not carried out freely. Kata kunci : Validity, Electronic Evidence, Photos, Proof
PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI CESSIE Buda Astawa, I Kadek Alit; Rudy, Dewa Gde
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p15

Abstract

Salah Satu cara penyelesaian kredit perbankan adalah melalui pengalihan piutang secara Cessie oleh bank sebagai kreditur lama kepada kreditur baru. Tujuan dari penelitian ini adalah disamping untuk mengetahui bentuk perjanjian pengalihan piutang tersebut, juga untuk mengetahui tentang keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang secara Cassie itu bagi debitur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang secara Cassie dilakukan dengan Akta Otentik atau Akta dibawah tangan yang selanjutnya disebut Akta Cessie. Pengalihan piutang secara Cessie tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum dan kekuatan mengikat apabila tidak diberitahukan atau disetujui secara tertulis oleh debitur. One way of resolving bank credit is through a Cessie receivables trial by the bank as an old creditor to a new creditor. The aim of this research is, apart from finding out the form of the transfer of receivables agreement, it is also to find out about the validity and binding force of Cassie's transfer of receivables for the debtor. This research was conducted using normative legal research methods, which use a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the transfer of receivables by Cassie was carried out with an Authentic Deed or Private Deed, hereinafter called the Cessie Deed. The transfer of receivables by way of Cessie has no legal consequences and binding force if it is not notified or approved in writing by the debtor.
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani