Claim Missing Document
Check
Articles

A PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU BARANG YANG SUDAH DI BELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PERJANJIAN STANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 barusu, yogi nugraha; Rudy, Dewa Gede
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Penulisan study mengkaji pencantuman klausla baku mengenai barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dalam sebuah perjanjian standar dapat dikatakan benar berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dapat menimbulkan Akibat Hukum apabila adanya pencantuman Klasula baku seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam sebuah perjanjian standar. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan instrument hukum atau produk hukum (The Statute Approh) artinya “pendekatan ditinjau berdasarkan telaah dari berbagai jenis UU atau regulasi sesuai topik kajian”. Salah satunya ialah mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam sebuah perjanjian standar berupa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sesuai Pasal 18UU Perlindungan Konsumen, hal tersebut dilarang. Mengatur perihal setiap penawaran barang ataupun jasa yang dilakukan pelaku usahayang ditujukan kepada konsumen tidak diperbolehkan membubuhkan klausula baku dalam sebuah dokumen maupun sebuah perjanjian dalam hal ini menyatakan pengalihan tangungjawab pelaku usaha. Serta, memuat aturan terkait larangan pelaku usaha dalam perihal pencantuman klausula baku dengan peletakan maupun bentuknyasusah terlihat, penulisannya tidak terbaca dengan jelas, serta kalimatnya susah untuk dipahami. Akibatnya konsumen merasa dirugikandan menimbulkan akibat hukum terhadap klausula baku pada perjanjian standar tersebut. Sehingga berdasarkan aturan pada Pasal 18 ayat 3 perjanjian dikatakan batal demi hukum. Kata Kunci: Klausul Baku ABSTRACT The author's study assesses that the inclusion of a standard clause regarding goods that have been purchased cannot be returned, in a standard agreement can be justified based on Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and can cause Legal Consequences if there is an inclusion of a standard clause as previously mentioned in a standard agreement. In writing this journal, it uses normative legal research methods and approaches to legal instruments or legal products (The Statute Approach). One of them is regarding the arrangement of affixing standard clauses in a standard agreement in the form of goods that have been purchased cannot be returned according to Article 18 of the Consumer Protection Act, this is prohibited. Pay attention that the subject of every offer of goods or services made by business actors aimed at consumers is not allowed to affix standard clauses in a document or an agreement, in this case declaring the transfer of responsibilities of business actors.Also, contains rules related to the prohibition of business actors in terms of affixing standard clauses with the positioning or shape being difficult to see, the writing is not legible, and the sentences are difficult to understand. As a result, consumers feel disadvantaged and cause legal consequences for the standard clauses in the standard agreement. So based on the rules in Article 18 paragraph 3, the agreement can be declared null and void. keywords: Standard Clause
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG DENGAN ETALASE DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita; Rudy, Dewa Gde
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkembangan internet saat ini salah satunya adalah dampak dari berkembangnya teknologi. Saat ini terjadinya jual beli yang memanfaatkan internet yang pada beberapa tahun ini berkembang, jual beli melalui internet itu sendiri disebut dengan E-Commerce. Salah satu permasalahan terjadi ialah seperti barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya antara pelaku usaha dengan pembeli yang mengakibatkan kerugian kepada pihak pembeli. Dalam permasalahan ini pelaku usaha memenuhi unsur dari wanprestasi dikarenakan sudah menjalankan suatu perjanjian tetapi tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli apabila produk yang dibeli tidak sesuai dengan etalase dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce ? dan “Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang mendapatkan barang tidak sesuai dengan etalase ?” Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analytical approach. Serta didukung dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku – buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini terdapat adanya kekosongan norma dalam UUPK dikarenakan belum secara jelas memberikan tanggung jawab pelaku usaha jual/beli barang melalui pihak ketiga (marketplace). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilundungan hukum terhadap konsumen dapat didasarkan “UUPK, UU ITE, serta pada UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, ketentuan pidana terkait sengketa yang terjadi dalam e-commerce yaitu diatur dalam pasal 115. Dan Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh terhadap kerugian berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.” Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian, E-commerce. Abstract One of the current developments of the internet is the impact of technological developments. Currently buying and selling that utilizes the internet which has been developing in recent years, buying and selling via the internet itself is called E-Commerce. One of the problems that occurs is that the goods that arrive are not in accordance with what was previously agreed between the business actor and buyer. The problem studied in this study is how is the legal protection for buyers if the product purchased is not in accordance with the storefront in the sale and purchase agreement through e-commerce? and "What is the responsibility of the business actor for the loss of consumers who get goods that do not match the storefront?" The discussion of this research uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. It is also supported by secondary legal materials obtained from books, journals and other legal materials. In this study, there is a void in the norms in the UUPK because it has not clearly assigned the responsibilities of business actors to sell/buy goods through third parties (marketplaces). The results of the research show that legal protection for consumers can be based on "UUPK, UU ITE, and UU no. 7 of 2014 concerning trade, criminal provisions related to disputes that occur in e-commerce are regulated in article 115. And business actors have the obligation to be fully responsible for losses based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. Keywords: Responsibility, Loss, E-commerce..
EKSISTENSI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA Teja, Nyoman Suekhrisna; Rudy, Dewa Gde
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan bagaimana kepastian hukum hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendaftaran tanah kebijakan melalui program PTSL sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Birokrasi dan prosedur yang harus dilewati juga sudah seharusnya dipermudah agar prosesnya pun tidak berbelit-belit. Biaya yang dikenakan pun sudah tergolong sangat murah yang diharapkan agar semua warga yang memiliki pendapatan menengah keatas maupun menengah kebawah agar memiliki serpikat tanah. The purpose of this paper is to find out the implementation systematic land registration (PTSL) program and how legal certainty of land rights is provided through the complete systematic land registration (PTSL) at the Land Office in Indonesia. This research uses a qualitative method with a normative legal research method that combines a statutory approach and a historical approach. Based on the research results, the implementation of policy land registration through the PTSL program has gone well but is not yet optimal. The bureaucracy and procedures that must be passed should also be made easier so that the process is not complicated. The fees charged are also very cheap, which is expected so that all residents who have upper-middle and lower-middle incomes will own land certificates.
EXAMINING THE LEGAL STANDING OF DIGITAL SIGNATURES UNDER CIVIL AND ITE LAWS Diah Iswari, Desak Ayu Intan; Rudy, Dewa Gede
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 2 (2023): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v2i2.603

Abstract

This research aims to investigate the validity of digital signatures and their evidential value. This study adopts a normative juridical approach, utilizing a statutory method. The findings of this study reveal that: (1) Digital signatures have evidential strength as they are recognized by Article 5 of the ITE Law and are legally binding in civil cases in accordance with the relevant procedural laws of Indonesia. (2) In terms of legality under Indonesian positive law, digital signatures contained in electronic documents are considered valid in civil law, in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the enactment of Law Number 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008, as well as Government Regulation No.71 of 2019, which deals with the Implementation of Electronic Systems and Transactions.
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

Abstract

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani