Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

8.338

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia

Dewa Gde Rudy

Faculty Of Law, Udayana University

Author-ID : 2917841

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 185 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENERAPAN MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR DEWANGGA BALI ARTHA Ni Putu Maya Kartika Dewi; Dewa Gede Rudy; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perbankan di Indonesia dalam memenuhi fungsinya pada umumnya masih menghadapi berbagai masalah-masalah yang sangat mendasar sampai saat ini. Pengupayaan penanganan kredit sebaiknya dilakukan dari berbagai sisi, salah satunya dengan melalui penerapan mediasi perbankan. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan mediasi perbankan dalam kaitannya dengan penyelesaian kredit macet dan penerapan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Dewangga Bali Artha. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan masyarakat yang mempunyai permasalahan perbankan dapat mengetahui dan menyelesaikan permasalahannya dengan salah satu alternative yaitu melalui mediasi perbankan karena lebih efektif dan efisien untuk semua kalangan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan skunder, data premier diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan yang berupa keterangan atau wawancara dari pihak terkait sedangkan data sekunder ini berasal dari penelitian pustaka yang melalui literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku serta dokumen-dokumen resmi. Dari hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengaturan tentang mediasi perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pada PT. BPR Dewangga Bali Artha menyelesaikan sengketa kredit macet dengan cara mediasi sederhana di mana hanya dihadiri oleh pihak internal bank dan nasabah. Dalam penerapan penyelesaian sengketa perbankan, agar dapat menjamin dalam tumbuhnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat yang luas maka perlunya sosialisasi dan edukasi tentang mediasi perbankan yang harus lebih diperluas.

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM KEGIATAN KARTEL OBAT DI INDONESIA Ni Made Cindhi Duaty Githasmara; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.085 KB)

Kinerja-industri-farmasi-yang-memburuk ditandai dengan tingginya harga untuk jenis obat-obatan tertentu di Indonesia secara relatif dilakukan oleh para pelaku usaha dibandingkan dengan harga obat-obatan sejenis di beberapa negara lain. Hal tersebut merupakan indikasi awal dari potensi persaingan usaha tidak sehat dalam industri yang bersangkutan. Hal tersebut disebutkan sebagai salah satu kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang disebut kartel. Peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di sini sangatlah penting. Adapun permasalahan yang diangkat adalah apa akibat hukum terjadinya kegiatan kartel? dan bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi kegiatan kartel obat di Indonesia?Metode-Penulisan yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu permasalahan hukum menurut ketentuan peraturan perundangan–undangan.Kesimpulannya tulisan ini adalah akibat hukum terjadinya kegiatan kartel ialah berakibat langsung pada terjadinya praktik monopoli dan berakibat tidak langsung pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat serta dapat merugikan masyarakat, sehingga perjanjian kartel tersebut perbuatan yang dibatalkan karena termasuk kategori perjanjian yang dilarang. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi kegiatan kartel ialah dengan memonitoring serta dalam penegakan hukumnya mengadopsi prinsip rule of the reason dan program leniency.Kata Kunci : Kartel, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Obat, Industri Farmasi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA NASABAH YANG DISIMPAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Putu Hartawiguna Yasa; Dewa Gde Rudy; A. A. Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.181 KB)

Legal protection of customer funds deposited at Village Credit Institutions (LPD). This paper discusses the efforts that are being made by customers to get a refund is deposited at Village Credit Institutions (LPD). In writing this type of scientific journal research is normative research. Village Credit Institutions (LPD) has shown rapid development, Given Regulation Number 8 of 2002 does not clearly regulate the legal protection against customer funds deposited at the LPD, then in case of bankruptcy of LPD due to financial difficulties, very small probability be money (funds) can be accounted for by going back unless Pakraman as owner LPD. At LPD no deposit insurance agency (LPS) as well as banking. Efforts should be made by the customer to get a refund is deposited on the LPD and mediation efforts in court.

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI OLEH PELAKU USAHA BENGKEL MOTOR BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Ni Luh Anggun Ari Pertiwi; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisian artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengaturan pencantuman klausula eksonerasi pada nota pembayaran oleh pelaku usaha bengkel motor berdasarkan hukum positif Indonesia dan mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha bengkel motor terhadap konsumen yang mengalami kerugian dikarenakan pencantuman klausula eksonerasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk mendapatkan data sekunder, teknik yang dipergunakan adalah dengan studi dokumen dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian disajikan secara evaluasi argumentatif, yang artinya dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian penjelasan penulis guna menjawab permasalahan yang diangkat. Dapat disimpulkan bahwa yakni pencantuman klausula eksonerasi tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi diatur secara implisit melalui Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bengkel motor yang mencantumkan klausula eksonerasi pada nota pembayarannya seharusnya bertanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen yang mengalami kecacatan produk maupun jasa dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tanggung jawab tersebut disebut sebagai product liability. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha bengkel motor tersebut dapat berupa barang, uang, maupun perawatan kesehatan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Writing this scientific article aims to describe and analyze the arrangement for the inclusion of exoneration clauses on payment notes by motorbike repair business actors based on Indonesian positive law and to find out how accountable the motorbike repair business actors are to consumers who experience losses due to the inclusion of an exonation clause. In writing scientific journals, the type of research used is normative legal research. To obtain secondary data, the technique used is document study and the type of approach used in scientific journal writing is a statutory approach and a conceptual approach. Then presented with an argumentative evaluation, which means that it is presented in the form of descriptions of the author's explanation in order to answer the problems raised. It can be concluded that the inclusion of an exonation clause is not explicitly regulated in the Consumer Protection Law, but is regulated implicitly through Article 18 paragraph 1 of the Consumer Protection Law. Motorcycle repair business actors who include an exoneration clause on their payment notes should be absolutely responsible for the loss of consumers who experience product or service defects, which in the Consumer Protection Law this responsibility is referred to as product liability. The form of accountability of the motorbike repair business actors can be in the form of goods, money, or health care in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA SUAMI - ISTRI DENGAN ADANYA PERJANJIAN KAWIN Made Topan Antakusuma; Dewa Gde Rudy; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.76 KB)

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri dengan Adanya Perjanjian Kawin”. membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap harta Suami-Istri dengan adanya perjanjian perkawinan dan juga akan membahas bagaimana wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Perlindungan hukum terhadap harta Suami-Istri dengan adanya perjanjian kawin adalah berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta masing-masing para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat syah nya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim.

KONTRAK STANDAR DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI DARI PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME Dewa Ayu Putri Sukadana; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan dan berlakunya kontrak standar dari perspektif teori utilitarianisme. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan dari sisi normatif yang menemukan kebenaran dalam logika keilmuan hukum. Sehingga penelitian hukum normatif merupakan penemuan aturan atau norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil pembahasannya yaitu penerapan kontrak standar dalam perkembangan hukum pembangunan ekonomi yaitu apabila konsumen telah mencantumkan tanda tangan atas kontrak standar yang telah disodorkan pelaku usaha kepada konsumen, maka hal tersebut berarti konsumen secara tidak langsung telah menyetujuinya. Dilihat dari perpsektif Utilitarianisme maka Ketika Kontrak standar atau Klausula Baku memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi perkembangan hukum ekonomi terutama dalam bidang bisnis maka hal tersebut sesuai dengan aliran Utilitarianisme. The purpose of this paper is to examine further the application and enforcement of the standard contract from the perspective of utilitarianism theory. This study uses normative legal research, which is based on the normative side that finds the truth in the scientific logic of law. So that normative legal research is the discovery of legal rules or norms contained in statutory regulations, agreements, court decisions, and opinions of legal experts. The type approach used is the Statute Approach and Analytical Conseptual Approach. The result of the discussion is the application of standard contracts in the development of economic development law, namely if the consumer has signed a standard contract that has been offered by the business actor to the consumer, then this means that the consumer has indirectly approved it. Seen from the perspective of Utilitarianism, when the standard Contract or Standard Clause provides benefits to the parties, especially for the development of economic law, especially in the business field, it is in accordance with the flow of Utilitarianism.

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN YANG DIHASILKAN OLEH PEMULIA TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) Rosia Luckyani Sidauruk; Ngakan Ketut Dunia; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.8 KB)

IPR (Intellectual Property Rights) is described as property rights are born ashuman intellectual abilities. Indonesia has a biological resource that is a sourceof germplasm and can be used to assemble high-yielding varieties that stronglysupports the future development of the agricultural sector. In connection with therampant piracy of plant varieties that formed the Law No. 29 Year 2000 regardingPlant Variety Protection. This paper aims to explain how to determine theuniformity requirement of a new crop varieties and legal protection of plantbreeders over plant varieties produced in accordance with Law No. 29 of 2000with normative legal research methods in this paper have a conclusion how todetermine the uniformity requirement of a new crop varieties with the petition file,the discovery proves novelty properties, properties of new crop varieties privilegeand legal protection to plant breeders over plant varieties produced are of specialprotection rights.

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA ATAS KERUGIAN WISATAWAN PADA OBYEK WISATA TIRTA GANGGA KARANGASEM Ni Ketut Pradnyawati; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.36 KB)

Salah satu isu yang terjadi dalam dunia pariwisata kini banyak telah terjadi kerugian dan tidak kenyamanan pengunjung wisatawan. Seperti yang terjadi di obyek wisata tirta gangga karangasem telah terjadi mengalami kerugian salah satunya kerugian ketidaksopanan pedagang-pedagang acung dalam menjajakan dagangannya, juga banyaknya pengemis-pengemis yang menanggung menyebabkan berkurangnya kenyamanan wisatawan dan fakta menunjukkan bahwa ada wisatawan yang mengalami kecelakaan (terjatuh dikolam, terpeleset) menyebabkan cidera, sehingga sampai dibawa kerumah sakit. Maka dari itu bagaimana tanggung jawab hukum pengelola kawasan pariwisata atas kerugian wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan? dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pihak pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga atas kerugian wisatawan? Penelitian ini dilakukan penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada, baik data primer maupun data sekunder. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan fakta (the fact approach). Analisis data dilakuan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengelola kawasan pariwisata bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi atas kerugian wisatawan. Pengelola kawasan pariwisata Tirta Gangga tidak melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian wisatawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIS TUKANG GIGI Yohanna Feryna; I Gusti Ayu Puspawati; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.699 KB)

Handyman teeth are those who do the work in the sector of dental health, whichdoes not have an official certificate from the Department of Health or educationalinstitution that is recognized by the Department of Health. In addition, Handyman teethdoes not have the provision of dentistry in accordance with medical principles and skillsacquired from generation to decline so it is possible there are many errors andomissions that harm patients. Because the law governing the rights of consumers inIndonesia is not optimally, it is not uncommon that patients be aggrieved without faulton his side in touch with health care providers, almost to say "can not afford" and claimdamages or to enforce their rights.

PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MESARI DI DENPASAR I Gede Manik Askare; Dewa Gde Rudy; A.A. Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.798 KB)

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha nya hanya usaha simpan pinjam, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor.15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Bab 1 angka 2. Dalam penjelasan ini dapat diketahui usaha simpan pinjam koperasi hanya dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam (KSP) MESARI melakukan kegiatan usahanya sebagai unit simpan pinjam bagi anggota-anggotanya. Anggota-anggota ini sekaligus peminjam modal/dana di koperasi tersebut. Ditemukan bahwa adanya anggota yang dikategorikan dalam pinjaman bermasalah. Dalam penulisan ini permasalahan yang dibahas tentang “Penyelesaian pinjaman bermasalah pada koperasi simpan pinjam Mesari”. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui upaya dan proses yang dilakukan KSP MESARI dalam penyelesaian pinjaman bermasalah oleh anggota koperasi yang merupakan peminjam modal/dana tersebut. Penelitian yang dilakukan dengancara dan metode wawancara terhadap pihak koperasi. Adanya kesenjangan hukum dengan kenyataan dilapangan, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil wawancara yang didapat untuk mengetahui proses dan upaya yang dilakukan penggurus KSP MESARI terhadap penyelesaian pinjaman bermasalah. Adanya analisis maupun prinsip yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan pinjaman ini, merupakan upaya penyelamatan pinjaman bermasalah terhadap anggotanya. Kata kunci: Koperasi, Simpanan dan Pinjaman

Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani

Title

Found 185 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 185 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 185 Documents
Search