Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.534
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Dewa Gde Rudy
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.73-84

Abstract

Abstrak Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional. Mengingat begitu pentingnya pariwisata bagi perekonomian suatu Negara, maka pariwisata itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar betul-betul dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rnasyarakat. Jadi pengelolaan tersebut dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, kebijaksanaan penyelenggaraan, serta pemanfaatan umber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang pada dasarnya menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alarn komunitas, dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya secara bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pengelolaan kepariwisataan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, pihak swasta (pelaku usaha pariwisata) dan masyarakat yang diharapkan ikut berpartisipasi. Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan. Pertama, Bagaimana prinsip~prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Bagaimana hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum normatif karena mempfokuskan analisa terhadap norma hukum yang muncul. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Mengenai hak-hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan yaitu setiap masyarakat mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan dalam bidang usaha pariwisata. Dalam konteks pengelola ini, setiap masyarakat diberikan hak untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam bidang usaha pariwisata. Konstruksi ini menjadikan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi komunitas marginal, tetapi memiliki daya tawar (bargaining position) yang lebih dalam menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat di wilayahnya. Abstract Tourism is an important factor in the economic development of a country, because it encourages the development of several sectors of the national economy. Given the importance of tourism for the economy of a country, tourism must be managed as well as possible so that it can truly bring prosperity to the community. So management can be interpreted as a planning process, implementation policy, as well as sustainable use of natural resources contained in it. Related to tourism management, it is related to a number of management principles which basically emphasize the values of environmental conservation, community values and social values that enable tourists to enjoy their tourism activities in a way that is beneficial to the welfare of the local community. Tourism management involves various parties, such as the regional government, the private sector (tourism business actors) and the people who are expected to participate. In this research has two issues were discussed. first, how the principles of tourism management according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and How are community priority rights in management according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism This type of research is normative legal research because it focuses on analysis against legal norms that arise. The approach used is the legal approach and legal concept analysis approach. Regarding the principles of the implementation of tourism are regulated based on the provisions of Article 5 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Regarding community priority rights in management, each community has priority rights to be workers / laborers, consignment, and management in the field of tourism business. In the context of this manager, every community is given the right to seek the resources it has in the field of tourism business. This construction makes the surrounding community no longer a marginal community, but has a bargaining position that is more in its own right and enjoys the tourism benefits found in its territory.
Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali: Indonesia I Dewa Ayu Dwi Mayasari; Dewa Gde Rudy
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.90-98

Abstract

Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat sering terjadinya konflik atau sengketa. Termasuk sengketa pertanahan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat adat khususnya masyarakat adat di Bali. Berbagai macam cara dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi. Baik melalui lembaga pengadilan (litigasi) amupun lembaga di luar pengadilan (non litigasi). Alternatif penyelesaian sengketa banyak ditempuh oleh masyarakat karena dinilai lebih efektif dan tidak memakan waktu dan biaya yan g lebih. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sering di tempuh adalah melalui jalur Mediasi atau perdamaian. Apalagi dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Bali. Alternatif Penyelesaian Sengketa tanah adat di Bali sering ditempuh melalui proses mediasi karena dinilai lebih efektif ,tidak memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan yakni Bagaimana urgensi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah adat di Bali dan Bagaimana proses mediasi dalam alternatif penyelesaian sengketa tanah adat di Bali. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif karena memfokuskan analisa terhadap norma hukum yang muncul dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Kompleksnya persoalan tanah adat di Bali dan sedikitnya aturan tertulis mengenai hal itu, maka Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah adat di Bali menjadi hal yang sangat urgen karena sengketa dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dan untuk proses mediasi tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan, sehingga proses mediasi cenderung dilakukan menurut kebutuhan para pihak yang bersengketa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari mediator.
Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p14

Abstract

Arbitration clauses in a business contract are essentially aimed at avoiding dispute resolution through the judiciary. This paper aims to have a deeper understanding of matters concerning the binding force of the Arbitration Clause. This contract also traces the competence of the judiciary and the cancellation of the arbitration agreement (Arbitration Clause) that has been agreed upon by the parties from the start. This research uses normative law research with legislation approach and legal concept analysis approach. The results of the study show that from the perspective of Covenant Law, in particular the principle of Pacta Sund Servanda contained in the provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, the Arbitration Clause has binding force like law for the parties. With the Arbitration Clause, the arbitration institution that has been chosen by the parties authorized to settle disputes and the judiciary does not have the authority to examine and resolve the dispute. The Arbitration Clause cannot be withdrawn and canceled, unless agreed by both parties. Klausula Arbitrase dalam suatu kontrak bisnis pada hakekatnya bertujuan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara lebih dalam prihal yang menyangkut kekuatan mengikat Klausula Arbitrase. Dalam kontrak ini juga ditelusuri tentang kompetensi lembaga peradilan dan pembatalan dari perjanjian arbitrase (Klausula Arbitrase) yang sudah disepakati sejak awal oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil study menunjukkan bahwa dari perspektif Hukum Perjanjian, khususnya azas Pacta Sund Servanda yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Klausula Arbitrase mempunyai kekuatan mengikat layaknya seperti undang-undang bagi pihak-pihak. Dengan adanya Klausula Arbitrase, maka lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa dan lembaga peradilan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Klausula Arbitrase tersebut tidak dapat ditarik dan dibatalkan, kecuali dengan sepakat kedua belah pihak.
Urgensi Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) Terhadap Pekerja yang Pindah Kerja ke Perusahaan Kompetitor I Komang Heryawan Trilaksana; Dewa Gde Rudy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p14

Abstract

Main purpose of this journal is for get a win-win solution to legal problems by the company who wants company secrets to remain safe even though there are former employees who will work in competing companies, but so as not to limit the human rights of workers to choose jobs according to their wishes and has been protected by law, and what is the urgency and application of a confidentiality agreement if it was not previously contained in the work agreement. Normative research method is used on this journal, with the approach used is the approach to applying the law and the conceptual approach. The results obtained are that the company cannot prohibit workers who will change jobs even though they move to competing companies, this is because the law has classified freedom of choice of work as a human right. Indeed, the work is still in the work agreement, so the worker is obliged to provide a higher wage until the working period ends. In addition, in order to protect confidential company information, a solution can be applied is quality of the confidentiality clause from work agreement, because it is considered better than the non-competition clause which reduces the rights of workers in choosing jobs that they can, and if they have not been previously included in the work agreement, they can do it. adding a confidentiality clause in the addendum to the agreement or making a separate agreement but still in one unit in the agreement. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mendapatkan win-win solution terhadap problematika kepastian hukum oleh pihak perusahaan yang menginginkan rahasia perusahaan tetap aman meskipun terdapat mantan pekerjanya yang akan bekerja di perusahaan kompetitor, akan tetapi agar tetap tidak membatasi hak asasi dari pekerja untuk memilih pekerjaan yang sesuai kehendaknya dan telah dilindungi oleh undang-undang, serta bagaimana urgensi juga penerapan perjanjian kerahasiaan apabila sebelumnya tidak termuat dalam perjanjian kerja. Adapun metode penelitian di sini menggunakan metode hukum normatif, serta pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan tidak dapat melarang pekerja yang akan pindah kerja meskipun pindah kerja ke perusahaan kompetitor sekalipun, hal tersebut dikarenakan undang-undang telah mengklasifikasikan kebebasan memilih pekerjaan sebagai hak asasi manusia. Apabila memang pekerja tersebut masih dalam ikatan perjanjian kerja, maka pekerja wajib memberikan ganti kerugian sejumlah upah pekerja hingga masa kerjanya berakhir. Selain itu guna melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia solusi yang dapat diaplikasikan adalah mencantumkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja, karena dianggap lebih baik dari klausul non kompetisi yang mengurangi hak pekerja dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya, dan apabila memang belum termuat sebelumnya dalam perjanjian kerja maka dapat dilakukan penambahan klausul kerahasiaan dalam addendum perjanjian maupun membuat perjanjian kerahasiaan secara terpisah namun masih dalam satu kesatuan dalam perjanjian kerja.
LEGALITAS ASET KRIPTO MILIK ARTIS SEBAGAI SUBJEK KOMODITAS PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI INDONESIA Kadek Ayu Sri Cempakasari; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji legalitas aset kripto milik artis serta upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa transaksi kripto di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep. Untuk dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia suatu aset kripto wajib memenuhi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019, aset kripto wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk dapat diperdagangkan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis mengenai legalitas aset kripto tersebut dan upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi kripto yang ada. Dalam hasil studi kemudian menunjukan bahwa keberadaan aset kripto milik artis di Indonesia masih banyak yang belum memiliki legalitas yang kuat serta belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi kripto. Kata Kunci: Aset Kripto, Investasi, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The purpose of this study is to examine the the legality of crypto asset owned by artist from Indonesia’s law and regulation point of view as well as legal protection efforts and settlement of crypto transaction disputes in Indonesia. This study used a normative legal research method with a statutory approach and also conceptual approach. To have legality to be traded in Indonesia, crypto assets must be fulfill the requirements as stated in Attachment I of the Regulation of the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading Number 7 of 2020 concerning the Establishment of a List of Crypto Assets that can be Traded in the Physical Crypto Asset Market. These requirements must be fulfill because based on Article 3 paragraph (1) the Regulation of the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange, crypto assets are required to fulfill the requirements in accordance with the mechanism established that regulated by the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading to be traded in Indonesia. Therefore, a juridical review is needed regarding the legality of these crypto assets, legal protection and dispute resolution existing crypto transactions. The study shows that many crypto assets owned by artists in Indonesia still not have strong legality and still no regulation that spesifically regulate about legal protection and dispute resolution on crypto transactions. Key Words: Crypto Assets, Investment, Legal Protection, Dispute Resolution
PERSPEKTIF PEMBERLAKUAN INVESTASI TRADING ILEGAL DI INDONESIA Putu Ayu Filri Regeena Sutawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dari penulisan ini adalah memahami upaya dalam mengatasi trading ilegal dan agar pembaca memahami bagaimana cara mendapatkan kembali uang investasi trading ilegal. penulis menggunakan metode penelitian normatif. Instrumen pada penelitian ini adalah Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ilmiah ini merupakan pendekatan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Pada artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Artikel ilmiah ini bersifat deskriptif (penelitian deskriptif) yang berarti suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sangat spesifik yang didasari oleh fakta-fakta. Upaya dalam mengatasi perjudian berkedok investasi trading yakni: Memastikan pengaturan yang terdapat pada platform investasi trading, Mengatur investasi internet lebih ketat, Situs investasi resmi harus didaftarkan, sedangkan situs investasi tidak sah harus diblokir, Memastikan legalitas layanan atau platform keuangan yang diikuti, Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan aman harus memastikan keuntungan yang diberikan oleh investasi trading tersebut rasional dan masuk akal, Memahami skema platform keuangan tersebut, dan Pahami hak-hak korban investor dan instrument hukum yang cocok terhadap kasus investasi trading yang tercantum pada Undang-Undang. kata kunci : trading ilegal, binary option, investasi ABSTRACT The purpose of this writing is to understand the efforts to deal with illegal trading and for readers to understand how to get back illegal trading investment money. the author uses normative research methods. The instrument in this study was a documentation study, namely data collection techniques based on written documents. The approach taken in this scientific article is an approach that uses a statutory approach. In this scientific article, researchers use primary legal materials and secondary legal materials. This scientific article is descriptive in nature (descriptive research) which means a study that describes a very specific situation based on facts. Efforts to deal with gambling under the guise of investment trading include: Ensuring the arrangements contained in trading investment platforms, Regulating internet investments more stringently, Official investment sites must be registered, while unauthorized investment sites must be blocked, Ensuring the legality of services or financial platforms that are followed, For people who If you want to invest safely, you must ensure that the profits provided by trading investments are rational and reasonable, understand the scheme of the financial platform, and understand the rights of investor victims and legal instruments that are suitable for trading investment cases listed in the law. keywords : illegal trading, binary option, investation
Peran dan Kedudukan Komisaris pada Perseroan Perorangan Anak Agung Sintya Iswari; Dewa Gde Rudy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p12

Abstract

The purpose of this writing is to determine the functions and authorities of commissioners in limited liability companies and to analyze the position of commissioners in individual companies. The research methods used are normative legal research with a statutory approach and a concept approach. The results showed that the Commissioner is an organ of the Company in charge of carrying out supervision either in general or specifically in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors. In an Individual Company that only consists of 1 (one) person and without the role of Commissioner as supervisor, it will tend to be unlimited liability like an unincorporated business entity. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui fungsi dan kewenangan komisaris di dalam perseroan terbatas serta untuk menganalisa kedudukan komisaris dalam perseroan perorangan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam Perseroan Perorangan yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang dan tanpa adanya peran Komisaris selaku pengawas maka akan cenderung menjadi tanggung jawab tidak terbatas layaknya badan usaha yang tidak berbadan hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup Willy Jayandi Parasian Sinaga; Dewa Gde Rudy
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.163

Abstract

The development of technology and information has given rise to more and more startup businesses popping up. This is also accompanied by the existence of intellectual property as a startup business asset which is very important to be protected by law. Intellectual property can be in the form of copyrights, patents, trade secrets and trademarks owned by a startup business. This study aims to find out what legal protection for intellectual property will be in startup businesses, as well as the challenges and obstacles that startup businesses will face to protect their intellectual property. This research is normative with a qualitative approach to several startup business actors and legal policy makers who are involved in the legal protection of intellectual property in startup businesses. The results of the study show that legal protection of intellectual property in startup businesses can be done through registration of copyrights, patents, trademarks, and taking legal action against intellectual property violations. However, startup businesses experience problems in terms of costs and time to register intellectual property rights as well as a lack of legal awareness and knowledge of intellectual property protection. Therefore, there is a need for more intensive outreach and education about intellectual property law protection in startup businesses.
CONSUMER PROTECTION FOR LOSSES ARISING FROM THE USE OF AUTO PILOT-BASED TECHNOLOGY IN INDONESIA Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano; Rudy, Dewa Gde
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.964

Abstract

This study aims to examine the legal safeguards provided to consumers in Indonesia in relation to losses incurred from the use of autopilot-based technology. The research methodology employed in this study is normative legal research, utilizing a legislative approach and legal material analysis. The findings of this study reveal that autopilot technology or artificial intelligence (AI) can be considered as legal entities, as there is human involvement in regulating and operating the technology. However, consumer protection in the utilization of such technology encounters challenges within the Indonesian legal system. This is primarily due to the requirement of reversing the burden of proof for losses under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Consequently, this presents a significant hurdle in achieving consumer protection against the adverse effects of this technology, as there exists an imbalance of knowledge and bargaining power between the producer (AI) and the consumer in substantiating the losses incurred from its use.
A PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU BARANG YANG SUDAH DI BELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PERJANJIAN STANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 barusu, yogi nugraha; Rudy, Dewa Gede
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Penulisan study mengkaji pencantuman klausla baku mengenai barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dalam sebuah perjanjian standar dapat dikatakan benar berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dapat menimbulkan Akibat Hukum apabila adanya pencantuman Klasula baku seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam sebuah perjanjian standar. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan instrument hukum atau produk hukum (The Statute Approh) artinya “pendekatan ditinjau berdasarkan telaah dari berbagai jenis UU atau regulasi sesuai topik kajian”. Salah satunya ialah mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam sebuah perjanjian standar berupa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sesuai Pasal 18UU Perlindungan Konsumen, hal tersebut dilarang. Mengatur perihal setiap penawaran barang ataupun jasa yang dilakukan pelaku usahayang ditujukan kepada konsumen tidak diperbolehkan membubuhkan klausula baku dalam sebuah dokumen maupun sebuah perjanjian dalam hal ini menyatakan pengalihan tangungjawab pelaku usaha. Serta, memuat aturan terkait larangan pelaku usaha dalam perihal pencantuman klausula baku dengan peletakan maupun bentuknyasusah terlihat, penulisannya tidak terbaca dengan jelas, serta kalimatnya susah untuk dipahami. Akibatnya konsumen merasa dirugikandan menimbulkan akibat hukum terhadap klausula baku pada perjanjian standar tersebut. Sehingga berdasarkan aturan pada Pasal 18 ayat 3 perjanjian dikatakan batal demi hukum. Kata Kunci: Klausul Baku ABSTRACT The author's study assesses that the inclusion of a standard clause regarding goods that have been purchased cannot be returned, in a standard agreement can be justified based on Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and can cause Legal Consequences if there is an inclusion of a standard clause as previously mentioned in a standard agreement. In writing this journal, it uses normative legal research methods and approaches to legal instruments or legal products (The Statute Approach). One of them is regarding the arrangement of affixing standard clauses in a standard agreement in the form of goods that have been purchased cannot be returned according to Article 18 of the Consumer Protection Act, this is prohibited. Pay attention that the subject of every offer of goods or services made by business actors aimed at consumers is not allowed to affix standard clauses in a document or an agreement, in this case declaring the transfer of responsibilities of business actors.Also, contains rules related to the prohibition of business actors in terms of affixing standard clauses with the positioning or shape being difficult to see, the writing is not legible, and the sentences are difficult to understand. As a result, consumers feel disadvantaged and cause legal consequences for the standard clauses in the standard agreement. So based on the rules in Article 18 paragraph 3, the agreement can be declared null and void. keywords: Standard Clause
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Indrawati, AA Sri Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas , Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Rosidi , Ahmad Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani