Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.635
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Dewa Gde Rudy
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
LEGALITAS ASET KRIPTO MILIK ARTIS SEBAGAI SUBJEK KOMODITAS PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI INDONESIA Kadek Ayu Sri Cempakasari; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji legalitas aset kripto milik artis serta upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa transaksi kripto di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep. Untuk dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia suatu aset kripto wajib memenuhi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019, aset kripto wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk dapat diperdagangkan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis mengenai legalitas aset kripto tersebut dan upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi kripto yang ada. Dalam hasil studi kemudian menunjukan bahwa keberadaan aset kripto milik artis di Indonesia masih banyak yang belum memiliki legalitas yang kuat serta belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi kripto. Kata Kunci: Aset Kripto, Investasi, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The purpose of this study is to examine the the legality of crypto asset owned by artist from Indonesia’s law and regulation point of view as well as legal protection efforts and settlement of crypto transaction disputes in Indonesia. This study used a normative legal research method with a statutory approach and also conceptual approach. To have legality to be traded in Indonesia, crypto assets must be fulfill the requirements as stated in Attachment I of the Regulation of the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading Number 7 of 2020 concerning the Establishment of a List of Crypto Assets that can be Traded in the Physical Crypto Asset Market. These requirements must be fulfill because based on Article 3 paragraph (1) the Regulation of the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange, crypto assets are required to fulfill the requirements in accordance with the mechanism established that regulated by the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading to be traded in Indonesia. Therefore, a juridical review is needed regarding the legality of these crypto assets, legal protection and dispute resolution existing crypto transactions. The study shows that many crypto assets owned by artists in Indonesia still not have strong legality and still no regulation that spesifically regulate about legal protection and dispute resolution on crypto transactions. Key Words: Crypto Assets, Investment, Legal Protection, Dispute Resolution
PERSPEKTIF PEMBERLAKUAN INVESTASI TRADING ILEGAL DI INDONESIA Putu Ayu Filri Regeena Sutawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dari penulisan ini adalah memahami upaya dalam mengatasi trading ilegal dan agar pembaca memahami bagaimana cara mendapatkan kembali uang investasi trading ilegal. penulis menggunakan metode penelitian normatif. Instrumen pada penelitian ini adalah Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ilmiah ini merupakan pendekatan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Pada artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Artikel ilmiah ini bersifat deskriptif (penelitian deskriptif) yang berarti suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sangat spesifik yang didasari oleh fakta-fakta. Upaya dalam mengatasi perjudian berkedok investasi trading yakni: Memastikan pengaturan yang terdapat pada platform investasi trading, Mengatur investasi internet lebih ketat, Situs investasi resmi harus didaftarkan, sedangkan situs investasi tidak sah harus diblokir, Memastikan legalitas layanan atau platform keuangan yang diikuti, Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan aman harus memastikan keuntungan yang diberikan oleh investasi trading tersebut rasional dan masuk akal, Memahami skema platform keuangan tersebut, dan Pahami hak-hak korban investor dan instrument hukum yang cocok terhadap kasus investasi trading yang tercantum pada Undang-Undang. kata kunci : trading ilegal, binary option, investasi ABSTRACT The purpose of this writing is to understand the efforts to deal with illegal trading and for readers to understand how to get back illegal trading investment money. the author uses normative research methods. The instrument in this study was a documentation study, namely data collection techniques based on written documents. The approach taken in this scientific article is an approach that uses a statutory approach. In this scientific article, researchers use primary legal materials and secondary legal materials. This scientific article is descriptive in nature (descriptive research) which means a study that describes a very specific situation based on facts. Efforts to deal with gambling under the guise of investment trading include: Ensuring the arrangements contained in trading investment platforms, Regulating internet investments more stringently, Official investment sites must be registered, while unauthorized investment sites must be blocked, Ensuring the legality of services or financial platforms that are followed, For people who If you want to invest safely, you must ensure that the profits provided by trading investments are rational and reasonable, understand the scheme of the financial platform, and understand the rights of investor victims and legal instruments that are suitable for trading investment cases listed in the law. keywords : illegal trading, binary option, investation
Peran dan Kedudukan Komisaris pada Perseroan Perorangan Anak Agung Sintya Iswari; Dewa Gde Rudy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p12

Abstract

The purpose of this writing is to determine the functions and authorities of commissioners in limited liability companies and to analyze the position of commissioners in individual companies. The research methods used are normative legal research with a statutory approach and a concept approach. The results showed that the Commissioner is an organ of the Company in charge of carrying out supervision either in general or specifically in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors. In an Individual Company that only consists of 1 (one) person and without the role of Commissioner as supervisor, it will tend to be unlimited liability like an unincorporated business entity. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui fungsi dan kewenangan komisaris di dalam perseroan terbatas serta untuk menganalisa kedudukan komisaris dalam perseroan perorangan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melaksanakan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam Perseroan Perorangan yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang dan tanpa adanya peran Komisaris selaku pengawas maka akan cenderung menjadi tanggung jawab tidak terbatas layaknya badan usaha yang tidak berbadan hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup Willy Jayandi Parasian Sinaga; Dewa Gde Rudy
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.163

Abstract

The development of technology and information has given rise to more and more startup businesses popping up. This is also accompanied by the existence of intellectual property as a startup business asset which is very important to be protected by law. Intellectual property can be in the form of copyrights, patents, trade secrets and trademarks owned by a startup business. This study aims to find out what legal protection for intellectual property will be in startup businesses, as well as the challenges and obstacles that startup businesses will face to protect their intellectual property. This research is normative with a qualitative approach to several startup business actors and legal policy makers who are involved in the legal protection of intellectual property in startup businesses. The results of the study show that legal protection of intellectual property in startup businesses can be done through registration of copyrights, patents, trademarks, and taking legal action against intellectual property violations. However, startup businesses experience problems in terms of costs and time to register intellectual property rights as well as a lack of legal awareness and knowledge of intellectual property protection. Therefore, there is a need for more intensive outreach and education about intellectual property law protection in startup businesses.
CONSUMER PROTECTION FOR LOSSES ARISING FROM THE USE OF AUTO PILOT-BASED TECHNOLOGY IN INDONESIA Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano; Rudy, Dewa Gde
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.964

Abstract

This study aims to examine the legal safeguards provided to consumers in Indonesia in relation to losses incurred from the use of autopilot-based technology. The research methodology employed in this study is normative legal research, utilizing a legislative approach and legal material analysis. The findings of this study reveal that autopilot technology or artificial intelligence (AI) can be considered as legal entities, as there is human involvement in regulating and operating the technology. However, consumer protection in the utilization of such technology encounters challenges within the Indonesian legal system. This is primarily due to the requirement of reversing the burden of proof for losses under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Consequently, this presents a significant hurdle in achieving consumer protection against the adverse effects of this technology, as there exists an imbalance of knowledge and bargaining power between the producer (AI) and the consumer in substantiating the losses incurred from its use.
A PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU BARANG YANG SUDAH DI BELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PERJANJIAN STANDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 barusu, yogi nugraha; Rudy, Dewa Gede
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Penulisan study mengkaji pencantuman klausla baku mengenai barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, dalam sebuah perjanjian standar dapat dikatakan benar berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dapat menimbulkan Akibat Hukum apabila adanya pencantuman Klasula baku seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam sebuah perjanjian standar. Penulisan jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan instrument hukum atau produk hukum (The Statute Approh) artinya “pendekatan ditinjau berdasarkan telaah dari berbagai jenis UU atau regulasi sesuai topik kajian”. Salah satunya ialah mengenai pengaturan pencantuman klausula baku dalam sebuah perjanjian standar berupa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan sesuai Pasal 18UU Perlindungan Konsumen, hal tersebut dilarang. Mengatur perihal setiap penawaran barang ataupun jasa yang dilakukan pelaku usahayang ditujukan kepada konsumen tidak diperbolehkan membubuhkan klausula baku dalam sebuah dokumen maupun sebuah perjanjian dalam hal ini menyatakan pengalihan tangungjawab pelaku usaha. Serta, memuat aturan terkait larangan pelaku usaha dalam perihal pencantuman klausula baku dengan peletakan maupun bentuknyasusah terlihat, penulisannya tidak terbaca dengan jelas, serta kalimatnya susah untuk dipahami. Akibatnya konsumen merasa dirugikandan menimbulkan akibat hukum terhadap klausula baku pada perjanjian standar tersebut. Sehingga berdasarkan aturan pada Pasal 18 ayat 3 perjanjian dikatakan batal demi hukum. Kata Kunci: Klausul Baku ABSTRACT The author's study assesses that the inclusion of a standard clause regarding goods that have been purchased cannot be returned, in a standard agreement can be justified based on Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and can cause Legal Consequences if there is an inclusion of a standard clause as previously mentioned in a standard agreement. In writing this journal, it uses normative legal research methods and approaches to legal instruments or legal products (The Statute Approach). One of them is regarding the arrangement of affixing standard clauses in a standard agreement in the form of goods that have been purchased cannot be returned according to Article 18 of the Consumer Protection Act, this is prohibited. Pay attention that the subject of every offer of goods or services made by business actors aimed at consumers is not allowed to affix standard clauses in a document or an agreement, in this case declaring the transfer of responsibilities of business actors.Also, contains rules related to the prohibition of business actors in terms of affixing standard clauses with the positioning or shape being difficult to see, the writing is not legible, and the sentences are difficult to understand. As a result, consumers feel disadvantaged and cause legal consequences for the standard clauses in the standard agreement. So based on the rules in Article 18 paragraph 3, the agreement can be declared null and void. keywords: Standard Clause
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG DENGAN ETALASE DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita; Rudy, Dewa Gde
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkembangan internet saat ini salah satunya adalah dampak dari berkembangnya teknologi. Saat ini terjadinya jual beli yang memanfaatkan internet yang pada beberapa tahun ini berkembang, jual beli melalui internet itu sendiri disebut dengan E-Commerce. Salah satu permasalahan terjadi ialah seperti barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya antara pelaku usaha dengan pembeli yang mengakibatkan kerugian kepada pihak pembeli. Dalam permasalahan ini pelaku usaha memenuhi unsur dari wanprestasi dikarenakan sudah menjalankan suatu perjanjian tetapi tidak sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli apabila produk yang dibeli tidak sesuai dengan etalase dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce ? dan “Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang mendapatkan barang tidak sesuai dengan etalase ?” Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analytical approach. Serta didukung dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku – buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini terdapat adanya kekosongan norma dalam UUPK dikarenakan belum secara jelas memberikan tanggung jawab pelaku usaha jual/beli barang melalui pihak ketiga (marketplace). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilundungan hukum terhadap konsumen dapat didasarkan “UUPK, UU ITE, serta pada UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, ketentuan pidana terkait sengketa yang terjadi dalam e-commerce yaitu diatur dalam pasal 115. Dan Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh terhadap kerugian berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.” Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerugian, E-commerce. Abstract One of the current developments of the internet is the impact of technological developments. Currently buying and selling that utilizes the internet which has been developing in recent years, buying and selling via the internet itself is called E-Commerce. One of the problems that occurs is that the goods that arrive are not in accordance with what was previously agreed between the business actor and buyer. The problem studied in this study is how is the legal protection for buyers if the product purchased is not in accordance with the storefront in the sale and purchase agreement through e-commerce? and "What is the responsibility of the business actor for the loss of consumers who get goods that do not match the storefront?" The discussion of this research uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. It is also supported by secondary legal materials obtained from books, journals and other legal materials. In this study, there is a void in the norms in the UUPK because it has not clearly assigned the responsibilities of business actors to sell/buy goods through third parties (marketplaces). The results of the research show that legal protection for consumers can be based on "UUPK, UU ITE, and UU no. 7 of 2014 concerning trade, criminal provisions related to disputes that occur in e-commerce are regulated in article 115. And business actors have the obligation to be fully responsible for losses based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. Keywords: Responsibility, Loss, E-commerce..
EXAMINING THE LEGAL STANDING OF DIGITAL SIGNATURES UNDER CIVIL AND ITE LAWS Diah Iswari, Desak Ayu Intan; Rudy, Dewa Gede
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 2 No. 2 (2023): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v2i2.603

Abstract

This research aims to investigate the validity of digital signatures and their evidential value. This study adopts a normative juridical approach, utilizing a statutory method. The findings of this study reveal that: (1) Digital signatures have evidential strength as they are recognized by Article 5 of the ITE Law and are legally binding in civil cases in accordance with the relevant procedural laws of Indonesia. (2) In terms of legality under Indonesian positive law, digital signatures contained in electronic documents are considered valid in civil law, in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the enactment of Law Number 19 of 2016 Amendment to Law Number 11 of 2008, as well as Government Regulation No.71 of 2019, which deals with the Implementation of Electronic Systems and Transactions.
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

Abstract

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.
A Constitutional Court Decision Has Final Law And Binding Related to Decision No. 57/PHP.BUP-XIX/2021, North Halmahera Election Results Disputes Laritmas , Selfianus; Gede Yusa, I; Gede Rudy, Dewa; Rosidi , Ahmad
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i1.257

Abstract

Constitutional Court Decision(MK) who is final and binding as stated in Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Saccording to the provisions of article 47,and explanation of article 10 paragraph (1), Law no. 24 year 2003. The final nature of this Constitutional Court decision includes binding legal force (final and binding).. It turns out, in amarConstitutional Court Decision No 57/PHP.BUP-XIX/2021 cause new legal problems or conflicts of norm because it does not yet have final and binding power in the North Halmahera election dispute, because the Constitutional Court's decision still opens the opportunity for new applications to be resubmitted in the Constitutional Court. MKNumber 14/PHP.BUP-XV/2017, and Decision Number 42/PHP.BUP-XV/2017, on amarthe decision is very clear, the decision has binding power after the decision so that the Constitutional Court can no longer re-hear the election results case after the PSU has been carried out, only the determination is carried out after the KPUD reports the PSU results.This study aims to analyze, first,Is the Constitutional Court's decision no longer final and binding in dealing with regional election disputes, especially the North Halmahera regional election dispute, second, how are the legal problems of the Constitutional Court's decision which is no longer final and binding?. This research is qualified into normative legal research, with an approach Legal approach (Statute Approach), Concept Approach and Case approach. The results of the study show, firstly, that the Constitutional Court's decision creates new legal problems in its decisions which are different from the previous decisions, Second, there is a need for Consistency of the Constitutional Court in deciding disputes that are final and binding so that it does not cause new problems in constitutional law
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Indrawati, AA Sri Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas , Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Rosidi , Ahmad Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani