Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
13.392
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum JOURNAL EQUITABLE Al-Adl : Jurnal Hukum Unri Conference Series: Community Engagement Community Empowerment Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Balobe Law Journal Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) Soedirman Law Review SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara Melayunesia Law
Zulfikar Jayakusuma
Fakultas Hukum Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 133 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 133 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Urgensi Indonesia Meratifikasi Konvensi UNESCO 1970 Dan Konvensi UNIDROIT 1995 Dalam Rangka Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia Surya, Evelyn; Deliana HZ, Evi; Jayakusuma, Zulfikar
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 3 No 3 : Maret (2025): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan da
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence of cultural heritage artifacts is crucial as they represent a nation's history and identity. Currently, the condition of cultural heritage protection in Indonesia is concerning. There have been several cases of theft of cultural heritage artifacts, including incidents within museums, which should be the safest places for such collections. An example is the case at the National Museum in Central Jakarta. According to Johannes Marbun, Coordinator of the Cultural Heritage Advocacy Society, the first case occurred in 1960 when a collection of gold and gems was stolen, followed by incidents in 1979 involving the theft of coin collections and ceramics. The fourth case happened in 1996 with the theft of paintings by Basoeki Abdullah, Raden Saleh, and Affandi, and the fifth case in 2013 involved the disappearance of four gold-plated cultural heritage artifacts. It is suspected that these historical artifacts, believed to be remnants of the ancient Mataram Kingdom and valued at billions of rupiah, are now outside the country. Therefore, the objective of this thesis research is twofold: first, to compare the regulations of the UNESCO 1970 Convention and the UNIDROIT 1995 Convention with Indonesia's Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage, and second, to emphasize the urgency of ratifying the UNESCO 1970 Convention and the UNIDROIT 1995 Convention for the protection of cultural heritage in Indonesia. This research is classified as normative research, utilizing secondary data sources and the library research technique for data collection. From the research findings, three main conclusions can be drawn. First, the condition of cultural heritage protection in Indonesia remains concerning, as evidenced by a series of theft and illegal trafficking cases. Second, Indonesia's Cultural Heritage Law, the UNESCO 1970 Convention, and the UNIDROIT 1995 Convention all aim to protect cultural heritage, but with different approaches and mechanisms. The Cultural Heritage Law focuses more on the national context and implementation through government institutions and community participation, while the UNESCO 1970 Convention and UNIDROIT 1995 Convention emphasize international cooperation and the return of illegally exported cultural artifacts. Third, the Indonesian government needs to take concrete steps to address this issue. One proposed step is to ratify the UNESCO 1970 Convention and the UNIDROIT 1995 Convention. The author's recommendations are, first, for the government to strengthen the legal framework related to cultural heritage protection by revising existing laws, and second, for Indonesia to promptly ratify the UNESCO 1970 Convention and the UNIDROIT 1995 Convention to enhance international cooperation.
Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Satwa di Kebun Binatang yang Terancam oleh Konflik Perang Palestina-Israel menurut Hukum Internasional Naufal, Muhammad; Jayakusuma, Zulfikar; Diana, Ledy
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16105

Abstract

Secara internasional, belum adanya perjanjian internasional yang berbentuk perlindungan hukum secara khusus terhadap kesejahteraan satwa, sehingga perlindungan kesejahteraan satwa tersebut hanya mengandalkan kajian pedoman internasional yang terkait. Oleh karena itu, tidak ada standar internasional yang dapat memastikan adanya perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa. Dalam penulisan ini penulis berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap para satwa yang berada di dalam tempat wisata yang nasibnya terancam oleh adanya konflik perperangan antara Palestina dan Israel.Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Munculnya pre-draft The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) yang digagasi oleh asosiasi Global Animal Law (GAL) dapat menjadi solusi atas perlindungan kesejahteraan satwa. Secara konsep, baik atau tidaknya pengaruh dari asosiasi Global Animal Law dengan relevansinya terhadap pre-draft The United Nations Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP) dan juga berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 mempunyai keterkaitan dengan pencapaian indikator dalam teori kesejahteraan satwa. Bentuk perlindungan hukum terhadap kesejahteraan satwa di tempat wisata akibat konflik perang Palestina dan Israel adalah dibentuknya berbagai konvensi dan juga organisasi internasional yang bertanggung jawab atas perlidungan kesejahteraan satwa. Diharapkan agar asosiasi Global Animal Law dapat mengupayakan semaksimal mungkin untuk merampungkan pembentukkan The United Nations Convention on Animal Health and Proctection (UNCAHP) sehingga menjadi sebuah produk hukum yang sah. Kata Kunci: Kesejahteraan Satwa; Global Animal Law (GAL); The United Nations Convention on Animal.
Penggunaan Cluster Bombs Dalam Perang Rusia-Ukraina Oleh Militer Rusia Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Pranata, Dendy; Jayakusuma, Zulfikar; HZ, Evi Deliana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 10.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara serta alat peperangan juga ikut berkembang. Manusia mulai menciptakan senjata-senjata perang yang efektif dalam melumpuhkan lawannya, namun berjalannya waktu banyak lahir senjata-senjata yang tidak berperikemanusiaan, salah satunya adalah bom Cluster. Banyak negara-negara yang menentang penggunaan bom Cluster karena dianggap memberikan dampak yang buruk terhadap keselamatan masyarakat sipil baik disaat peperangan maupun setelah peperangan usai salah satunya Rusia yang menggunakan Cluster Bomb oleh militernya kepada Ukraina, oleh sebab itu maka masyarakat internasional menyatakan bahwa bom Cluster merupakan salah satu senjata yang dilarang penggunaannya dalam peperangan. Hal ini menarik untuk diteliti dan dianalisis yaitu terkait 1.) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap larangan penggunaan Cluster Bomb menurut Hukum Humaniter Internasional? dan 2.) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam bentuk penggunaan Cluster Bombs oleh militer Rusia dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian dalam penulisan ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelarangan penggunaan bom Cluster secara internasional diatur di dalam Konvensi Den Hague IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi tentang pelarangan penggunaan senjata konvensional tertentu (Convention on Certain Conventional Weapon) pada tahun 1980 dan Convention on Cluster Munition 2008. Sedangkan upaya-upaya dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap penggunaan bom Cluster meliputi upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitatif.
Penguatan Pemberdayaan Hak Perempuan dan Anak di Desa Tanjung Rambutan Zulfikar Jayakusuma; Ali Syobri; Balqis Sakinah; Ilma Rama Dona; Jerry Wan Beckam; Annum Satya Rahmah Harahap; Grace Blessinka; Anistasya Febriani; Rizka Azzahra; Indah Apriliani; Celfi Anggryani
Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/karyanyata.v1i4.578

Abstract

Women and children are vulnerable to violations of their rights. Therefore, the state through the government must provide efforts to empower the rights of women and children. The role of the government in providing this effort must also be supported by all circles, including students, in providing education and understanding for the parties involved so that the information reaches them. The purpose of this study was to find out how much implementation of efforts to empower women and children's rights has been carried out in Desa Tanjung Rambutan. The method carried out in the study was a quantitative method with filling out a questionnaire survey. The process of data analysis process is carried out by analyzing the responses from the audiences and presenting the data that has been obtained for drawing conclusions.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PERGURUAN TINGGI DI KOTA PEKANBARU) Saujani, Ersya Putri; Jayakusuma, Zulfikar; Separen, Separen
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The policy of the Minister of Education and Culture, which was recently issued inthe form of Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021, hasgenerated a lot of perception and even controversy among universities and society itself.This policy is related to the increasing prevalence of sexual violence in the highereducation sector which has a direct or indirect impact on optimizing the Tridharma ofHigher Education which is reduced as well as the quality of Higher Education whichexperiences a decline. All policies or regulations from the government, both from thepresident and from his staff, namely from the ministries, are of course based onconsiderations of various things.Sexual violence in higher education requires special attention from various parties,especially the government as the institution that has the authority to formulate regulationsrelating to sexual violence in higher education. Efforts to protect against sexual violenceare the responsibility of the state which has an obligation to fulfill the human rights ofevery citizen, which includes the academic community. The aim of this research is todetermine the analysis of Minister of Education and Culture Research and TechnologyRegulation No. 30 of 2021 regarding the phenomenon of sexual violence in highereducation environments. The benefit of this research is that the author wants to know howto understand the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation No.30 of 2021 and how to understand it from a sociological perspective. This research issociological research obtained from sources related to the PPKS Task Force.The results of this research show that with the increasing number of cases of sexualviolence in higher education environments, this phenomenon ultimately encouraged theMinistry of Education, Culture, Research and Technology to create regulations relating tothe prevention and handling of sexual violence. This regulation was later namedPermendikbud Ristek (Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research andTechnology) No. 30 of 2021. Therefore, Ministry of Education, Culture, Research andTechnology Regulation No. 30 of 2021 is a follow-up to the government's seriousness inhandling cases of sexual violence in higher education environments.Keywords: Sexsual Violence, Higher Education, Minister of Educations, ResearchCulture and Technology.
PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN SIAK H, Juanda Hasanuddin; Firdaus, Firdaus; Jayakusuma, Zulfikar
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the strategic issues in managing the upstream oil and gas sector in Indonesia isthe obligation to bid Participating interest of 10% (ten percent) by the KKKS managing an Oiland Gas Working Area to the Regional Owned Enterprise (BUMD) at the operational location.involvement of regional governments in the form of responsibility for giving appointments toBUMDs or regional companies in order to obtain 10% PI management which is expected tobe able to provide profits or profits that will increase regional income for the welfare of localcommunities. Apart from that, it is hoped that it will be able to provide knowledge andexperience of cooperation for BUMDs in managing oil and gas working areas as a contractor.The type of research in this thesis uses sociological legal research, namely research onthe effectiveness of law in society. The nature of this thesis research is research descriptivewhich systematically describes the facts and characteristics of the object being studiedaccurately. The data collection technique in this research is the interview method and literaturereview, then after the data is collected it is then analyzed to draw conclusions.Management Participating Interest 10% (Ten Percent) in the context of improvingcommunity welfare in accordance with the mandate in the Minister of Energy and MineralResources Regulation (Permen) Number 37 of 2016 concerning Provisions for 10% (TenPercent) Participating Interest Offerings in Oil and Gas Working Areas. PT Riau Petroleummanages four 10% PIs from four oil and gas blocks by forming subsidiaries, namely PT RiauPetroleum Siak, PT Riau Petroleum Kampar, PT Riau Petroleum Mahato, and PT RiauPetroleum Rokan, the Riau Provincial Government gets the largest share with a portion of50%, while the remainder is divided among the five districts, according to the amount of oiland gas reserves in each region which has been calculated by a third party professionally.Utilization of Participating Interest 10% (Ten Percent) in the Context of Improving Welfare,among others, Siak BUMD can use the profits from the 10% PI to increase Regional OriginalIncome. Siak BUMD can use some of the profits from the 10% PI to finance communityempowerment programs, such as skills training, business capital assistance, and villageinfrastructure development. Improving the Quality of Education. Siak BUMD can use some ofthe profits from the 10% PI to finance programs to improve the quality of education, such asbuilding schools, providing scholarships, and training teachers.Keywords: Participating interest, Petroleum, Government
HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA Ummah, Kuntum Khaira; Jayakusuma, Zulfikar; Rahmadan, Davit
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Theft of personal data or Personal Data Theft is a crime to steal information, money, or somethingthat has value, where profit is the perpetrator's motivation. In fact, a person's personal data must receivelegal protection. This theft of personal data is very detrimental to society and includes a violation ofsomeone's privacy. Indonesia and Malaysia are two countries that have ratified the personal dataprotection law. Indonesia, which adheres to a civil law legal system, regulates the protection of personaldata through Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, although it has regulated theprotection of personal data in Indonesia, the potential for violations of the right to privacy over personaldata not only exists in online activities but also offline activities. Potential privacy violations in masspersonal data collection activities (digital dossier), direct marketing (direct selling), social media,implementation of e-KTP programs, implementation of e-health programs and cloud computing activities.The aim of this research is first: To find out how the criminal law for theft of personal data comparesbetween Indonesian law and Malaysian law. Second: To find out what the concept of legal protection forcriminal acts of theft of personal data will be in the future. This type of research is normative juridicalresearch with a comparative legal method, which means finding the truth of coherence, namely whetherthere are legal rules in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of orders orprohibitions in accordance with legal principles and whether a person's actions are in accordance withlegal norms (not just in accordance with legal rules) or legal principles.The results of this research are that the criminal law for theft of personal data between Indonesianlaw and Malaysian law has similarities and differences in several aspects, such as regulations related topersonal data theft, authorized institutions, and the advantages and disadvantages of each country. Thesimilarities between Indonesian law and Malaysian law can be seen in the principles of personal dataprotection and the rights of data subjects regulated in laws or regulations relating to the theft of personaldata and the concept of legal protection for criminal acts of theft of personal data in Indonesia in the future.This can be seen from two aspects, namely the substantial aspect and the structural aspect.Keywords: Comparative Law-Crime Theft of Personal Data-Indonesia-Malaysia
HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HUKUM MALAYSIA Ummah, Kuntum Khaira; Jayakusuma, Zulfikar; Rahmadan, Davit
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Theft of personal data or Personal Data Theft is a crime to steal information, money, or somethingthat has value, where profit is the perpetrator's motivation. In fact, a person's personal data must receivelegal protection. This theft of personal data is very detrimental to society and includes a violation ofsomeone's privacy. Indonesia and Malaysia are two countries that have ratified the personal dataprotection law. Indonesia, which adheres to a civil law legal system, regulates the protection of personaldata through Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, although it has regulated theprotection of personal data in Indonesia, the potential for violations of the right to privacy over personaldata not only exists in online activities but also offline activities. Potential privacy violations in masspersonal data collection activities (digital dossier), direct marketing (direct selling), social media,implementation of e-KTP programs, implementation of e-health programs and cloud computing activities.The aim of this research is first: To find out how the criminal law for theft of personal data comparesbetween Indonesian law and Malaysian law. Second: To find out what the concept of legal protection forcriminal acts of theft of personal data will be in the future. This type of research is normative juridicalresearch with a comparative legal method, which means finding the truth of coherence, namely whetherthere are legal rules in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of orders orprohibitions in accordance with legal principles and whether a person's actions are in accordance withlegal norms (not just in accordance with legal rules) or legal principles.The results of this research are that the criminal law for theft of personal data between Indonesianlaw and Malaysian law has similarities and differences in several aspects, such as regulations related topersonal data theft, authorized institutions, and the advantages and disadvantages of each country. Thesimilarities between Indonesian law and Malaysian law can be seen in the principles of personal dataprotection and the rights of data subjects regulated in laws or regulations relating to the theft of personaldata and the concept of legal protection for criminal acts of theft of personal data in Indonesia in the future.This can be seen from two aspects, namely the substantial aspect and the structural aspect.Keywords: Comparative Law-Crime Theft of Personal Data-Indonesia-Malaysia
FUNGSI DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Sihotang, Angga Alfonsus; Jayakusuma, Zulfikar; Junaidi, Junaidi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The DPRD remains in place as an organizing element of regional government, andcontinues to have the authority to jointly discuss draft regional regulations with regionalheads, discuss and determine the APBD with regional heads, and has a role as supervisor ofthe implementation of mutually approved Regional Regulations and mutually approvedAPBDs. This means that the DPRD is a working partner of the regional head in administeringregional government as intended by Law Number 23 of 2014 concerning regional government.If the DPRD is said to be a legislative institution, it is not correct, because the DPRD is not anabsolute institution that has the power of a legislative institution like the DPR RI.The aims of writing this thesis are: first, to find out the function and position of the DPRDbased on Law Number 22 of 1999 and Law Number 23 of 2014 concerning RegionalGovernment. Second, to understand the ideal concept of the function and position of the DPRDin the Regional Government system. The research method in this thesis uses a type of normativejuridical research, namely research that focuses on examining the application of rules ornorms in positive law. The nature of this thesis research is researchdescriptivewhichsystematically describes the facts and characteristics of the object being studied accurately.The data source used is the data sourcefirst, seconds andtertiary, The data collection methodused in this research is firstly literature study, which is a technique for obtaining secondarydata through documents related to the problem, objectives and benefits of the research, thenafter the data is collected it is then analyzed to draw conclusions.Based on the research results, Law No. 22 of 1999 stipulates that the DPRD is theregional legislative body and the regional government is the regional executive body. So in thiscase the position of the DPRD is separate from the regional government organs, whereas inLaw No. 23 of 2014 the district/city regional government consists of the district/city regionalgovernment so that in this case the position of the DPRD is a working partner of the regionalhead in administering government, secondly, the ideal pattern of relationship between thelegislature and the executive is a balance between the two institutions, but this will reallydepend on the political system being built. In connection with the position of the DPRD as aworking partner on an equal footing with the Regional Head, legal products in the form ofRegional Government Law No. 23 of 2014 must be emphasized regarding the position of theDPRD in the regional government system. Even though it is stated that they are equal in thelaw, the actual situation places the DPRD under the Regional Head. This causes the DPRD'sperformance to be ineffective based on what is mandated by lawKeywords: Law, Government, DPRD.
The Role of Standardization of Goods in the Context of Protecting the Interests of Car Spare Part Consumers in Pekanbaru Silmia Dahnil; Hayatul Ismi; Zulfikar Jayakusuma
Melayunesia Law Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/6cajbb42

Abstract

The purpose of this study is to determine the important role of standardization in various policies and public interests in controlling product quality, especially regarding the standardization of car spare parts products in order to guarantee the interests and provide consumer protection for car users. This type of research is field legal research or sociological research. Data collection techniques in sociological legal research through interviews with related parties, distributing questionnaires, and literature studies. In drawing conclusions, the author uses a deductive thinking method, namely starting from a general proposition whose truth is already known (believed) and ending with a more specific conclusion (new knowledge). The implementation of SNI is basically voluntary, but in matters relating to interests, safety, and security, the ministry or authorized non-ministerial government agency can stipulate the mandatory implementation of SNI through a Ministerial Regulation or Regulation of the Head of a Non-ministerial Government Agency. In this regard, car spare parts are a very important component of a car. However, currently the regulation regarding the standardization of car spare parts, including in Pekanbaru City, has not been regulated by the relevant party, namely the government through the National Standardization Agency (BSN), even though standardization plays a very important role in protecting consumers.
Co-Authors , Dasrol ., Elmayanti Abdi Afriando Adela Putri Maharani Adhelfy Prabas Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Aditiara Putri Aditya Wahyu Tiaraputri Afandi, Muhajir Aftahul Jefran Alde Karunia Syarvi Ali Syobri An Nisaa Mujahidina Andanil, Najwa Putri Andi Hijrah Uswatoen Khasanah Andrikasmi, Sukamarriko Angga Hijrahtul Mufit Anisa Hijrani Anistasya Febriani Annisa, Ade Rizki Annum Satya Rahmah Harahap Aprilia, Aisyah Dwi Ardiansyah, Andri Ariq Febrian Arya Syafandu Riesta Asri Qhornelis Putri Atikah Muna Aulia Purnama Ramadhan Bagas Aryo Seno Putra Bagaskara Dwi Wardhani Balqis Sakinah Bantala, Adam Yulyan bayu saputra Berry Aryakusuma Celfi Anggryani Chairul, Dahril Darmawan Dahniati, Dahniati Darnia, Meriza Elpha David Herlambang Davit Rahmadan Davit Rahmadan Davit Rahmadhan Dessy Artina Dhiaulhaque, Nada Diana Octavia Situmeang Dino Setiawan Duwi Cut Diana Putri Elmayanti, Elmayanti Emilda Firdaus Erdiansyah Erdiansyah Erdianto Effendi Evi Deliana HZ Fani Yolandri Farhan Muhammad Aziz Fendra Rizaldy Pratama Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Ferdi Juniawan Erga Fifi Fazilah Firdaus Firdaus Firdaus Firmansyah, Doni Fitria Yolanda Sofni Ghaitsa Rahma Glien Excell Julio Marshanda Grace Blessinka Gusliana HB Gusniardy, Raja Thesa H, Juanda Hasanuddin Hamzah Hamzah Haris Vivera Simatupang Hayatul Ismi Heltina Wati Sitorus Hengki Firmanda Hengki Purnata Hidayahtullah, Yusuf Hilman Haripal Hurul Aini Iga Arsita Ilham Azhari Ilma Rama Dona Indah Apriliani Indah Septipah Indah Tri Wisesha Ismaeri, Randy Isnal Hevi Ivan Marcelino Barus Jerry Wan Beckam Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Khairul Bakri Ledy Diana M. Sobirin Hafiz Ar-Rizqi M.Aidil Akbar Maghfira Dwi Adisti Manurung, Hadonia Lazarus Maria Maya Lestari Merigo, Tri Ipo Mexsasai Indra Muhammad A. Rauf Muhammad Hafiz Muhammad Naufal Asshidiqie Muhammad Naufal, Muhammad Muhammad Rusdiansyah Mukhlis R Muthiya Mutiara Rizkia Nadya Marva Aneila Nanda Erlangga Pranata Nathaniel Adianta Rim Manurung nudirwan, wawan Nufus, Aulan Nurahim Rasudin Nurdianti Nurdianti Nurdianti Nurdianti Ocy Ananda Erica Oktanika, Edward Pangestu, Devin Catur Pranata, Dendy Prayoga Darsa Prayudi, Arga Puti Jasmine Putra, Rian Dika Putri Azelianda Syaren Putri Damayanti Putri, Adi Tiara Putri, Adi Tiara Rabby, Nur Azizah Rahma Febiola Rahmad Hendra Rahmani Fitriah Rahmawan Mulya Sanah Rahmi Putri Raka Wahyudi Abdurrohim Rany Angraini Rauf, Muhammad A. Regyna Putri Willis Rika Lestari Riska Fitriani Riska Mawarni Rizka Aprilia Rizka Azzahra Robet Chandro Wijaya Sibuea Rovandie, Rio Sabrina Threcia Sabrina Tio Larisha Marpaung sakti, Laras Salma Kemala Salsa Annisya Anggraini Sarah Doviola Sipangkar Saujani, Ersya Putri Separen, Separen Septiani, Kartika Shasri, Nadia Rachel Dwinanda Shofa Rizkina Pratiwi.A Sihotang, Angga Alfonsus Silmia Dahnil Sitompul, Melani Aronica Maya Sari Br. Sopiandi Pakpahan Sri Divia Bella SULISTIANI SULISTIANI Surya, Evelyn Syaiful Waliyadin Syerin Aurellia Tengku Mega Rahmadini Tiffani Ramalia Putri Ulfa Shabrina Ulfia Hasanah ummah, kuntum khaira Utami, Ghaiske Mardiana Utin Rahmah Indah Pratiwi Wahyu Okta Prasetyo Wahyuni, Rani Sri Widia Edorita William Joshua Sinaga Windy Aprila Windy Rizky Putri Wiraya Aidiliya Utama Yayan Saputra, Yayan Yesi Fitri Indriani Yolan Indrayani Yolanda Pramandika Yuli Maharani Zainul Akmal Zulwisman, Zulwisman