Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Analysis Of The Use Of The Dispute Resolution Clause Through Arbitration (Article 79.3) In The Peunaga Cut Ujong Road Construction Agreement Kab. West Aceh Number 001/Pupr-Abar/2024 Kurdi, Kurdi; Cut Zulfahnur Syafitri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.495

Abstract

The real impact of the existence of changes in Article 88 of Law No. 18 of 1999 with Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services can be seen in construction service agreements including the Peunaga Cut Ujong Road Development Agreement, West Aceh District No. 001/PUPR-ABAR/2024 whose agreement clause states that the parties agree to resolve disputes through BANI. From here, problems are formulated, namely: First, what are the provisions regarding the arbitration clause in the Peunaga Cut Ujong Road Development Agreement of West Aceh District Number 001/PUPR-ABAR/2024. Second, Does the provision regarding the arbitration clause in the Peunaga Cut Ujong Road Development Agreement of West Aceh District Number 001/PUPR-ABAR/2024 cause potential problems. This research uses normative legal research with statute approach and also conceptual approach. The result of the discussion is that the inclusion of an arbitration clause in the Peunaga Cut Ujong Road Development Agreement of West Aceh District Number 001/PUPR-ABAR/2024 is in accordance with applicable regulations and offers various practical advantages. There are various problems, namely differences in the interpretation of the arbitration clause, the possibility of biased arbitrators, the imbalance of power between the parties to the dispute, and the limitations of the appeal mechanism.
The Contribution of Legal Science to The Formation of Legal Norms in Indonesian Society: A Review from A Social Perspective Kurdi, Kurdi; Prayoga, Sandi Yudha; Cahyo, Raul Gindo
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 7, No 1 (2025): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v7i1.5745

Abstract

Legal science has a very significant role in dealing with social dynamics by adjusting legal norms to remain relevant to the needs of a growing society. This study aims to explore the contribution of legal science in forming legal norms that are adaptive and responsive to social change, technology, and global values, while maintaining the basic principles of justice and humanity. The method used in this study is the normative juridical method, with a statutory and conceptual approach. The statutory regulatory approach is used to analyze existing regulations, while the conceptual approach is used to understand the legal theories underlying the formation of legal norms in Indonesia. The results of the study show that legal science not only reflects social change, but also plays an active role in formulating and updating legal norms by the development of the times, so as to be able to create a harmonious and just social order.
Analisis Yuridis Pengaturan Pelintasan Jalan untuk Pengangkutan Hasil Tambang Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu; Cahayo, Raul Gindo
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4113

Abstract

One of the districts in Aceh Province that has quite high potential mineral and coal reserves is West Aceh District. One of the companies holding a Coal Commodity IUP in Aceh is PT. Mifa Bersaudara. In the process of transporting West stone mining results from PT Mifa, there is an alleged crossing of the Regency road which occurred due to an overlap between the Regency road area and the IUP mining area. The alleged crossing of the Balee-Reudeup road which is included in the Regency road by PT Mifa raises questions regarding the authority to manage the Regency road that crosses the IUP area. This study is intended to determine the condition of the road crossing rules for transporting mining results in the applicable laws and regulations and the application of these regulations in the case of crossing the West Aceh Regency road by PT Mifa Saudara. The results of the study indicate that the road crossing rules for transporting mining results in West Aceh are still ineffective because they cannot force companies to have a road crossing permit, including in resolving the case of crossing the Balee-Reudeup road without a permit by PT Mifa Bersaudara. This ineffectiveness is evident from the absence of regulations to reimburse the losses experienced by the West Aceh Regional Government due to road damage caused by unauthorized road crossings.  ABSTRAK Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki potensi cadangan mineral dan batubara cukup tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat. Salah satu perusahaan pemegang IUP Komoditas batubara di Aceh yakni PT. Mifa Bersaudara. Pada proses pengangkutan hasil tambang batu Barat PT Mifa, terdapat dugaan crossing jalan Kabupaten yang terjadi akibat adanya tumpang tindih antara wilayah jalan kabupaten dengan wilayah IUP tambang. Dugaan crossing jalan Balee-Reudeup yang termasuk dalam jalan Kabupaten oleh PT Mifa tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan pengelolaan jalan Kabupaten yang melintasi area IUP. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi aturan perlintasan (crossing) jalan untuk mengangkut hasil tambang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan pengaturan tersebut dalam kasus crossing jalan Kab. Aceh Barat oleh PT Mifa bersaudara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pelintasan (crossing) jalan untuk pengangkutan hasil tambang di Aceh Barat masih belum efektif karena tidak dapat memaksa perusahaan memiliki izin pelintasan (crossing) jalan, termasuk dalam penyelesaian kasus crossing jalan Balee-Reudeup tanpa izin oleh PT Mifa Bersaudara. Ketidakefektifan ini terlihat dengan ketiadaan aturan untuk mengembalikan kerugian yang dialami Pemda Aceh Barat akibat kerusakan jalan yang terjadi akibat crossing jalan tanpa izin.  Kata Kunci: Crossing Kalan; Perizinan; Pertambangan; Aceh Barat  
Dampak Suhu Kolam Terhadap Performa Atlet PPLP Papua Cabor Renang. Kurdi, Kurdi; Ibrahim, Ibrahim; Kardi, Ipa Sari
SPORTIVE: Journal Of Physical Education, Sport and Recreation Vol 8, No 1 (2024): Maret
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI MAKASSSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/sportive.v8i1.62619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengaruh suhu kolam terhadap performa renang atlet PPLP Papua Cabor Renang. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian Eksperimen Randomized Control Trial (RCT). RCT adalah desain eksperimen di mana subjek dipilih secara acak untuk menerima salah satu dari beberapa intervensi. Dalam konteks penelitian ini, perenang akan secara acak ditempatkan di salah satu dari tiga suhu kolam yang berbeda. Populasi penelitia ini menggunaka seluruh atlet PPLP Papua sebagi sampel yang berjumlah 34 atlet. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen one group pretest-posttest design. Analisis data menggunakan Uji-t berpasangan atau Wilcoxon signed-rank test, untuk menentukan apakah perubahan skor signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan melalui eksperimen RCT, ditemukan bahwa suhu kolam memiliki dampak signifikan pada waktu renang, dengan setiap suhu memberikan respons yang berbeda pada masing-masing atlet. Hasil ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menunjukkan variasi respon individu terhadap perbedaan suhu kolam. Penelitian kami juga menekankan pentingnya adaptasi fisiologis dan risiko cedera yang mungkin terkait dengan suhu kolam yang tidak sesuai
POTENSI ANTIPARASITIK HERBAL EKSTRAK HERBAL TERHADAP LINTAH LAUT (ZEYLANICOBDELLA ARUGAMENSIS) PADA JUVENIL IKAN KERAPU HIBRIDA CANTANG (Epinephelus fuscoguttatus X E. lanceolatus) Mastuti, Indah; Sadewa, Ketut M. Arya; Ansari, Mohamad; Haryanto, Slamet; Zailani, Ahmad; Suwitra, I Nyoman; Ariani, Ni Kadek; Kurdi, Kurdi; Miniartini, Made; Mustaqim, Mustaqim; Sedana, I Made; Sunarto, Mujiono; Astuti, Ni Wayan Widya; Mahardika, Ketut
Media Akuakultur Vol 20, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/ma.20.1.2025.1-13

Abstract

Lintah laut adalahektoparasit yang sangat merugikan bagbudidaya ikan kerapu di Bali Utara. Penelitian ini bertujuan menggali potensi antiparasitik jenis 76 tanaman dalam mengendalikan infeksi lintah laut (Zeylanicobdella arugamensis) pada juvenil ikan kerapu hibrida cantang (Epinephelus fuscoguttatus x E. lanceolatus). Sebanyak 76 jenis tanaman diekstrak menggunakan pelarut air laut steril untuk uji in vitro tahap 1 sebagai skrining awal, dilanjutkan dengan uji in vitro tahap 2 dan uji in vivo tahap 1 dan tahap 2. Uji in vivo dilakukan dengan merendam lintah laut dalam ektrak herbal 1000 ppm selama dua jam. Hasil uji in vitro tahap 1 mendapakan 11 tanaman berpotensi antiparasitik, yaitu lada putih, lada hitam, bunga cengkeh, lengkuas, cabai Jawa, jahe hitam, kulit buah manggis, daun sawo Manila, daun delima, daun brotowali dan batang brotowali. Berdasarkan uji tersebut dilakukan uji in vitro tahap 2 untuk mengetahui konsentrasi minimal yang melemahkan lintah laut. Uji in vitro tahap 2 menunjukkan bahwa konsentrasi minimum (500 ppm) hanya diperoleh dari tanaman lada putih. Uji in vivo dilakukan dengan menggunakan ikan kerapu cantang yang yang terinfeksi lintah laut. Uji in vivo tahap 1 menunjukkan bahwa sembilan (lada putih, lada hitam, bunga cengkeh, lengkuas, cabai Jawa, kulit buah manggis, daun sawo Manila, daun delima, daun brotowali) dari sebelas herbal tersebut belum mampu melepaskan lintah laut namun mematikan bagi ikan. Sedangkan uji in vivo tahap 2 menunjukkan sekaligus menyimpulkan bahwa ekstrak herbal, yaitu jahe hitam (Curcuma aeruginosa Roxb.) dan daun brotowali efektif (Tinospora cordifolia) dalam air laut konsentrasi 1000 ppm.Sea leeches are the major ectoparasites that infect grouper fish. This study explores the antiparasitic potential of 76 plants in controlling sea leech. The plants were extracted using sterile seawater and used in the in vitro test 1 (initial screening), followed by in vitro test 2 and in vivo test 1 and 2. The in vivo test was carried out by soaking sea leeches in 1000 ppm herbal extractsfor two hours. The results of the in vitro test 1 found that 11 plants had antiparasitic potential (white pepper, black pepper, clove flowers, galangal, Javanese chili, black ginger, mangosteen peel, Manila sapodilla leaves, pomegranate leaves, brotowali leaves and brotowali stems). Based on initial test, the in vitro test 2 was conducted to determine the minimum concentration. The in vitro test 2 showed that the minimum concentration (500 ppm) was obtained from white pepper . The in vivo test was conducted using infected fish. The in vivo test 2 showed that nine (white pepper, black pepper, clove flowers, galangal, Javanese chili, mangosteen peel, Manila sapodilla leaves, pomegranate leaves, brotowali leaves) herbals were not able to release leeches but deadly to the fish. Meanwhile, the in vivo test 2 concluded that black ginger (Curcuma aeruginosa Roxb.) and brotowali leaves (Tinospora cordifolia) in sea water at a concentration of 1000 ppm were effective in releasing leeches within 10 minutes and non toxic to fish.
ANALISIS NILAI – NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SERIAL FILM ANIMASI “UPIN & IPIN” EPISODE IKHLAS DARI HATI Kurdi, Kurdi
Literasi Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/literasi.v4i1.18362

Abstract

Semakin merosotnya karakter yang dimiliki oleh anak – anak bangsa sekarang. Langkah – langkah alternatif  untuk mengatasi kemrosotan karakter yaitu dengan menggunakan media film. Tayangan televisi adalah salah satu aspek yang mempengaruhi pendidikan karakter. Salah satu animasi film yang dijadikan objek adalah serial film kartun Upin dan Ipin. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah nilai – nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam serial kartun Upin dan Ipin serta relevansinya dengan pendidikan karakter. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui nilai – nilai pendidikan karakter dalam serial kartun Upin dan Ipin serta relevansinya  dengan pendidikan karakter. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data peneltian berasal dari serial film kartun Upin dan Ipin. Data yang digunakan dalam penelitian adalah gambaran adegan dan tindakan yang menggambarkan nilai – nilai pendidikan karakter pada serial kartun Upin dan Ipin. Data tersebut diperoleh melalui observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi/pengamatan dilakukan dengan mengamati secara  lebih mendalam seluruh gambaran adegan dan tindakan yang dilakukan para tokoh                  serial film kartun Upin dan Ipin. Kegiatan wawancara dilakukan pada enam narasumber, yaitu lima siswa sekolah dasar kelas IV, dan guru sekolah dasar. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan semua berkas yang berhubungan dengan nilai karakter pada serial film kartun Upin dan Ipin. Studi pustaka diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka diantaranya untuk mengetahui nilai – nilai pendidikan karakter,              peneliti mengumpulkan data dari beberapa buku pendidikan karakter. Hasil penelitian adalah serial film kartun Upin dan Ipin mengandung tujuh nilai karakter, yaitu welas asih, peduli terhadap sesama, sopan santun, kreatif, pantang menyerah, rela berkorban dan solidaritas. Ketujuh nilai karakter tersebut relevansinya dalam serial film kartun Upin dan Ipin pada episode ikhlas dari hati. Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Upin dan Ipin, Nilai
Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan: Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica) dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang perbaikan yang dihadapi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengeksplorasi perkembangan sejarah pemisahan kekuasaan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era Reformasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun amandemen UUD 1945 telah memperkuat independensi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari dominasi eksekutif dalam proses legislasi, lemahnya independensi lembaga yudikatif, dan ketidakjelasan batas kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengoptimalkan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan, baik melalui penguatan regulasi maupun reformasi kelembagaan, guna menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis.
PROFIL KESEHATAN MENTAL ATLET NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE NATIONAL (NPC) PAPUA Ibrahim, Ibrahim; Hidayat, Rodhi Rusdianto; Kadir, Sulasikin Sahdi; Kardi, Ipa Sari; Nopiyanto, Yahya Eko; Kurdi, Kurdi
Jambura Journal of Health Sciences and Research Vol 6, No 1 (2024): JANUARI: JAMBURA JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND RESEARCH
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35971/jjhsr.v6i1.21150

Abstract

Kesehatan mental atlet masih belum dapat diatasi secara optimal oleh pelatih, kecenderungan pemberian latihan latihan fisik, teknik, dan taktik menjadikan kesehatan mental atlet kadang terabaikan. Di negara maju kondisi mental atlet digunakan sebagai item prediktor kemenangan kompetisi olahraga, khususnya bagi atlet penyandang disabilitas. Kebaruan dan originalitas penelitian ini terletak pada subjek penelitian dimana lebih banyak peneliti mengkaji performa psikologi atlet normal dari pada atlet disabilitas. Dalam kondisi normal, atlet normal sekalipun merasa berat untuk mencapai prestasi, kondisi ini tentu lebih berat bagi atlet penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesehatan mental dan kesiapan mental atlet NPC Papua dalam menghadapi kompetisi PERPANAS 2021. Pada penelitian ini menggunakan metode survei cross-sectional. Teknik sampling menggunakan metode Slovin, dan diperoleh 153 atlet. Instrumen yang digunakan adalah Depression, Anxiety and Stress Scale - 21 (DASS-21) dengan validitas 0,87. Hasil dalam penelitian bahwa atlet paralimpik berjenis kelamin wanita, dan sedang mengalami cedera memiliki kecenderungan penurunan kesehatan mental. Ditambah, faktor pemicu penurunan kesehatan mental terbesar adalah dari faktor stres. Stres pada atlet paralimpik dapat diperoleh melalui overtraining, maupun cedera. Melalui hasil penelitian disimpulkan bahwa atlet NPC berjenis kelamin wanita membutuhkan penanganan psikologis yang lebih kompleks dan intensif dibanding atlet NPC berjenis kelamin pria dalam mencapai prestasi maksimal pada event Perpanas 2021.
Land Rights and Their Environmental Implications for Indigenous Communities in Nusantara Capital City Syafitri, Cut Zulfahnur; Kurdi, Kurdi; Rusli, Budiman; Azhari, Azhari
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v7i2.11569

Abstract

Article 16A of the IKN Law addresses the extension of land rights periods for business entities. Given the existence of many unrecognized customary law communities in East Kalimantan Province, it is crucial to assess the impact of such extensions on these communities within the IKN (Capital City of Nusantara). This study aims to examine the implications of granting land rights under Law No. 21 of 2023 concerning IKN on the living environment of indigenous peoples in the region. The research employs a normative juridical approach, utilizing both statutory and conceptual frameworks. The findings reveal that Article 16A of the IKN Law, along with its implementing regulations concerning the extension of land rights for business entities, has the potential to adversely affect indigenous communities by exacerbating environmental issues. Specifically, the prolonged extension of land rights diminishes state control over land, accelerates deforestation to the detriment of indigenous communities who rely on forests, increases the risk of water scarcity, and potentially triggers agrarian conflicts and disputes. The study recommends aligning the land rights duration in the IKN Law with that of the Basic Agrarian Law, expediting the local government’s data collection on indigenous communities, involving these communities in decision-making processes, and advocating for the legalization of the Indigenous Peoples Bill.
Analisis Pelaksanaan KPBU Skala Kecil Dengan Perspektif Manajemen Perubahan Sektor Publik Kurdi, Kurdi; Kurdi; Cut Zulfahnur Syafitri
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2142

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil dalam perspektif manajemen perubahan sektor publik di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada efektivitas KPBU Skala Kecil sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur, yang mendukung desentralisasi dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPBU Skala Kecil, melalui model BOT, BOO, DBFOM, dan leasing, dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur. Studi kasus proyek Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun menunjukkan keberhasilan konsep ini meskipun masih terdapat tantangan seperti regulasi yang rumit, pembagian risiko, dan kapasitas manajerial yang terbatas. Kesimpulannya, KPBU Skala Kecil merupakan inovasi manajemen publik yang efektif, tetapi memerlukan simplifikasi regulasi, pembagian risiko yang adil, dan peningkatan kapasitas manajerial untuk mencapai manfaat optimal.