Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.241
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Journal Sport Sciences And Physical Education DiH : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Teknik Sipil JURNAL PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN Jurnal Ius Constituendum Jurnal SEGAR Media Akuakultur Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran JURNAL MERCATORIA Unes Law Review Jambura Journal of Health Sciences and Research JURNAL PENELITIAN RELIGIA ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation DIVERSI : Jurnal Hukum SPORTIVE: Journal Of Physical Education, Sport and Recreation Jurnal Menssana JURNAL RECHTENS Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi) Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Religia : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Literasi (Jurnal Pendidikan Dasar)
Kurdi Kurdi
Program Doktor Bidang Keahlian Rekayasa Struktur, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan- Institut Teknologi Bandung.
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS NILAI – NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SERIAL FILM ANIMASI “UPIN & IPIN” EPISODE IKHLAS DARI HATI Kurdi, Kurdi
Literasi Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/literasi.v4i1.18362

Abstract

Semakin merosotnya karakter yang dimiliki oleh anak – anak bangsa sekarang. Langkah – langkah alternatif  untuk mengatasi kemrosotan karakter yaitu dengan menggunakan media film. Tayangan televisi adalah salah satu aspek yang mempengaruhi pendidikan karakter. Salah satu animasi film yang dijadikan objek adalah serial film kartun Upin dan Ipin. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah nilai – nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam serial kartun Upin dan Ipin serta relevansinya dengan pendidikan karakter. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui nilai – nilai pendidikan karakter dalam serial kartun Upin dan Ipin serta relevansinya  dengan pendidikan karakter. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data peneltian berasal dari serial film kartun Upin dan Ipin. Data yang digunakan dalam penelitian adalah gambaran adegan dan tindakan yang menggambarkan nilai – nilai pendidikan karakter pada serial kartun Upin dan Ipin. Data tersebut diperoleh melalui observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi/pengamatan dilakukan dengan mengamati secara  lebih mendalam seluruh gambaran adegan dan tindakan yang dilakukan para tokoh                  serial film kartun Upin dan Ipin. Kegiatan wawancara dilakukan pada enam narasumber, yaitu lima siswa sekolah dasar kelas IV, dan guru sekolah dasar. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan semua berkas yang berhubungan dengan nilai karakter pada serial film kartun Upin dan Ipin. Studi pustaka diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka diantaranya untuk mengetahui nilai – nilai pendidikan karakter,              peneliti mengumpulkan data dari beberapa buku pendidikan karakter. Hasil penelitian adalah serial film kartun Upin dan Ipin mengandung tujuh nilai karakter, yaitu welas asih, peduli terhadap sesama, sopan santun, kreatif, pantang menyerah, rela berkorban dan solidaritas. Ketujuh nilai karakter tersebut relevansinya dalam serial film kartun Upin dan Ipin pada episode ikhlas dari hati. Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Upin dan Ipin, Nilai
Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan: Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica) dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang perbaikan yang dihadapi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengeksplorasi perkembangan sejarah pemisahan kekuasaan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era Reformasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun amandemen UUD 1945 telah memperkuat independensi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari dominasi eksekutif dalam proses legislasi, lemahnya independensi lembaga yudikatif, dan ketidakjelasan batas kewenangan antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengoptimalkan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan, baik melalui penguatan regulasi maupun reformasi kelembagaan, guna menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis.
PROFIL KESEHATAN MENTAL ATLET NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE NATIONAL (NPC) PAPUA Ibrahim, Ibrahim; Hidayat, Rodhi Rusdianto; Kadir, Sulasikin Sahdi; Kardi, Ipa Sari; Nopiyanto, Yahya Eko; Kurdi, Kurdi
Jambura Journal of Health Sciences and Research Vol 6, No 1 (2024): JANUARI: JAMBURA JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND RESEARCH
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35971/jjhsr.v6i1.21150

Abstract

Kesehatan mental atlet masih belum dapat diatasi secara optimal oleh pelatih, kecenderungan pemberian latihan latihan fisik, teknik, dan taktik menjadikan kesehatan mental atlet kadang terabaikan. Di negara maju kondisi mental atlet digunakan sebagai item prediktor kemenangan kompetisi olahraga, khususnya bagi atlet penyandang disabilitas. Kebaruan dan originalitas penelitian ini terletak pada subjek penelitian dimana lebih banyak peneliti mengkaji performa psikologi atlet normal dari pada atlet disabilitas. Dalam kondisi normal, atlet normal sekalipun merasa berat untuk mencapai prestasi, kondisi ini tentu lebih berat bagi atlet penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesehatan mental dan kesiapan mental atlet NPC Papua dalam menghadapi kompetisi PERPANAS 2021. Pada penelitian ini menggunakan metode survei cross-sectional. Teknik sampling menggunakan metode Slovin, dan diperoleh 153 atlet. Instrumen yang digunakan adalah Depression, Anxiety and Stress Scale - 21 (DASS-21) dengan validitas 0,87. Hasil dalam penelitian bahwa atlet paralimpik berjenis kelamin wanita, dan sedang mengalami cedera memiliki kecenderungan penurunan kesehatan mental. Ditambah, faktor pemicu penurunan kesehatan mental terbesar adalah dari faktor stres. Stres pada atlet paralimpik dapat diperoleh melalui overtraining, maupun cedera. Melalui hasil penelitian disimpulkan bahwa atlet NPC berjenis kelamin wanita membutuhkan penanganan psikologis yang lebih kompleks dan intensif dibanding atlet NPC berjenis kelamin pria dalam mencapai prestasi maksimal pada event Perpanas 2021.
Land Rights and Their Environmental Implications for Indigenous Communities in Nusantara Capital City Syafitri, Cut Zulfahnur; Kurdi, Kurdi; Rusli, Budiman; Azhari, Azhari
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v7i2.11569

Abstract

Article 16A of the IKN Law addresses the extension of land rights periods for business entities. Given the existence of many unrecognized customary law communities in East Kalimantan Province, it is crucial to assess the impact of such extensions on these communities within the IKN (Capital City of Nusantara). This study aims to examine the implications of granting land rights under Law No. 21 of 2023 concerning IKN on the living environment of indigenous peoples in the region. The research employs a normative juridical approach, utilizing both statutory and conceptual frameworks. The findings reveal that Article 16A of the IKN Law, along with its implementing regulations concerning the extension of land rights for business entities, has the potential to adversely affect indigenous communities by exacerbating environmental issues. Specifically, the prolonged extension of land rights diminishes state control over land, accelerates deforestation to the detriment of indigenous communities who rely on forests, increases the risk of water scarcity, and potentially triggers agrarian conflicts and disputes. The study recommends aligning the land rights duration in the IKN Law with that of the Basic Agrarian Law, expediting the local government’s data collection on indigenous communities, involving these communities in decision-making processes, and advocating for the legalization of the Indigenous Peoples Bill.
Analisis Pelaksanaan KPBU Skala Kecil Dengan Perspektif Manajemen Perubahan Sektor Publik Kurdi, Kurdi; Kurdi; Cut Zulfahnur Syafitri
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2142

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil dalam perspektif manajemen perubahan sektor publik di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada efektivitas KPBU Skala Kecil sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur, yang mendukung desentralisasi dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPBU Skala Kecil, melalui model BOT, BOO, DBFOM, dan leasing, dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur. Studi kasus proyek Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun menunjukkan keberhasilan konsep ini meskipun masih terdapat tantangan seperti regulasi yang rumit, pembagian risiko, dan kapasitas manajerial yang terbatas. Kesimpulannya, KPBU Skala Kecil merupakan inovasi manajemen publik yang efektif, tetapi memerlukan simplifikasi regulasi, pembagian risiko yang adil, dan peningkatan kapasitas manajerial untuk mencapai manfaat optimal.
Kesesuaian Sistem Hukum Asli Dengan Reformasi Pidana: Studi Kasus Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu
UNES Law Review Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i2.2355

Abstract

Penelitian ini mengkaji keberadaan hukum adat sebagai representasi sistem hukum asli Indonesia serta kesesuaiannya dengan reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hukum adat dipandang sebagai pilar yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus diakui secara konstitusional sebagai bagian penting dari kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga membahas upaya modernisasi hukum pidana yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum asli bangsa, termasuk prinsip-prinsip hukum adat, nilai agama, dan tradisi lokal, guna menciptakan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukum adat dalam konteks hukum nasional dan tantangan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum pidana modern, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya Indonesia.
The Effectiveness of Administrative Sanctions as an Alternative to Criminal Law Enforcement in the Environmental Sector Kurdi, Kurdi; Armansyah, Armansyah; Teuku Ahmad Dadek
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.365

Abstract

The escalating intensity of environmental violations in Indonesia necessitates the strengthening of effective law enforcement mechanisms, particularly following the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation No. 22 of 2021, which redefined administrative sanctions as the primum remedium. This study examines the evolution of administrative legal instruments within the environmental law enforcement system and assesses the effectiveness of administrative sanctions—including government coercion and administrative fines—in preventing and addressing environmental violations. The research employs a normative–empirical juridical approach through regulatory analysis, case studies, and interviews with regional environmental inspectors. The findings reveal that administrative sanctions are implemented more swiftly, align more closely with the principles of ecological restoration, and exert a stronger influence on the economic motivations of violators compared to criminal sanctions. Nevertheless, their effectiveness remains constrained by limited human resources, inadequate supervisory budgets, and weak regional political commitment. The study concludes that administrative instruments hold a strategic role as the primary mechanism for environmental law enforcement, yet require institutional strengthening and integrated policy support to operate optimally.
Judicial Overreach in Constitutional Court Decisions: Navigating the Boundary Between Constitutional Interpretation and Judicially Created Legislation Kurdi, Kurdi; Joko Cahyono; Teuku Ahmad Dadek
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.366

Abstract

The imbalance between the Constitutional Court’s prescribed authority and its growing tendency to expand its judicial function has raised significant concerns regarding judicial overreach in Indonesia’s constitutional system. This study seeks to identify the defining characteristics of judicial overreach and to delineate the boundaries between legitimate constitutional interpretation and covert judicial lawmaking. It further evaluates the implications of this phenomenon for democratic legitimacy, public trust, and adherence to the separation-of-powers principle. Employing normative legal research methods, this study utilizes statutory, conceptual, and case-law analyses with a particular focus on Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023. The findings reveal a shift in the Constitutional Court’s role from a negative legislator to a positive legislator, evidenced by expanded interpretations unsupported by constitutional text and inconsistencies with established precedents. These developments have undermined public confidence and contributed to increasing constitutional uncertainty. The study concludes that stricter limitations on the Court’s interpretive discretion and enhanced judicial accountability are essential to preserving the integrity of constitutional review within Indonesia’s democratic framework.
Pergeseran Fungsi Jaksa Sebagai Dominus Litis Ke Arah Restorative Justice: Analisis Normatif Dan Empiris Kurdi, Kurdi; Mazjah, Ibnu; Dadek, Teuku Ahmad
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 7, No 2 (2025): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v7i2.6728

Abstract

The Indonesian criminal justice system is undergoing a fundamental transformation from a retributive approach to restorative justice. This study aims to analyze the implications of this paradigm shift on the dominus litis principle upheld by the Prosecutor's Office, and evaluate its implementation in ensuring legal certainty and justice for victims. The research method used is socio-legal, combining normative analysis of laws and regulations (Criminal Procedure Code, Prosecutor's Office Law, New Criminal Code, Perja 15/2020) with empirical analysis related to the reality of law enforcement. The results of the study indicate that restorative justice does not weaken the dominus litis principle, but rather functionalizes it into a more humane discretionary authority, changing the role of prosecutors from mere prosecutors to peace facilitators. However, empirically, weaknesses were found in the legal product of the Decree on Termination of Prosecution (SKPP), which is purely administrative in nature, making it vulnerable to pretrial and weak in the execution of compensation for victims. This study concludes that to ensure complete legal certainty without compromising victims' rights, the implementation of restorative justice must be synchronized with Article 132 of Law No. 1 of 2023 (New Criminal Code) and adopt a judicial scrutiny mechanism to ensure that peace agreements have binding enforcement power.
Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Kurdi, Kurdi; Cahyo, Raul Gindo; Dadek, Teuku Ahmad
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 7, No 2 (2025): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v7i2.6727

Abstract

This study analyzes the executorial power and effectiveness of peace deeds (dading) as an alternative instrument for resolving civil disputes outside the courts. Litigation still faces classic problems such as case backlogs, high costs, and lengthy processes, thus contradicting the principles of speedy and efficient justice. Peace deeds offer a peaceful solution, but there is a legal gap regarding their enforceability. This normative legal research finds a fundamental dualism: peace deeds through court mediation (in-court) that are confirmed as decisions have direct executorial power equivalent to a final and binding decision. Conversely, out-of-court peace deeds, even if made in an authentic notarial deed, do not have direct executorial power and only function as evidence, so that disputes over breach of contract must still be sued. The use of grosse akta for reciprocal dading is also legally inappropriate. In practice, the effectiveness of dading shows a paradox: the high number of requests for execution of peace deeds indicates low voluntary compliance and the shift of disputes to the execution stage. The main obstacle to the effectiveness of out-of-court dading is the lack of an execution mechanism in Law No. 30 of 1999. This study recommends amendments to the law to provide a registration mechanism and granting of execution fiat for out-of-court settlement deeds..
Co-Authors Ahmad Dadek, Teuku Ahmad Muzaki Ansari, Mohamad Arbani, Muhammad Ardhan, Adery Ariani, Ni Kadek Armansyah Azhari Azhari Bambang Budiono Budiman Rusli Cahayo, Raul Gindo Cahyo, Raul Gindo CS, Ansar Cut Zulfahnur Syafitri Dadek, Teuku Ahmad Daniel Womsiwor Dewi, Luh Yuliani Eva Sinaga Evi Sinaga Haryanto, Slamet Hasan, Baharuddin Ibrahim Ibrahim Ipa Sari Kardi Joko Cahyono Junalia Muhammad Kadir, Sulasikin Sahdi Katimin, Katimin Ketut Mahardika Kurdi Mandosir, Yohanis M. Mangolo, Ewendi W. Mastuti, Indah Miftah Fariz Prima Putra Miniartini, Made Mujiono Mujiono Mustakim Mustakim Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Nasruddin Nasruddin Ni Wayan Widya Astuti Nopiyanto, yahya eko Prayoga, Sandi Yudha Prita Amalia, Prita Putra, MFP Putra, Miftah FP Qomarullah, Rif’iy Raden Muhamad Ibnu Mazjah Rif'iy Qomarrullah Rodhi Rusdianto Hidayat Sadewa, Ketut M. Arya Saharuddin Ita Sahruni, Ade Yuni Sedana, I Made Shadiq, Ja'far Sinaga, Dewi Oktavia Sunarto Sunarto Sunarto, Mujiono Sutoro Sutoro Suwitra, I Nyoman Syafitri, Cut Zulfahnur Tantra, Kadek Mas Teuku Ahmad Dadek Tri Setyo Guntoro Wardhana, Yuki Mahardhito Adhitya Wijaya, I Putu Eka Yudha Prayoga, Sandi Yudistira, Indra Yurisman Yurisman zailani, Ahmad