Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Journal Sport Sciences And Physical Education DiH : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Teknik Sipil JURNAL PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN Jurnal Ius Constituendum Jurnal SEGAR Media Akuakultur Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran JURNAL MERCATORIA Unes Law Review JURNAL PENELITIAN RELIGIA ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation DIVERSI : Jurnal Hukum SPORTIVE: Journal Of Physical Education, Sport and Recreation Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Menssana JURNAL RECHTENS Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi) Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Religia : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Literasi (Jurnal Pendidikan Dasar)
Kurdi Kurdi
Program Doktor Bidang Keahlian Rekayasa Struktur, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan- Institut Teknologi Bandung.
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Pelaksanaan KPBU Skala Kecil Dengan Perspektif Manajemen Perubahan Sektor Publik Kurdi, Kurdi; Cut Zulfahnur Syafitri
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2142

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil dalam perspektif manajemen perubahan sektor publik di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada efektivitas KPBU Skala Kecil sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur, yang mendukung desentralisasi dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPBU Skala Kecil, melalui model BOT, BOO, DBFOM, dan leasing, dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur. Studi kasus proyek Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun menunjukkan keberhasilan konsep ini meskipun masih terdapat tantangan seperti regulasi yang rumit, pembagian risiko, dan kapasitas manajerial yang terbatas. Kesimpulannya, KPBU Skala Kecil merupakan inovasi manajemen publik yang efektif, tetapi memerlukan simplifikasi regulasi, pembagian risiko yang adil, dan peningkatan kapasitas manajerial untuk mencapai manfaat optimal.
COACHING CLINIC PEMASANGAN KINESIO TAPING PADA KASUS CEDERA OLAHRAGA ATLET REMAJA Kardi, Ipa Sari; Wijaya, I Putu Eka; Hasan, Baharuddin; Ibrahim, Ibrahim; CS, Ansar; Kurdi, Kurdi; Muhammad, Junalia; Nasruddin, Nasruddin; Yudistira, Indra; Sahruni, Ade Yuni
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 30, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v30i2.51367

Abstract

Cedera olahraga merupakan masalah yang sering dialami oleh atlet baik saat latihan maupun kompetisi. Berdasarkan masalah tersebut diperlukan pencegahan dan penanganan cedera olahraga yang tepat dan dapat dilakukan oleh atlet. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pemasangan kinesio taping. Mitra dalam pengabdian masyarakat ini yaitu atlet PPLP/PPLPD Privinsi Papua dibawah binaan Dinas Olahraga dan Pemuda (DISORDA) Papua dengan total 121 atlet. Atlet yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 48 atlet (28 atlet putra dan 20 atlet putri). Metode yang digunakan yaitu coaching clinic dengan menerapkan learning by doing. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan pemasangan kinesio taping sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) diberikan coaching clinic. Hasil coaching clinic menunjukkan bahwa sebelum diberikan coaching clinic diperoleh hasil dominan jawaban “tidak” yaitu sebesar 59.5%, sedangkan setelah diberikan coaching clinic diperoleh hasil dominan jawaban “ya” yaitu sebesar 75.1%. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah coaching clinic dengan nilai sig. 2-tailed 0.001 < 0.05. Kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu coaching clinic pemasangan kinesio taping memberikan dampak yang baik terkait pencegahan dan penangan cedera olahraga. Berdasarkan hal tersebut diharapak kepada DISORDA dan pengelola PPLP/PPLPD Provinsi Papua untuk menerapkan pemasangan kinesiotaping pada atlet baik saat latihan atau kompetisi dalam situasi yang memungkinkan terjadinya cedera
Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Kurdi, Kurdi; Cahyono, Joko
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i2.5443

Abstract

This study examines the concept of personal data as a privacy right from the perspective of human rights and legal protection under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Utilizing doctrinal legal research methods, the study finds that the PDP Law regulates personal data protection both preventively and repressively. Preventive measures include the obligation of data controllers to maintain data security through adequate systems and transparent data management practices. Meanwhile, repressive measures encompass administrative and criminal sanctions, as well as mechanisms to address violations of the legal protections stipulated in the PDP Law. However, the implementation of these protections faces significant challenges, particularly in law enforcement. The absence of a dedicated institution to enforce sanctions and oversee the implementation of the PDP Law represents a major obstacle to ensuring effective personal data protection. Therefore, the establishment of an independent supervisory authority is essential to optimize law enforcement. This study concludes that strengthening regulations through the creation of a specialized institution will not only significantly enhance legal protection for personal data in Indonesia but also bolster public trust in navigating the increasingly complex challenges of the digital era
Pengaruh Aspek Psikologis terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Olahraga Kurdi, Kurdi; Putra, MFP
Jurnal Segar Vol. 6 No. 1 (2017): Jurnal SEGAR, Volume 6 Nomor 1, November 2017
Publisher : Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.994 KB) | DOI: 10.21009/segar.0601.04

Abstract

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui (1) apakah ada pengaruh pemberian reinforcement terhadap hasil belajar lompat tinggi gaya flop pada mahasiswa olahraga; (2) apakah ada pengaruh pemberian mental imagery terhadap hasil belajar lompat tinggi gaya flop pada mahasiswa olahraga; (3) apakah ada perbedaan hasil belajar lompat tinggi gaya flop antara mahasiswa yang diberikan reinforcement dengan yang diberikan mental imagery. Jenis Penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu yang terdiri dari 2 kelompok. Sampel dalam penelitian adalah mahasiswa olahraga semester I Prodi S1 Ikor FIK UNCEN. Alat pengumpul data yang digunakan adalah tes, yaitu tes kemampuan melakukan lompat tinggi gaya flop. Untuk menguji hipotesis penelitian akan digunakan uji beda mean sampel sejenis dan sampel berbeda. Hasil penelitian menemukan (1) ada pengaruh pemberian reinforcement terhadap hasil belajar lompat tinggi gaya flop pada mahasiswa olahraga; (2) ada pengaruh pemberian mental imagery terhadap hasil belajar lompat tinggi gaya flop pada mahasiswa olahraga; (3) tidak ada perbedaan hasil belajar lompat tinggi gaya flop antara mahasiswa yang diberikan reinforcement dengan yang diberikan mental imagery. Kata kunci: Reinforcement, Mental imagery, Gaya flop
Karakteristik Psikologis Mahasiswa FIK Uncen Kurdi, Kurdi
Jurnal Segar Vol. 6 No. 2 (2018): Jurnal SEGAR, Volume 6 Nomor 2, Mei 2018
Publisher : Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.312 KB)

Abstract

KARAKTERISTIK PSIKOLOGIS MAHASISWA FIK UNCEN Kurdi1 Universitas Cendrawasih1 e-mail: kurdimr18@gmail.com Abstrak. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui (1) profil gaya belajar, motivasi berprestasi, locus of control, academic self-concept mahasiswa FIK Uncen, (2) perbedaan gaya belajar, motivasi berprestasi, locus of control, academic self-concept mahasiswa FIK Uncen ditinjau dari jenis kelamin. Hasil penelitian menemukan (1)Terdapat 7 (9,6%) mahasiswa yang memiliki gaya belajar visual, 19 (26,0%) mahasiswa yang memiliki gaya belajar aural, 16 (21,9%) mahasiswa yang memiliki gaya belajar read/write, dan 31 (42,5%) mahasiswa yang memiliki gaya belajar kinesthetic. Tidak ada perbedaan gaya belajar mahasiswa FIK Uncen ditinjau dari jenis kelamin; (2) Nilai rata-rata motivasi berprestasi dimensi usaha mempunyai nilai lebih tinggi, yaitu sebesar 29 dibanding dengan dimensi pilihan (21) dan dimensi keuletan (19). Tidak ada perbedaan motivasi berprestasi mahasiswa FIK Uncen ditinjau dari jenis kelamin; (3) Terdapat 63 (86,3%) mahasiswa yang memiliki locus of control internal, sedangkan yang memiliki locus of control eksternal sebanyak 10 (13,7%). Tidak ada perbedaan locusofcontrol mahasiswa FIK Uncen ditinjau dari jenis kelamin; (4) Terdapat 18 (24,7%) mahasiswa yang memiliki academic self-concept tinggi, sedangkan yang memiliki academic self-concept sedang sebanyak 55 (75,3%) orang, dan yang memiliki academic self-concept rendah 0 (0%) orang. Tidak ada perbedaan academic self-concept mahasiswa FIK Uncen ditinjau dari jenis kelamin. Kata kunci: Gaya belajar, Motivasi berprestasi, Locus of control, Academic self-concept.
Legal Reform in Legal Responsibility for the Use of Public Roads for the Transportation of Mining Products (Case Study of Transportation of Mining Products in West Aceh Regency) Kurdi, Kurdi; Syafitri, Cut Zulfahnur
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i2.12921

Abstract

Transportation plays an important role in supporting economic growth and regional connectivity, but the use of public roads for hauling activities by mining companies in West Aceh Regency has caused significant problems such as road damage, pollution, and accident risk. This condition is exacerbated by a legal vacuum at the local level that does not specifically regulate the use of public roads for the transportation of mining products, although national regulations such as the Mineral and Mineral Law and regulations related to reclamation already exist. This study uses normative juridical methods with legislative and conceptual approaches to analyze applicable legal provisions and identify legal gaps, as well as formulate legal reform solutions. The results of the study show the need for the preparation of clear regional regulations (Qanun), including the setting of operational schedules, quota systems, and real-time monitoring. In addition, the government's cooperation with business entities (PPP) to build special hauling roads through the DBOMFT scheme is proposed as a constructive solution to reduce the burden on public roads and increase regional revenue. Legal reform at the regional level is expected to provide legal certainty, protect the community, and minimize negative impacts on the environment and infrastructure.
Legal Perspectives on Small-Scale Infrastructure Development Through Public-Private Partnerships: A Development Law Analysis Kurdi, Kurdi; Amalia, Prita; Wardhana, Yuki M.A
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 8 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i2.11825

Abstract

This study aims to analyze the implementation of infrastructure development in Indonesia using the Public-Private Partnership (PPP) scheme from the perspective of development law as proposed by Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Infrastructure development is crucial for achieving national development goals and improving public welfare, yet it often faces challenges such as bureaucracy and funding. The PPP scheme offers a solution by integrating the public and private sectors, as well as sharing risks to enhance the effectiveness and efficiency of infrastructure projects. This research employs a normative juridical method to examine regulations related to PPP, specifically Presidential Regulation Number 38 of 2015, and a conceptual approach to understanding the development law theory proposed by Kusumaatmadja. This theory emphasizes the role of law as a tool for reform and social development, with two main dimensions: order and regulation, and effective governance. The study finds that the PPP scheme aligns with the principles of development law theory, focusing on sustainable development, orderliness, and adherence to international practices. Additionally, the PPP scheme demonstrates a close relationship with national legal development, supporting the implementation of infrastructure projects. These findings are expected to provide insights for the more effective development and application of PPP in the context of development law in Indonesia
Harmonization of Funding for Government Cooperation With Small-Scale Public-Private Partnership Kurdi, Kurdi; Amalia, Prita; Mahardhito Adhitya Wardhana, Yuki
Jurnal Ius Constituendum Vol 9, No 3 (2024): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i3.10536

Abstract

This study examines the relevance of the Ministry of National Development Planning (Bappenas) Regulation No. 7 of 2023 and Law No. 1 of 2022 in supporting the Small-Scale Public-Private Partnership (PPP) scheme. The urgency of this research lies in the need to improve existing regulations and ensure legal certainty for Small-Scale PPPs, as these regulations provide relevant frameworks for such schemes. The study aims to understand how regulatory harmonization can enhance regional fiscal capacity and facilitate project implementation. Utilizing a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, the study finds that since 2015, only 6 out of 34 PPP projects involved local governments. The conclusion highlights the importance of simplifying regulations and adjusting project value requirements to increase regional participation and fiscal effectiveness. The study recommends regulatory adjustments to support more equitable and sustainable infrastructure development.
Rethinking Regulations: Unlocking the Potential of Small-Scale Public-Private Partnerships in Infrastructure Development Kurdi, Kurdi; Amalia, Prita; Wardhana, Yuki M.A
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.11819

Abstract

Implementation of infrastructure development often faces bureaucratic and funding challenges. To address these issues, the National Development Planning Agency (Bappenas) launched the Small-Scale Public-Private Partnership (PPP) scheme, as regulated by the Minister of National Development Planning/Bappenas Head Regulation No. 7 of 2023. This scheme aims to facilitate and accelerate infrastructure development in regions with limited budgets, such as the street lighting project in Madiun, which uses the Availability Payment scheme. This study employs a normative juridical method with a conceptual and legislative approach to analyze the renewal of regulations governing Small-Scale PPPs. The main focus is on the legal clarity and implementation of this scheme, which still requires refinement. Although the Small-Scale PPP has a legal basis, existing regulations need to be updated to address the various practical and bureaucratic obstacles. The study recommends strengthening the role of the central government in supporting the implementation of Small-Scale PPPs and revising Article 85 of the Minister of National Development Planning/Bappenas Head Regulation No. 7 of 2023 to ensure the effectiveness and efficiency of this scheme's implementation.
ESG dalam Regulasi Hukum KPBU: Upaya Peningkatan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Kurdi, Kurdi; Syafitri, Cut Zulfahnur
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.5926

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya penerapan prinsip Environmental, Social, ‎and ‎Governance (ESG) dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha ‎‎(KPBU) ‎pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Kajian ini bertujuan ‎untuk menganalisis implementasi prinsip ESG dalam regulasi hukum serta menganalisis dampaknya terhadap perkembangan infrastruktur di Indonesia. Kajian ini ‎menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan bahwa prinsip ESG dalam ‎regulasi hukum KPBU menjadi solusi logis pembangunan infrastruktur jangka panjang serta dapat ‎memberikan manfaat ‎sosial, lingkungan, dan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, bahwa prinsip ESG ‎dapat membuka peluang investasi yang luas dikarenakan sebagian besar pihak swasta telah ‎menjadikan prinsip ESG sebagai pertimbangan utama dalam membangun relasi kerja sama. Oleh ‎sebab itu, integrasi prinsip ESG dalam regulasi hukum KPBU memberikan dampak positif baik ‎dalam kemajuan hukum di Indonesia maupun potensi investasi dari pihak luar.‎
Co-Authors Ahmad Muzaki Ansari, Mohamad Ariani, Ni Kadek Bambang Budiono Cahayo, Raul Gindo Cahyo, Raul Gindo CS, Ansar Cut Zulfahnur Syafitri Daniel Womsiwor Dewi, Luh Yuliani Eva Sinaga Evi Sinaga Haryanto, Slamet Hasan, Baharuddin Ibrahim Ibrahim Ipa Sari Kardi Joko Cahyono Joko Cahyono Junalia Muhammad Katimin, Katimin Ketut Mahardika Mandosir, Yohanis M. Mangolo, Ewendi W. Mastuti, Indah Mazjah, Ibnu Miftah Fariz Prima Putra Miniartini, Made Mujiono Mujiono Mustakim Mustakim Mustaqim Mustaqim, Mustaqim Nasruddin Nasruddin Ni Wayan Widya Astuti Nopiyanto, yahya eko Prayoga, Sandi Yudha Prita Amalia, Prita Putra, MFP Putra, Miftah FP Qomarullah, Rif’iy Rif'iy Qomarrullah Sadewa, Ketut M. Arya Saharuddin Ita Sahruni, Ade Yuni Sedana, I Made Shadiq, Ja'far Sinaga, Dewi Oktavia Sunarto Sunarto Sunarto, Mujiono Sutoro Sutoro Suwitra, I Nyoman Syafitri, Cut Zulfahnur Tantra, Kadek Mas Tri Setyo Guntoro Wardhana, Yuki Mahardhito Adhitya Wijaya, I Putu Eka Yudistira, Indra Yurisman Yurisman zailani, Ahmad