Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.799
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender DE JURE Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Ius Constituendum YUSTISI Jurnal Jatiswara ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Khazanah Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Revolusi Indonesia Khazanah Multidisiplin VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Legalita Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesian Research Journal on Education ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Keadilan Pemilu Jurnal Ilmu Hukum Dharmahita: Journal of Community Service and Development Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Uu Nurul Huda, Uu Nurul
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Effect of Cancellation of Regional Regulations on Retribution Toward Regional Financial Regency In West Java Huda, Uu Nurul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.687 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i1.8796

Abstract

Abstract: Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation Regulations has established provincial and regencies / city regional regulations in the hierarchy of laws and regulations as well as regional legal products. In order to explore regional financial resources, regencies / cities can issue regional regulations regarding regional user fees. However, the presence of local regulations on retribution in several regencies / cities often results in problems in the community because the presence of these regulations will add burden to the community concerned and / or conflict with higher policies or regulations. On this basis the government through the Ministry of Home Affairs conducted supervision and many canceled the regional regulation on retribution in various regions including regencies / city areas in West Java. This paper aims to analyze the authority and purpose of the cancellation of regional regulations and their effects on the regencies / city financial area in West Java. This study uses an empirical juridical approach with descriptive analysis in analyzing the research problems. The results of the study showed that the cancellation of the regulation on retribution was intended as a repressive effort by the central government so that the regions were not too far in making the regulation on retribution, the central government had the authority to conduct supervision and guidance by reviewing provincial and regencies / city regional regulations, in addition to judicial review by the Supreme Court. The existence of the cancellation of regional regulation on retribution has an effect on the loss of Regional Original Revenue (PAD) as a source of regional finance. The loss of retribution also affects the level of effectiveness and efficiency of local government administration, especially in aspects that are supported by the retribution budget.Keywords: retribution; regional regulations; law. Abstrak:UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai produk hukum daerah. Dalam rangka menggali sumber keuangan daerah, kabupaten/kota dapat menerbitkan peraturan daerah mengenai retribusi daerah. Namun, hadirnya perda retribusi di beberapa kab/kota sering mengakibatkan persoalan di masyarakat karena hadirnya perda tersebut akan menambah beban bagi masyarakat yang berkepentingan dan/atau bertentangan dengan kebijakan atau aturan yang lebih tinggi. Atas dasar itulah pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan supervisi dan banyak membatalkan perda retribusi di berbagai daerah termasuk daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tujuan pembatalan perda retribusi dan pengaruhnya terhadap keuangan daerah kabupaten / kota di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis deskriptif dalam menganalisis permasalahan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pembatalan perda retribusi dimaksudkan sebagai upaya represif pemerintah pusat agar daerah tak kebablasan dalam membuat perda retribusi, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan melakukan review terhadap peraturan daerah provinsi dan kab/kota, di samping judicial review oleh Mahkamah Agung. Adanya pembatalan peraturan daerah retribusi berpengaruh pada hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber keuangan daerah. Hilangnya retribusi juga berpengaruh pada tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih pada aspek yang ditunjang anggarannya oleh retribusi tersebut.Kata Kunci: retribusi; peraturan deaerah; hukum.
Penyelesaian Sengketa Hukum terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Ganda atas Tanah dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum Asep Sungkawa; UU Nurul Huda; Tatang Astarudin
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i1.221

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan sertifikat ganda yang masih terjadi, Terbitnya dua sertifikat atas tanah dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, mengingat sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti hak atas tanah maupun hak tanggungan, pemilik asli tanah dengan sertifikat ganda tersebut juga perlu diberikan jaminan dan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memganalisis proses penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah. kendala penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah.Dan mengkaji solusi penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum.Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand Teory, Teori Kepastian Hukum sebagai Midle Teory dan Teori Hukum Pertanahan dan Agraria sebagai Aplikative Teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dengan mengkaji atau menganalisis secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Hasil penelitian ini adalah solusi penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan sertifikat ganda hak milik atas tanah dihubungkan dengan asas kepastian hukum, yaitu melalui pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat bahwa apabila terjadi sengketa kepemilikan tanah terdapat beberapa upaya disamping ke pengadilan. Kemudian juga bahwa pentingnya tertib administrasi baik warga masyarakat maupun jajaran aparatur pemerintahan baik di desa yang memegang buku induk tanah maupun BPN yang menerbitkan surat tanah, maka proses tertibnya pendaftaran tanah menjadi sangat penting karena akan tercipta kepastian hukum dan kepastian hak sehingga semua pihak terlindungi hak nya.
MODEL WISATA HALAL BERBASIS KOMUNITAS Atang Abd. Hakim; Uu Nurul Huda; Rohmanur Aziz
Al-Khidmat Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v2i1.4819

Abstract

Halal Tourism in Indonesia, now is becoming a brand for attractive types of tourism to be developed. Halal tourism is an effort to flexibility Islamic law in the practical context of the current lifestyle that integrates the values of halal and thoyyib (good) to the tourism sector in order to improve the economy of the community. Halal Tourism Village is a tourist village that offers the nuances of religiosity that are included in your aspects of tourism in life based on shari'ah principles. Cibuntu as a village established by the Kuningan Regency Government as a Tourism Village has the potential to be developed into a halal tourism village. This mentoring activity uses the PAR method (Participatory Action Research) which has three key variables, namely, Participatory (involvement), Action (service action) and Research (research). The results of these activities include: first, the political awareness of the village government, stakeholders of Kompepar (the Driving Group of Tourism), the Cibuntu Village Community in building and developing the potential of historical tourism, natural tourism and agro tourism into halal tourism destinations. This awareness has begun with the drafting of the Peraturan Desa draft on the development of the halal village of Cibuntu village; second, community empowerment in managing the Natural Resources and Human Resources of the Cibuntu Village is ready to realize a halal tourism village; third, the emergence of local government attention to the development of the Cibuntu Village community by building the Cibuntu Village Empowerment Halal as a place of discussion and consultation between parties involved in the Cibuntu Village Community
Penyuluhan Hukum Bagi Calon Kader Motekar Dalam Penanganan Dan Pendampingan Korban KDRT Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Uu Nurul Huda; Iwan Setiawan; Dian Rachmat Gumelar
Al-Khidmat Vol 1, No 1 (2018): Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v1i1.3320

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum dipandang sebagai kejahatan, padahal kerap terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. UU No. 30 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pun belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai KDRT perlu dilakukan, khususnya bagi calon Kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) yang menjadi ujung tombak di masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga. Metode penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan tahapan kegiatan pre test, penyuluhan hukum, post test dan rencana tindak lanjut pasca penyuluhan. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta penyuluhan hukum (calon kader motekar) mengalami peningkatan kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan motivasi untuk dapat melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya.
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Iskandar Iskandar; Uu Nurul Huda; Nursiti Nursiti
Asy-Syari'ah Vol 23, No 1 (2021): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v23i1.12150

Abstract

Abstract: This paper aims to analyze the process of forming the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU Elimination of KS) from the perspective of Islamic law and analyze the political configuration in the formation of the law. The method used is descriptive analysis with the type of normative-empirical research. This method is considered able to answer all the main problems in this study. The results show that, in Islamic law a leader is obliged to maintain the soul, mind, dignity and worth of his people. Islam does not justify violence against women, Islam commands that every human being can give love and affection to women without violence as stated in QS. Ar-Rum (30): 21. To prevent sexual violence against women and uphold moral values, the leader must form a regulation as a form of responsibility from a leader to his people. These regulations must be obeyed and implemented by all his people, this is explained in (QS. An -Nisa, (04); 59. In the formation of the Draft Law on the Elimination of KS, there was a tug of war. Since 2016 until now, the Bill on the Elimination of KS has been in and out of the National Legislative Council (Prolegnas) however, until now it has not been ratified for various reasons given until it was clashed with religious beliefs The ratcheting up of the ratification of the KS Abolition Bill shows the reluctance of the legislature to provide legal protection to the public.Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Penghapusan KS) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan menganalisis konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang dianggap mampu menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam seorang pemimpin wajib menjaga jiwa, akal, harkat dan martabat dari rakyatnya. Islam tidak membenarkan adanya kekerasan terhadap perempuan, Islam memerintahkan agar setiap manusia dapat memberikan kasih dan sayang kepada perempuan tanpa adanya kekerasan sebagaimana tertuang dalam QS.Ar-Rum (30):21. Untuk menjaga agar tidak adanya kekerasa seksual terhadap perempuan dan menjunjung tinggi nilai moralitas, maka pemimpin harus membentuk suatu peraturan sebagai bentuk tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Peraturan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua rakyat­nya, hal ini dijelaskan dalam (QS. An-Nisa, (04);59. Dalam pembentukan RUU  Penghapusan KS terjadi tarik ulur. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, RUU  Penghapusan KS telah berapa kali keluar masuk Prolegnas, namun sampai saat ini belum kunjung disahkan dengan berbagai alasan yang diberikan sampai dibentrokan dengan keyakinan agama. Tarik ulur pembahasan RUU Penghapusan KS menunjukan, keengganan dari badan legislatif dalam memberikan payung hukum kepada masyarakat.
THE POSITION AND AUTHORITY OF THE ELECTION SUPERVISORY BOARD IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM Uu Nurul Huda
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1807

Abstract

The institutional arrangement of election organizers through the strengthening of the Election Supervisory Board is regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. One of these arrangements is related to the strengthening of the position and authority of the Election Supervisory Board in handling election violations. This study aims to find out the position of the Election Supervisory Board in Indonesian administration system and to analyze the authority of the Election Supervisory Board in handling election violations. The method used in this study was a normative juridical method by employing library research. The collected data were then analyzed qualitatively. The results showed that the position of the Election Supervisory Board in Indonesian administration system is one of the state election organizers in which its position is equal to the General Election Commission and the Honorary Council of Election Committee. Meanwhile, the authorities of the Election Supervisory Board include; receiving and following up on reports relating to alleged violations in the implementation of legislations governing general election; examining, analyzing and deciding on violations in general election administration; examining, analyzing and deciding on violations of money politics; and receiving, examining, mediating or adjudicating, and deciding upon the resolution of election process disputes. Based on these authorities, the Election Supervisory Board as an institution is a super-body general election organizer in handling election violations. Penataan kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum telah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penataan tersebut salah satunya berkaitan dengan penguatan kedudukan dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indoensia, dan untuk mengetahui serta menganalisis wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian studi kepustakaan dan analisisnya  menggunakan  deskriptif  analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan merupakan salah satu lembaga negara penyelenggara pemilu, di samping Komisi Pemilihan Umun dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum di antaranya“menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”Berdasarkan wewenang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum secara kelembagaan merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang superbody dalam penanganan pelanggaran pemilu.
DIMENSI PEMILU DALAM SISTEM DISTRIK DAN PROPORSIONAL Diyar Ginanjar; Fauziah Hanifah; Uu Nurul Huda
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 1 (2020): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i1.9695

Abstract

The electoral system is regulated in statutory regulations containing three main variables, namely voting, electoral district, and electoral formula. As stated in the Election Law, the objective of the electoral system is to exercise people's sovereignty. A provision which is in line with the universal democratic principle of the rulers directs this goal to build legitimacy for a stable and strong government in mobilizing the masses. democratically Election, namely balancing these operational objectives with their use as a means of fighting for the interests of the people through political participation and political socialization
PELAKSANAAN PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH EX EIGENDOM VERPONDING 2044 DI DESA NAGRAK KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG Ludy Awaludin; Uu Nurul Huda; Ine Fauzia
VARIA HUKUM Vol 2, No 1 (2020): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v2i1.14172

Abstract

Dalam peraturan undang-undang tanah Hak Milik (eigendom verponding) merupakan tanah yang terkuat dan turun termurun untuk  dinikmati dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, kepemilikan atas suatu tanah tidak bisa hilang tanpa ada sebab hapusnya kepemilikian tanah tersebut. Meski begitu masih ada saja permasalahan dalam lingkup hak kepemilikan tanah, seperti halnya permasalahan yang terjadi atas tanah yang saat ini digunakan oleh PTPN yang memiliki hak guna usaha dengan M. Fatkhi yang menganggap bahwa tanah tersebut berada dibawah kepemilikannya yang berstatus eigendom verponding. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 20 UUPA yang seharusnya tanah tersebut tidak bisa digunakan oleh siapapun tanpa ada izin dari pemiliknya. Bagaimana duduk permasalahan hak atas tanah ex eigendom verponding 2044 dihubungkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)?; Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kepastian hak atas tanah di hubungkan dengan ex eigendom 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang?; Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang semula merupakan hak eigendom verponding?; Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui duduk permasaahan hak atas tanah ex eigendom verponding 2044 dihubungkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); 2) Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur kepastian hak atas tanah dihubungkan dengan ex eigendom verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang; 3) Untuk mengetahui para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang semula merupakan hak eigendom verponding. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-analisis yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang artinya adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundaang-undangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa tanah ex eigendom verponding 2044 yang di klaim oleh M. Fatkhi berdasarkan data yang dimilikinya masih dikuasai oleh PTPN VIII dan hal itu bertentangan dengan UUPA. Berdasarkan UUPA dan PP No.40 tahun 1996 Para pihak yang bersengketa harus memberikan bukti kuat dengan menunjukan data-data atau dokumen hukum untuk menyatakan kepemilikan tanah. Upaya yang dapat dilakukan oleh Para pihak dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan yaitu melalui jalur litigasi ataupun non litigasi dengan dengan merujuk UU No.30 tahun 1999 yang memiliki kewenangan dan akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk para pihak dengan mendapatkan kepastian hukum.
GENDER SEBAGAI SUMBER POLITIK DALAM KEWARGANEGARAAN SOSIAL (PERAN PEREMPUAN DI PARLEMEN INDONESIA) Mariana Mariana; Aip Piansah; Uu Nurul Huda; Ahmad Rifai
Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender JURNAL HARKAT : MEDIA KOMUNIKASI GENDER, 18(2), 2022
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/harkat.v18i2.29039

Abstract

Abstract. Women's political presence in the public sphere, including their political participation and representation, is an important, though not equal element for Indonesian citizens in their capacity as participatory and sufficient in multiple strategies to create gender equality. This paper aims to find out about gender as a political source in social citizenship, especially the role of women in the Indonesian parliament. Researchers use normative legal research methods (Normative Legal Research), a type of qualitative research The legal materials used in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of secondary legal materials is carried out by literature studies. The existence of women in parliament gives a new spirit in the gender equality order as policy makers on governance issues. In its existence, affirmative action is still a problem for women in improving the quality of their representation in parliament. Abstrak. Kehadiran politik perempuan di ranah publik, termasuk partisipasi dan keterwakilan politik mereka, merupakan elemen penting, meskipun tidak sama bagi warga Negara Indonesia dalam kapasitasnya sebagai partisipatif dan cukup dalam strategi berganda untuk menciptakan kesetaraan gender. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui terkait gender sebagai sumber politik Dalam kewarganegaraan sosial khususnya peran perempuan di parlemen Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research),jenis penelitian kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Keberadaan perempuan dalam parlemen memberikan semangat baru dalam tatanan kesetaraan gender sebagai pengambil kebijakan terhadap isu-isu pemerintahan. Dalam keberadaannya tindakan afirmasi masih menjadi persoalan bagi perempuan dalam meningkatkan kualitas keterwakilannya di parlemen.   TRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian //  TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//   This page is in English Translate to Indonesian    AfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBengaliBulgarianCatalanCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFinnishFrenchGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianItalianJapaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)LaoLatvianLithuanianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanSimplified ChineseSlovakSlovenianSpanishSwedishTamilTeluguThaiTraditional ChineseTurkishUkrainianUrduVietnameseWelsh Always translate English to IndonesianPRO Never translate English Never translate journal.uinjkt.ac.id
Fortifying Democracy: Deploying Electoral Justice for Robust Personal Data Protection in the Indonesian Election Huda, Uu Nurul; Gumelar, Dian Rachmat; Hadad, Alwi Al
Khazanah Hukum Vol 6, No 1 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 1 April (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i1.30734

Abstract

Elections stand as a cornerstone of democracy, yet the burgeoning integration of technology and personal data underscores the pressing need for safeguarding individual privacy within the electoral process. This study endeavors to scrutinize the efficacy of the Electoral Justice System in fortifying the protection of personal data throughout the registration, verification, and adjudication phases of political party participation in the forthcoming 2024 elections. Through an empirical juridical methodology, this research delves into the practical application of the Electoral Justice System across diverse national contexts, elucidating its role in mitigating the perils of data misuse and upholding electoral integrity. The findings underscore the imperative of imbuing the Electoral Justice System with structural robustness, substantive fidelity, and a conducive legal culture to ensure the seamless functioning of electoral processes. Additionally, stringent regulations, robust data verification protocols, independent oversight mechanisms, and punitive measures emerge as indispensable facets of effective Electoral Justice System implementation, essential for curtailing infringements of the exploitation of personal data and fostering accountable electoral practices.
Co-Authors Abdul Mutolib Abdullah, Mohd Kamarulnizam Ahmad Rifai Aip Piansah Alam, Diana Putri Amirudin, Mohammad Asep Sungkawa Astarudin, Tatang Atang Abd. Hakim Athoillah, Mohamad Anton Awaludin, Ludy Bachmisd, Balgis Bambang Waluyo Bunyamin Alamsyah, Bunyamin Dian Rachmat Gumelar Didin Nurul Rosidin Diyar Ginanjar Faizal, Enceng Arif Farhan, Mochammad Farrel, Muhammad Fauzia, Ine Fauziah Hanifah Firdaus Arifin, Firdaus Gumelar, Dian Rachmat Hadad, Alwi Al Ine Fauzia Irsan, Muhammad Irsan Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Ismail Iwan Setiawan Kayantri, Ganindya Kusnoto Kusuma, Nelfia Ludy Awaludin Maharani, Ananda Dewi Mariana Mariana Mooduto, Andika Muhammad Arifin Muhamad Kholid, Muhamad Najib, Moh Nasrudin Nasrullah Nasrullah Nurfauji, Aji Nursiti Nursiti Pahrul Roji, Rizki Putra, Dimas Rizki Anugrah Rohmanur Aziz, Rohmanur Roji, Rizki Pahrul Rosidin, Utang Ryan Fachryan Lesmana Putra Sholehudin, Ending Siti Masyitoh Suhanda, Dadang Susanto, Anthon F Tsany, Ghazi Muhammad Umarudi, Farkhan Zaida, Farah