Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender DE JURE Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Akta YUSTISI Jambura Law Review Jurnal Jatiswara ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Revolusi Indonesia VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Legalita Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Indonesian Research Journal on Education ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Keadilan Pemilu Jurnal Ilmu Hukum Dharmahita: Journal of Community Service and Development Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Khazanah Hukum Khazanah Multidisiplin
Uu Nurul Huda, Uu Nurul
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Critical Legal Studies: The Omnibus Law Method In the Formulation of Local Regulations on Local Taxes and Levies Taufiq Ismail; Uu Nurul Huda; Dedi Mulyadi
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46703

Abstract

This article examines the application of the Omnibus Law method in the formation of Regional Regulations on Taxes and Levies in Cianjur Regency through the lens of Critical Legal Studies (CLS). CLS, as a school of critical legal thought, challenges the assumption that law is neutral and objective and critically examines its relationship to political and economic power. This study aims to analyse the mechanism for drafting regional regulations using the Omnibus Law method and to assess the legal implications of its application in the absence of a clear technical framework. The research employs a normative approach, with conceptual and historical analyses of national regulations, particularly Law Number 12 of 2011 and its amendments, as well as case studies in Cianjur Regency. The findings indicate that, although the Omnibus Law has been codified in Law Number 13 of 2022, there are still insufficient technical regulations governing the formation of regional legal products under the Omnibus framework. This creates the risk of formal defects in the establishment of regional rules, potentially undermining their legal validity. Therefore, the application of the Omnibus Law method at the regional level requires careful study, and the principles of CLS can serve as a critical analytical tool for evaluating legislative processes heavily influenced by political and economic interests.
Analisis Komparatif Desain Konstitusional Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan M Yahya Wahyudin; M Rio Dozan; Uu Nurul Huda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3014

Abstract

This study analyzes the optimization of the vice president's function in the presidential system through a comparative analysis of the Indonesian and United States Constitutions. Using normative legal research methods with a comparative-functional design, this study identifies three main dimensions: (1) constitutional design shows that Indonesia has minimal and ambiguous provisions on the vice president's role in Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution, while the United States provides a more detailed framework through Article I, II, and Amendment 25; (2) checks and balances mechanisms in Indonesia involve the DPR-MK-MPR but are weakened by supermajority coalition dominance, contrasting with the United States' more balanced two-party system; (3) optimization requires constitutional reform, strengthening accountability mechanisms, and adapting Indonesia's sociopolitical context. This study recommends amendments to the 1945 Constitution or enactment of specific legislation on presidential institutions, granting the vice president roles in coalition coordination and regional development, and strengthening public accountability. In conclusion, optimizing the vice president's function is crucial for strengthening constitutional democracy and improving governance quality in Indonesia.
Relevansi Tantangan Paradigma dan Konsep dalam Penelitian Hukum Kontemporer Dimas Rizki Anugrah Putra; Siti Masyitoh; Uu Nurul Huda
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.815

Abstract

Penelitian hukum saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan paradigma yang tepat sebagai upaya menghasilkan analisis hukum yang relevan dan akurat. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti hukum di antaranya kompleksitas isu hukum modern, kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dan inovasi metodologi yang dibahas secara mendalam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat paradigma hukum tradisional yang bersifat dogmatis dan mengusulkan adopsi pendekatan empiris dan kritis. Sehingga dapat memberikan panduan bagi peneliti hukum dalam mengatasi berbagai tantangan metodologis dan substantif serta menawarkan saran praktis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian hukum di era kontemporer.
Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia Dadang Suhanda; Uu Nurul Huda; Utang Rosidin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.880

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik legislasi di Indonesia dengan menyoroti peran kepentingan politik dalam proses penetapan regulasi dan bagaimana politik mempengaruhi pembentukan, perubahan, dan penerapan hukum dalam konteks negara demokratis, dengan fokus pada studi kasus Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan regulasi, yang sering kali mengabaikan aspirasi publik dan prinsip keadilan hukum. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi serta analisis keterkaitan antara tekanan politik dan substansi regulasi yang dihasilkan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk menciptakan proses legislasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang adil.
Politik Uang dan Krisis Keadilan Elektoral dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Yunita Rosdiana; Uu Nurul Huda; Aden Rosadi
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i1.2867

Abstract

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan persoalan ketatanegaraan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pemilihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis keadilan elektoral dan menggeser makna kedaulatan rakyat. Praktik pertukaran material untuk memengaruhi pilihan pemilih menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, mereduksi kebebasan dalam menentukan pilihan, dan berpotensi menghasilkan legitimasi elektoral yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang sebagai bentuk distorsi terhadap keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah dan mengkaji relevansi asas kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan yang jujur dan adil sebagai basis penguatan tata kelola pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis secara deskriptif-analitis norma hukum tata negara dan kepemiluan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang menciptakan krisis keadilan elektoral melalui tiga dimensi utama, yaitu distorsi kebebasan pemilih, ketidaksetaraan kompetisi antarpeserta pemilihan, dan pelemahan legitimasi hasil pemilihan. Kerangka hukum yang tersedia cenderung menempatkan politik uang sebagai persoalan pelanggaran individual sehingga belum sepenuhnya menangkap karakter politik uang sebagai persoalan struktural yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Co-Authors Abdul Mutolib Abdullah, Mohd Kamarulnizam Aden Rosadi Ahmad Rifai Aip Piansah Alwi Al Hadad Asep Sungkawa Astarudin, Tatang Atang Abd. Hakim Athoillah, Mohamad Anton Awaludin, Ludy Bambang Waluyo Bunyamin Alamsyah, Bunyamin Dadang Suhanda Dedi Mulyadi Dian Rachmat Gumelar Dimas Rizki Anugrah Putra Diyar Ginanjar Faizal, Enceng Arif Farhan, Mochammad Farrel, Muhammad Fauzia, Ine Fauziah Hanifah Firdaus Arifin, Firdaus Gumelar, Dian Rachmat Ija Suntana Ine Fauzia Iskandar Iskandar Ismail Iwan Setiawan Kayantri, Ganindya Khozin, Ahmad Abdul Kusnoto Kusuma, Nelfia Ludy Awaludin M Rio Dozan M Yahya Wahyudin M Yahya Wahyudin Maharani, Ananda Dewi Mariana Mariana Mooduto, Andika Muhammad Arifin Muhamad Kholid, Muhamad Muhammad Irsan Najib, Moh Nasrudin Nasrudin Nasrudin Nasrullah Nasrullah Nasution, Muhammad Irsan Nursiti Nursiti Pahrul Roji, Rizki Rena Zulfaidah Rizki Pahrul Roji Rohmanur Aziz, Rohmanur Sholehudin, Ending Siah Khosyi'ah Siti Masyitoh Susanto, Anthon F Taufiq Ismail Umarudi, Farkhan Ustad Adil Utang Rosidin Yunita Rosdiana