Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Analisis Komparatif Desain Konstitusional Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan M Yahya Wahyudin; M Rio Dozan; Uu Nurul Huda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3014

Abstract

This study analyzes the optimization of the vice president's function in the presidential system through a comparative analysis of the Indonesian and United States Constitutions. Using normative legal research methods with a comparative-functional design, this study identifies three main dimensions: (1) constitutional design shows that Indonesia has minimal and ambiguous provisions on the vice president's role in Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution, while the United States provides a more detailed framework through Article I, II, and Amendment 25; (2) checks and balances mechanisms in Indonesia involve the DPR-MK-MPR but are weakened by supermajority coalition dominance, contrasting with the United States' more balanced two-party system; (3) optimization requires constitutional reform, strengthening accountability mechanisms, and adapting Indonesia's sociopolitical context. This study recommends amendments to the 1945 Constitution or enactment of specific legislation on presidential institutions, granting the vice president roles in coalition coordination and regional development, and strengthening public accountability. In conclusion, optimizing the vice president's function is crucial for strengthening constitutional democracy and improving governance quality in Indonesia.
Relevansi Tantangan Paradigma dan Konsep dalam Penelitian Hukum Kontemporer Dimas Rizki Anugrah Putra; Siti Masyitoh; Uu Nurul Huda
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.815

Abstract

Penelitian hukum saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan paradigma yang tepat sebagai upaya menghasilkan analisis hukum yang relevan dan akurat. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti hukum di antaranya kompleksitas isu hukum modern, kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dan inovasi metodologi yang dibahas secara mendalam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat paradigma hukum tradisional yang bersifat dogmatis dan mengusulkan adopsi pendekatan empiris dan kritis. Sehingga dapat memberikan panduan bagi peneliti hukum dalam mengatasi berbagai tantangan metodologis dan substantif serta menawarkan saran praktis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian hukum di era kontemporer.
Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia Dadang Suhanda; Uu Nurul Huda; Utang Rosidin
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.880

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik legislasi di Indonesia dengan menyoroti peran kepentingan politik dalam proses penetapan regulasi dan bagaimana politik mempengaruhi pembentukan, perubahan, dan penerapan hukum dalam konteks negara demokratis, dengan fokus pada studi kasus Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan regulasi, yang sering kali mengabaikan aspirasi publik dan prinsip keadilan hukum. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi serta analisis keterkaitan antara tekanan politik dan substansi regulasi yang dihasilkan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk menciptakan proses legislasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang adil.
Politik Uang dan Krisis Keadilan Elektoral dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Yunita Rosdiana; Uu Nurul Huda; Aden Rosadi
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i1.2867

Abstract

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan persoalan ketatanegaraan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pemilihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis keadilan elektoral dan menggeser makna kedaulatan rakyat. Praktik pertukaran material untuk memengaruhi pilihan pemilih menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, mereduksi kebebasan dalam menentukan pilihan, dan berpotensi menghasilkan legitimasi elektoral yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang sebagai bentuk distorsi terhadap keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah dan mengkaji relevansi asas kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan yang jujur dan adil sebagai basis penguatan tata kelola pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis secara deskriptif-analitis norma hukum tata negara dan kepemiluan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang menciptakan krisis keadilan elektoral melalui tiga dimensi utama, yaitu distorsi kebebasan pemilih, ketidaksetaraan kompetisi antarpeserta pemilihan, dan pelemahan legitimasi hasil pemilihan. Kerangka hukum yang tersedia cenderung menempatkan politik uang sebagai persoalan pelanggaran individual sehingga belum sepenuhnya menangkap karakter politik uang sebagai persoalan struktural yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Penyuluhan Hukum Bagi Calon Kader Motekar Dalam Penanganan Dan Pendampingan Korban KDRT Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Uu Nurul Huda; Iwan Setiawan; Dian Rachmat Gumelar
Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada masyarakat Vol. 1 No. 1 (2018): Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jak.v1i1.3320

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum dipandang sebagai kejahatan, padahal kerap terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. UU No. 30 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pun belum terlalu dipahami oleh masyarakat. Penyuluhan hukum mengenai KDRT perlu dilakukan, khususnya bagi calon Kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) yang menjadi ujung tombak di masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga. Metode penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan tahapan kegiatan pre test, penyuluhan hukum, post test dan rencana tindak lanjut pasca penyuluhan. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta penyuluhan hukum (calon kader motekar) mengalami peningkatan kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan motivasi untuk dapat melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya.