Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.799
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender DE JURE Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Asy-Syari'ah Jurnal Ius Constituendum YUSTISI Jurnal Jatiswara ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Khazanah Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Revolusi Indonesia Khazanah Multidisiplin VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Jurnal Hukum Legalita Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesian Research Journal on Education ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam Jurnal Keadilan Pemilu Jurnal Ilmu Hukum Dharmahita: Journal of Community Service and Development Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Uu Nurul Huda, Uu Nurul
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELAKSANAAN PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH EX EIGENDOM VERPONDING 2044 DI DESA NAGRAK KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG Awaludin, Ludy; Huda, Uu Nurul; Fauzia, Ine
VARIA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2020): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v2i1.14172

Abstract

Dalam peraturan undang-undang tanah Hak Milik (eigendom verponding) merupakan tanah yang terkuat dan turun termurun untuk  dinikmati dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, kepemilikan atas suatu tanah tidak bisa hilang tanpa ada sebab hapusnya kepemilikian tanah tersebut. Meski begitu masih ada saja permasalahan dalam lingkup hak kepemilikan tanah, seperti halnya permasalahan yang terjadi atas tanah yang saat ini digunakan oleh PTPN yang memiliki hak guna usaha dengan M. Fatkhi yang menganggap bahwa tanah tersebut berada dibawah kepemilikannya yang berstatus eigendom verponding. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 20 UUPA yang seharusnya tanah tersebut tidak bisa digunakan oleh siapapun tanpa ada izin dari pemiliknya. Bagaimana duduk permasalahan hak atas tanah ex eigendom verponding 2044 dihubungkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)?; Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kepastian hak atas tanah di hubungkan dengan ex eigendom 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang?; Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang semula merupakan hak eigendom verponding?; Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui duduk permasaahan hak atas tanah ex eigendom verponding 2044 dihubungkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); 2) Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur kepastian hak atas tanah dihubungkan dengan ex eigendom verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang; 3) Untuk mengetahui para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang semula merupakan hak eigendom verponding. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-analisis yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang artinya adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundaang-undangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa tanah ex eigendom verponding 2044 yang di klaim oleh M. Fatkhi berdasarkan data yang dimilikinya masih dikuasai oleh PTPN VIII dan hal itu bertentangan dengan UUPA. Berdasarkan UUPA dan PP No.40 tahun 1996 Para pihak yang bersengketa harus memberikan bukti kuat dengan menunjukan data-data atau dokumen hukum untuk menyatakan kepemilikan tanah. Upaya yang dapat dilakukan oleh Para pihak dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan yaitu melalui jalur litigasi ataupun non litigasi dengan dengan merujuk UU No.30 tahun 1999 yang memiliki kewenangan dan akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk para pihak dengan mendapatkan kepastian hukum.
Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah Nasrullah; Najib, Moh; Huda, Uu Nurul; Faizal, Enceng Arif
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v19i1.7861

Abstract

This article examines the construction of the Indonesian legal system through the theoretical lens of maṣlaḥah mursalah, an Islamic legal principle centered on public interest and benefit. The study contributes to the expansion of Islamic legal scholarship within the realm of legal politics in Indonesia. Employing a normative legal research method, it integrates conceptual, historical, and statutory approaches to examine the relevance and application of maṣlaḥah mursalah in the national legal framework. The findings indicate that maṣlaḥah mursalah can serve as a foundational legal theory for constructing a just legal system, especially one that aligns with societal needs and promotes the common good. The Indonesian legal system's development, when viewed through the prism of maṣlaḥah mursalah, reveals two key dimensions: first, the legal construction rooted in the Pancasila-based system as constitutionally mandated by the 1945 Constitution, and second, the partial institutionalization of Islamic law within the national legal order. This dual structure reflects Indonesia's efforts to harmonize religious values with national legal development, offering a model for integrating Islamic jurisprudence with modern state law.
Raising Community Awareness About The Importance Of Education Through Educational Seminars In Babakanmulya Village: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Untuk Masa Depan Melalui Seminar Pendidikan Di Desa Babakanmulya Kabupaten Kuningan Farrel, Muhammad; Huda, Uu Nurul
Dharmahita: Journal of Community Service and Development Dharmahita Vol 2, No 1, 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/dharmahita.v2i1.9320

Abstract

           The Babakanmulya community's low awareness of the importance of education has led to a high dropout rate, mainly influenced by economic conditions and patriarchal culture.  This service program uses a Participatory Action Research (PAR) approach through three stages: planning (FGD), implementation (educational seminar), and impact evaluation. The partners in this program are the Babakanmulya Village Government and local community leaders.  The seminar was attended by more than 50 participants, showed high enthusiasm, and increased understanding of the importance of education and access to scholarships.  There was a change in the way the community, especially parents, viewed education. There were further initiatives from the village to support formal and non-formal education.  
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 126b/Pdt.Sus-Arbt/2021 tentang Putusan Perjanjian yang Mengandung Tipu Muslihat dalam Pekerjaan Kontruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umarudi, Farkhan; Kayantri, Ganindya; Kusuma, Nelfia; Kholid, Muhamad; Huda, Uu Nurul
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.2748

Abstract

Penyelesaian sengketa di sektor bisnis dan konstruksi semakin berkembang seiring meningkatnya kompleksitas kerja sama komersial, terutama dalam skala internasional. Arbitrase menjadi pilihan utama karena dinilai efisien, cepat, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan serius, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126B/PDT.SUS-ARBT/2021, yang membatalkan putusan arbitrase karena terbukti adanya unsur tipu muslihat. Studi ini menganalisis pertimbangan hakim, validitas perjanjian arbitrase, dan akibat hukum dari putusan tersebut dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Temuan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan hierarki hukum dan persoalan tafsir kontrak dwibahasa, yang menjadi tantangan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.
URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN SEBAGAI PENGAWAL SUARA KOLOM KOSONG Mooduto, Andika Muhammad Arifin; Huda, Uu Nurul
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 (2021): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v15i1.9409

Abstract

This study aims to examine and analyze the active participation of the people as the holder of the highest sovereignty in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada) in order to run with justice, with full responsibility and avoid elements of violations. This study uses the juridical normative method with the consideration that the research undertaken seeks to determine the extent to which the reality of the application of a rule. The results of this study conclude that the arrangement regarding the Election Monitoring Institution (LPP) in the Pilkada seems to be positioned as mere informants without sufficient strength, besides that there is also a real condition that if the fate of the LPP is indeed in intersection, they are encouraged to stay alive but are only given a few resources, so that strengthening the LPP is an absolute prerequisite for realizing justice in Pilkada.
Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections Huda, Uu Nurul; Arifin, Firdaus; Susanto, Anthon F; Abdullah, Mohd Kamarulnizam
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.66848

Abstract

Indonesia’s electoral law established the framework to uphold democracy through free and fair elections. However, its implementation faces structural and procedural weaknesses that undermine effectiveness and public trust. This study employs a legal approach to examine these weaknesses, problems, and propose corresponding reforms. Key issues include overlapping authority among the General Elections Commission, the Election Supervisory Agency, and the Election Organizer Ethics Council; weak campaign oversight due to limited resources; unclear legal definitions; lenient sanctions for violations; and challenges in enforcing strict reporting deadlines. Additionally, systemic problems such as the open-list proportional system and the presidential threshold restrict political competition and foster transactional politics. To address these, the study recommends legal and institutional reforms: clarifying institutional roles, enhancing inter-agency coordination, strengthening campaign finance regulation with digital transparency systems, and improving enforcement mechanisms and sanctions. Further, revising the electoral system and threshold requirements, alongside introducing merit-based recruitment and whistleblower protections, are proposed to ensure inclusiveness, accountability, and democratic integrity. These measures aim to create a transparent, fair, and credible electoral process that reinforces democratic principles in Indonesia.
Strengthening Religious Moderation Values among Children in Babakanmulya Village, Cigugur Sub-District, Kuningan Regency through Traditional Dance Bachmisd, Balgis; Alam, Diana Putri; Zaida, Farah; Tsany, Ghazi Muhammad; Amirudin, Mohammad; Huda, Uu Nurul
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 24 No. 2 (2024)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.v24i2.23026

Abstract

The construction of religious moderation in children through dance in Babakan Mulya is a strategic initiative to strengthen moderate attitudes in a pluralistic society. Implemented by KKN Religious Moderation IV students using the Sisdamas approach, the program involved four cycles: initial socialization, social mapping, participatory planning, and program implementation and evaluation. Survey results revealed misconceptions about local arts being tied to specific religions. The program addressed this by promoting tolerance and diversity through cultural activities, such as dance group formation. Local teenagers trained the children in dance, enhancing interfaith and ethnic relations. The program ended with an evaluation showing increased understanding among children about respecting diversity and maintaining harmony. The final results indicated that children began to appreciate cultural and religious diversity, contributing to a more moderate and harmonious society in the future.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia: Tantangan dan Upaya Diplomatik Pahrul Roji, Rizki; Nasrudin, Nasrudin; Huda, Uu Nurul
ISLAMICA Vol 7 No 2 (2023): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v7i2.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan fokus pada tantangan hukum dan upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum dan perjanjian bilateral, TKI di Malaysia masih menghadapi berbagai masalah, seperti pelanggaran hak kerja, eksploitasi pekerja tanpa dokumen, serta keterbatasan akses bantuan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek hukum dan diplomasi, dengan penekanan pada pentingnya kerangka kerja sama bilateral yang lebih proaktif dan sistem bantuan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum serta memperkuat strategi diplomatik Indonesia dalam melindungi hak-hak TKI di Malaysia.
POLITIK HUKUM PELEMBAGAAN KOMISI-KOMISI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Alamsyah, Bunyamin; Huda, Uu Nurul
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2013)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.2.1.2013.85-108

Abstract

During the 32 years of the New Order government certainly has its advantages and disadvantages, in terms of the development of infrastructure and supra-structure growing rapidly, but the journey has decreased function of government and its role even stagnant. Therefore, there was the Reform of 1998 in a variety of fields. In reply funsgi decline and the role of government under the Constitution of 1945, there was an opinion with the formation of a new organization outside the government. Gagsan ideas are realized with the establishment of committees that do not require the State budget a little, sometimes a clash of authority between committees also with government agencies. Committees should not be separated from the politics of law. Keywords: Institutionalization of Political Law, Commissions of the State, State Administration System
Relevansi Tantangan Paradigma dan Konsep dalam Penelitian Hukum Kontemporer Putra, Dimas Rizki Anugrah; Masyitoh, Siti; Huda, Uu Nurul
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.815

Abstract

Penelitian hukum saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan paradigma yang tepat sebagai upaya menghasilkan analisis hukum yang relevan dan akurat. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti hukum di antaranya kompleksitas isu hukum modern, kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dan inovasi metodologi yang dibahas secara mendalam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat paradigma hukum tradisional yang bersifat dogmatis dan mengusulkan adopsi pendekatan empiris dan kritis. Sehingga dapat memberikan panduan bagi peneliti hukum dalam mengatasi berbagai tantangan metodologis dan substantif serta menawarkan saran praktis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian hukum di era kontemporer.
Co-Authors Abdul Mutolib Abdullah, Mohd Kamarulnizam Ahmad Rifai Aip Piansah Alam, Diana Putri Amirudin, Mohammad Asep Sungkawa Astarudin, Tatang Atang Abd. Hakim Athoillah, Mohamad Anton Awaludin, Ludy Bachmisd, Balgis Bambang Waluyo Bunyamin Alamsyah, Bunyamin Dian Rachmat Gumelar Didin Nurul Rosidin Diyar Ginanjar Faizal, Enceng Arif Farhan, Mochammad Farrel, Muhammad Fauzia, Ine Fauziah Hanifah Firdaus Arifin, Firdaus Gumelar, Dian Rachmat Hadad, Alwi Al Ine Fauzia Irsan, Muhammad Irsan Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Ismail Iwan Setiawan Kayantri, Ganindya Kusnoto Kusuma, Nelfia Ludy Awaludin Maharani, Ananda Dewi Mariana Mariana Mooduto, Andika Muhammad Arifin Muhamad Kholid, Muhamad Najib, Moh Nasrudin Nasrullah Nasrullah Nurfauji, Aji Nursiti Nursiti Pahrul Roji, Rizki Putra, Dimas Rizki Anugrah Rohmanur Aziz, Rohmanur Roji, Rizki Pahrul Rosidin, Utang Ryan Fachryan Lesmana Putra Sholehudin, Ending Siti Masyitoh Suhanda, Dadang Susanto, Anthon F Tsany, Ghazi Muhammad Umarudi, Farkhan Zaida, Farah