Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Respon Negatif Publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Dampaknya terhadap Peran Presiden dalam Sistem Kelembagaan Pemerintahan Indonesia Farhan, Mochammad; Uu Nurul Huda
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1533

Decision of the Constitutional Court (MK) Number 90/PUU-XXI/2023 on the change in the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates has generated various responses from the Indonesian people. This research aims to analyse the public response to the decision and its its impact on the role of the President in the institutional system of the Indonesian government and public participation in democracy. and public participation in democracy. Based on a descriptive study with a juridical-normative approach, the results of the study show that the majority of the public who gave a negative response to the verdict had concerns about the integrity of the judiciary and the potential for dynastic politics. In addition, the Court's decision introduced a new dynamic in the relationship between the executive and judiciary that affects the position and role of the President. Although Nonetheless, the decision also increased political awareness and political awareness and public participation, albeit accompanied by a decline in trust in the Constitutional Court. Overall, the judgement creates an opportunity for institutional reform that can strengthen Indonesia's democracy and promote transparency. institutional reforms that can strengthen Indonesia's democracy and promote transparency and accountability in political decision-making. accountability in political decision-making. Keywords: Public response; Constitutional Court; Role of the President; System of government; Indonesian democracy.

Community Participation in the Process of Making an Environmental Impact Assessment Associated with Law Number 6 of 2023 Concerning Job Creation Mutolib, Abdul; Huda, Uu Nurul; Fauzia, Ine
JATISWARA Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i3.1146

This study aims to analyze community participation in the Environmental Impact Assessment (EIA) in connection with Article 22 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (Omnibus Law on Job Creation). The object of this research is changes in community participation in the process of issuing the EIA after the enactment of Omnibus Law on Job Creation. The research was carried out from December 2023 to March 2024. The research approach used a normative juridical approach using the Library Research method. Data analysis used a qualitative descriptive approach with a deductive logic approach. The study results show that the Omnibus Law on Job Creation has reduced the rights and obligations of the community in the EIA process. The initiator’s obligation to provide transparent and complete information and to be notified prior to EIA activities has been abolished so that the initiator is not required to provide complete and detailed information when development activities are to be carried out. Omnibus Law on Job Creation has eliminated the principle of Free, Prior and Informed Consent in the EIA process. Omnibus Law on Job Creation has also limited the number of people who can be involved in the EIA process. Only directly affected communities can be involved in the EIA process. Furthermore, the community’s right to object to the EIA document has been removed so that the community must accept the EIA document even though it is detrimental to society and does not support sustainable development.

Credit or Financing Analysis in Banking Institutions in the Perspective of Qiyas Kusnoto; Athoillah, Mohamad Anton; Sholehudin, Ending; Huda, Uu Nurul; Bambang Waluyo
Nurani Vol 24 No 2 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i2.24718

Banks, including Islamic banks, prioritize caution when lending money by using credit analysis methods like the 5C and 7P frameworks. Before approving a loan or financing request, banks assess applicants to minimize the chance of defaults. Questions arise regarding the law of credit analysis in banks from the perspective of the Qur’an, which is the source of Islamic economic law. This research is qualitative research with a normative juridical approach by examining legal verses in the Qur’an and linking them to qiyas. The research results show that verse 5 and 6 of the an-Nisa contain a prohibition on handing over assets to people who are not competent to manage them and contain orders to carry out tests before handing over a funds. 'The law contained in the condition is that in the case of incompetence in managing funds, testing is required before handing over the funds. Overall, the study concludes that credit analysis practices in banks align well with these principles, making them not only advisable but also encouraged under Islamic law.

MEMAHAMI PARADIGMA TEORI DAN KONSEP DALAM PENELITIAN HUKUM Ismail; Uu Nurul Huda
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18994

Dalam proses penelitian hukum, tentunya diharuskan mencantumkan dengan jelas mengenai cara bagaimana penelitian hukum itu dibuat sehingga memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan memberikan cara atau proses dari sebuah penelitian hukum melalui mekanisme alat bantu yakni paradigma, teori dan konsep yang saling berkesinambungan dengan penelitian hukum. Penelitan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analysis serta memakai jenis data kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena dalam subjek penelitian. Peneliti menggunakan sumber data sekunder mengumpulkan data lewat dokumen dan laporan historis yang termaktub di dalamnya. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa teknik study kepustakaan memakai buku dan artikel untuk penelitian. Teknik analisis data peneliti adalah deduktif dengan yang bertujuan untuk mendalami fenomena tertentu. Hasil penelitian ini mengungkapkan paradigma merupakan sebuah madzhab atau pendapat para ahli untuk dijadikan referensi suatu teori. teori merupakan suatu asas bagi hukum. Sehingga dalam kerangka penelitian haruslah memiliki dasar yang menjadi pijakan dalam setiap asumsi, perspektif dan bahkan dalam menentukan suatu kesimpulan. Demikian dalam hal penelitian hukum, konsep merupakan pemetaan awal terhadap analisis kasus hukum atau telaah undang – undang dan lain sebagainya yang menjadi objek penelitian. Kata Kunci : Paradigma, Teori, Konsep, Penelitian Hukum.

MEMAHAMI PARADIGMA TEORI DAN KONSEP DALAM PENELITIAN HUKUM Ismail; Uu Nurul Huda
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18994

Dalam proses penelitian hukum, tentunya diharuskan mencantumkan dengan jelas mengenai cara bagaimana penelitian hukum itu dibuat sehingga memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan memberikan cara atau proses dari sebuah penelitian hukum melalui mekanisme alat bantu yakni paradigma, teori dan konsep yang saling berkesinambungan dengan penelitian hukum. Penelitan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analysis serta memakai jenis data kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena dalam subjek penelitian. Peneliti menggunakan sumber data sekunder mengumpulkan data lewat dokumen dan laporan historis yang termaktub di dalamnya. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa teknik study kepustakaan memakai buku dan artikel untuk penelitian. Teknik analisis data peneliti adalah deduktif dengan yang bertujuan untuk mendalami fenomena tertentu. Hasil penelitian ini mengungkapkan paradigma merupakan sebuah madzhab atau pendapat para ahli untuk dijadikan referensi suatu teori. teori merupakan suatu asas bagi hukum. Sehingga dalam kerangka penelitian haruslah memiliki dasar yang menjadi pijakan dalam setiap asumsi, perspektif dan bahkan dalam menentukan suatu kesimpulan. Demikian dalam hal penelitian hukum, konsep merupakan pemetaan awal terhadap analisis kasus hukum atau telaah undang – undang dan lain sebagainya yang menjadi objek penelitian. Kata Kunci : Paradigma, Teori, Konsep, Penelitian Hukum.

PELAKSANAAN PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH EX EIGENDOM VERPONDING 2044 DI DESA NAGRAK KECAMATAN CIATER KABUPATEN SUBANG Awaludin, Ludy; Huda, Uu Nurul; Fauzia, Ine
VARIA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2020): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v2i1.14172

Dalam peraturan undang-undang tanah Hak Milik (eigendom verponding) merupakan tanah yang terkuat dan turun termurun untukÂ dinikmati dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, kepemilikan atas suatu tanah tidak bisa hilang tanpa ada sebab hapusnya kepemilikian tanah tersebut. Meski begitu masih ada saja permasalahan dalam lingkup hak kepemilikan tanah, seperti halnya permasalahan yang terjadi atas tanah yang saat ini digunakan oleh PTPN yang memiliki hak guna usaha dengan M. Fatkhi yang menganggap bahwa tanah tersebut berada dibawah kepemilikannya yang berstatus eigendom verponding. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 20 UUPA yang seharusnya tanah tersebut tidak bisa digunakan oleh siapapun tanpa ada izin dari pemiliknya. Bagaimana duduk permasalahan hak atas tanah ex eigendom verponding 2044 dihubungkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)?; Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kepastian hak atas tanah di hubungkan dengan ex eigendom 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang?; Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang semula merupakan hak eigendom verponding?; Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui duduk permasaahan hak atas tanah ex eigendom verponding 2044 dihubungkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); 2) Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur kepastian hak atas tanah dihubungkan dengan ex eigendom verponding 2044 di Desa Nagrak Kecamatan Ciater Kabupaten Subang; 3) Untuk mengetahui para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang semula merupakan hak eigendom verponding. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-analisis yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang artinya adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundaang-undangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa tanah ex eigendom verponding 2044 yang di klaim oleh M. Fatkhi berdasarkan data yang dimilikinya masih dikuasai oleh PTPN VIII dan hal itu bertentangan dengan UUPA. Berdasarkan UUPA dan PP No.40 tahun 1996 Para pihak yang bersengketa harus memberikan bukti kuat dengan menunjukan data-data atau dokumen hukum untuk menyatakan kepemilikan tanah. Upaya yang dapat dilakukan oleh Para pihak dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan yaitu melalui jalur litigasi ataupun non litigasi dengan dengan merujuk UU No.30 tahun 1999 yang memiliki kewenangan dan akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk para pihak dengan mendapatkan kepastian hukum.

Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah Nasrullah; Najib, Moh; Huda, Uu Nurul; Faizal, Enceng Arif
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 19 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v19i1.7861

This article examines the construction of the Indonesian legal system through the theoretical lens of maṣlaḥah mursalah, an Islamic legal principle centered on public interest and benefit. The study contributes to the expansion of Islamic legal scholarship within the realm of legal politics in Indonesia. Employing a normative legal research method, it integrates conceptual, historical, and statutory approaches to examine the relevance and application of maṣlaḥah mursalah in the national legal framework. The findings indicate that maṣlaḥah mursalah can serve as a foundational legal theory for constructing a just legal system, especially one that aligns with societal needs and promotes the common good. The Indonesian legal system's development, when viewed through the prism of maṣlaḥah mursalah, reveals two key dimensions: first, the legal construction rooted in the Pancasila-based system as constitutionally mandated by the 1945 Constitution, and second, the partial institutionalization of Islamic law within the national legal order. This dual structure reflects Indonesia's efforts to harmonize religious values with national legal development, offering a model for integrating Islamic jurisprudence with modern state law.

Raising Community Awareness About The Importance Of Education Through Educational Seminars In Babakanmulya Village: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Untuk Masa Depan Melalui Seminar Pendidikan Di Desa Babakanmulya Kabupaten Kuningan Farrel, Muhammad; Huda, Uu Nurul
Dharmahita: Journal of Community Service and Development Dharmahita Vol 2, No 1, 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/dharmahita.v2i1.9320

The Babakanmulya community's low awareness of the importance of education has led to a high dropout rate, mainly influenced by economic conditions and patriarchal culture. This service program uses a Participatory Action Research (PAR) approach through three stages: planning (FGD), implementation (educational seminar), and impact evaluation. The partners in this program are the Babakanmulya Village Government and local community leaders. The seminar was attended by more than 50 participants, showed high enthusiasm, and increased understanding of the importance of education and access to scholarships. There was a change in the way the community, especially parents, viewed education. There were further initiatives from the village to support formal and non-formal education.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 126b/Pdt.Sus-Arbt/2021 tentang Putusan Perjanjian yang Mengandung Tipu Muslihat dalam Pekerjaan Kontruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umarudi, Farkhan; Kayantri, Ganindya; Kusuma, Nelfia; Kholid, Muhamad; Huda, Uu Nurul
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.2748

Penyelesaian sengketa di sektor bisnis dan konstruksi semakin berkembang seiring meningkatnya kompleksitas kerja sama komersial, terutama dalam skala internasional. Arbitrase menjadi pilihan utama karena dinilai efisien, cepat, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan serius, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126B/PDT.SUS-ARBT/2021, yang membatalkan putusan arbitrase karena terbukti adanya unsur tipu muslihat. Studi ini menganalisis pertimbangan hakim, validitas perjanjian arbitrase, dan akibat hukum dari putusan tersebut dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Temuan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan hierarki hukum dan persoalan tafsir kontrak dwibahasa, yang menjadi tantangan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections Huda, Uu Nurul; Arifin, Firdaus; Susanto, Anthon F; Abdullah, Mohd Kamarulnizam
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.66848

Indonesia’s electoral law established the framework to uphold democracy through free and fair elections. However, its implementation faces structural and procedural weaknesses that undermine effectiveness and public trust. This study employs a legal approach to examine these weaknesses, problems, and propose corresponding reforms. Key issues include overlapping authority among the General Elections Commission, the Election Supervisory Agency, and the Election Organizer Ethics Council; weak campaign oversight due to limited resources; unclear legal definitions; lenient sanctions for violations; and challenges in enforcing strict reporting deadlines. Additionally, systemic problems such as the open-list proportional system and the presidential threshold restrict political competition and foster transactional politics. To address these, the study recommends legal and institutional reforms: clarifying institutional roles, enhancing inter-agency coordination, strengthening campaign finance regulation with digital transparency systems, and improving enforcement mechanisms and sanctions. Further, revising the electoral system and threshold requirements, alongside introducing merit-based recruitment and whistleblower protections, are proposed to ensure inclusiveness, accountability, and democratic integrity. These measures aim to create a transparent, fair, and credible electoral process that reinforces democratic principles in Indonesia.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search