p-Index From 2021 - 2026
5.954
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lembaran Ilmu Kependidikan Academica JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Journal of Governance International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh Warta Pengabdian Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Jurnal Good Governance Socius (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial) (Edisi Elektronik) Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Accounting Profession Journal (APAJI) Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah PINISI Discretion Review Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes International Journal of Community Service & Engagement Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Golden Ratio of Human Resource Management Golden Ratio of Social Science and Education Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Accounting and Finance Management (JAFM) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Pancasila International Journal of Applied Social Science Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Madyni, Manik; Aripin, Sofjan; Widnyani, Ida Ayu Putu Sri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i2.57672

Abstract

child marriage is one of the social problems in Buleleng Regency. The results showed that programs and activities in policy implementation have been pursued since the policy was issued in 2015, but policy implementation has not been optimal. Each implementing agent in policy implementation understands the idea of preventing child marriage and is committed to contributing to policy implementation. However, suboptimal communication and coordination hinder the optimal implementation of activities. A unique finding in this study is the existence of awig-awig or traditional village regulations that contain prohibitions on early marriage, so there are additional rules besides formal regulations. The lack of involvement of actors outside the government, especially traditional leaders and NGOs, is one of the main obstacles to policy effectiveness. In addition, budget limitations lead to a lack of sustainable activities, especially in remote areas. Therefore, a better collaborative strategy is needed as well as an increase in the role of the community to support child marriage prevention policies.
Pengawasan Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Minuman Beralkohol A. Rahmatdin Rahmatdin; Entang Adhy Muhtar; Sofjan Aripin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3949

Abstract

Data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 menunjukkan selama periode tahun 2020 sampai 2022 penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol masih cukup marak terjadi di Malinau, bahkan cenderung mengalami peningkatan mulai dari pelanggaran mengkonsumsi sampai dengan pelanggaran memasukkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Tulisan ini ingin mengungkap Data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 menunjukkan selama periode tahun 2020 sampai 2022 penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol masih cukup marak terjadi di Malinau, bahkan cenderung mengalami peningkatan mulai dari pelanggaran mengkonsumsi sampai dengan pelanggaran memasukkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Jenis penelitian ini kualitatif, dengan menggunakan dasar teori pengawasan yang terdiri dari lima dimensi. Hasil temuannya Faktor penyebab masyarakat sering mengkonsumsi miras antara lain, faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pengaruh teman, faktor pengaruh globalisasi, sehingga pengawasan perda di Kabupaten Malinau berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, pemerintah Kabuapten Malinau melalui penegak Perda yakni Satpol PP dan Damkar bekerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti Polisi sebagai penegak hukum dan Disperindag sebagai pihak yang berwenang atas perizinan, pencabutan izin, dan sebagainya mengawasi dan mengurangi perizinan, penjualan, perdagangan minuman beralkohol.
Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur Islamy, Hishnul; Wahyudi, Heri; Aripin, Sofjan
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 2 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i2.10023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Sekretariat Satu Data, Walidata, Pembina Data, produsen data pada OPD, akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat pengguna data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan namun belum optimal. Pada dimensi komunikasi, masih ditemukan kendala dalam transmisi dan konsistensi informasi antar OPD. Dari sisi sumber daya, keterbatasan kompetensi ASN di bidang statistik dan pengelolaan data serta keterbatasan fasilitas teknologi menjadi hambatan utama. Pada dimensi disposisi, pelaksana pada umumnya memiliki komitmen yang baik, namun belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman teknis yang memadai. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan fragmentasi kelembagaan menyebabkan koordinasi dan integrasi data belum berjalan efektif. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pimpinan daerah, serta dukungan kelembagaan dari walidata dan pembina data. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas OPD, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penyusunan SOP yang terintegrasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola data daerah sebagai fondasi dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
The impact of implementing electronically integrated risk-based business licensing services on service quality Fitri Yunianto Hapsari; Dwi Putranto Riau; Sofjan Aripin
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020245016

Abstract

The provisions of Law No.11 of 2020 concerning Job Creation stipulate the use of the Risk-Based Business Licensing Service System (OSS RBA), which regulates licensing based on the level of business risk. However, its implementation in the Investment Management Unit and One-Stop Integrated Services of the South Jakarta Administrative City is still experiencing obstacles so that the goal of improving service quality has not been achieved. The purpose of this study was to analyze the influence of electronic-based licensing service implementation factors on the quality of public services at UP PMPTSP South Jakarta Administrative City. This study uses an explanatory method with a quantitative approach to analyze the relationship between the implementation of risk-based electronic licensing services (RBA OSS) and public service quality at UP PMPTSP South Jakarta Administrative City. Using purposive sampling, 100 respondents who utilized the RBA OSS system in 2023 were selected. Data collection involved a 5-point Likert scale-based questionnaire, observations, and interviews, with validity and reliability confirmed through factor loading, AVE, Cronbach's Alpha, and Composite Reliability. SEM-PLS analysis revealed that communication, resources, disposition, and bureaucratic structure significantly enhance service quality, while the community role, though positive, was not significant. The study concludes that communication, resources, disposition, and bureaucratic structure significantly improve the quality of licensing services at UP PMPTSP South Jakarta Administrative City, with a collective influence of 91.3%. However, the public's role, while positive, does not significantly affect service quality. Future research should explore ways to increase community engagement and examine the long-term effects of these reforms on public satisfaction and business growth.
Digital Transformation in Public Services: Effect of RBA OSS Implementation in South Jakarta Fitri Yunianto Hapsari; Dwi Putranto Riau; Sofjan Aripin
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i6.1141

Abstract

This research investigates the effect of implementing the Risk-based Online Single Submission System (OSS RBA) on the quality of licensing services in South Jakarta. This research aims to evaluate policy implementation factors that influence the quality of licensing services and identify the implications of these findings. The research method used is Structural Equation Modeling (SEM) Partial Least Squares (PLS), with a population of business actors in South Jakarta and a sample of 100 respondents using the OSS RBA System. The results of the analysis show that the factors of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure positively and significantly influence the quality of licensing services. Even though the Public Factor does not show a statistically significant influence, its contribution still has an overall effect on service quality. These findings imply that greater attention should be paid to these aspects in designing policies and strategies to improve the effectiveness of public services. Thus, this research provides valuable insights for the development of practices and policies in digital technology-based public services.
Improving Government Effectiveness: Analysis of the Implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Sarolangun Regency Riska Afriyanti; Sofjan Aripin; Rahmat Budiman
Golden Ratio of Social Science and Education Vol. 6 No. 1 (2026): December - May
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grsse.v6i1.1359

Abstract

The objective of this study is to analyze the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) policy in Sarolangun Regency, Jambi Province. This policy is one of the government's initiatives to enhance the effectiveness of governance through the use of information technology. Since the issuance of Sarolangun Regent Regulation No. 58 of 2020 concerning the Implementation of the Electronic-Based Government System, the Sarolangun Regency Government has encountered numerous impediments in its implementation, resulting in suboptimal execution of the Electronic-Based Government System. The present study employs a qualitative approach, drawing on data from interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of SPBE in Sarolangun Regency continues to face challenges in communication and resource allocation. Several factors, including limited ICT infrastructure, a shortage of skilled human resources, insufficient socialization of digital services, and limited internet access, have hindered the implementation of this policy. The Sarolangun Regency Government, through the Sarolangun Regency Communication and Information Agency, must strengthen and improve resources and enhance communication to optimize the implementation of SPBE in Sarolangun Regency.
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT Sehu Saputra; Siti Aisyah; Sofjan Aripin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1897

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan SRIKANDI, rintangan dalam implementasi, dampak dari penerapan SRIKANDI, dan menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan SRIKANDI di OPD Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta data pemantauan SRIKANDI dan audit kearsipan internal. Analisis data dilakukan lewat tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan diuji dengan teknik triangulasi sumber, metode, dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI telah memberikan kontribusi positif terhadap digitalisasi persuratan, peningkatan transparansi, percepatan pelayanan administrasi, efisiensi pengelolaan arsip, serta penguatan akuntabilitas pemerintahan. Keberhasilan implementasi didukung oleh regulasi, komitmen pimpinan, peran arsiparis, serta koordinasi antar OPD. Meskipun demikian, masih ditemukan ketimpangan partisipasi pengguna, keterbatasan kompetensi aparatur, gangguan jaringan dan server, serta belum optimalnya pemberkasan dan retensi arsip elektronik. Tata kelola SRIKANDI telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance, namun keberlanjutannya memerlukan Pengembangan kemampuan individu, perbaikan infrastruktur TI, pemantauan pelaksanaan, serta pengelolaan arsip elektronik yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa sebagai Pilar Desa Mandiri di Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Susanti Susanti; Florentina Ratih Wulandari; Sofjan Aripin; Faizal Madya; Agus Joko Purwanto; Ivan Budi Susetyo; Indah Wahyu Maesarini
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 01 (2026): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, January-March 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan desa mandiri, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat serta merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi warga Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dalam perencanaan desa. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa ini berdampak pada kurang optimalnya peran RT/RW, BPD, LSM, dan lembaga desa lainnya dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan, kegiatan ini berupaya memperkuat kapasitas masyarakat dan perangkat desa melalui pelatihan perencanaan desa, forum diskusi, dan pendampingan teknis. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perencanaan desa, terbentuknya ruang partisipasi yang inklusif, serta terbangunnya tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat dapat menjadi fondasi strategis dalam mempercepat terwujudnya Desa Waru sebagai desa mandiri yang berkelanjutan.
Implementasi Kebijakan tentang Sistem Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Shinta Brafiana Putri; Sofjan Aripin; Andi Wijaya Aripin
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 8 No 2 (2026): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v8i2.1581

Abstract

This study aims to analyze the implementation of regional government work system policies following bureaucratic simplification in Buleleng Regency. The case study was conducted at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP), as it is the regional work unit directly affected by organizational restructuring. The background of this research includes employee resistance, inconsistencies between documents and regulations, and the suboptimal use of technology. This study employs a descriptive qualitative approach using a case study method and is analyzed based on Edward III’s policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that although regulations and technological support are already in place, the implementation of the new work system still faces several challenges. These include the persistence of traditional work culture, the underutilization of applications for cross-unit collaboration, limited understanding among employees regarding the squad team system, and suboptimal standard operating procedures. In addition, limited budgets and human resources also pose major obstacles. The increase in the Public Satisfaction Index (PSI) from 82.41 in 2022 to 84.26 in 2024 demonstrates the positive impact of implementing work system policies on the quality of public services at the DPMPTSP of Buleleng Regency. Therefore, continuous innovation and improvement are necessary to achieve a more efficient, collaborative bureaucracy that is oriented toward high-quality public service.
Analisis Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Ady Indriasari; Kismartini Kismartini; Sofjan Aripin
Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Vol. 4 No. 2 (2023): Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Publisher : Univiversitas Dr. Djar Wattiheluw

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/PublicPolicy.v4.i2.p463-482

Abstract

Focus of this study aims to analyze performance through productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability and pay attention to the supporting and inhibiting factors of performance at the Salatiga City Housing and Settlement Area Office. The discussion also relates to the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). Descriptive qualitative research method, data collection techniques through in-depth interviews, observation and document study. Data validity checking techniques used triangulation. Research informants were determined purposively, namely internal employees, related agencies and service user communities. The results showed that the main performance at the Housing and Settlement Area Office was good but not optimal because there were several main performance achievements that had not met the targets in 2020-2021. Indications of productivity in budget limitations due to recofusing; Quality of Service has not been managed in a representative manner; Responsiveness performance found indications of some problems from external parties; Responsiveness performance in archival administrative data management is still low; Accountability performance has not managed public information optimally. Supporting factors for performance include the implementation of the main tasks and functions, the level of employee discipline, leadership style, teamwork and the support of a conducive situation in Salatiga City. Factors inhibiting performance include the limited provision of human resources and performance facilities, the phenomenon of low public awareness of the maintenance of performance results.
Co-Authors A. Rahmatdin Rahmatdin Adi Cilik Pierewan Adris, Mohammad Ady Indriasari Agus Joko Purwanto Ahmad Septianto Ajat Sudrajat Alton, Latifah Andi Wijaya Andi Wijaya Aripin Arifin Arifin Bustomi, Thomas Cherly Kemala Ulfa Daniel Sonatha Sinaga Darmanto Darmanto Darmanto Darmanto Dewi Maharani Rachmaningsih Djoko Raharjo Dwi Putranto Riau Dwi Putranto Riau Eko Kurniawan Enceng Enceng Entang Adhy Muhtar Entang Adhy Muhtar Eva Yulinda Fadila, Sarah Faizal Madya Faizal Maulana Fitri Yunianto Hapsari Fitri Yunianto Hapsari Florentina Ratih Wulandari FR. Wulandari Hapsari, Fitri Yunianto Hedi Heryadi HERI WAHYUDI Heri Wahyudi Heriyanto Heriyanto Huda Adi Pradana Ida Ayu Putu Sri Widnyani Indah Wahyu Maesarini INDRA PRATAMA PUTRA SALMON Indriasari, Ady Islamy, Hishnul Isnaeni Yuliani Ivan Budi Susetyo Jayawarsa, A.A. Ketut Juliana, Ari Kadir Johnson Rajagukguk Kismartini Kismartini Latifah Alton Lely Konda Leo, Donatus Lukman Samboteng Lukman Samboteng Lukman Samboteng & Rulinawaty Kasmad M. Rachmat Kasmad Madyni, Manik Mariyani Mariyani Mikdar, Syaeful Mirayanthi, Dewi Muhammad Daud Muhtar, Entang Adhy Muljaya Samari Mutmainnah Basit Nasrin, Mochamad Ojat Darojat Ojat Darojat Pratama, Adia Rizki Rahmat Budiman Rahmatdin, A. Rahmatdin Riau, Dwi Putranto Riska Afriyanti Ruky Yurizal Rulinawaty Rulinawaty Rullinawati, Rullinawati Sani, Agus Sehu Saputra Shinta Brafiana Putri Siahaan, Asima Yanty Siti Aisyah Suardiyanti, Ni Luh Putu Susanti Susanti Susanti Syaeful Mikdar Waskito, Rizky Davela Bagas Widnyani , Ida Ayu Putu Sri Wihatmoko Waskitoaji Yaya Mulyana A Azis Yohanis Sallolo