Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal SPEKTRUM Mahasiswa S2 PAH
I Nyoman Mudana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Dalam Hubungan Kerja Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di PT. Garuda Inovasi Semesta Denpasar Komang Mahendra; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.527 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p07

Abstract

Promosi penjualan atau yang sering disebut Sales Promotion merupakan salah satu cara komunikasi yang dikenal dalam kategori promosi. Wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion ini kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Sales Promotion Girl (SPG). Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Sales Promotion Girl (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah Sales Promotion Girl (SPG) adalah dengan menerbitkan sebuah surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara direktur utama yang kemudian disebut sebagai pihak pertama dengan seorang putri SPG yang dalam perjanjian kemudian disebut sebagai pihak kedua. Setiap SPG terikat kontrak selama 1 Tahun dengan mematuhi peraturan yang sudah tertera dalam perjanjian kerja. Apabila SPG melanggar salah satu peraturan yang berlaku, maka SPG tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku. Adapun tanggungjawab perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) apabila terjadi kecelakaan kerja didalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan Sales Promotion Girl (SPG) mencantumkan jaminan keselamatan kerja apabila pada saat melakukan pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG) mengalami kecelakaan kerja dimana pihak perusahaan memberikan ganti kerugian/fasilitas yang biasanya berupa pertanggungan biaya pengobatan yang di keluarkan selama perawatan, dimana besar tanggungan yang diberikan perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) adalah pihak perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan Sales Promotion Girl (SPG) yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja. Kata Kunci : Tanggungjawab, Pekerja, Sales Promotion Girl (SPG).
KEABSAHAN PEMIMPIN GANDA DALAM KEPENGURUSAN KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Jeffryanto Hamonangan; Marwanto -; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.946 KB)

Abstract

The article is about much validity in the management of the cooperative inaccordance with the law number 17 of 2012 about cooperation. With the aim of facing thedouble role of managers in the management of Co-operatives and the adoption of thefollowing managers before ending the first manager of the department time and gain anunderstanding of the role of the Law number 17 of 2012 on the management of cooperationas a protective container Cooperative. Used in writing this essay is writing method normativelegal scrutiny. That occupy multiple departments in a legal form of business entity is notgiven, as it will affect the performance and progress of a society according to State Gazetteof the Republic of Indonesia Year 2012 Number 212.
UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN OLEH PT. JASA RAHARJA (Persero) DI DENPASAR Rina Florensa Sitompul; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.774 KB)

Abstract

Passenger accident insurance coverage is a mandatory social insurancecompulsory for all passengers who use public vehicles by PT. Jasa Raharja(Persero). This journal using empirical methods in order to know what legalaction can be done in case of denial of victim compensation funds by PT. JasaRaharja (Persero). Attempts to do is to conduct settlement Ex Gratia Et SansPrejudice and Alternative Dispute Resolution.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI ALFAMART JALAN ULUWATU II DAERAH KUTA SELATAN) Made Gede Angga Bagus Setiawan; I Nyoman Mudana; I Made Dedy Priyatno
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.427 KB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum pelaksanaan hukum perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan hukum perlindungan serta faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Alfamart Jalan Uluwatu II daerah Kuta Selatan. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Perlindungan terhadap wanita yang bekerja di malam hari di Alfamart Jalan Uluwatu Ii daerah Kuta Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan. Mengenai ketentuan yang terdapat pada pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan lembaga Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 39 , mengenai kewajiban pengusaha memberikan minuman serta makanan mengandung gizi, penyediaan kamar mandi terpisaj, penyediaan satpam, dan pemberian layanan antar jemput untuk pekerja wanita di malam hari, belum dilaksanakan. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Alfamart Jalan Uluwatu II Daerah Kuta Selatan yaitu keinginan dan kesadaran pekerja wanita untuk membawa bekal dan kendaraan sendiri saat bekerja pada malam hari, kepala toko tidak mengetahui standarisasi minuman serta makanan mengandung gizi seperti apa yang dimaksudkan oleh undangundang ketenagakerjaan, keterbatasan ruang toko untuk fasilitas kamar kecil terpisah untuk wanita serta laki-laki keterbatasan biaya untuk penyediaan tenaga keamanan pada malam hari dan biaya penyediaan kendaraan yang besar dan kesadaran pekerja untuk membawa kendaraan pribadi. Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja wanita, pada malam hari.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA MONEY CHANGER PT. DINAR ARTHA KENCANA DI UBUD BALI Luh Putu Ani Sulistiana Dewi; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.682 KB)

Abstract

Tulisan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada money changer PT. Dinar Artha Kencana, Ubud, Bali, membahas implementasi perpanjangan kontrak kerja terhadap pekerja/karyawan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Money Changer PT Dinar Artha Kencana Ubud, untuk mengetahui faktor – faktor penyebab  Money Changer PT Dinar Artha Kencana Ubud  menggunakan pekerja kontrak dalam melakukan pekerjaan yang bersifat tetap. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, Perjanjian kerja waktu tertentu  di PT. Dinar Artha Kencana dilakukan secara tertulis dan calon pekerja diberikan waktu untuk memahami perjanjian kerja tersebut dengan waktu yang cukup singkat, untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.
PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA LPD DESA ADAT PECATU DI KABUPATEN BADUNG I Made Dwi Pradnya Dita; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.274 KB)

Abstract

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada ha katas tanah. Lembaga hak tanggungan banyak digunakan karena lebih menjamin perlindungan bagi kreditur, sebab berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur cedera janji, objek hak tanggungan siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. LPD Desa Adat Pecatu dan debitur dalam kasus ini telibat dalam perjanjian kredit dengan jaminan tanah yang telah dibebankan hak tanggungan. Dalam kasus ini debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Tapi LPD Desa Adat Pecatu tidak melakukan eksekusi hak tanggungan melalui lelang melainkan di bawah tangan dengan alasan atas permintaan debitur. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penulis melalui skripsi ini akan membahas dua permasalahan hukum yakni: pelaksanaan eksekusi dan proses pembayaran hutang pada LPD Desa Adat Pecatu. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) LPD Desa Adat Pecatu tidak melakukan eksekusi melalui lelang, melainkan eksekusi di bawah tangan, dengan alasan permintaan dari debitur demi kepentingan nama baiknya. Eksekusi yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Pecatu tersebut sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan; Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Gubernur tentang LPD. 2) Pelunasan hutang debitur dilakukan dengan melakukan pengambilalihan agunanan (AYDA). Pihak LPD menggunakan pos aktiva untuk menutup hutang debitur, sebagai konsekuensi dari AYDA. Hingga saat ini, AYDA tersebut belum dibalik nama atau dijual kepada pihak lain, karena debitur berkeinginan untuk membeli kembali agunan tersebut.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERAHASIAAN REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) Made Yogi Prasada; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.696 KB)

Abstract

Provision of medical record is evidence in the process of health care that has been given to the patient. Medical records belong to the hospital to be maintained because very beneficial for the patient, the physician, and the hospital. With normativemethods of this paper will discuss to determine the extent of the responsibility of the hospital to the confidentiality of medical records that are known by the public, as well as to determine the shape of the responsibilities given by the hospital against medical records confidential. Hospitals are responsible for maintaining and protecting the confidentiality of all information related to the patient's medical record. Form of accountability provided by the hospital in the form of civil liability, administrative liability and criminal liability.
PELANGGARAN PENETAPAN HARGA OLEH PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA PESAING (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016) A.A Ayu Wulan Ratna Dewi; I Made Sarjana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.103 KB)

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini membahas tentang dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh industry sepeda motor jenis skuter matic. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya surat email yang berisikan mengikuti pola kenaikan harga maksimum. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, KPPU telah membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No.5 Tahun 1999. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tersusun menjadi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan bagaimana akibat hukum pelanggaran perjanjian penetapan harga. Metode penelitian yang digunakan menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan. Bahan hukum skunder yang diperoleh yaitu dari berbagai iliteratur dan media lainnya yang sesuai dengan syarat penulisan skripsi. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan adanya indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga berdasarkan surat email yang berisi tentang mengikuti pola kenaikan harga maksimum. Dalam pengaturan pada Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga yang menyebabkan adanya ketidak pastian hukum pada pengaturan tentang pelanggaran perjanjian penetapan harga. Hasil penelitian selanjutnya menunjukan bahwa akibat hukum dari pelanggaran perjanjian penetapan harga yaitu para pelaku usaha dikenakan sanksi administratif. Kata Kunci: Pelanggaran dan Penetapan Harga
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI HOTEL MAYA UBUD Putu Lia Apriyanti; I Nyoman Mudana; I Made Pujawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.142 KB)

Abstract

Jurnal yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari di Hotel Maya Ubud, Untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam dengan cara bekerja. Melihat realita diatas, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus melakukan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja pada dasarnya terjadi setelah diadakannya perjanjian kerja. Perjanjian kerja memuat hak-hak dan kewajiban pekerja/buruh, salah satunya adalah hak perempuan. Hak perempuan diatur dalam Pasal 76 ayat 1,2,3,4 Undang-undang Ketenagakerjaan.Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Ubud Resort & Spa dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis dalam menganalisis adalah Yuridis-Empiris. Penelitian ini beranjak dari kesenjangan yang terjadi antara peraturan yang mengatur dan proses penerapan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari belum berjalan dengan semestinya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pekerja akan haknya, serta padatnya pekerjaan yang ada di Maya Ubud Resort & Spa yang membuat pekerja sulit mendapatkan haknya dan kurangnya sarana transportasi untuk memberi antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari.Adapun hal yang harus diperhatikan oleh pihak pengusaha agar Maya Ubud Resort & Spa mengatur dengan baik jadwal pekerja sehingga tidak ada pekerja yang bekerja melebihi batas maksimal jam kerja serta memberikan kebebasan sepenuhnya atas hak-haknya yang didapat oleh pekerja dan pihak pemerintah selalu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pihak perusahaan.Kata Kunci: Pengusaha, Pekerja Perempuan, Perlindungan Hukum
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI HAMIL PEKERJA PEREMPUAN DI INNA SINDHU BEACH HOTEL Ida Bagus Gede Surya Kumara Yoga; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.606 KB)

Abstract

Perlindungan ‘ ‘tenaga ‘kerja diperlukan ‘untuk ‘menjamin ‘hak-‘hak ‘ ‘pekerja/buruh ‘dan ‘menjamin ‘kesempatan ‘serta ‘perlakuan ‘tanpa ‘diskriminasi oleh perusahaan. Terutama pekerja perempuan banyak yang tidak mengetahui hak-hak dasarnya sebagai pekerja perempuan, ketidaktahuan tentang hak-hak dasarnya itu menimbulkan berbagai persoalan seperti tidak mendapat atau dipersulit mendapatkan hak cuti hamil mereka. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak cuti hamil pekerja perempuan di Inna Sindhu Beach Hotel dan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak cuti hamil untuk pekerja perempuan di Inna Sindhu Beach Hotel. ‘Metode ‘yang ‘ ‘digunakan ‘dalam ‘penelitian ‘ini ‘yaitu ‘metode penelitian ‘empiris yaitu ‘hukum ‘dikonsepkan ‘sebagai ‘suatu ‘gejala ‘‘empiris ‘yang ‘dapat ‘diamati ‘di ‘dalam ‘‘kehidupan ‘ ‘nyata ‘ ‘dan ‘penelitian terhadap identifikasi ‘‘hukum serta penelitian terhadap efektivitas hukum. Kesimpulan yang dapat dirumuskan yaitu. Pelaksanaan hak ‘cuti ‘hamil ‘bagi pekerja perempuan di ‘Inna ‘Sindhu ‘Beach ‘Hotel ‘sudah ‘berjalan ‘dengan ‘baik ‘ ‘sesuai ‘ ‘dengan Undang-Undang Nomor. 13 ‘Tahun ‘2003 tentang ketenagakerjaan yaitu ‘pekerja perempuan di ‘Inna ‘Sindhu ‘Beach ‘Hotel ‘berhak[1] ‘mendapatkan ‘istirahat (cuti) ‘1,5 ‘ ‘‘bulan ‘sebelum ‘‘melahirkan ‘ ‘dan ‘1,5 ‘‘bulan ‘setelah ‘melahirkan ‘menurut ‘perhitungan dokter ‘atau ‘‘bidan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cuti Hamil, Pekerja Perempuan.
Co-Authors A.A Ayu Wulan Ratna Dewi Abdillah, Andi Adiwati - Ahyandi, Syarif Syamsi Aminuyati Anak Agung Ayu Putri Tunggal Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Ansyah, A. Rusli Budi Badrul Munir, Badrul Citra Prameswari Debby Tri Sebbiana Tarigan Dewa Gde Rudy Gede Herda Virgananta Gusti Ayu Inten Ardianti Dewi Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani Handika, Ehwanul I Dewa Ayu Widiantari I Gede Angga Dananjaya I Gede Komang Agus Wirajaya I Gede Oki Adi Saputra I Gusti Agung Manik Juliantari I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Made Chandra Wijaya I Gusti Ngurah Alit Jaya Praditha I Gusti Ngurah Nyoman Arnawa I Gusti Nyoman Agung I Kadek Yoga Semarayana I Ketut Agus Surya Opriyana I Ketut Markeling I Komang Wijana I Made Dedy Priyanto I Made Dedy Priyatno I Made Dwi Pradnya Dita I Made Khrisna Sujaya I Made Pujawan I Made Sarjana I Made Udiana I Made Wisnu Saputra I Nyoman Darmada I Nyoman Darmadha I Putu Aris Udiana Putra I Putu Gede Yoga Pramana I Putu Widhi Semarajaya I Wayan Agus Sumandika Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Utami Prabandari Ida Bagus Gede Surya Kumara Yoga Ida Bagus Putu Emanda Pramana Imelda Sutoyo Indah Dwi Rahmawati Javier, R. Mohamad Jeffryanto Hamonangan Komang Mahendra l Gusti Ngurah Janardana Limanto, Ericko Julian Luh Gede Pebby Gitasari Luh Putu Ani Sulistiana Dewi Made Aditya Ambara Made Gede Angga Bagus Setiawan Made Nadya Pradnya Sari Made Yogi Prasada Made Yunita Asrini Maisuri T. Chalid, Maisuri T. Marwanto Marwanto Mu’ammar Kadafi Ngurah Agung Khrisna Kusuma Kepakisan Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Lina Permatasari Ni Luh Ayu Desi Putri Pratami Ni Luh Putu Astriani Ni Made Ayu Sri Lestari Ni Made Denny Ambarwati Ni Made Dharmika Yogiswari Ni Made Gearani Larisa Paramita Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti Ni Putu Ayu Ersania Prami Ni Putu Indianita Cahyanti Ni Putu Queen Mahayani Tenaya Ni Wayan Indah Junyanitha Niedia Happy Pertiwi Febriana Chandrawati Pio Salvator Ginting Suka Putu Gede Surya Eka Prayuda Putu Lia Apriyanti Randy Saputra Rialdi, Andisa Fadhila Rina Florensa Sitompul Robin Wiradinata Sang Ayu Nyoman Johani Selvi Marcellia Theresya Agnes Anugrah Verjenia Beatriks Regon Wicaksono, Himawan Yanu Prapto Sudarmojo