Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.787
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) PALASTREN Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Padjadjaran Journal of Dentistry Jurnal Wawasan Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Jatiswara Journal of Health Sciences Dialogia Iuridica JE (Journal of Empowerment) BIMIKI (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia) Fascho: Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Masyarakat Indonesia Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Media Jurnal Informatika Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Semarang Law Review YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Riset Informasi Kesehatan Jurnal Dialektika Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia Pubmedia Social Sciences and Humanities Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Mental Health and Social Rehabilitation Journal of Law, Environmental and Justice Jurnal Parenting dan Anak Journal Of Engineering Sciences (Improsci) Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Mia Amalia
Universitas Suryakancana
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Peran Hukum dalam Melindungi Korban Penipuan Media Sosial Perspektif Sosiologi Ruju Paminto, Saptaning; Amalia, Mia; Mulyana, Aji; Hania Auliya, Alika
Journal Customary Law Vol. 2 No. 1 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i1.3335

Abstract

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, segala sesuatu saat ini dapat ditemukan dengan mudah di internet atau media sosial. Tentu kemajuan teknologi ini mempermudah masyarakat dalam mencari tahu tentang informasi yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dibalik kemudahan teknologi yang ada saat ini, kejahatan cyber menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan berbagai kerugian. Oleh karena itu peran hukum dalam melindungi korban penipuan di media sosial ini sangat penting adanya. Tujuan adanya artikel ini, untuk menambah informasi bahwasanya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban penipuan di media sosial itu sangat penting dan untuk menambah wawasan masyarakat terkait pentingnya serta berbahayanya perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang digunakan dalam penulisan artikel ini, dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti nantinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat saat ini masih awam terhadap kasus cybercrime yang marak terjadi di media sosial serta terdapat berbagai kendala dalam penanganannya seperti kurangnya penegak hukum, minimnya bukti dan fasilitas untuk penyelidikannya. Pencegahan kejahatan cyber melalui media sosial memerlukan upaya kerja sama yang kuat antar masyarakat dan pemerintah agar dapat menekan jumlah kasus kejahatannya Kejahatan cyber menjadi ancaman serius karena dapat menyebabkan berbagai kerugian.
Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Pendidikan Menurut Perspektif Hukum dan Sosiologi Amalia, Mia; Lestari, Suci; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3331

Abstract

Globalisasi memiliki dampak yang besar terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia, membawa perubahan baik dalam aspek positif maupun tantangan. Di satu sisi, globalisasi memperluas akses informasi dan pengetahuan melalui teknologi digital, sehingga sistem pendidikan dapat mengikuti standar internasional. Penggunaan teknologi internet memungkinkan akses terhadap sumber daya pendidikan global, mendukung fleksibilitas pembelajaran, serta meningkatkan kesempatan kolaborasi global bagi siswa dan guru. Adaptasi kurikulum pun terjadi untuk memenuhi kebutuhan global, meliputi keterampilan teknologi, bahasa asing, dan kompetensi berpikir kritis, yang mempersiapkan siswa bersaing di pasar kerja global. Namun, globalisasi juga memunculkan tantangan dalam pendidikan, termasuk ketimpangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang, serta antara wilayah urban dan rural. Selain itu, pengaruh budaya global berpotensi menggeser nilai-nilai lokal, menciptakan dilema antara mempertahankan identitas budaya dan mengikuti tren global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan sensitif terhadap keragaman budaya sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa dampak positif globalisasi dapat dioptimalkan tanpa mengesampingkan keunikan lokal. Globalisasi menuntut adanya sistem pendidikan yang dinamis, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal
Legalization of Marijuana in the Medical Sector: A Criminal Law Perspective Amalia, Mia; Sandi, Chintia; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i2.3352

Abstract

Marijuana is a plant that is illegal in Indonesia today. This is regulated in law 35 of 2009 concerning narcotics.2009 on narcotics. Although the use of marijuana is still reaping the pros and cons, one of the followingorganization LGN (lingkat ganja nusantara) is fighting for legalization and expanding to educate the public.educate the public. Marijuana, which is viewed negatively by society, in fact provides many benefits for the medical sector where it is used as a drug.benefits for the medical sector where it is used as an alternative treatment with the doctor's compliance. The conclusion of this study is that the government continues to prohibit the legalization and use of marijuana for medical purposes with the aim of protecting all Indonesian people from new problems that are at risk of arising and to strengthen the government's narrative about marijuana policy for medical purposes requires empirical testing by involving academics to strengthen government policy arguments and clinical trials.
Analisis Penerapan PPh Pada Minimarket Dihubungkan Dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Amalia, Mia; Nurfadillah, Iqbal; Hilman, Moch; Abqari, Ramma; Putra, Satria; Alfiansyah, Yogi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3483

Abstract

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Seorang Wajib Pajak dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya selama satu tahun pajak, atau apabila suatu kewajiban pajak subjektif mulai atau berakhir pada satu tahun pajak, atas sebagian penghasilan pada tahun pajak itu pajak, yang dikenakan atas penghasilan dari modal, pemberian jasa, hadiah dan hadiah, dengan pengecualian. PPh Yang dipotong menurut Pasal 21 Pendapatan jenis ini timbul apabila transaksinya dilakukan antara dua pihak. Kami mengidentifikasi beberapa masalah mengenai apa itu PPh, bagaimana aturan PPh diterapkan, serta bagaimana pajak PPh berkonstribusi, dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pajak penghasilan (PPh). Pajak merupakan sektor penerimaan terbesar kas Negara, penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan suatu sistem Pemerintahan Negara. Menurut UU No. 28 tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai iuran atau kontribusi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Lebih dari 70% penerimaan negara Republik Indonesia berasal dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha menggenjot dan meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan pula
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE Ipaldi, Muhamad Irpan; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.1835

Abstract

Salah satu usaha yang digunakan untuk menanggulangi aktivitas prostitusi online adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana melalui formulasi sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online. ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada para pengguna jasa prostitusi online menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi online itu sendiri maka para pengguna jasa prostitusi online akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata, sementara hal tersebut bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi online.Sehingga tidak mengganggu di dalam lingkungan masyarakat sekitar.
The Effectiveness of Government Policy on the Mental Health of Toxic Relationship Victims may, nazwa; Handayani, Trini; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Ilmiah Kesehatan (Journal of Health Science) 
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33086/jhs.v17i02.5430

Abstract

Toxic relationships can manifest in various connections between partners, friends, colleagues, and even family members. These detrimental relationships have the potential to disrupt individuals' mental health, well-being, and productivity. Therefore, the government must implement substantial policies to address this issue and make individuals aware of its severity to mitigate negative stigmas. This research aims to assess how toxic relationships impact the mental health of first-semester students at the Faculty of Law, Suryakancana University. It is anticipated that the findings of this research will offer valuable insights for government development of preventive and intervention strategies. Additionally, this study seeks to raise public awareness regarding the significance of maintaining healthy relationships and the adverse effects of toxic relationships on mental health. Through this increased awareness, it is hoped that the stigma associated with mental health disorders will diminish, and individuals will be more inclined to seek assistance when needed. The research employs both qualitative and quantitative methods.
Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepemilikan Kendaraan Pribadi Dan Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Di Indonesia Amalia, Mia; Safira, Sahla Nazma; Irawati, Irawati; Ghanimah, Ghanimah; Mulyadi, Regina Putri Sri; Hodijah, Siti Nur
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 10 (2024): Volume 4 Nomor 10, Desember 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v4i10.2790

Abstract

Introduction: Indonesia has experienced a dramatic surge in the number of motorized vehicles.Purposes of the Research: This study aims to analyze the impact of the implementation of progressive tax on motor vehicles on the level of private vehicle ownership and traffic congestion in Indonesia.Methods of the Research: The methodology employed is qualitative research with a normative juridical approach, resulting in descriptive data regarding the effects of progressive tax policies.Results of the Research: The findings indicate that the implementation of progressive tax in Indonesia has the potential to reduce the number of private vehicles by imposing higher rates on individuals who own more than one vehicle. Although there is a decline in the ownership of second and subsequent vehicles, challenges in socialization and public understanding remain significant obstacles. Additionally, positive impacts on traffic congestion have been observed in several regions, although this is contingent upon the development of adequate public transportation infrastructure. The study concludes that the success of progressive tax in addressing congestion and environmental pollution requires effective implementation, public support, and the development of sustainable transportation alternatives. Therefore, a holistic and integrated approach is essential to ensure maximum benefits from this policy for society and the environment
Peran Lingkungan dan Media Sosial Dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja di SMA Negeri 1 Ciranjang Handyani, Trini; Amalia, Mia; Nur, Hilman; Mulyadi, M. Budi; Putri, Kayla Andini; Permana, Ajeng; Permatasari, Ira; Setiawan, Wandi
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11323

Abstract

This service activity aims to increase the awareness of SMA Negeri 1 Ciranjang students towards the prevention of juvenile delinquency, especially bullying and sexual violence, through the role of the environment and social media. The method applied includes pre-test, material presentation by lecturers, panel discussion, and post-test. The material presented included the role of schools in building positive habits, sexual harassment prevention strategies, and strengthening the value of mutual cooperation as a form of tolerance in everyday life. The pre-test was used to measure students' initial level of understanding, while the post-test evaluated the increase in understanding after the activity. The results of the service show that students have a better understanding of the negative impact of juvenile delinquency and the importance of creating a safe environment at school. As many as 78.8% of students felt that this activity helped them understand issues related to bullying, sexual violence, and the wise use of social media. Supporting factors for the success of this program include full support from the school and the enthusiasm of the participants, while inhibiting factors include time constraints and a less conducive atmosphere. This activity is expected to provide students with insights on how to protect themselves from the threat of violence, understand the importance of tolerance, and increase awareness of the importance of maintaining local cultural values. Recommendations for future activities include developing more comprehensive materials and increasing participant engagement to create a more inclusive and safe school environment.
Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mia Amalia; Aulia Azzahra; Fitria Novita Sari; M Rizal Zulma; Syeira Rahmawati Nugraha; Tesa Purwanti
Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025): February
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ptk.v2i2.1409

Abstract

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang vital bagi perekonomian sebuah negara. Pajak berfungsi sebagai kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau badan usaha kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara dan kebutuhan sosial seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan), pendidikan, dan kesehatan. Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif studi Library Research yang mengkaji kenaikan tarif PPN di Indonesia yang awalnya adalah 10%, namun pemerintah melalui kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memutuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama setelah dampak pandemi yang mempengaruhi perekonomian negara. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan dampak bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan  adanya kenaikan biaya produksi UMKM dan daya beli masyarakat. Studi ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan UMKM di tengah perubahan regulasi perpajakan, kenaikan tarif PPN ini memberikan tantangan baru bagi UMKM. UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi negara, pelaku UMKM menghadapi tantangan yang signifikan, terutama karena mereka cenderung mengandalkan bahan baku dan barang dengan harga yang terpengaruh langsung oleh tarif PPN. Kenaikan biaya produksi dapat memengaruhi harga jual produk dan daya saing mereka di pasar.
Peran Hukum Dalam Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan Di Era Globalisasi: Tinjauan Sosiologi S. Nita Amalia; Mulyana, Aji; Amalia, Mia
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 3 (2025): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v2i3.297

Abstract

Kebudayaan adalah hasil dari kegiatan dan penciptaan batin manusia. Ini mencakup berbagai aspek dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun Pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal seperti dalam bidang hiburan yang bersifat masal kini sudah dapat disaksikan melalui tayangan televisi maupun yang ada di media sosial. Peran hukum yang tertuai Dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan untuk mengatur dan melindungi nilai-nilai budaya lokal yang telah ada.
Co-Authors Abqari, Ramma Adjrun, Hasanah Subahli Affarel, Muhammad Wahyu Agustina, Tiara Ainun Mardiah Ajeng Permana Aji Mulyana Aka Akbar, Rivaldi Alfiansyah, Yogi Amelia, Husna Ananda Potabuga, Trifika Ananta, Nida Andi Sobandi R.M Andian, Rivki Arti Aneja Aulia Andini, Sifa Aulia Azzahra Ayuningtyas, Indah Chatlina, Chiara Belva Cucu Solihah Dede Sumiati Dedi Mulyadi Dwi Jatmika, Rahmat Taufiq Egas, Egas Faishal Prawira Dinata Fitri Rahmi Fadhilah, Fitri Rahmi Fitria Novita Sari Ghanimah, Ghanimah Girirangga Sulangkar Gita Puspa Artiani Hakim, Aurel Handyani, Trini Hania Auliya, Alika Hari Kurniawan Haru Setyo Anggani, Haru Setyo Hendra Setiawan Hesti Dwi Astuti Hidayat, Cep Hilman Nur Hilman, Moch Hodijah, Siti Nur Husni Syawali Ibrahim Sule Ipaldi, Muhamad Irpan Ira Permatasari Irawati Irawati Irma Suriyani Jeff Bennet Jenab, Siti Johan Johan Juhara, Nasisca Fitria Kamilah, Anita kayla, Nadira Khaerudin Khaerudin khairunisa, Yasmin Khairunnisa, Halyza Lananda, Ardelia Legiawan, Mohamad Kany Lestari, Adinda Dwi M Munif Naufal F M Rizal Zulma M. Ichsan Nurjam’an M. Mahdor Al Idrus Makmur, Acumen may, nazwa Mobit Mobit Muammad Zenal Muttakin Muhamad Budi Mulyadi Muhamad Farhan Akbar Muhammad Muhammad Bella Akbar Mulyadi, Regina Putri Sri Nadiyana, Delis Nahknur Wudhi Ainnaiha Nia Ayu Ismaniati Nia Hoerniasih Nia Kurniawati Nina Ningrum, Rahma Aliansya Novita MZ Nurfadillah, Iqbal Nurmala Nurmala Nursyakinah, Kintan Berlina Nusa Setiani Triastuti P Resosudarmo Pakpahan, Suyarta Efrida Permana, Ajeng Permatasari, Ira Putri Triyana Putri, Ericha Nurlina Putri, Ira Putri, Kayla Andini Rachma Ardiani, Amelia Rani Sugiarni Raysita Dewi Resya Fathrunisa Ridha Meidina Putri Rusman Rusman S. Nita Amalia Sabila, Amani Safira, Sahla Nazma Salim, Christopher Surya Salsa Octaviani Suryanto Sandi, Chintia Saptaning Ruju Paminto Sari, Ria Setia Satria Putra Setiawan, Wandi Siti Risma Adawiyah Suci Lestari Sultoni, Muhammad Nawaf Syahidah, Fatiya Syeira Rahmawati Nugraha Tesa Purwanti Tri Hayatul Lutfi Trini Handayani Utami, Arie Susetio Windu Arta Mahesa Zahra, Dina Islami