Claim Missing Document
Check
Articles

HABITUS PEMBALAK LIAR PADA MASYARAKAT KETAMBE KABUPATEN ACEH TENGGARA Muhammad Al Bahri; Nirzalin Nirzalin
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 1, No 1 (2020): Karakter Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v1i1.3011

Abstract

This research discuss about the “Illegal Logging Habitus in Ketambe Community, Aceh Tenggara District”. The purpose of this research is to know and understand how illegal logging practices, the process of socializing illegal logging habits and why illegal logging practices are still carried out even though the community already knows the risks will have implications for natural disasters. This research was conducted in Ketambe District, Aceh Tenggara District, Aceh Province. This study uses the Habitus theory developed by Pierre Bourdieu. This study used a qualitative descriptive approach, the data in this study were collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study explain that the practice of illegal logging in Ketambe Subdistrict, Aceh Tenggara District is carried out systematically by timber shopkeepers who have the capital and strategic positions as figures in society and their relationships with unscrupulous state apparatus and provide gratification to these State officials in order to maintain their business. in the logging sector. The socialization of habitus to illegal logging in the ketambe community through transformation results from empirical experiences by being heard, shown, and taught to act so that in order to survive, they are taught with explanations of how to act as loggers. As well as the motive that encourages people to continue to carry out illegal logging actions is a pragmatic perspective about obtaining economic benefits in a short time coupled with very limited decent work opportunities so that it encourages the action to continue continuously so that they can survive in the era of modernization and globalization which is all complexABSTRAKPenelitian ini mengkaji tentang “Habitus Pembalakan Liar pada Masyarakat Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara”. Tujuan studi ini adalah mengetahui dan memahami praktik pembalakan liar, proses sosialisasi habitus pembalakan liar, dan alasan praktik ini tetap dilakukan meskipun diketahui resikonya akan berimplikasi pada bencana alam. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Studi ini menggunakan teori habitus yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik pembalakan liar di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan secara sistematis oleh para toke kayu yang memiliki modal. Mereka memiliki posisi sosial yang strategis sebagai tokoh masyarakat dan memiliki relasi dengan oknum aparatur negara. Gratifikasi diberikan kepada oknum aparatur negara agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sosialisasi habitus pembalak liar pada masyarakat Ketambe melalui transformasi hasil dari pengalaman empiris dengan cara diperdengarkan, diperlihatkan, dan diajarkan untuk bertindak sehingga agar bisa bertahan hidup maka mereka diajarkan dengan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara untuk bertindak sebagai pembalak. Motif yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan tindakan pembalakan liar bersifat pragmatis yaitu memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu singkat ditambah dengan keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga hal tersebut mendorong tindakan tersebut tetap berlangsung secara terus-menerus
WALI NANGGROE ACEH : Transformasi, Eksistensi dan Model Penguatan Kelembagaan M. Nazaruddin; Nirzalin Nirzalin; Ade Ikhsan Kamil; Abdullah Akhyar Nasution; Rizki Yunanda
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v2i2.5649

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang eksistensi dan transformasi Lembaga Wali Nanggroe dan perkembangannya dari peran dan fungsi Wali Nanggroe secara kultural kepada institusi formal dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana imajinasi sosiologis ideal Lembaga Wali Nanggroe dalam dualitas kedudukan saat ini antara hukum formil sebagai pemangku adat dan pemimpin ideologi dan politik secara sosiologis dalam meraih harkat , marwah dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi salah satu pilar kelembagaan sosial politik dalam konsepsi kuadra politika sehingga tidak saja dapat berperan pada wilayah kultural tetapi juga pada wilayah sosial politik. Keywords: Eksistensi, Transformasi Kelembagaan,Wali Nanggroe, Dualitas Fungsi, Kuadra Politika. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LHOKSEUMAWE Ana Zahara; Nirzalin Nirzalin; Muhammad Bin Abubakar
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Transparansi Publik November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v1i1.5727

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.Pertimbangan dipilihnya Lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe karena adanya fenomena bahwa saat ini volume sampah yang timbul di Kota Lhokseumawe setiap harinya terus meningkat.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe belum maksimal apabila dilihat pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah, yang didasarkan pada model Implementasi menurut George Edward III yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe masih perlu adanya pembenahan karena masih dilakukan dengan sistem konvensional yaitu kumpul, angkut dan buang. Selain itu faktor pengahambat Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumaweantara lain perlu sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara pengelolaan sampah kepada masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup baik armada pengangkut sampah maupun mesin pengelolah sampah yang tidak bisa difungsikan, belum adanya SOP mengenai kegiatan petugas lapangan pengelolah sampah, kurangnya perhatian pemeritah terhadap kesejahteraan petugas lapangan dan aspek eksternal kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sampah.
Implementation of Family Hope Program Policy in Lhokseumawe City Fauzan Fauzan; Dahlan Arahman; Nirzalin Nirzalin
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v2i2.6342

Abstract

The purpose of this study is to find out the Implementation of Lhokseumawe City Government Policy on Family Hope Program (PKH), to know the constraints and the efforts made by the government in effectively supporting the Family Hope Program, and to know the process of collecting data of the very poor households (RTSM) as the target as PKH. The theory used in this research is the George Edward III Policy Implementation which consists of four variables namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type. Data collection is done through observation, interviews and documentation. The results of this study show that: First, the Implementation of the Family Hope Program Policy in Lhokseumawe City is still not effective, the information about the hope family program (PKH) has not been fully understood by the society. Second, the constraints of the implementation of the policy interms of facilities to supporting operations are still lacking, the (PKH) benficiaries are not committed to the health and education of their children, the supervision and evaluation of the program has not run as expected. Third, efforts to providing special guidance through chaperones so that the families of PKH recipients have a commitment to health checks and the course of education. Fourth, the system of data collection of recipients of the hope family program (PKH) has not been carried out as the mechanism of implementation of the Family Hope Program (PKH) is proven not all gampong in Lhokseumawe City conduct village deliberations (Musdes) in determining very poor households (RTSM). Implementation of the hope family program (PKH) policy in Lhokseumawe City in terms of communication has not been done effectively because the program information provided to the family of the recipient of the hope family program (PKH) has not had a positive influence on the recipient's family life.
Reposisi Teungku Dayah Sebagai Civil Society di Aceh Nirzalin Nirzalin
Media Syari'ah Vol 14, No 1 (2012)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v14i1.1722

Abstract

The stage of socio-political history of Aceh notes that the existence of teungku dayah as civil society very prominent and decisive. In fact, the capacity of a qualified discourse and political independent has managed to become energy for teungku dayah in urging the state elite to put the interest of the people as a starting point for the development of various policy. But into the middle of the new order era to the post new order era their political authority crisis in Aceh. It also implies a weakening of their role as civil society. But their role as civil society is needed because various mal practice of power by state elite such as bribery, corruption, and collusion growing and sustainable. While other civil society such as NGO and academics has not taken root in community so that they can not be expected. This article explores how the concept of civil society and why the importance of repositioning teungku dayah as a force of civil society in Aceh.
RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP GEUCHIK DALAM PENANGGANAN PANDEMI COVID-19 (Studi di Gampong Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya) Wiwin Nuzula; Nirzalin Nirzalin; Fauzi Fauzi; Fakhrurrazi Fakhrurrazi
Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Vol 8, No 1 (2022): Budaya Lokal
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsds.v8i1.5877

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang “Resistensi Masyarakat Tehadap Geuchik Dalam Penangganan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Gampong Kampung Tengah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya). Studi ini menempatkan perspektif teoritis resistensi James C. Scott dalam analisis kajian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengeksplorasi resistensi yang dilakukan masyarakat Gampong Kampung Tengah terhadap Geuchik dalam penangganan pandemi Covid-19. Penelitian ini juga bertujuan memahami bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat Gampong Terhadap Geuchik. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis. Sementara itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Geuchik Gampong Kampung Tengah, Kepala Dusun Tengah serta petugas rumah sakit. Kemudian masyarakat yang terlibat melakukan resistensi dan yang tidak terlibat dalam melakukan resistensi terhadap Geuchik sebagai informan tambahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan motivasi yang mendorong masyarakat melakukan resistensi terhadap Geuchik adalah dorongan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan penyebaran Covid-19, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, persepsi masyarakat menganggap isu pandemi Covid-19 sebagai ladang bisnis, dorongan isu dan berita Hoax, hingga persepsi negatif masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 serta tidak ada penyuluhan dari dinas kesehatan. Mengenai bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat yakni menolak vaksinasi, tidak menaati pemberlakukan penerapan protokol kesehatan, serta gosip dari masyarakat hingga tindakan vandalisme.
PENGARUH PRAKTIK ILLEGAL FISHING TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI NELAYAN DI PROVINSI ACEH Wahyuddin Wahyuddin; Muksal Muksal; Nirzalin Nirzalin; Zulfikar Zulfikar
Prosiding Seminar Nasional USM Vol 1, No 1 (2017): Prosiding Seminar Nasional USM
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.72 KB)

Abstract

Tujuan pelitian ini adalah untuk melihat praktik dan pengaruh Illegal Fishing terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di provinsi Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di empatlokasi inti kelautan di Aceh, diantaranya Nagan raya, Pidie Jaya, Kota Lhoksemawe, Aceh Timur.Penelitian ini menggunakan metode Analisis Kualitatif, dengan pendekatan Sociological Historydan Fenomenalogy. Data penelitian bersumber primer dan data sukunder. Data primermenggunakan teknik wawancara (deeply interview) dan obsevasi (direct observation). Datasukunder melalui pengkajian literatur-literatur yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku,jurnal, dokumentasi, laporan dinas terkait tentang penangkapan ikan dan kesejahteraannelaya,dari sekretariat panglima laot disetiap kabupaten yang menjadi objek penelitian ini.Pengumpulan data juga dilakukan dengan diskusi beberapa tokoh terkait dari kalangan akademisidan non akademisi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Ilegal Fishing merupakan salah satufaktor utama penyebab hasil tangkap ikan di pesisir Aceh menurun derastis, sehingga mata rantaikemiskinan Nelayan tidak pernah terputuskan. Hasil penilitian ini sangat bermanfaat dan dapatdirekomendasikan kepada pihak pemangku kebijakan khususnya pemerintah Aceh, untukmenanggapi masalah Illegal Fishing dengan maksimal sehingga pendapatan Nelayan Aceh akankembali meningkat, pemerintah dituntut untuk merealisasikan program peningkatan ekonomiberbasis komunitas nelayan sehingga mata rantai kemiskinan di kawalan nalayan akanterputuskan.
MODAL SOSIAL KELOMPOK MINA BAHARI DALAM MENGATASI EKONOMI KOMUNITAS NELAYAN PESISIR BAGAN PERCUT SEI TUAN Putri Sofia Anjani; Nirzalin Nirzalin; M. Husen MR; Rizki Yunanda
Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial Vol 8, No 2 (2022): Jaringan Sosial
Publisher : Program Studi Sosiologi Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jsds.v8i2.9127

Abstract

This study examines social capital in the Mina Bahari fisherman group, Bagan Percut Coastal Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. The Mina Bahari group who has social capital in their daily lives and uses it as a tool to survive. This study uses a qualitative method. The purpose of this study is to describe the description of social capital in the Mina Bahari fisherman group in overcoming socio-economic problems. Data collection was carried out in April 2022 by conducting in-depth interviews with informants consisting of the head of the Mina Bahari fishing group, members of the Mina Bahari fishermen, the Head of Percut Village, the Marine and Fisheries Service and the surrounding community. The results show that social capital plays an active role in problem solving, survival and adaptation in fishing groups in the Bagan Percut Coast. Sustainability of adaptation is seen from the coping strategy through contributions in the group which is a means to realize concern among fellow members, cooperation in helping fellow members, a sense of trust, values and norms that apply in the group. In addition, fisherman groups also build social networks with village governments and from the Marine and Fisheries Service in overcoming poverty in fishing groups with various activities.Penelitian ini mengkaji tentang modal sosial pada kelompok nelayan Desa Pesisir Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kelompok yang memiliki modal sosial dalam kehidupan dan menjadikan sebagai alat untuk bertahan hidup. Tujuan dari penelitian adalah memaparkan deskripsi modal sosial pada kelompok nelayan Mina Bahari dalam mengatasi sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan aktif dari kepercayaan, norma dan jaringan sosial dalam penyelesaian masalah, keberlangsungan hidup dan adaptasi dalam kelompok nelayan di Pesisir Bagan Percut. Keberlangsungan adaptasi dilihat dari strategi mengatasi melalui iuran dalam kelompok yang menjadi sarana untuk mewujudkan kepedulian antar sesama anggota, kerjasama dalam membantu sesama anggota, rasa kepercayaan, nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok. Selain itu, kelompok nelayan juga membangun jaringan sosial dengan pemerintah desa dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi kemiskinan kelompok nelayan dengan berbagai kegiatan.
Peran dan Gagasan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Resolusi Konflik Aceh Supriadi Supriadi; Nirzalin Nirzalin; Mursyidin Mursyidin
Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol 3 No 3 (2022)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jsai.v3i3.2052

Abstract

The Aceh peace achieved in 2005 has become an example for the international community in resolving conflicts using a dialogue approach. Of course, it cannot be separated from the role and ideas of Susilo Bambang Yudhoyono as the president of the Republic of Indonesia at that time. This article aims to describe SBY's role and ideas in Aceh's conflict resolution context. The data in this study are sourced from relevant literature studies and analyzed with a qualitative approach. This study shows that several basic things are important points in the context of SBY's role and ideas in pursuing peace in Aceh. First, peace efforts are based on sincerity and political commitment to end the conflict. Second, the ability to see difficulties during a tsunami becomes an opportunity for peace. Third, the choice of a non-militaristic approach and relying on dialogue. Fourth, courage in taking risks and realizing measurable policies in pursuing peace in Aceh. Apart from that, the commitment to peace from the government and GAM is an important point in the realization of peace in Aceh because the commitment to peace by complying with the points of the agreement has been agreed upon and makes peace continue. Abstrak Perdamaian Aceh yang berhasil diraih pada tahun 2005 telah menjadi contoh bagi dunia internasional tentang bagaimana menyelesaikan konflik bersenjata dengan pendekatan dialog. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran dan gagasan Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjadi presiden Republik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang peran dan gagasan SBY dalam konteks resolusi konflik di Aceh Data dalam penelitian ini bersumber dari kajian-kajian literatur yang relevan. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi poin penting dalam konteks peran dan gagasan SBY dalam mengupayakan perdamaian Aceh. Pertama, upaya perdamaian yang di dasarkan pada kesungguhan dan komitmen politik untuk benar-benar mengakhiri konflik. Kedua, kemampuan dalam melihat kesulitan di tengah tsunami menjadi peluang untuk berdamai. Ketiga, pilihan pendekatan non militeristik dan bertumpu pada dialog. Keempat, keberanian dalam mengambil risiko dan realisasi kebijakan yang terukur dalam mengupayakan perdamaian di Aceh. Terlepas pada itu, komitmen perdamaian dari pemerintah dan GAM menjadi poin penting dari realisasi perdamaian Aceh, karena komitmen damai dengan cara mematuhi poin-poin perjanjian yang telah disepakati membuat perdamaian dapat terus bertahan.
SUBJECTIVE AWARENESS OF TOURISM-AWARE GROUP IN MAINTAINING NATURAL CONSERVATION AT THE CEURACEU EUMBOEN TOURISM ATTRACTION, ALUE JANG VILLAGE, PASIE RAYA SUB-DISTRICT, ACEH JAYA REGENCY Fitra Afriana; Nirzalin Nirzalin; Saifuddin Saifuddin
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v3i2.7921

Abstract

This study examines the subjective awareness of the Tourism-Aware Group in Maintaining Nature Conservation at the Ceuraceu Eumboen Tourism Object, Alue Jang Village, Pasie Raya Sub-District, Aceh Jaya Regency. The problem in this research is the subjective awareness of what drives the tourism conscious group in preserving nature, and how the subjective awareness of the tourism conscious group in maintaining the preservation of nature. The research method used in this study is a qualitative research method. In this study, the researcher used the thoughts of Max Weber about social action. The results of this research show that what encourages tourism-aware groups to preserve nature at the Ceuraceu Eumboen tourist attraction, first, is because the tourism-aware group's love for nature encourages them to preserve nature. Second, they are aware that the Ceuraceu Eumboen waterfall is one of the springs used to meet the needs of the local community. Third, the source of economic income through tourism businesses. Furthermore, the subjective awareness of tourism-aware groups in preserving nature is that they form rules resulting from the agreement of tourism-aware groups with local communities, then establish cooperation between tourism-aware groups, hold regular discussions about the importance of preserving forests for the sustainable life of fellow Pokdarwis groups, lastly outreach to the community. Keywords: Subjective Awareness, Tourism-Aware Group, Nature Conservation, and Ceuraceu Eumboen.