Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.687

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Jurnal Penyuluhan Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan MEDIA KONSERVASI Jurnal Manajemen dan Agribisnis Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hasil Hutan Jurnal Penelitian Hutan Tanaman JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE) Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) E-Journal Jurnal Organisasi Dan Manajemen Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Forest and Society Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita Jurnal Penelitian Hasil Hutan Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Dinamika Lingkungan Indonesia Jurnal Ilmu Kehutanan Jurnal Ilmu Kehutanan Jurnal Pallangga Praja Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Jurnal Penelitian Hasil Hutan

Dodik Ridho Nurrochmat

Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

Author-ID : 335575

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 92 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN SAROLANGUN, JAMBI Febriani, Dewi; Darusman, Dudung; Nurrochmat, Dodik Ridho; Wijayanto, Nurheni
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang membutuhkan partisipasi dan tanggungjawab dari masyarakat lokal untuk mengelola hutan produksi secara berkelanjutan. Penelitian terhadap kapasitas masyarakat sebagai pemeran utama dalam kebijakan ini sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian adalah: (1) mengukur modal fisik, modal manusia dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program HTR; (2) menganalisis hubungan antara modal fisik dan modal manusia terhadap elemen dari modal sosial dan antara modal sosial dengan tingkat partisipasi masyarakat; dan (3) membangun strategi implementasi kebijakan HTR. Data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, korelasi peringkat Spearman, SWOT dan QSPM. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil survey terhadap 81 kepala keluarga dari Desa Taman Bandung, Seko Besar dan Lamban Sigatal di Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal fisik, modal manusia dan modal sosial dalam katagori sedang. Tidak ada korelasi antara modal fisik dan modal sosial, namun terdapat korelasi antara modal sosial dengan modal manusia. Strategi terpilih dalam mengimplementasikan kebijakan HTR adalah: (1) Mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai motivasi masyarakat untuk berpatisipasi dalam kebijakan HTR; (2) Mengotimalkan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi melalui pendampingan dan sosialisasi secara intensif; dan (3) Menggunakan isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran ke PT Samhutani sebagai rangsangan bagi masyarakat untuk menanam tanaman berkayu.

Hubungan Modal Sosial Dengan Pemanfaatan Dan Kelestarian Hutan Lindung Ekawati, Sulistya; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Konsep modal sosial dan aksi kolektif mulai mendapat perhatian dalam pengelolaan sumberdaya alam bersama (common pool resources), seperti hutan lindung. Wujud modal sosial dalam kajian ini adalah kepemimpinan sosial, adat/nilai budaya/kearifan lokal, kepercayaan dan kelembagaan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara modal sosial, manfaat ekonomi dan manfaat ekologis dengan kelestarian hutan. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi) dan Kabupaten Solok Selatan (Provinsi Sumatera Barat). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, diskusi kelompok dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan program SPPS Statistic 17,0 untuk membuat estimasi kurva (curve estimation) pada menu analisis regresi. Hasil kajian menunjukkan: modal sosial dilihat dari actor perspective maupun public perspective berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan; manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan berkorelasi negatif dengan kelestarian hutan, dan manfaat ekologi berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan.

Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Perspektif Teori Difusi Inovasi Julijanti, Julijanti; Nugroho, Bramasto; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam operasionalisasi KPH terdapat keraguan stakeholders terhadap legitimasi kebijakan KPH. Keraguan ini diperoleh dari interaksi stakeholders dalam operasionalisasi KPH. Hasil interaksi ini dapat mendukung atau menghambat adopsi kebijakan KPH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses operasionalisasi KPH dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Proses operasionalisasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan tahap implementasi dan konfirmasi. Interaksi stakeholders dianalisis dengan metode IDS yaitu interaksi antara discourse/narrative, actors/networks dan politics/interest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh stakeholders sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi di lapangan. Faktor-faktor yang memengaruhi operasionalisasi kebijakan KPH adalah kejelasan dan ketercukupan kewenangan KPH, legitimasi kebijakan KPH dan hak kelolanya, dukungan stakeholders terkait legalitas (kebijakan daerah) dan tindakan (aksi) serta hambatan psikologis dan trust. Strategi indikatif untuk mengatasi hambatan operasionalisasi KPH adalah membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders guna mendukung operasionalisasi KPH (komitmen pada tujuan bersama dalam membangun KPH, alokasi kegiatan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan adopter serta perencanaan partisipatif).

Peranan Para Pihak Dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan Zubayr, Manifas; Darusman, Dudung; Nugroho, Bramasto; Nurrochmat, Dodik Ridho
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Studi ini bertujuan mengetahui peranan dan hubungan antara para pihak dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan (PKH). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode indepth interview, document and literature review dan observasi tak terstruktur digunakan dalam studi ini. Analisis para pihak dilakukan dengan mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh para pihak serta analisis terhadap rights, responsibility, revenues dan relationship (4Rs) para pihak. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 19 pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan PKH. Kementerian Kehutanan menjadi pihak utama sedangkan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) menjadi pihak kunci dalam implementasi kebijakan PKH. Peranan keduanya menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan ini. Terdapat keseimbangan yang cukup baik antara rights, responsibility dan revenues untuk masing-masing pihak. Hubungan di antara para pihak terjalin dalam berbagai tingkat, dari bekerjasama sampai dengan adanya konflik. Kementerian Kehutanan perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengurangi kendala implementasi kebijakan PKH, sedangkan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi IPPKH.

Analisa Pemangku Kepentingan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa; Kartodihardjo, Hariadi; Nurrochmat, Dodik Ridho; Justianto, Agus
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.851 KB)

Pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan dalam mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan.Namun demikian, implementasi kebijakannya belum terfokus dan ditangani sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena tarik menarik kekuasaan, kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan. Kekurang-tepatan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dalam penanganan perijinan pemanfaatan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan dapat menurunkan kualitas pelaksanaan tata kelola kepemerintahan kehutanan. Mengetahui dinamika kekuasaan, kepentingan, pengetahuan, dan jejaring para pihak yang mempengaruhi struktur dan kinerja SDM Kehutanan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dengan kerangka analisis stakeholder, dan content analysis atas berbagai peraturan terkait dan hasil wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pihak pada pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembanganSDM kehutanan. Penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling di internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM kehutanan terdiri dari 18 pihak dengan pengelompokan: limapemangku kepentingan sebagaisubject, tigapemangku kepentingan sebagai key player, empatpemangku kepentingan sebagai context setter, dan enampemangku kepentingan sebagai crowd. Dalam pengelompokan lain, terdapat pemangku kepentingan sebagai pemain kunci, utama, dan pendukung. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara para pemangku kepentingan adalah hubungan kerjasama, hubungan saling mengisi dan hubungan yang berpotensi konflik. Perlu kesepahaman dan aturan main yang lebih jelas dan tegas di dalam rangka meningkatkan peran optimal dari para pemangku kepentingan dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kemampuan kepemimpinan yang kuat juga menjadi salah satu prasarat yang paling banyak disebut responden untuk mengawal kebijakan pegelolaan dan pengembangan SDM kehutanan dengan baik.

PERANAN PARA PIHAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN Manifas Zubayr; Dudung Darusman; Bramasto Nugroho; Dodik Ridho Nurrochmat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.3.239-259

This study aimed to find the role and relationships among stakeholders in the policy implementation. Descriptive qualitative approach with indepth interview method, document and literature review and unstructured observations used in this study. Stakeholder analysis has been done by identifying the interests and influence of stakeholders, also an analysis of the rights, responsibility, revenues and relationship (4R's) of stakeholders. The study results showed that there are nineteen stakeholders related to the policy implementation of the use of forest area. Ministry of Forestry is the main stakeholders while the leasehold of forest area license's holder become stakeholders' key in the policy implementation of the use of forest area. The role of both become a main factor of the successful implementation of policy. There is a good balance between the rights, responsibility and revenues for each stakeholder. While the relationships among stakeholders existed in various levels, from collaboration to conflict. Ministry of Forestry is expected to allocate deconcentration budget to implement the use of forest area policy. The regional government is also expected to prepare adequate human resources to conduct monitoring and evaluation activities such the leasehold of the forest area license.

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa; Hariadi Kartodihardjo; Dodik Ridho Nurrochmat; Agus Justianto
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Management and development of forestry human resources is very important on attaining the objectives of forestry development towards sustainable forest management (SFM) and prosperous society. Lack of proper policy on forestry human resources management and development may degrade the quality of forest governance. Good understanding of the dynamics of power, interests, knowledge, and networks of stakeholders affecting the structure and performance of forestry human resources and it can be done by using an institutional approach to stakeholder analysis framework. This study aimed to determine the parties' interests and influences in policy-making on forestry human resource management and development. The study was conducted using snowball sampling method both in internal and external of the Ministry of Environment and Forestry. It is found that sixteen stakeholders involved in the policy-making on forestry management and human resources development, which can be divided into the groups of: subjects, key players, context setters, and crowds. The existing relationships are cooperation, complementary and conflict. It needs good understanding, clear rules and strong leadership in order to increase the optimal role of stakeholders and to determine human resource management policies and development.

ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU Fitri Nurfatriani; Dudung Darusman; Dodik Ridho Nurrochmat; Ahmad Erani Yustika
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

The current fiscal policy in the forestry sector is still dominated by the management of timber extraction as a basic for sharing forestry revenues from central to local government. Therefore, it requires some shift towards green fiscal policies which positioning the overall benefitsof forests. In order to prepareon green fiscal policyframework, it is required the analysisof stakeholders involved in the formulation of green fiscal policy. The objectives of the research are to identify, categorize and investigate the relationship among the involved stakeholders at national and sub-national levels, and then to formulate green fiscal policy by using stakeholders analysis method. The analysis results show that there are 18 involved stakeholders consistsof five key stakeholders, seven primary stakeholders and six secondary stakeholders. Based on the categoryof stakeholders involved in the formulation of green fiscal policy as key players, context setters, subjects and crowds, it is realized the great need for strategies to optimize stakeholders management by enhancing colaboration and cooperation between the subjects and the key players. This will be better achieved by increasing effective cooperation and collaboration between central and localgovernmentsin implementingthecurrent fiscal policyon forestry.

DINAMIKA HEGEMONI PENGUASAAN HUTAN DI INDONESIA Rahmat Budiono; Bramasto Nugroho; Hardjanto Hardjanto; Dodik Ridho Nurrochmat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Hegemony means as a victory for the dominant group that is controlled by the mechanism of consensus (consent). This article attempts to understand the dynamics of state and community relationships regarding the political dynamics of the mastery of forest resources from the feudalism era to the post-colonial era. This research was carried out by using the qualitative analytic approach with literature research method. The results of the study showed that during colonial era, the state hegemony over forests was mainly to maintain its domain against the forest, and it correlates with the use of alliance between the colonial state and local rulers. In the perspective of Gramscian, the existing national political law over the forest is much influenced by the Indonesian organic intellectuals who inherited the ideology of Domainverklaring. The present social forestry program is not actually a counter-hegemonic (victory) of society over state hegemony in forest areas that has been taken place since colonial times, but rather to reinforce state hegemony over forests. To avoid it from triggering a humanitarian crisis, the solution then will depend on the country's ability to uphold justice in forest resources management.

HUBUNGAN MODAL SOSIAL DENGAN PEMANFAATAN DAN KELESTARIAN HUTAN LINDUNG Sulistya Ekawati; Dodik Ridho Nurrochmat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.40-53

The concept of social capital and collective action began to receive attention in common pool resources management such as in the case of protected forest. Forms of social capital in this study were social leadership, custom/cultural/local knowledge, beliefs and social institutions. This study aimed to analyze the relationship between social capital, economic benefits and ecological benefits of protected forest. The study was conducted in three regencies, namely East Tanjung Jabung and Sarolangun (Jambi Province) and South Solok (West Sumatra Province). Data were collected through interviews, focus group discussions and field observations. Data analysis was performed with the program SPSS 17.0 Statistics to estimate the curve on the menu regression analysis. The result showed: the social capital (refer to actor perspective and public perspective) positively correlated with the sustainability of protected forest; the correlation of economic benefits received by forest communities and forest sustainability was negative; the ecological benefits positively correlated with forest sustainability.

Co-Authors Aceng Hidayat Achmad Fachrodji Agung Wibowo Agus Justianto Agus Justianto Agus Justianto Agus Poerwadianto Agus Wahyudi Ahmad Erani Yustika Aldila Paramita Andi Agustiadi Ardhi Yusuf Ardian surya Nurhakim Ari Suharto Arief Daryanto Arif Satria Arya Hadi Dharmawan Asis Budiawan Baguna, Firlawanti Lestari Bahruni . Bambang Hero Saharjo Bramasto Nugroho Budi Kuncahyo Cecep Kusmana Christine Wulandari Clara M. Kusharto Daniel Pontoan Darwo Darwo David Andreas Deddy Ruchjadi Dewi Febriani Dewi Febriani Dhany Yuniati Di Gregorio, Monica Didik Suharjito Dodi Supriatna Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Efi Yuliati Yovi Efi Yuliyati Yovi Emi Roslinda ENDANG SUHENDANG Eno Suwarno Eny Widiya Astuti Ernan Rustiadi Fadhlan K. Hamdja Faradis Alfi Zain Farma Yuniandra Fentie Salaka Fifi Gus Dwiyanti Fitri Nurfatriani Fitri Nurfatriani Fitri Nurfatriani,S.Hut,M.Si Gunawan Santosa Gustan Pari Gustan Pari Gustan Pari Handian Purwawangsa Hapsoh Hapsoh Hardjanto Hardjanto - Hardjanto Hardjanto Haris Prasetyo Harisson, Rhett D. Hariyatno Dwiprabowo Hariyatno Dwiprabowo Hermanto Siregar IBNUL QAYIM Ibrahim , Syufriadi Idqan Fahmi Iffatul Ulfah Ignatius Adi Nugroho Ignatius Adi Nugroho Iin Ichwandi Iman Santoso Iman Santoso IPB, BPKB Irdika Mansur Ishak Yassir ISKANDAR ZULKARNAEN SIREGAR Iswanto Iswari, Nurul Isyana Rahayu, Isyana Jadda Muthiah James Thomas Erbaugh James Thomas Erbaugh Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Jun Harbi K Kasmaliasari Kartodihardjo, Hariadi Lala M Kolopaking Latifah Kosim Kadarusman Leti Sundawati Lilik Noor Yuliati Lukas Giessen Lutfy Abdulah Lutfy Abdulah M. Krott Manifas Zubayr Manifas Zubayr, Manifas Martha Christina Yufuai Maulana , Agus Meti Ekayani Mimi Salminah Mira Yulianti Muhammad Alif K. Sahide Muhammad Fachril Husain Jeddawi Muhammad Firdaus Muhammad Ridwan Muhammad Sarif Muhammad Sidiq Mukhamad Najib Nandi Kosmaryandi Nastiti Siswi Indrasti Nurheni Wijayanto Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa Nyoto Santoso Oki Hadiyati Oktedy Andryansah Ono Suparno P. Perdinan Park, Mi Sun Pitojo Budiono Putra, Heriansyah R. Birner Rahmani, Tabah Arif Rahmat Budiono Rahmat Budiono Reza Purnomo RIKA RAFFIUDIN Rina Mardiana Rinekso Soekmadi Rio Firmansyah Ristianto Pribadi Rizal Syarief Rizaldi Boer S Agus Cahyadi Sarah Burns Secunda Selamet Santoso Secunda Selamet Santoso Setiadi Djohar Setiawan, Dian Shelly Atriani Iskandar Sheriffdeen, Muhammad Sigit Sunarta, Sigit Silalahi, Mangarah Siti Nurkomariyah Sofyan Husein Siregar Sukadaryati Sukadaryati Sukadaryati Sukadaryati Sukadaryati Sulistya Ekawati Sulistya Ekawati Sulistya Ekawati Suria Darma Tarigan Suryanto Suryanto Suyanto Suyanto Syaiful Anwar Tania June TATAN SUKWIKA Tatang Tiryana Thita Moralitha Mayza Trina Ayuni Ujang Sumarwan Ulfah Juniarti Siregar Utami, Anisa Dwi Vania Pramatatya WINDRA PRIAWANDIPUTRA, WINDRA Yelin Adalina Yulius Hero

Title Search

Found 13 Documents Search Journal : JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN