Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law SIGn Jurnal Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law
Siti Zubaidah
Bosowa University Faculty Of Law
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
BENTUK PERBARENGAN PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN MAM Novia, Elsha; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbarengan tindak pidana pada tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Mam dan menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan pada putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, dan Pengadilan Negeri Mamuju. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, dengan sumber data primer yang berasal dari data wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbarengan pada serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah concursus idealis yang dimana seseorang melakukan satu tindakan, tetapi tindakan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dikenai beberapa pasal berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan menggunakan stelsel absorbsi yaitu bila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana, yang diancam dengan pidana berbeda-beda, maka hanya dijatuhkan satu pidana yang terberat, sementara hukuman untuk tindak pidana lain diserap ke dalamnya, sehingga tidak ada penambahan hukuman terpisah. This research aims to analyze the form of joint criminal acts in the crime of murder and rape in Decision Number: 195/Pid.B/2023/PN Mam and analyze the punishment system applied in the decision. This research was conducted at Mamuju Police Station, Mamuju District Attorney's Office, and Mamuju District Court. The method used in writing this thesis is the normative empirical method, with primary data sources derived from interview data, legislation, as well as court decisions, and secondary data sources derived from scientific books and journals, and data analysis using qualitative descriptive methods. The results showed that the form of concatenation in a series of criminal acts committed by the perpetrator is concursus idealis where a person commits one act, but the act violates more than one provision of criminal law, so that it can be subject to several different articles as referred to in Article 63 of the Criminal Code. In imposing a court decision, the court uses the absorption stelel, namely if a person commits several acts that violate several criminal regulations, which are punishable by different punishments, then only one of the most severe punishments is imposed, while the punishment for other criminal acts is absorbed into it, so that there is no addition of separate punishments.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG POLIANDRI Pongbura, Victoria Triwati; Zubaidah, Siti; Mustari, Ruslan
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif poliandri sering kali melibatkan persaingan dan konflik dalam hubungan antara istri dan suami-suami bahkan anak, serta kompleksitas dalam pengelolaan hubungan intim dan emosional. Pembunuhan berencana dalam konteks ini dipicu oleh faktor-faktor kompleks yang saling berinteraksi, seperti tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, serta ketidakmampuan Pelaku mengendalikan emosi akibat pengaruh alkohol dan gangguan mental. This study aims to analyze the factors that cause premeditated murder with polyandry motives in Gowa and how the countermeasures against the perpetrators of premeditated murder with polyandry motives in Gowa. This research is normative-empirical research with a qualitative approach using primary and secondary data and by conducting interviews and documentation. The results of this study show that polyandry motives often involve competition and conflict in the relationship between wives and husbands and even children, as well as complexity in managing intimate and emotional relationships. Premeditated murder in this context is triggered by complex factors that interact with each other, such as psychological pressure, environmental influences, and the perpetrator's inability to control emotions due to the influence of alcohol and mental disorders.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS DALAM PERKARA MALAPRAKTIK MEDIS Fihman, Nabila; Hasan, Yulia; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana malapraktik dalam studi kasus Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount dan proses pertanggungjawaban tindak pidana pada kesehatan yang melakukan malapraktik melalui pendekatan restorative justice. Metode penelitian digunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kasus malapraktik pada tahun 2021 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan di Polda Sulsel, tetapi penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan karena pihak korban menerima pertanggungjawaban secara materil, pada tahun 2022 tidak ada laporan mengenai kasus malapraktik, kemudian pada tahun 2023 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan dan kasus tersebut merupakan tindak pidana malapraktik tetapi di selesaikan dengan damai, dan 2024 terdapat 1 kasus malapraktik yang sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polda Sulsel. Pasal 192 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya kesehatannya. Data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi kasus malapraktik medis dari tahun 2021 hingga 2024. Penyelesaian kasus dari 2021 hingga 2024 lebih mengarah pada pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tenaga Medis dan dokter yang terlibat masih dapat dikenai sanksi dari organisasi profesi seperti IDI atau POGI. Sanksi ini dapat berupa pemberhentian praktik sementara atau pencabutan izin praktik. This research project aims to examine the elements of criminal malpractice in the case study of Paramount Mother and Child Hospital (RSIA) and the process of criminal responsibility among health professionals who engage in malpractice through a restorative justice lens. The research method employed is the normative empirical approach. The data were collected through interviews and document analysis. The results of the study indicate that in 2021, two malpractice cases were reported to the South Sulawesi Police. However, the cases were settled outside of the court system because the victims received material compensation. In 2022, no reports of malpractice were filed. In 2023, two malpractice cases were reported. In one instance, the case was resolved peacefully, while in the other, the case was a criminal act of malpractice. In 2024, one malpractice case was in the process of being investigated by the South Sulawesi Police. The legal responsibility of hospitals in the context of medical malpractice is defined by Law No. 17 of 2023 concerning Health, particularly Article 192, which stipulates that hospitals are liable for losses resulting from the negligence of their healthcare personnel. The data provided by the South Sulawesi Regional Police indicates a fluctuating trend in the number of medical malpractice cases from 2021 to 2024. The resolution of cases from 2021 to 2024 was predominantly in accordance with a restorative justice approach, which prioritizes out-of-court settlements by considering the interests of all parties involved. Medical personnel and doctors involved may still be subject to disciplinary measures from professional organizations such as IDI or POGI. These sanctions may take the form of a temporary suspension of practice or revocation of a practice license..
ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENYU DI WILAYAH KOTA MAKASSAR PADA PUTUSAN NOMOR 315/PID.B/2022/PN MKS) Abdurrahman, Abdurrahman; Zubaidah, Siti; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan penyu di Wilayah Kota Makassar dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 315/PID.B/2022.PN MKS. Metode penelitian, tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer bersumber pada wawancara dan data sekunder berasal dari literatur, jurnal dan putusan pengadilan. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS adalah menerapkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana terhadap terdakwa pertama dan kedua dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana masing-masing 5 (lima) bulan dan denda Rp 5.000.000.00 (lima juta). Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. This study aims to determine the enforcement of penalties for the crime of turtle trading in the Makassar City Area in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS, and to determine the legal considerations of the Judge in Decision Number 315 / PID.B / 2022.PN MKS. The research method, this type of research is normative research, with a legislative approach. The data used in this study are primary data sourced from interviews and secondary data from literature, journals and court decisions. The results show that law enforcement in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS is to apply Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, where the first and second defendants were found guilty and sentenced to 5 (five) months each and a fine of IDR 5,000,000.00 (five million). The Judge's Legal Considerations in making a decision are legal considerations and sociological considerations.
ANALISIS TINDAK PIDANA LAPORAN PENCATATAN PALSU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BANK PADA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PID.B/2018/PN.PSO Sukamto, Sri Suryani; Almusawir, Almusawir; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v18i3.5873

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus tindak pidana laporan pencatatan palsu pada transaksi keuangan Bank Syariah Mandiri Morowali serta untuk mengetahui dasar petimbangan hakim yang memutus perkara Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Poso dengan menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan tipe penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso dengan modus memanfaatkan posisi dominan atau kedudukan terdakwa sebagai pimpinan dengan jabatan Manager Operasional untuk melakukan tindak pidana perbankan syariah. Dan diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah pertimbangan yuridis sesuai dengan aturan hukum pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pertimbangan sosiologis terdakwa dan akibat yang langsung timbul. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan akibat yang akan datang dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. This study aims to determine the mode of criminal acts of false recording reports on financial transactions of Bank Syariah Mandiri Morowali and to determine the basis for the judge's considerations in deciding case Number 45 / Pid.B / 2018 / PN.Pso. This research was conducted at the Poso District Court using library research and field research with the type of normative legal research. Data collection using interviews and documents. To analyze the data using qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that in decision Number 45 / Pid.B / 2018 / PN.Pso with the mode of utilizing the dominant position or position of the defendant as a leader with the position of Operational Manager to commit a crime of Islamic banking. And it is known that the basis for the judge's considerations in deciding the case is legal considerations in accordance with the rules of law in Article 63 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, sociological considerations of the defendant and the immediate consequences. But the judge did not consider the future consequences of the criminal act committed by the defendant.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i1.5955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Polsek Makassar dan di wilayah Jalan Abubakar Lambogo, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat yaitu tingkat sosial dan status ekonomi yang rendah serta diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama moral etika dan agama, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih labil dan belum bisa mengontrol emosional mereka, dan pengaruh dari teknologi. Di sisi lain upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi perkelahian kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo yaitu upaya preventif atau pencegahan tanpa pidana yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisinya. Dan upaya represif dengan penerapan hukum pidana yaitu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. This study aims to analyze the factors that cause fights between community groups, and the efforts made to overcome fights between community groups. This study was conducted at the Makassar Police and in the Abubakar Lambogo Street area, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data and secondary data which are then processed descriptively using the Law approach and case approach and interpreting the data based on theory. The results of the study indicate that the factors causing fights between community groups are low social and economic status levels followed by an increasing unemployment rate from year to year, low levels of education resulting in a lack of knowledge, especially moral ethics and religion, and the average age category of the perpetrators who are still unstable and cannot control their emotions, and the influence of technology. On the other hand, the efforts that have been made to overcome fights between community groups on Abubakar Lambogo Street are preventive efforts or prevention without criminal sanctions, namely by overcoming the causes and conditions. And repressive efforts with the application of criminal law are efforts taken after a crime has occurred.
ASPEK KRIMINOLOGIS DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN ANAK DI KABUPATEN TORAJA UTARA Febrianto Tangketiku; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6606

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahataan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak. Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Toraja Utara, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara di Polres, Pisikolog, Dinas Sosial, Guru dan Toko Masyarakat dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Faktor penyebab, Keterlibatan anak dalam kejahatan di Kabupaten Toraja Utara disebabkan oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi, yaitu lingkungan, ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan solidaritas kelompok. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, pergaulan negatif, serta lemahnya pengawasan keluarga berkontribusi terhadap perilaku menyimpang anak. Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan, turut memperbesar risiko keterlibatan anak dalam tindak kriminal. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya literasi hukum membuat anak kurang memahami konsekuensi dari perbuatannya. Paparan terhadap konten kekerasan melalui media sosial dan permainan daring juga dapat memicu perilaku agresif. Sementara itu, solidaritas kelompok dalam pergaulan sebaya sering kali mendorong anak-anak untuk ikut serta dalam tindakan kriminal demi mendapatkan pengakuan atau menghindari tekanan sosial. This study aims to analyze the factors that cause children to commit crimes, and the efforts made to overcome crimes committed by children. This study was conducted in North Toraja Regency, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data obtained from interviews at the Police, Psychologist, Social Service, Teachers and Community Stores and secondary data is then processed descriptively using the Law approach and case approach. Causal factors, Children's involvement in crime in North Toraja Regency is caused by various factors that influence each other, namely the environment, economy, human resources, technology, and group solidarity. A less conducive social environment, negative associations, and weak family supervision contribute to children's deviant behavior. Economic factors, such as poverty and limited access to education, also increase the risk of children's involvement in crime. In addition, the low quality of human resources and minimal legal literacy make children less able to understand the consequences of their actions. Exposure to violent content through social media and online games can also trigger aggressive behavior. Meanwhile, group solidarity in peer relationships often encourages children to participate in criminal acts in order to gain recognition or avoid social pressure.
ASPEK HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT: Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks Abigael Paembonan Lee Sui Fung; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks serta mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan berat. Permasalahan penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat permanen masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana karena unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat terbukti melalui fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun enam bulan didasarkan pada aspek yuridis, kondisi korban, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Putusan tersebut masih menimbulkan perdebatan mengenai rasa keadilan karena korban mengalami cacat permanen yang berdampak terhadap kualitas hidupnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia. This study aims to analyze the application of the elements of the crime of serious maltreatment in Decision Number 483/Pid.B/2024/PN Mks and to examine the judge’s considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of serious maltreatment. Serious maltreatment resulting in permanent disability remains a significant issue in the enforcement of criminal law in Indonesia because it causes not only physical suffering to victims but also long-term psychological and social impacts. This study employed a qualitative research method using normative juridical and empirical approaches. The research data consisted of primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies, court decisions, and statutory regulations related to the crime of serious maltreatment. Data analysis was conducted qualitatively through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the legal facts found in the case. The findings indicate that the application of Article 354 Paragraph (1) of the Criminal Code in Decision Number 483/Pid.B/2024/PN Mks was in accordance with criminal law provisions because the elements of serious maltreatment were proven through trial facts and the evidence presented. The judge’s consideration in imposing a prison sentence of five years and six months was based on juridical aspects, the condition of the victim, and the consequences caused by the defendant’s actions. The decision still raises debate regarding the sense of justice because the victim suffered permanent disability that affected the quality of life. This study is expected to contribute to the development of criminal law studies and serve as an evaluation material in the enforcement of law against serious maltreatment crimes in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PROGRAM SPEAK UP DI KOTA MAKASSAR Adhe Cristhian L. M; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8765

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dipenuhi dengan adanya program Speak Up dan faktor penghambat penerapan program Speak Up Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap tindak kekerasan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (UPTD PPA) dengan tipe penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan diambil dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Speak Up terhadap hak-hak korban kekerasan seksual telah terpenuhi dan dijamin seutuhnya, sebagaimana melalui berbagai program yang komprehensif dan tepat sasaran dalam menjangkau korban kekerasan seksual. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi program Speak Up ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yakni adanya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor, kurangnya informasi mengenai layanan yang tersedia, tekanan dari pihak lain yang menghalangi korban untuk melanjutkan proses hukum, kurangnya keberpihakan aparat penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya di layanan perlindungan. This study aims to examine and analyze whether the rights of victims of sexual violence are being fulfilled through the implementation of the Speak Up program, as well as to identify the inhibiting factors in the program’s implementation by the Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in addressing sexual violence in Makassar City. The research was conducted at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City using a normative-empirical research approach. The data sources consist of both primary and secondary data, collected through interviews and document studies, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of the Speak Up program has effectively fulfilled and fully guaranteed the rights of victims of sexual violence through a range of comprehensive and well-targeted initiatives. However, several inhibiting factors were identified, including social stigma that discourages victims from reporting, lack of information about available services, pressure from external parties that hinders victims from pursuing legal action, insufficient support from law enforcement authorities, and limited resources within protection services.
PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSEROAN TERBATAS SURVEYOR INDONESIA Andi M Fayiz Haq; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian diuraikan secara deskriptif yang menggambarkan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama di Perseroan Terbatas Surveyor Indonesia di Kota Makassar dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yang dimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pendekatan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur tindak pidana korupsi telah sesuai pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks sebagaimana dalam 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditemukan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Seluruh unsur delik, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga timbulnya kerugian negara, telah terpenuhi. Selain itu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Adapun Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis, seperti dampak perbuatan terhadap masyarakat dan nilai keadilan substantif. Putusan ini menjadi cerminan upaya penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam memberantas korupsi di Indonesia. This study aims to analyze the elements of the criminal act of corruption in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks and to examine the judge's considerations in the same decision. This research is a normative-empirical study. It is described descriptively, illustrating the application of the elements of the criminal act of corruption and how the judge considered those elements when imposing a sentence in a collective corruption case involving the Limited Liability Company Surveyor Indonesia in Makassar City, as ruled in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. The data collection technique used was interviews, where the judge’s considerations in deciding this case employed a juridical, sociological, and philosophical approach. The results of this study indicate that the elements of the corruption offense were fulfilled in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks as stipulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. It was found that the defendant was legally and convincingly proven to have abused the authority granted due to his position or office, resulting in state financial losses. All elements of the offense, from the abuse of authority to the resulting state losses, were fulfilled. Moreover, the judge’s considerations were based on juridical aspects such as expert testimony, physical evidence, and the defendant's statement. However, the judge's considerations in deciding the case were not solely based on juridical aspects but also took into account sociological and philosophical aspects, such as the impact of the act on society and the value of substantive justice. This decision reflects a comprehensive and fair effort in law enforcement to eradicate corruption in Indonesia.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Abigael Paembonan Lee Sui Fung Adhe Cristhian L. M Alia Kalsum Almusawir, Almusawir Amiruddin Makmur Andi M Fayiz Haq Andi Ranting Eidleweiss Rimbaerwan Andri Nofrianto Avrila Dwi Putri Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bayu Sidik Satria Bone, Meliani Meak Deden Deni Hermawan Deden Devid Elyakim Dewi, Asrah Dwirandhi Heru Purnomo Dzalim, Emil Farid, Firman Fauzi Iskandar Febrianto Tangketiku Fihman, Nabila Fitriani Fitriani Gavrielly Marga Rombeallo Grand Bery Hidayat Hajriana Hajriana Hamid, Abd. Haris Hanif Dio Perdana Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasmawati Umrah Ivana Putri Olgariva Rerung Januari Lukas Golorem Jemmi, Jemmi Juliati, Juliati Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah Liyana Meriska Karama M. Amil Shadiq M. Aswan Alimuddin Marini Tesalonika Padandi Marwan Mas MARWAN MAS Meylinda Ratri Pramudita Rustam Muh. Waliyul Akbar Muhammad Arief Wiratama Muhammad Axchel Ar Muhammad Rusli Muhammad Rusli Mustawa, Mustawa Novia, Elsha Nur Asril Jadidah Anshari Nur Faizah Abidin Nuramini Rukmana Wanti Nurwahidah Mansyur Nurwana Basri Pakulla, Appriantho Palimbong, Anre Pamelleri, Andi Chakra Pebrian Welly Pele Pongbura, Victoria Triwati Putri, Rukmanawati Reski Yanto Rezky Indah Putri Rizky, Evelina Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ruslang Renggong Salemba, Pranata Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Sri Rezki Amelia S Sukamto, Sri Suryani Sumartin, Farhan Osamah Syamsuar, Muh Sabirin Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Tullah, Muh Hidayat Waris, Muhammad Reyhan Wilantara, Made Wisye Florensa Songjanan Wita Sari, Fikka Kurnia Wununara, Korneles Yulia A. Hasan Zulfikar Akbar Zulkifli Makkawaru