Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.796
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law SIGn Jurnal Hukum Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law
Siti Zubaidah
Bosowa University Faculty Of Law
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK Tullah, Muh Hidayat; Hasan, Yulia A.; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4041

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik dan untuk mengetahui apakah kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, Kantor Advokat Jusman Sabir & Rekan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini yaitu mengguakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan berbagai sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan harapan bahwa kekrasan seksual non-fisik ini dapat terungkap dan segera ditindak lanjuti apabila ada kasus yang terjadi di masyarakat, serta kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik terdapat beberapa yakni: 1. Lemahnya isi pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2. Susahnya pembuktian tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, 3. Tidak adanya dukungan keluarga, 4. Susahnya meminta keterangan dari korban karena kondisi psikologi, 5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan, 6. Perilaku masyarakat, 7. Dianggap mengekang kebebasan berpendapat This research aims to know and understand law enforcement against non-physical sexual violence and to find out what obstacles are experienced in the process of law enforcement against non-physical sexual violence. This type of research is qualitative combined with a juridical-empirical approach. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar District Court, Makassar District Attorney's Office, Makassar Police Station, Jusman Sabir & Rekan Advocate Office and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). The types of data used are primary and secondary data. Data collection methods are literature and interviews. The method of analysis used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. From the results of the research, it is found that in the context of law enforcement against non-physical sexual violence, the government and law enforcement officials conduct various socialization or legal counseling related to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) in the hope that this non-physical sexual violence can be revealed and immediately followed up if there are cases that occur in the community, as well as obstacles experienced in law enforcement against criminal acts of non-physical sexual violence there are several, namely: 1. The weak content of article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, 2. The difficulty of proving non-physical sexual violence, 3. The absence of family support, 4. The difficulty of requesting information from victims due to psychological conditions, 5. The lack of public attention to the socialization carried out, 6. The behavior of the community, 7. Considered to curb freedom of speech
ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TA’BANG KAJU PADA MASYARAKAT ADAT KAJANG Taufik, Andi Rahmi Arditha; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4096

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju pada masyarakat adat Kajang, dan untuk mengetahui pengakuan pemerintah daerah terhadap proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tana Toa dengan melakukan wawancara kepada pemangku adat Kajang dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menghubungkan data lapangan dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju di masyarakat adat Kajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju diselesaikan dengan beberapa tahapan yakni a’borong, patunra, attunu panroli, tunu pasau hingga nipassala. Pemerintah daerah setempat mengakui dan menghormati proses peradilan adat dengan diterbitkannya Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang The research aims to determine the process of resolving the Ta'bang Kaju crime in the Kajang indigenous community, and to determine the local government's recognition of the process of resolving the Ta'bang Kaju crime. The type of research used is normative-empirical. The primary data source was obtained through interviews, while the secondary data came from library research. This research was conducted in Tana Toa Village by conducting interviews with Kajang traditional stakeholders and the local regional government. The research results were then processed and analyzed descriptively qualitatively, connecting field data and literature to answer the problem of resolving the ta'bang kaju crime in the Kajang indigenous community. The results of the research show that the process of resolving the crime of ta'bang kaju was completed in several stages, namely a'borong, patunra, attunu panroli, tunu pasau to nipassala. The local regional government recognizes and respects the customary justice process with the issuance of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning the Confirmation, Recognition of Rights and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Traditional Law Community
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Kadari, Abdul Jalil; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice khususnya di wilayah kerja Kepolisian Sektor Panakkukang serta memahami hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukuam kualitatif dengan penekanan penelitian empiris hukum yang diperoleh dari lapangan dipadukan dengan pendekatan Yuridis atau undang-undang dan peraturan hukum lainnya atau bahan-bahan literatur hukum (Statute Approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat dilihat dari penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice telah berjalan dengan baik sebagaimana amanat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan tersbebut melalui tahapan pelaksanaan Preemtif, Preventif, dan Represif. Kemudian hambatan Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice yaitu Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dilakukan dengan Aktifitas Seksual Korban Anak, Faktor Ekonomi keluarga korban anak, dan ketidaksepakatan pihak yang terlibat This study aims to determine the resolution of criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice, especially in the Panakkukang Sector Police work area and to understand the obstacles experienced by the Panakkukang Sector Police in terms of resolving criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice. The method used is a qualitative legal research method with an emphasis on empirical legal research obtained from the field combined with a juridical approach or laws and other legal regulations or legal literature materials (Statute Approach). Based on the results of the study, it can be seen that the settlement of criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice has gone well as mandated by the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2022 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. The implementation is through the stages of Preemptive, Preventive, and Repressive implementation. Then the obstacles of the Panakkukang Sector Police in terms of solving cases of economic exploitation of children through Restorative Justice are the types of economic exploitation of children carried out by the sexual activities of child victims, the economic factors of the child victim's family, and the disagreement of the parties involved
ANALISIS YURIDIS DASAR PEMBERAT DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Palimbong, Anre; Renggong, Ruslan; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemberat pengulangan tindak pidana pencurian menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu objek,  fokus dan gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet dan media massa. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dari hasil analisis putusan pengadilan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim memperimbangkan beberapa hal, yakni terdakwa adalah seorang residivis, dan terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian dikategorikan malam hari. Mengacu pada unsur pengulangan tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan. This study aims to determine the basis for aggravating the repetition of theft crimes into the judge's legal consideration in imposing sanctions in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks and the elements of theft can be proven in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks. This type of research is Descriptive-Qualitative, using the type of research that is to describe and describe as carefully as possible about an object, focus and specific symptoms or groups that are objects in the study. This research uses primary legal material obtained through interviews, secondary legal material collected through court decisions, and tertiary legal material collected through the internet and mass media. Then it is analyzed qualitatively, namely from the results of the analysis of court decisions with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that in imposing criminal sanctions, the panel of judges considered several things, namely the defendant was a recidivist, and the defendant at the time of committing the crime of theft was categorized at night. Referring to the elements of repetition of serious or qualified theft crimes, if described, the elements in Article 363 have been fulfilled and proven in court.
ANALISIS PENERAPAN TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MAMASA Jemmi, Jemmi; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, dan pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitan normatif dan empiris, lokasi penelitian di Kabupaten Mamasa, Polres Mamasa, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara obsevasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kendala yang di hadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah: Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, adanya rasa malu yang dialami korban dan keluarganya sehingga memilih menyembunyikan kejadian yang menimpah keluarganya, adanya keterbatasan finansial ataupun akompodasi, kurangnya dukungan dari keluarga, kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan terkait UUTPKS. Pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual yang tertjadi di Kabupaten Mamasa di pengaruhi oleh lingkungan, dalam hal ini lingkungan yang di maksud adalah lingkungan keluarga yang kurang baik dimana pelaku mempunyai kebiasaan menonton video porno dan mengonsumsi minuman keras, selain itu ekomoni juga menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan This research aims to analyze: The obstacles experienced by law enforcement officers in handling cases of criminal acts of sexual violence, and the influence of the community environment in Mamasa Regency on the occurrence of criminal acts of sexual violence. The type of research used by the author is empirical normative research, the research location is Mamasa Police, Mamasa Regency, Mamasa District Prosecutor's Office and Polewali Mandar District Court, the research technique used by the author is through observational interviews and literature study. The results of this research show that: the obstacles faced by law enforcement officers in handling cases of criminal acts of sexual violence are: Lack of public understanding regarding the rules governing criminal acts of sexual violence, the feeling of shame experienced by victims and their families so they choose to hide the incidents that happened to their families. , lack of financial limitations or accommodation, lack of support from family, lack of public attention to socialization or counseling related to UUTPKS. The influence of the community environment in Mamasa Regency on the occurrence of criminal acts of sexual violence, sexual violence that occurs in Mamasa Regency is influenced by the environment, in this case the environment referred to is a poor family environment where the perpetrator has a habit of watching pornographic videos and drinking alcohol, in addition to Economics is also the reason why someone commits a crime
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR Samrin, Miranti Maharani; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan penerapan sanksi pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, DitresNarkoba Polda Sulawesi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara. Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pertanggungjawaban pelaku percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. terdakwa Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid memenuhi segala unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan dan oleh Majelis Hakim dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kedua, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dengan denda Rp.1.00.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara, dengan penerapan menerapkan Pasal 197 Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. This research aims to analyze the responsibility of criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit and the application of sanctions for criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit. The type of research used by the author is empirical normative, the research locations that the author studied were at the Makassar District Court, Makassar District Prosecutor's Office, South Sulawesi Police Narcotics Directorate. The research techniques used are library study techniques and interviews. The research data obtained was analyzed qualitatively. The results of the research show that First, accountability for those who attempt to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit is based on Court Decision Number 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. Defendant Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid fulfills all the elements of criminal responsibility, the defendant intended the act to occur and was deemed by the Panel of Judges to be able to take responsibility for the unlawful act he committed. Second, based on the considerations of the Panel of Judges, they imposed criminal sanctions in the form of imprisonment for 1 year and 10 months with a fine of Rp. 106 paragraph (1), (2) Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code.
TRADISI BAKAR BATU SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI NABIRE PAPUA Salemba, Pranata; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5433

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dengan melalui Upacara Bakar Batu di Nabire Papua dan kekuatan hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Teknik Penelitian  melalui wawancara, dan angket. Hasil Penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian tindak pidana dengan Upacara Bakar Batu yang dilakukan di Nabire Papua melalui proses mediasi tersebut dan terjadi setelah proses mediasi selesai mereka menyepakati suatu perjanjian dengan membayar sebuah denda dan dibayarkan pada saat Proses Upacara Bakar Batu dilakukan,  dan Upacara Bakar Batu di Nabire mempunyai hukum dimana dalam Upacara Bakar Batu tersebut ada suatu perjanjian dan penerapan aturan adat yang sudah ditentukan This research is to analyze the process of resolving violent criminal acts through the Stone Burning Ceremony in Nabire Papua and the legal strength of the resolution. The type of research used is normative and empirical research. The research location is Nabire Regency, Central Papua Province. Research techniques through interviews and questionnaires. The research results show that the process of resolving criminal acts with the Stone Burning Ceremony which was carried out in Nabire Papua went through a mediation process and after the mediation process was completed they agreed to an agreement by paying a fine and it was paid at the time the Stone Burning Ceremony process was carried out, and the Stone Burning Ceremony in Nabire has a law where in the Stone Burning Ceremony there is an agreement and the application of customary rules that have been determined
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN AKUN PRIBADI DI KOTA MAKASSAR Wilantara, Made; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar, dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar yaitu unsur setiap orang dibuktikan dengan melihat keadaan jiwa terdakwa, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dibuktikan dengan adanya kehendak terdakwa, unsur mengakses komputer dan/atau sitem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  dibuktikan dengan terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin mengakses sistem elektronik milik situs Remitly menggunakan data kartu kredit Mastercard milik orang lain yang didapatkan dengan menggunakan link phising, selanjutnya link phising tersebut akan di tampilkan dan diakses guna untuk melihat isi dari link phising tersebut, unsur turut serta melakukan dibuktikan dengan terdakwa dan empat pelaku lainnya terlibat dalam perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar adalah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00. This research aims to analyze: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, and the accountability of perpetrators of criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City. This research was carried out in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City using normative research using interview and literature study data collection techniques. The results of the research show that: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, namely the element of each person is proven by looking at the state of the criminal's soul, the element of intentionally without rights or against the law is proven by the fraudster's will, the element of accessing the computer and/or website electronically with the aim of obtaining electronic information and/or electronic documents proven by fraud by intentionally and without permission accessing the Remitly site's electronic system using someone else's Mastercard credit card data obtained using a phishing link, then the phishing link will be displayed and. in order to see the contents of the phishing link, as well as provide evidence with the perpetrator and four other perpetrators who were involved in the act. Responsibility for criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City is threatened with imprisonment for 2 years and a fine of IDR 200,000,000.00.
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILEGAL LOGING PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS Dzalim, Emil; Madiong, Baso; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5437

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ilegal Loging dalam Putusan Nomor 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp dan menganalisis upaya pelestarian hutan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Watampone dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Penjatuhkan sanksi pidana administratif berupa denda Rp2.500.000,00. karena meskipun ada unsur tindak pidana Ilegal Logging, pelanggaran tidak menyebabkan kerusakan besar dan faktor meringankan terdakwa diperhitungkan. Pidana administratif dianggap cukup untuk memberikan efek jera tanpa memberatkan terdakwa secara berlebihan. Di sisi lain upaya-upaya yang di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dalam melestarikan hutan telah menerapkan sistem Agroforestri selain itu reklamasi kawasan hutan, melakukan patroli dan pengawasan rutin secara berkala di sekitar kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta melakukan sosialisasi penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat This research aims to analyze the application of sanctions against perpetrators of the crime of Illegal Logging in Decision Number 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp and analyze forest conservation efforts in Limited Production Forest Areas. This research was conducted at the Watampone District Court and the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT) Office, using descriptive qualitative research with interview and literature study data collection techniques. The research results show that, administrative criminal sanctions are imposed in the form of a fine of IDR 2,500,000.00. because even though there are elements of the crime of Illegal Logging, the violation did not cause major damage and the defendant's mitigating factors were taken into account. Administrative punishment is considered sufficient to provide a deterrent effect without overly burdening the defendant. On the other hand, the efforts made by the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT), in preserving forests have implemented an Agroforestry system in addition to reclamation of forest areas, carrying out regular routine patrols and monitoring around Protected Forest areas and Production Forest as well as conducting environmental education outreach to the community
PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN No. 23/pid.B/2024/PN Mak Sumartin, Farhan Osamah; Zubaidah, Siti; Rusli, Muhammad
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kasus perbarengan tindak pidana penipuan pada putusan No. 23/pid.B/2024/PN Mak Utara, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan  data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil peneltian dalam kasus penipuan yang melibatkan terdakwa Yunus Lilu alias Ical, Pengadilan Negeri Makale menerapkan sistem pemidanaan absorsi stel/Stelsel Absorptie. Sistem ini mengintegrasikan beberapa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi satu hukuman utama yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus penipuan yang dimana terdakwa Yunus Lilu alias ical terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan kesengajaan dalam keadaan sehat dan berakal baliq serta tidak mengalami kecacatan maupun sedang gangguan jiwa, Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. This study aims to understand the criminal system applied in the case of concurrent fraud crimes in decision No. 23/pid. B/2024/PN Mak Utara, and to analyze the accountability of the perpetrators in these cases. The research method used is normative research. With primary and secondary legal material data sources. This research was conducted in the jurisdiction of the Makale District Court, Tana Toraja Regency. The data collection techniques used are interviews and literature studies. As a result of the research in the fraud case involving the defendant Yunus Lilu alias Ical, the Makale District Court implemented the stel/Stelsel Absorptie criminal system. This system integrates several fraud crimes committed by the defendant into one main punishment, which is sentenced to 3 years in prison. In addition, this study also analyzes the accountability of the perpetrator in a fraud case where the defendant Yunus Lilu alias ical is proven to have committed the crime of fraud intentionally in a state of health and puberty and does not have a disability or mental disorder, Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Amiruddin Makmur Andri Nofrianto Avrila Dwi Putri Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bayu Sidik Satria Bone, Meliani Meak Deden Deni Hermawan Deden Dewi, Asrah Dwirandhi Heru Purnomo Dzalim, Emil Farid, Firman Fihman, Nabila Fitriani Fitriani Grand Bery Hidayat Hamid, Abd. Haris Hanif Dio Perdana Hasmadianto, Andi Arham Maulana Jemmi, Jemmi Juliati, Juliati Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah M. Amil Shadiq M. Aswan Alimuddin MARWAN MAS Marwan Mas Muhammad Arief Wiratama Muhammad Rusli Mustawa, Mustawa Novia, Elsha Nur Asril Jadidah Anshari Nur Faizah Abidin Nurwahidah Mansyur Nurwana Basri Pakulla, Appriantho Palimbong, Anre Pamelleri, Andi Chakra Pongbura, Victoria Triwati Putri, Rukmanawati Rizky, Evelina Ruslan Mustari Ruslan Renggong Ruslang Renggong Salemba, Pranata Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Sukamto, Sri Suryani Sumartin, Farhan Osamah Syamsuar, Muh Sabirin Tanggo, Mutiara Sabina Putri Mancanegara Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Tullah, Muh Hidayat Waris, Muhammad Reyhan Wilantara, Made Wita Sari, Fikka Kurnia Wununara, Korneles Yulia A. Hasan Zulkifli Makkawaru