Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search
Journal : Publika

Implementasi kartu jombang sehat (kjs) di puskesmas mojoagung kabupaten jombang DHIMAS ANDREAN F; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

AbstrakKesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.Kesehatan merupakan salah satu indikator menuju sebuah bangsa, tanpa memiliki kesehatan setiap warga negara tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dan kurang produktif.Oleh karena itu, pemerintah wajib menciptakan kesehatan bagi semua warga negaranya tanpa terkecuali karena kesehatan adalah inventaris yang berharga bagi suatu bangsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mrndiskripsikan implementasi Kartu Jombang Sehat (KJS) Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mojoagung Kabupaten Jombang.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Kartu Jombang Sehat (KJS) yang mengunakan teori implementasi milik George C. Edward III dengan 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi antara Dinas Sosial dan Rumah Sakit/Puskesmas dengan sasaran Masyarakat pengguna KJS sudah terjalin baik. Sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan ,sumberdaya anggaran, sumberdaya informasi dan kewenangan sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, tetapi sumberdaya informasi yang dirasa masih kurang memadai karena banyaknya informasi yang masih belum diterima dengan baik. Disposisi program sudah baik karena kerjasama antar organisasi yang terjadi didalamnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Birokrasi yang terkait mendukung penuh program ini sehingga dapat tercapai tujuan program dengan maksimal.Dengan demikian saran yang dapat diberikan adalah Dinas Sosial hendaknya dapat memperhatikan sumberdaya KJS agar memadai dengan menambah jumlah tim perencana KJS. Perlu adanya pengkajian ulang Peraturan Bupati Nomor 5A Tahun 2015 tentang jaminan kesehatan mengenai alur penerbitan KJS juga perlu ada pihak khusus dari puskesmas untuk menjelaskan dgn baik kjs ini Dan bagi masyarakat hendaknya agar lebih memahami dan menaati ketentuan dan SOPs KJS agar program KJS berjalan maksimal dan tepat sasaran.Kata kunci : implementasi,Kartu ,Sehat
Implementasi Sekolah Adiwiyata di SDN 1 Sidokumpul Kabupaten Gresik WAHYUNI ANDIATI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Kepedulian terhadap lingkungan sangat diperlukan dan menjadi tanggung jawab bersama, tidak terkecuali pihak sekolah. Kepedulian terhadap lingkungan tersebut bisa diterapkan disekolah melalui pendidika lingkungan, dari sekolah tersebut diharapkan mampu mendidik siswanya untuk lebih bisa memahami tentang lingkungan. Pendidikan lingkungan disekolah diterapkan dengan adanya program Sekolah Adiwiyata. Salah satu daerah yang berhasil menerapkan program tersebut yaitu Kabupaten Gresik, di Kabupaten Gresik sendiri saat ini sekolah yang sudah berhasil menjalankan Program Sekolah Adiwiyata yaitu SDN 1 Sidokumpul. Tetapi meski berhasil menjalankan program tersebut SDN 1 Sidokumpul masih mempunyai beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran dan pelasana program yang masih belum mengerti tentang lingkungan yaitu siswa kelas satu dan dua. Jenis peneliti ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini terdapat dua lokasi yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berada di jalan KH. Wachid Hasyim No. 17, dan SDN 1 Sidokumpul yang berada di jalan Jaksa Agung Suprapto No.5. Fokus dari penelitian ini yaitu standar dan sasaran program, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, disposisi implmentor. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian Kasi Badan Lingkungan Hidup, kepala SDN 1 Sidokumpul, tim adiwiyata dan siswa. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan standar dan sasaran kebijakan sudah dapat dicapai oleh SDN 1 Sidokumpul terbukti dengan semakin tertatanya lingkungan yaitu lingkungan sekolah semakin bersih, banyak taman-taman di setiap kelas, tetapi pencapaian tersebut memiliki kendala yaitu murid kelas satu dan dua yang belum mengerti tentang lingkungan. Sumber daya manusia di SDN 1 Sidokumpul sudah memadai. Sedangkan pada sumber daya anggaran dan sarana prasaran mereka mempunyai kendala yaitu kurangnya anggaran yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Komunikasi dan penguatan aktivitas yang di lakukan oleh SDN 1 Sidokumpul yaitu dengan menjaga komunikasi secara baik kepada para stackholder. Karakteristik yang dimiliki oleh SDN 1 Sidokumpul yaitu antusias, gigih dan bertanggung jawab. Kondisi ekonomi memiliki pengaruh positif yaitu menambah pendapatan kantin sekolah, kondisi sosial sangat mendukung, dan kondisi politik tidak ada kendala. Sedangkan disposisi imlementor mereka sangat mendukung dan merespon baik program Sekolah Adiwiyata. Kata Kunci: Implementasi, Program, Adiwiyata
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUAR BARAT KOTA SURABAYA (Studi pada Wilayah Terdampak Pembangunan di Kelurahan Sememi) WAHYU PUJI KURNIAWAN; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n6.p%p

Abstract

Abstrak Pemerintah Kota Surabaya berupaya mewujudkan pembangunan daerah dengan merencanakan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang sebagian besar wilayah terdampak berada di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Pembangunan JLLB direncanakan untuk mengurai tingkat kemacetan di Kota Surabaya yang terpusat di koridor tengah kota, yaitu Jalan Ahmad Yani-Wonokromo-Perak dengan dasar pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2014-2034 serta dokumen laporan hasil studi kelayakan JLLB. Seiring berjalannya proyek pembangunan JLLB tersebut ternyata menemui hambatan-hambatan baik teknis maupun operasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan perencanaan proyek pembangunan JLLB khususnya di wilyah Kelurahan Sememi yang sebagaian besar wilayahnya terdampak pembebasan lahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori perencanaan pembangunan menurut Sjafrizal (2016:130) yang terdiri dari perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan, perencanaan harus disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi, menjaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, mengembangkan kapasitas dan kualitas tenaga perencana, dan optimalisasi peran serta masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan agenda pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan aturan hukum dan studi kelayakan pembangunan JLLB yang melibatkan perusahaan pengembang sebagai partisipan proyek JLLB. Dalam pelaksanaan proyek yang berjalan menemui kendala terkait pelibatan peran serta masyarakat yang tidak optimal sehingga ada penolakan beberapa warga yang lahannya akan diganti rugi terdampak pembangunan JLLB. Selain itu diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan pola koordinasi dan komunikasi dengan aktor-aktor terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, hingga swasta agar dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kata kunci : Perencanaan, Pembangunan Daerah, Jalan Lingkar Luar BaratAbstract The Surabaya City Government seeks to realize regional development by planning the construction of the Outer West Ring Road (JLLB), which most of the affected areas are in the Sememi Village, Benowo District. The construction of JLLB is planned to unravel the level of congestion in the city of Surabaya which is centered in the central corridor of the city, namely Jalan Ahmad Yani-Wonokromo-Perak on the basis of the implementation in Surabaya City Regulation No. 12 of 2014 concerning Regional Spatial Planning (RTRW) Surabaya City 2014-2034 as well as report documents on the results of the JLLB feasibility study. As the JLLB development project progressed, it encountered obstacles both technical and operational. The purpose of this study is to describe how the JLLB development project planning is carried out, especially in the Sememi Village area, where most of the area is affected by land acquisition. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. While the focus of research uses development planning theory according to Sjafrizal (2016: 130) which consists of planning must be oriented towards implementation, planning must be adapted to changes in socio-economic conditions, maintain the linkages between planning and budgeting, develop the capacity and quality of planning staff, and optimize participation society. Data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation were analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman which included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Surabaya City Government has implemented the regional development agenda in accordance with the plan based on the rule of law and the feasibility study of the JLLB development involving the development company as the JLLB project participant. In the implementation of the project that ran into obstacles related to the involvement of the community participation that was not optimal so that there was a rejection of some residents whose land would be replaced with losses affected by JLLB development. In addition, it is expected that the Surabaya City Government can improve the pattern of coordination and communication with related actors such as the Central Government, Provincial Government, State-Owned Enterprises, and the private sector in order to realize sustainable and beneficial development for the community. Keywords: Planning, Regional Development, Outer West Ring Road
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Di SDN GADING 1 KOTA SURABAYA HENDY BING PUTRA; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Abstrak Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implmentasi MBS di SDN Gading 1 Kota Surabaya. Pada penelitian tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, Fokus penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya yang selanjutnya secara rinci akan dilihat dari subfokus-subfokus menurut George C. Edward(III) sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Manajemen Berbasis Sekolah sendiri merupakan suatu bentuk otonomi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan atau sekolah yang berdasarkan pada prinsip Kemandirian, Keadilan, Keterbukaan, Kemitraan, Partisipatif, Efisiensi, dan Akuntabilitas. Selain itu, dalam mengelola sekolah diperlukan tata kelola dokumen yang tertib dan sistematis serta kepemimpinan yang efektif. Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi manajemen kurikulum dsan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan sarana dan prsarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah. Kata kunci : Kebijakan Publik, Manajemen Berbasis Sekolah Abstract Education is a very important human need because education has the duty to prepare human resources for the development of the nation and state. The progress of science and technology (science and technology) resulted in changes and growth towards a more complex. This raises social problems and new demands that cannot be predicted beforehand, so education always faces problems because of the gap between the expected and the results that can be achieved from the education process. School-based management itself is a form of autonomy in the management of education to educational units or schools based on the principles of independence, justice, openness, partnership, participation, efficiency, and accountability. In addition, managing the school requires an orderly and systematic document management and effective leadership. In terms of its components, school management includes curriculum management and learning, students, educators and education staff, financing facilities and infrastructure, school and community relations, and the culture and environment of the school. . Pada penelitian tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya merupakan pendekatan deskriptif kualitatif, Fokus penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Gading 1 Kota Surabaya yang selanjutnya secara rinci akan dilihat dari subfokus-subfokus menurut George C. Edward(III) sebagai berikut : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keywords: Public Policy, School Based Management
IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO DI DESA KEBAHMAN KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI IRFAN BAKHTIAR; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Kemiskinan selalu menjadi salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus, berbagai alternatif kebijakan sudah diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Guna dapat mengoptimalkan alternatif kebijakan yang telah diberlakukan olah pemerintah pusat maka perlu adanya inovasi dari pemerintah Daerah agar mampu mengimbangi serta mengoptimalkan program penangulangan kemiskinan yang telah dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi Program Kanggo Riko Di Desa Kebaman Srono Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Kanggo Riko yang mengunakan teori implementasi milik Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator yaitu Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait, Disposisi, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pelaksana maupun peserta dari Program Kanggo Riko telah memahami standar sasaran dan tujuan dari program. Sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan ,sumberdaya anggaran, sumberdaya informasi, waktu pelaksanaan dan kewenangan sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, tetapi pemanfaatan sumberdaya yang ada pada kelompok sasaran belum optimal. Karakteristik organisasi pelaksana dalam program ini cukup ideal sebagaimana keterlibatan sektor external serta internal yang menjadi penunjang suksesnya program ini. Komunikasi antar organisasi terkait serta kelompok sasaran yang terjadi didalamnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Disposisi telah berjalan baik hal ini dapat dilihat dari Birokrasi yang terkait mendukung penuh program ini sehingga dapat tercapai tujuan program dengan maksimal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Desa Kebaman cukup mendukung dan menunjang keberhasilan program. Dengan demikian saran yang dapat diberikan adalah pelaksana program pada tingkat kecamatan lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi jalannya program. Kata kunci : Implementasi, Program, Kanggo Riko
EVALUASI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) NGELOM KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO FERINDA ARDIYANTI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Data dari Lembaga Demografi Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa sekitar 20,5% atau 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal maka Pemerintah memilih Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai solusi. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang turut menerapkan solusi tersebut untuk menjawab permasalahan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Dalam upaya menyelenggarakan rusunawa yang layak huni dan teratur, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan evaluasi pengelolaan Rusunawa Ngelom. Fokus penelitian ini adalah input, proses, output, dan outcome. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi input, masih belum optimal. Dalam aspek kepenghunian, sanksi yang diberikan masih kurang jelas dan tegas terhadap penghuni yang melanggar ketentuan. Selain itu, jumlah tenaga kebersihan dan teknisi juga masih kurang. Dalam aspek sarana prasarana, masih belum tersedia sarana kesehatan dan sarana olahraga. Selain itu jumlah CCTV juga masih kurang karena hanya ada di lokasi tertentu sedangkan Rusunawa Ngelom terdiri dari 5 (lima) twin blok. Segi proses juga masih belum optimal, karena beberapa aturan masih kurang jelas ketetapan sanksinya. Segi output dinilai masih terdapat kekurangan dalam perawatan bangunan Rusunawa Ngelom. Dan segi outcome, pengelolaan Rusunawa Ngelom memberikan dampak yang positif baik bagi penghuni Rusunawa Ngelom maupun warga sekitar. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kajian terkait batas waktu maksimal dalam menghuni Rusunawa dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo melakukan rekrutmen tambahan guna mencukupi tenaga kebersihan dan teknisi, serta bagi UPT Rusunawa Sidoarjo diharapkan dapat menambah jumlah CCTV di Rusunawa Ngelom.
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BALONGMASIN KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO IKA AYU NURROHMAH; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga berupaya menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinaungi oleh Kementerian Sosial dan berlandaskan hukum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan PKH dimulai sejak tahun 2007, dan sebagian daerah baru menerima PKH pada tahun 2008, salah satunya yaitu Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Pungging terdiri dari 19 desa, salah satunya yaitu Desa Balongmasin. Pelaksanaan PKH di tersebut masih ditemui beberapa kendala yaitu persebaran bantuan yang belum merata, pola pikir masyarakat yang belum mandiri dan terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi PKH di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian Evaluasi PKH di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto secara umum masih belum berhasil. Dari 6 (enam) indikator evaluasi, hanya pada indikator efektivitas dan responsivitas yang memenuhi. Sedangkan indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan masih belum memenuhi. Saran untuk pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin yaitu perlu adanya simulasi langsung tentang edukasi kewirausahaan agar masyarakat lebih tertarik untuk mempraktikkannya, perlu adanya inovasi penyampaian materi dalam kegiatan FDS agar tidak terkesan membosankan, perlu adanya jadwal yang terstruktur untuk kegiatan FDS, perlu adanya pembaruan data peserta PKH yang sesuai dengan kondisi di lapangan, serta perlu adanya inovasi mengenai materi-materi yang disampaikan agar lebih bisa dipraktikkan untuk kehidupan sehari-hari peserta.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PENYANDANG TUNAGRAHITA MELALUI BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO MIFTAHUL SOLIKHIN; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n7.p%p

Abstract

Penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak untuk hidup sejahtera, termasuk penyandang tunagrahita didalamnya. Kesejahteraan penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pemerintah Desa Karangpatihan berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang tunagrahita berupa pemberdayaan melalui budidaya ikan lele. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses collaborative governance dalam upaya pemberdayaan penyandang tunagrahita melalui budidaya ikan lele di Desa Karangpatihan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori proses collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:228) yang terdiri dari face to face dialogue, trust building, commitment to the procces, shared understanding, dan intermediate outcomes. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut berdasarakan teori Ansell and Gash sebagai berikut: Face to face dialogue, dimana telah dilakukan pertemuan rutin antara Pemerintah Desa Karangpatihan bersama KSM Rumah harapan dan masyarakat, serta terdapat kunjungan-kunjungan dari KPw BI Kediri ke Desa karangpatihan; Trust building, yang dilakukan antar stakeholder dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang intensif dan melakukan transparansi; Commitment to the process, masih terdapat beberapa pengurus KSM Rumah Harapan yang belum maksimal dalam mendampingi penyandang tunagrahita; Shared understanding dengan melalui pertemuan atau dialog maupun komunikasi antar stakeholder; Intermediate outcomes, dengan memastikan bahwa penyandang tunagrahita menguasai cara-cara budidaya ikan lele yang benar agar mampu melaksanakan budidaya ikan lele secara mandiri. Kata Kunci: Collaborative Governance, Pemberdayaan, Tunagrahita
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN SITI ANNAFAAH; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

AbstrakProgram BPNT diselengarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Sejak Juni 2018 Kabupaten Tuban menjadi salah satu kabupaten yang menjadi penerima BPNT. Kecamatan Tuban terbagi menjadi 20 Kecamatan dan Kecamatan Soko menjadi Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak dengan jumlah 10.461 penerima dengan Desa Jegulo sebagai desa dengan penerima BPNT terbanyak yaitu 888 penerima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menurut Sugiyono yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan dari enam indikator tersebut secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan sudah dijalankan sesuai peraturan yang ada walaupun masih memiliki kekurangan. Pada indikator sumber daya, terdapat kendala pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana sehingga menjadi masalah dan menghambat proses berjalannya implementasi program. Pada indikator komunikasi antar organisasi juga terdapat masalah yaitu, kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial selaku penyelenggara dengan pemilik toko sembako (e-warong) sebagai salah satu agen penyalur. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah penambahan sumber daya manusia tim koordinasi setiap kecamatan sesuai kebutuhan sebagai bagian dari penyelenggara kebijakan dan meningkatkan komunikasi antar organisasi pelaksana secara menyeluruh dengan memanfaatkan media sosial, sehingga ketika adanya masalah terkait implementasi program dapat segera diatasi.Kata Kunci: Implementasi, Program, BPNT AbstractBPNT program organized by the government, in order to improve the effectiveness and efficiency, precision targeting of social assistance and to encourage the distribution of financial inclusion. BPNT Program is a program of replacement of Rice Welfare program (Rastra) which has several problems. Since June 2018 Tuban be one of the potential beneficiaries BPNT district. Tuban sub-district is divided into 20 districts and the District Soko into Districts with the highest number of beneficiaries to 10,461 the number of recipients with Jegulo village as the village with the highest BPNT receiver is 888 recipients. The purpose of this study was to describe the implementation of the Food Aid in Kind program (BPNT) in the village of Soko Jegulo District of Tuban. This research use descriptive research with a qualitative approach. While the focus of the study uses a model of policy implementation Donald Van Meter and Carl Van Horn . Data collection through interview, observation and documentation. The data analysis technique according to Sugiyono, which includes data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed of the six indicators are overall policy applied has been executed in accordance with existing regulations although it still has shortcomings. On indicators of resources, there are constraints on the Social Office of Womens Empowerment and Child Protection, as the executor so that it becomes a problem and hinder the process of passage of program implementation. At the inter-organizational communication indicator also has a problem, namely, the lack of coordination between the Office of Social Affairs as an organizer with the owner of the grocery store (e-Warong) as one of the agencies. The suggestions made by the researchers is the addition of human resources every district coordination team as needed as part of the organizers of the policy and improving communication between the implementing organization as a whole to take advantage of social media.Keywords: Implementation, Program, BPNT
EVALUASI PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI RT 037 RW 011 KELURAHAN MOJOROTO KOTA KEDIRI YOSA ANGGRAENI; TJITJIK RAHAJU
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

Abstrak Progam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Program ini memiliki payung hukum yaitu Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bidang infrastruktur, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kegiatan pada bidang infrastruktur di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri khususnya di RT 037 RW 011 pada tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan di RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto sudah sesuai dengan tujuan program itu sendiri. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat kendala, namun masih bisa diatasi. Sehingga pada tahun 2018 dapat masuk dalam nominasi Prodamas Award. Saran yang dapat diberikan yaitu jika kegiatan infrastruktur dilaksanakan lagi, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan berdampak ataupun meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Serta diharapkan RT tetap memperhatikan semua usulan warga namun tetap mempertimbangkan mana saja usulan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir diharapka warga tetap ikut mengawasi jalannya kegiatan karena bagaimanapun kegiatan infratruktur tersebut dilaksanakan berdasarkan dari usulan dari mereka dan untuk kepentingan warga atau mereka sendiri. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Abstract The Community Empowerment Facilitation Program is a program from the City Government of Kediri that is used to carry out community development activities at the village level based in the RT area as an effort to realize the ability and independence of the community in infrastructure development, community economic improvement, and social society. This program has a legal umbrella namely Kediri Mayor Regulation Number 22 Year 2017 Regarding the Fifth Amendment to Kediri Mayor Regulation Number 40 Year 2014 Regarding Guidelines for Implementing Community Empowerment Facilitation Programs. This research focuses on the infrastructure sector, with the aim to find out and analyze how the implementation of activities in the infrastructure sector in Mojoroto Village, Mojoroto District, Kediri City, especially in RT 037 RW 011 in 2016 and 2017. This study uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews and documentation. The analysis technique used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of research conducted that the implementation of infrastructure activities carried out in RT 037 RW 011 Kelurahan Mojoroto is in accordance with the objectives of the program itself. Although there are obstacles in the implementation, they can still be overcome. So that in 2018 can be included in the Prodamas Award nomination. Suggestions that can be given are if infrastructure activities are carried out again, it is hoped that the development carried out will have an impact or improve the economic welfare of the community. And it is expected that the RT will continue to pay attention to all the proposals of citizens but still consider which proposals are in accordance with the needs. And lastly, it is hoped that residents will continue to supervise the activities, because after all the infrastructure activities are carried out based on their proposals and in the interests of the residents or themselves. Keywords: Evaluation, Policy, Community Empowerment Facilitation Program
Co-Authors Abdur Rohman Achmad Nur Taufik Aditya Ramadhani, Bayu Agus Suryono Ahmad Nizar Hilmi Ahmad Rizal Wirawan Al Amin, M Noer Falaq Al Amin, M. Noer Falaq ALDI PERMANA SANTOSO Alifani, Mohammad Syafi’udin Alifvia Nanda Lutfiana Ananta, Nadia Putri ananto, mario Anisa Anggraeni Anisah Farras Nabilah ARDHIE RADITYA Ariani, Nindy Arista ARIC SAPUTRO Arinda Savitri ARVIN MAKSUM Ashila, Alya Yusfani Asmaul Khusna Azizah Ghozali, Wanda Wafiq Badrudin Kurniawan BANGKIT KRISNADY BETTY ALFA ROSYDIANA Cahya Pratama, Andy DANNY SATRIA RACHMANSYAH DEBBY OLIVIA WULANDARI Deby Febriyan Eprilianto Desita Sukma Ramdhani Dewi Widya Ningrum DHIMAS ANDREAN F Dicky Yuda Erdy Permana Dika Yoga Pratama DINATUL MAJIDAH DINI WINANTASARI DISTANTI AYUNINGTIAS DWI ARIESKA SETYANINGRUM Elfrida Ratnawati Eli Kurniasari Eva Roziah Fachrunnisa Rosyada FEMI YUNIA DARMASTUTI FERINDA ARDIYANTI FIKRI FANI AHMADI Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Hanin Sajida, Rania HENDY BING PUTRA HERWINDA FEBRIANI Hiskia Renaldi Setiawan IKA AYU NURROHMAH INDAH PRABAWATI Indah Prabawati Indah Prabawati Indriani, Shelvia Dwi INTAN FRIDAY PUSPA SAPUTRI IRFAN BAKHTIAR ISTIQOMAH MUJI NISAA Istiqomah, Nur Faizatul Kiswanto, Arizal Kurniawan, Ferdy Anton Adit LAILATUL FITRIA Larasati Putri , Herananda Dewi M Satria Artha Wahab M. Faisal Putra Alamsyah M.Noer Falaq Al Amin M.Noer Falaq Al Amin Manshuri, Sopyan Marganda, Iman Pasu MARITA DYAH AYU FATIMAH Marshanda, Nisa Aulia Matofani, Alif Ridho Maulidiya, Cindy Dwi MEDRIK PATRIYA WATI Megawati, Suci MEIRINAWATI Meirinawati Meirinawati Mendyeta Wahyu Prasetya Meyga Hidayah Wiranti Mulya MIFTAHUL SOLIKHIN Mirna Indarti, Fais Ariska MITA DEVI SUKMAWATI MOCHAMAD DOHAN MOHAMAD ALFIAN ANWARI ARIFIN Mudzakkir, Moh Muhammad Alif Izzuddin Muhammad Annas Subakti Muhammad Farid Ma’ruf MUHAMMAD FATHUR ROSYID Muhammad Firdaus Alamsyah Mutiara Shofiyyahtusya'diah Nabilah Sukmawati NADILA AGITA VIONITA NI WAYAN YESSINTA ARTASARI NILA MAYA PUSPITA DEWI NILA PUTRI RAHAYU Nindia Ananta Zalfa Wijaya Ningrum, Luci Fransiska Puspita NORI KARTIKA TUNGGAL STELA DHARA Novinda Dwi Setiawati Nur'aini, Afifah Afifah OLGA NORMALISTIA Paragra Duncan Sentausa Perabawati, Indah Pradana, Galih W. Prameswari, Pradiptia Dwi Ayu Putra, Trisnanto Setyo Putri Ayu Lailatun Nafi’ah Putri, Novia Agustyas Putri, Rachmawati Herdianti Qilva Amalia Putri Zainny Rahmawati, Novika Ridho Imam Rivaldi RIKO DWI RESTIANTO RIZA IMTIKHANA Rizki Kurniawan, Rizki Rizla Saradia Agustina ROVIYANTI RAZALIA Salsa Izza Shafinaz Sukardi Sasmita, Alvin Nanda Sekardani, Puspita Sari SHAVIRA AYU WULANDARI SINCE PUSPITA DESIANA YANS KOLLY Sindika Ayu Tristiara Gani SITI ANNAFAAH Siti Rochmah Sitohang, Lidya Lestari Sofhiana Sinta Devi Suprapto, Firre SUSIANAWATI Syafi’i, Ahcmad Dwi Ilham Syarifah Nikmah TAURAN Tauran, T. Trisnanto Setyo Putra Ulfa Rahma Hidayah Ulil Albab Nur Wabes, Putri Maria WAHYU PUJI KURNIAWAN WAHYUNI ANDIATI WISNU YOLANDINI PUTRI YOSA ANGGRAENI YUDHA ERICHASARI Yulistya, Gebriel Irene Zaenal, Siradj Aqshal Raul