Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

9.304

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Demokrasi Publika AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Public Administration Studies Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal Abdi: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Madani: Multidisciplinary Scientific Journal POLICY AND MARITIME REVIEW PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Media Akademik (JMA) Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

Tjitjik Rahaju

Universitas Negeri Surabaya

Author-ID : 354428

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 120 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

4 5 6 7 8

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS GURU (STUDI KASUS DI UPTD SDN GUNONG SEKAR 1 KABUPATEN SAMPANG) Nabilah Sukmawati; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan kebijakan dikhususkan bagi guru yangmendapatkan sertifikasi guna mengembangkan kompetensi dan profesionalitasnya yang dilaksanakan sesuaikebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan. Sehingga, pelaksanaan program Pengembangan KeprofesianBerkelanjutan (PKB) harus dilaksanakan sesuai kebutuhan guru yang bersangkutan. Kebutuhan yang dimaksudyaitu kebutuhan guru dalam mencapai dan/atau meningkatkan kompetensinya diatas rata-rata kompetensiprofesi guru. Program untuk meningkatkan kualitas guru juga dilakukan di Kabupaten Sampang denganPeraturan Bupati Sampang Nomor 33 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengembangan keprofesianberkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).PKB adalah program dari pemerintah Kabupaten Sampang yang dikhususkan bagi guru mendapatkan sertifikasidimana dalam pelaksanaanya sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan guna meningkatkanprofesionalitasnya. Pengembangan yang sudah terlaksanakan dalam program Pengembangan KeprofesianBerkelanjutan (PKB) yaitu workshop tentang penyusunan media pembelajaran berbasis IT, workshop tentangpembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM).Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi, faktor pendukung dan faktorpenghambat serta implikasi adanya program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di UPTD SDNGunong Sekar 1 Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif denganpendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokuspenelitian ini menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator yaitustandar dan sasaran kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristikagen pelaksana, kondisi social ekonomi dan politik, disposisi implementor. Perlunya meneliti penelitian inisupaya mengetahui masalah yang terjadi di lapangan dan memberi saran untuk meringankan masalah yang ada.Kata Kunci: implementasi, pengembangan keprofesian berkelanjutan. The Sustainable Professional Development is a policy specifically for teachers who have receivedcertification in order to develop their competence and professionalism which is carried out as needed, graduallyand sustainably. Thus, the implementation of the Sustainable Professional Development (PKB) program must beimplemented according to the needs of the concerned teacher . This requirement is the need of teachers inachievin and / or improving their competence above the average competency of the teaching profession. ThePrograms to improve teacher's quality are also carried out in Sampang Regency with the Sampang RegentRegulation Number 33 of 2018 concerning sustainable professional guidance and development for teachers andeducation personnel. Sustainable Professional Development Program (PKB). PKB is a program from SampangRegency government which is specifically for teachers to get certification which in the practice is suitable withthe needs, gradually, and continuously in order to increase their professionalism. The developments that havebeen carried out in the Sustainable Professional Development (PKB) program include workshops on thepreparation of IT-based learning media, workshops on Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics(STEAM) -based learning.This study aims to describe the implementation, supporting and inhibiting factors as well as theimplications of the Sustainable Professional Development (PKB) program at UPTD SDN Gunong Sekar 1,Sampang Regency. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. Data collectiontechniques used interviews, observation and documentation. The focus of this research used a theory accordingto Van Meter and Van Horn which consists of six indicators, namely standards and policy targets, resources,communication between organizations and strengthening activities, characteristics of implementing agents,socioeconomic and political conditions, disposition of implementors. It is necessary to research this research inorder to know the problems that occur in the field and provide suggestions to alleviate existing problems.Keyword : implementation, Sustainable Professional Development.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN ( Studi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya) Arinda Savitri; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n1.p161-170

Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Fokus penelitian menggunakan 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99) yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber data sekunder. Fokus penelitian menggunakan 6 variabel menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99) yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya) telah melaksanakan kebijakan dengan cukup baik apabila dilihat dari sikap komitmen pelaksana kebijakan. Meskipun kenyataannya kebijakan zonasi masih mengalami beberapa hambatan. Masih ditemukan hambatan dalam penerapannya variabel sumber daya dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Dari penjelasan diatas, penulis memberikan saran agar pihak sekolah melakukan peningkatan sosisalisai dengan strategi maupun metode yang tepat. Kata Kunci: Kebijakan, Zonasi, Pendidikan The zoning system is part of school reform in improving the quality of education in Indonesia. One of the government'sefforts in examining education is issuing new policies for the acceptance of new students through Minister of Educationand Culture Regulation No. 44 of 2019 concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Primary Schools, Junior High Schools, High Schools, Vocational High Schools The purpose of this study is to describe how the Implementation of New Student Admission Zoning Policy as an Effort to Check the Quality of Education at the State High School Level in Surabaya City. The author uses qualitative considerations with the literature study method. The focus of the study uses 6 variables according to Van Meter and Van Horn in Subarsono (2013: 99), namely the size and objectives of the policy, secondary data sources. The focus of the study uses 6 variables according to Van Meter and Van Horn in Subarsono (2013: 99), namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, propensity / tendencies of implementers, communication between organizations and activities, and economic environment, social and political .Technical data uses technical data. The results of this study indicate that the Implementation of New Student Admission Zoning Policy as an Effort to Study Quality in Education (Study of Senior High Schools Level in Surabaya City) has held policies that are in line with the expected policies. Although it requires zoning policies, there are still some challenges. There are still obstacles to the implementation of the resource variable and the social, political and economic environment. From the explanation above, the authors provide suggestions for schools to improve social networking with the right strategy or method. Keywords: Policy, Zoning, Education

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SURABAYA Rizla Saradia Agustina; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p109-124

Pemerintah melalui Permendiknas RI No.70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa membuktikan komitmennya dalam membagikan hak yang sama kepada ABK melalui pendidikan inklusif. Sistem pendidikan inklusif mengatur siswa dengan berkebutuhan khusus belajar bersama dan mendapatkan kesamaan hak dengan siswa normal dalam satu lingkup yayasan pendidikan. Kota Surabaya menjadi salah satu kota dengan pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang cukup membanggakan dibuktikan dengan diraihnya Inklusi Awards pada tahun 2014. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya dimulai pada tahun 2009 yang memiliki payung hukum yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Analisis artikel ilmiah yaitu menggunakan teori dari William N. Dunn yang meliputi 6 kriteria yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Didapatkan hasil pada penelitian yaitu pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya masih terdapat kendala seperti sumber daya manusia yaitu GPK yang belum memadai, aksesibilitas yang belum terpenuhi secara maksimal serta sumber daya pendanaan yang masih dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan ABK secara keseluruhan meskipun telah terselenggara sejak tahun 2009. Sehingga pihak-pihak yang terkait terutama Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya perlu lebih meningkatkan perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif pada masing-masing sekolah penyelenggara. Kata Kunci : Evaluasi, Penyelenggaraan, Pendidikan, Inklusif Government through Permendiknas RI Number 70 of 2009 on inclusive education for students who have potential intelligence and or special talents proving commitment in giving equal rights to ABK through inclusive education. The inclusive education system regulates students with special needs to study together and get the same rights as normal students within one scope of an educational foundation. Surabaya became one of the cities with the achievement of the successful implementation of inclusive education which is quite proud as evidenced by the achievement of the Inclusion Awards in 2014. The implementation of inclusive education in Surabaya began in 2009 and has legal protection, namely The Governor of East Java Regulation Number 30 of 2018 concerning the Implementation of Inclusive Education in East Java Province. The analysis was conducted using William N. Dunn theory which includes 6 criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and accuracy. The results of the research were found in the implementation of inclusive education in Surabaya there are still obstacles such as human resources, namely inadequate GPK, accessibility that has not been met to the maximum and funding resources that are still felt to be unable to meet the needs of ABK as a whole even though it has been implemented since 2009. So that the relevant parties, especially the Surabaya Education Office as the implementor of inclusive education in Surabaya need to further increase their attention to meet the needs of inclusive education in each implementor school. Keywords : Evaluation, Implementation, Education, Inclusive

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS TINGKAT SMA DI SURABAYA Achmad Nur Taufik; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p139-154

Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang mensyaratkan penyandang disabilitas untuk dapat belajar di sekolah terdekat dan dalam suasana di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Jauhari, 2017), untuk mewujudkan kesetaraan belajar karena penyandang disabilitas memiliki resiko yang tinggi dalam dunia kerja (Rahaju et al., 2020). Artikel ini berfokus kepada pendidikan tingkat SMA, karena SMA dinilai telah memiliki kematangan untuk siap terjun ke masyarakat, sehingga diperlukannya kemampuan komunikasi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Simões et al., 2015). Pendidikan inklusif diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan inklusif dalam mewujudkan kesetaraan belajar untuk PDBK tingkat SMA di Surabaya. Artikel ini dianalisis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, terdapat enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang dipakai, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.(Nugraha et al., 2019). Hasil dari penelitian ini adalah meski kesetaraan belajar sudah di terapkan sejak lama, namun dapat dilihat bahwa kesetaraan belajar masih belum merata kepada para penyandang disabilitas, karena ditempatkan di sekolah khusus, sehingga kurang mendapatkan sosialisasi dengan teman sebayanya yang normal. Oleh karena itu dikeluarkannya kebijakan pendidikan inklusif yang diharapkan dapat memaksimalkan kesetaraan belajar tersebut, terutama bagi para PDBK di Surabaya. Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan Inklusif, Kesetaraan, Penyandang Disabilitas Inclusive education is the provision of education that requires persons with disabilities to be able to study at a nearby school and in an ordinary classroom atmosphere with friends of his age (Jauhari, 2017), to achieve equality in learning because people with disabilities have a high risk in the world of work (Rahaju et al. ., 2020). This article focuses on Senior High School level education, because Senior High School is considered to have the maturity to be ready to enter society, so that high communication skills are needed in improving the quality of life (Simões et al., 2015). Inclusive education is regulated in the Regulation of the Governor of East Java Province Number 30 of 2018 concerning the Implementation of Inclusive Education in East Java Province. This article uses descriptive qualitative methods with data collection techniques, namely through literature study. The purpose of this study is to describe the application of inclusive education in realizing learning equality for Senior High School level disabilities student in Surabaya. This article is analyzed using Van Metter and Van Horn theory, there are six variables, namely standards and policy objectives, resources used, communication between organizations, characteristics of implementing agents, and social, economic, and political conditions (Nugraha et al., 2019. ). The results of this study are that although equality of learning has been applied for a long time, it can be seen that equality of learning is still not evenly distributed among persons with disabilities, because they are placed in special schools, so they do not get socialization with normal peers. Therefore the issuance of an inclusive education policy which is expected to maximize the equality of learning, especially for disabilities student in Surabaya. Keywords: Implementation, Inclusive Education, Equitability, Disability

EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SURABAYA Meyga Hidayah Wiranti Mulya; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p181-194

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dalam suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Komitmen pendidikan bangsa Indonesia, ditegaskan dalam konstitusi UUD’45 Pasal 31, untuk menjamin hak mendapatkan pendidikan tiap warganya. Landasan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan pemerintah, salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi tiap lapisan masyarakat Indonesia, guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah dasar di Kota Surabaya, dimana Kota Surabaya merupakan kota terbesar di provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang besar serta angka putus sekolah yang tinggi pula. Dengan menggunakan teknik model Kaelan, data diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pengelolaan program dana BOS pada sekolah dasar di Kota Surabaya belum sepenuhnya memenuhi asas anggaran diantaranya adalah asas kecermatan, asas terperinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asasperiodik, dan asas pembebanan. Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Bantuan Operasional Sekolah. Education is one of the factors that influence development in a country, including Indonesia. The commitment to the Indonesian nation's education is affirmed in the constitution of the UUD'45 Article 31 to guarantee the right to education for every citizen. This constitutional foundation can help develop government policies, one of which is the School Operational Assistance Program (BOS) launched in 2005. The BOS program aims to provide the broadest possible access to education for every Indonesian society level to realize a just and quality education. This study aims to manage school operational assistance funds in elementary schools in the city of Surabaya, where the city of Surabaya is the largest in East Java province with a large population and a high dropout rate. Using Kaelan technical model, the data were obtained through literature study from related literature. The research results show that the management of the BOS program at elementary schools in the city of Surabaya has not met budgetary principles, including the principle of accuracy, the principle of detail, the principle of transparency, the principle of periodic, and the principle of imposition. Keyword: Evaluation, Management, School Operational Assitance.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA Syarifah Nikmah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p195-210

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Yudhoyono, 2009). Untuk mencapai tujuan Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum Pemerintah Pusat dan daerah membuat kebijakan dan program sebagai upaya mencapai tujuan tersebut. Seperti diketahui masalah terkait kesejahteraan sosial di Indonesia masih banyak terutama kemiskinan. Oleh karena itu Pemerintah Surabaya membuat Program permakanan yang merupakan program pemberian makanan untuk menyejahterakan masyarakat warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PKMS) yaitu lansia, penyandang disabilitas, anak yatim miskin dan terlantar sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 (Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016), yang dikelola dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Permakanan di Surabaya apakah program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peneliti menggunakan pendekatan teori Evaluasi William Dunn dimana ada lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik analisisnya menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:246) yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal, buku, maupun artikel online. Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Program Permakanan, Kesejahteraan Welfare is a condition that is the ideal of all nations in the world. In Law No. 11 of 2009 on Social Welfare states that Social Welfare is a condition of fulfilling the material, spiritual, and social needs of citizens in order to live a decent life and be able to develop themselves, so as to carry out their social functions (Yudhoyono, 2009). To achieve Indonesia's goal of realizing the general welfare of the Central and local governments, make policies and programs in an effort to achieve these goals. As is known, there are still many problems related to social welfare in Indonesia, especially poverty. Therefore, the Government of Surabaya created a food program which is a food delivery program to prosper the people with social problems (PKMS) namely the elderly, people with disabilities, orphans and displaced in accordance with Surabaya Mayor Regulation No. 19 of 2016 (Mayor Regulation No. 19 of 2016), which is managed under the auspices of the Surabaya City Social Service. This research aims to evaluate the implementation of the Food Program in Surabaya whether the program is running in accordance with the expected objectives. Researchers used the William Dunn Evaluation theory approach where there are five indicators or evaluation criteria covering effectiveness, adequacy, equalization, responsiveness, and accuracy. The type of research used is descriptive as well as using qualitative approach. For analysis techniques using interactive models of Miles and Huberman in Sugiono (2014:246) namely data collection, data processing, data presentation, and conclusion drawing. This research data collection technique is a literature study by collecting data from journals, books, and online articles. Keywords: Evaluation, Implementation, Feeding Program, Welfare

EVALUASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA SURABAYA Hiskia Renaldi Setiawan; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p491 - 502

Zoning is a procedure for admitting new students based on the area where the student lives. The process of admitting new students initially using the entrance test system. So that zoning is one example that provides opportunities for all Indonesian children without differentiating their academic abilities. This study aims to describe the evaluation of the zoning system policy for admission of new students (PPDB) at the junior high school level in the city of Surabaya. The evaluation model used has 6 indicators, namely: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, accuracy, and efficiency. The method used is descriptive qualitative with a literature approach (literature review) to study literature with primary sources from previous journals. The focus of the research is effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, accuracy, and efficiency in evaluating the PPDB zoning system at the junior high school level in the city of Surabaya. The results of the study, in general, the effectiveness aspect has succeeded in implementing PPDB with quite good results, in terms of the number of enthusiasts even though the community partner pathway has obstacles and the inclusive pathway has not been successful because there are schools that do not have adequate facilities. Adequacy criteria, it is considered sufficient to solve the PPDB problem that has existed so far, namely related to favorite schools and equity. The aspect of responsiveness is not according to the needs of students, that is, many give a negative response than a positive response. The aspect of accuracy with the new rules is very beneficial for schools both suburban and city schools to have an equal position. The East Java Provincial Education Office, Surabaya City Branch, needs to review the division of the PPDB area zone and hold direct socialization to the student's guardian. Keywords: Evaluation, Policy, Zoning System, New Student Admission (PPDB) Zonasi merupakan prosedur penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Proses penerimaan peserta didik baru yang awalnya menggunakan sistem tes masuk. Sehingga zonasi menjadi salah satu contoh yang memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan evaluasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di kota Surabaya. Model evaluasi yang dipakai memiliki 6 indikator yaitu: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan efisiensi. Metode yang dipakai berupa deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (literatur review) mengkaji literatur dengan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu. Fokus penelitian yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan efisiensi terhadap evaluasi sistem zonasi PPDB di tingkat SMP di kota Surabaya. Hasil penelitian, aspek efektifitas secara umum sudah berhasil menerapkan PPDB dengan hasil cukup baik, ditinjau berdasarkan jumlah peminat meskipun jalur mitra, warga terdapat kendala dan jalur inklusif tidak berhasil dilaksanakan karena terdapat sekolah yang belum mempunyai fasilitas yang memadai. Kriteria kecukupan, dirasa sudah cukup menyelesaikan permasalah PPDB yang selama ini ada yaitu terkait sekolah favorit dan pemerataan. Aspek responsivitas tidak sesuai kebutuhan peserta didik yaitu banyak yang memberikan respon negatif dari pada respon positif. Aspek ketepatan dengan aturan baru, sangat bermanfaat bagi sekolah baik sekolah pinggiran dan kota memiliki kedudukan sama rata. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Surabaya perlu meninjau ulang terkait pembagian zona wilayah PPDB dan mengadakan sosialisasi langsung kepada Wali murid. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

APLIKASI QLUE SEBAGAI MEDIA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAWASAN KEBIJAKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA M Satria Artha Wahab; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p561-572

The Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), which is the capital city of the Republic of Indonesia with the highest level of urbanization in the world and the city with the highest per capita income in Indonesia, is the only city in Indonesia that has provincial-level status. To overcome these challenges, a systematic approach is needed in determining a clear targetstate in a certain time period, identifying the maingaps between the current state and the target state,and developing and implementing a series ofpractical solutions to address the gap. in an integrated and coordinated manner. In addition,there is also the development of applications thatcan be used as a space for the public to participatein the government of Jakarta Province. Namelythrough the Qlue aplikasi untuk memberikan masukan dan laporan masalah publik yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Aplikasi Qlue dapat diunduh untuk APK di Play Store dan iOS App Store. Penggunaannya cukup mudah yaitu dengan menulis laporan pada form yang telah disediakan di dalam aplikasi. Formulir tersebut akan diproses oleh pengelola untuk diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan diisi sesuai kemampuan. Keywords: Qlue, Policy Supervision, Public Participation, Public Policy Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yang merupakan ibukota negara Republik Indonesia dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia dan kota yang memiliki penghasilan per kapita tertinggi di Indonesia, merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan suatu pendekatan sistematisdalam penetapan keadaan target (target state)yang jelas dalam suatu periode waktu tertentu, mengidenfikasi kesenjangan utama antara keadaan saat ini (current state) dengan keadaan target, serta mengembangkan dan mengharapkan solusi praktis untuk mengatasi hal tersebut dengan cara yang terintegrasi dan terkoordinasi. Selain itu juga ada pengembangan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan sebagai ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Provinsi Jakarta. Yaitu melalui aplikasi Qlue untuk memberikan masukan dan laporan atas permasalahan- permasalahan publik yang mereka alami dalam berkehidupan. Aplikasi Qlue ini dapat diunduh APKnya di Play Store maupun App Store iOS. Penggunaannya cukup mudah, yakni dengan perkiraan di borang yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Borang tersebut akan dilayani oleh administrator untuk diserahkan kepada Pemerintah Jakarta dan diselesaikan sesuai dengan kemampuan. Kata Kunci: Qlue, Pengawasan Kebijakan, Partisipasi Publik, Kebijakan Publik

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN COMORBID COVID-19 (PPCC) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN Dicky Yuda Erdy Permana; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p587-600

Covid-19 cases in Indonesia continue to increase every day. To minimize the spread of the virus, one of the efforts made by the Lamongan District Health Office is by issuing a program, namely the Covid-19 Comorbid Protection Program (PPCC). The PPCC program was created by Mr. Dr. Taufik Hidayat as the Head of the Lamongan District Health Office in an effort to protect at-risk or vulnerable communities in the face of adapting new habits during the Covid-19 pandemic and suppressing cases of death due to Covid-19. This study explains and analyzes the Implementation of the Covid-19 Comorbid Protection Program (PPCC) at the Lamongan District Health Office, regarding the extent to which the successful implementation of the program has been achieved. The study used a qualitative approach with a descriptive type. The focus of the research uses Quade theory which consists of 4 indicators, namely (1) the desired policy; (2) target groups; (3) implementing organization; (4) environmental factors. Data collection techniques using literature search and using structured interview techniques. The results of this study are based on the 4 indicators above, that the PPCC program has been running in 2020 and there are still some obstacles such as lack of funding and the presence of uncooperative people. Data on the spread of Covid-19 in Lamongan Regency on July 17, 2021 experienced an increase of 4,362 positive confirmed cases of Covid-19 and most of the patients had comorbid hypertension and diabetes mellitus. Comorbid diseases have become a big problem in society during the Covid-19 pandemic, because they are the weight of Covid-19 and the cause of the death of most Covid-19 patients. Suggestions that can be given by researchers are in addition to forming a team from the puskesmas, also coordinating from the local RT/RW and funding for medical test kits. Keywords: Covid-19, Policy Implementation, PPCC Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Untuk meminimalisir penyebaran virus, salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan mengeluarkan suatu program yaitu Program Perlindungan Comorbid Covid-19 (PPCC). Program PPCC diciptakan oleh Bapak Dr. Taufik Hidayat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat berisiko atau rentan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru saat pandemi Covid-19 dan menekan kasus kematian karena Covid-19. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis Implementasi Program Perlindungan Comorbid Covid-19 (PPCC) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi yang telah dicapai dari program tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian mengunakan teori Quade yang terdiri dari 4 indikator, yaitu (1) kebijakan yang diimpikan; (2) kelompok target; (3) organisasi yang melaksanakan; (4) faktor lingkungan. Teknik pengumpulan data menggunakan penulusuran literatur dan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Hasil dari penelitian ini berdasarkan dari 4 indikator diatas, bahwa program PPCC sudah berjalan pada tahun 2020 dan masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pendanaan dan adanya masyarakat yang bersikap tidak kooperatif. Data penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Juli 2021 mengalami peningkatan sejumlah 4.362 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dan sebagian besar pasien memiliki penyakit komorbid Hipertensi dan Diabetes Milletus. Penyakit komorbid telah menjadi masalah besar di masyarakat selama pandemi Covid-19, karena menjadi pemberat dari Covid-19 dan penyebab sebagian besar pasien Covid-19 meninggal dunia. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah selain membentuk Tim dari pihak puskesmas juga berkordinasi dari pihak RT/RW setempat dan adanya pendanaan untuk alat tes kesehatan. Kata Kunci: Covid-19, Implementasi Kebijakan, PPCC

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENPORA DALAM PEMBINAAN ATLET MENEMBAK PELATNAS MENUJU OLIMPIADE TOKYO 2020 Paragra Duncan Sentausa; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n4.p643-654

Coaching athletes is one of the most important steps that must be achieved to realize the ideals of all countries, including Indonesia. This coaching is also part of efforts to create achievements of the Indonesian nation through various fields; including sports (Harahap, 2018). Efforts in fostering athletes continue to be improved by governments in any country. Harahap called this the Indonesian government's response to produce outstanding athletes referring to Law no. 3 of 2005 which is the basis. Through this coaching and development, it is hoped that it will ensure equal access to sports, health and fitness, performances, and manage sports that can facing the challengesanddemands of changing nationals and global’s life.Sports coaching is carried out by both the government and local governments. The coaching also includes for Education, Recreation and achievement. This article discusses the development of athletes, especially those carried out by the government to create achievements. As is known, sports achievement is something that is visible and measurable, meaning that sports coaching is carriedout with a scientificapproach starting fromtalent scouting tothe training process. Sports coaching and athlete development are inseparable parts. Especially in sports that are directed at achieving achievements.This research focuses on national athletes in the framework of coaching that aims to form talented Athletes and know how athletes shoot to the International Level who are prepared to compete in the prestigious Summer Olympics Tokyo, Japan 2021 and National Sports Week 2021 held in Papua. Keywords: Regulation Implementation, Athlete, Training, Olympic Pembinaan atlet merupakan salah satu langkah terpenting yang harus dicapai untuk mewujudkan cita-cita semua Negara, termasuk Indonesia. Pembinaan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan prestasi bangsa Indonesia melalui berbagai bidang; termasuk Olah Raga. Upaya dalam membina atlet terus ditingkatkan oleh pemerintahan di negara manapun. Harahap menyebut ini sebagai respon pemerintah Indonesia untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi merujuk pada UU No . 3 tahun 2005 yang menjadi landasannya. Melalui pembinaandan pengembangan ini, kami memastikan ada pemerataan akses kepada olahraga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan kinerja, dan mengelola olahraga yang mungkin menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan dalam kehidupan nasional dan global. Pembinaan olah raga dilakukan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pembinaan tersebut juga mencakup untuk pendidikan, rekreasi dan prestasi. Artikel ini membahas tentang pembinaan atlet terutama yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan prestasi. Seperti yang diketahui Hasil olahraga jelas terutur. Singkatnya, pelatihan ola hraga dilakukan dengan pendekatan saintifik, mulai dari pencarian bakat hingga operasi pelatihannya. Olahraga dan pembinaan atlet menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Terlebih dalam cabang-cabang olah raga yang diarahkan agar dapat meraih prestasi. Penelitian ini juga berfokus pada atlet nasional dalam rangka pembinaan yang bertujuan untuk membentuk atlet berbakat dan mengetahui bagaimana perjalanan atlet menembak hingga sampai pada tingkatan internasional yang dipersiapkan untuk berkompetisi dalam ajang bergengsi Olimpiade Musim Panas 2020 dan Pekan Olahraga Nasional 2021 yang diselenggarakan di Papua. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Atlet, Pembinaan, Olimpiade

Co-Authors Abdur Rohman Achmad Nur Taufik Aditya Ramadhani, Bayu Agus Suryono Ahmad Nizar Hilmi Ahmad Rizal Wirawan Al Amin, M Noer Falaq Al Amin, M. Noer Falaq ALDI PERMANA SANTOSO Alifani, Mohammad Syafi’udin Alifvia Nanda Lutfiana Ananta, Nadia Putri ananto, mario Anisa Anggraeni Anisah Farras Nabilah ARDHIE RADITYA Ariani, Nindy Arista ARIC SAPUTRO Arinda Savitri ARVIN MAKSUM Ashila, Alya Yusfani Asmaul Khusna Azizah Ghozali, Wanda Wafiq Badrudin Kurniawan BANGKIT KRISNADY BETTY ALFA ROSYDIANA Cahya Pratama, Andy DANNY SATRIA RACHMANSYAH DEBBY OLIVIA WULANDARI Deby Febriyan Eprilianto Desita Sukma Ramdhani Dewi Widya Ningrum DHIMAS ANDREAN F Dicky Yuda Erdy Permana Dika Yoga Pratama DINATUL MAJIDAH DINI WINANTASARI DISTANTI AYUNINGTIAS DWI ARIESKA SETYANINGRUM Elfrida Ratnawati Eli Kurniasari Eva Roziah Fachrunnisa Rosyada FEMI YUNIA DARMASTUTI FERINDA ARDIYANTI FIKRI FANI AHMADI Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Hanin Sajida, Rania HENDY BING PUTRA HERWINDA FEBRIANI Hiskia Renaldi Setiawan IKA AYU NURROHMAH INDAH PRABAWATI Indah Prabawati Indah Prabawati Indriani, Shelvia Dwi INTAN FRIDAY PUSPA SAPUTRI IRFAN BAKHTIAR ISTIQOMAH MUJI NISAA Istiqomah, Nur Faizatul Kiswanto, Arizal Kurniawan, Ferdy Anton Adit LAILATUL FITRIA Larasati Putri , Herananda Dewi M Satria Artha Wahab M. Faisal Putra Alamsyah M.Noer Falaq Al Amin M.Noer Falaq Al Amin Manshuri, Sopyan Marganda, Iman Pasu MARITA DYAH AYU FATIMAH Marshanda, Nisa Aulia Matofani, Alif Ridho Maulidiya, Cindy Dwi MEDRIK PATRIYA WATI Megawati, Suci MEIRINAWATI Meirinawati Meirinawati Mendyeta Wahyu Prasetya Meyga Hidayah Wiranti Mulya MIFTAHUL SOLIKHIN Mirna Indarti, Fais Ariska MITA DEVI SUKMAWATI MOCHAMAD DOHAN MOHAMAD ALFIAN ANWARI ARIFIN Mudzakkir, Moh Muhammad Alif Izzuddin Muhammad Annas Subakti Muhammad Farid Ma’ruf MUHAMMAD FATHUR ROSYID Muhammad Firdaus Alamsyah Mutiara Shofiyyahtusya'diah Nabilah Sukmawati NADILA AGITA VIONITA NI WAYAN YESSINTA ARTASARI NILA MAYA PUSPITA DEWI NILA PUTRI RAHAYU Nindia Ananta Zalfa Wijaya Ningrum, Luci Fransiska Puspita NORI KARTIKA TUNGGAL STELA DHARA Novinda Dwi Setiawati Nur'aini, Afifah Afifah OLGA NORMALISTIA Paragra Duncan Sentausa Perabawati, Indah Pradana, Galih W. Prameswari, Pradiptia Dwi Ayu Putra, Trisnanto Setyo Putri Ayu Lailatun Nafi’ah Putri, Novia Agustyas Putri, Rachmawati Herdianti Qilva Amalia Putri Zainny Rahmawati, Novika Ridho Imam Rivaldi RIKO DWI RESTIANTO RIZA IMTIKHANA Rizki Kurniawan, Rizki Rizla Saradia Agustina ROVIYANTI RAZALIA Salsa Izza Shafinaz Sukardi Sasmita, Alvin Nanda Sekardani, Puspita Sari SHAVIRA AYU WULANDARI SINCE PUSPITA DESIANA YANS KOLLY Sindika Ayu Tristiara Gani SITI ANNAFAAH Siti Rochmah Sitohang, Lidya Lestari Sofhiana Sinta Devi Suprapto, Firre SUSIANAWATI Syafi’i, Ahcmad Dwi Ilham Syarifah Nikmah TAURAN Tauran, T. Trisnanto Setyo Putra Ulfa Rahma Hidayah Ulil Albab Nur Wabes, Putri Maria WAHYU PUJI KURNIAWAN WAHYUNI ANDIATI WISNU YOLANDINI PUTRI YOSA ANGGRAENI YUDHA ERICHASARI Yulistya, Gebriel Irene Zaenal, Siradj Aqshal Raul

Title Search

Found 91 Documents Search Journal : Publika

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 91 Documents
Search
Journal : Publika