Claim Missing Document
Check
Articles

The SWOT AHP Analysis of Mitra Utama Kepabeanan Policy in Directorate General of Customs and Excise Destiko Teguh Rinaldi; Mudiyati Rahmatunnisa; Arianis Chan
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): Pemikiran Administrasi Negara 3
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v14i1.16617

Abstract

The Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Policy implemented in the Directorate General of Customs and Excise aims to reduce logistics costs in order to improve Indonesia's economic competitiveness, as well as give appreciation to compliant importers and exporters. However, the implementation of the policy has not been optimal because of the high logistics costs, and lagging ranking of Indonesia's Logistic Performance Index in the Southeast Asia region, as well as policies that have not been able to reduce the overall dwell time for imported goods. Recommendations for improving policy performance will be drawn up using a mixed method of exploratory sequential models. Qualitative data collection techniques are carried out through literature studies, observations, interviews, while quantitative data collected through questionnaire filling. Qualitative data analysis uses a hierarchical linear approach, while quantitative data analysis uses a combined method of SWOT and AHP. Policy recommendations will be selected based on the highest-score strategy. Based on the results of the study, the strength factor is considered the most important thing of this policy. The main recommendation is encouraging the integration of risks between government agencies involved in the import and export process.
Upaya KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Irfan Ilmy; Mudiyati Rahmatunnisa; Hendra Hendra
Jurnal Civic Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v6i2.17683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi covid – 19. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah KPU Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten di masa pandemi Covid-19, meliputi kampanye informasi dan kampanye iklan berdasarkan segmentasi kelompok sasaran dengan mengoptimalkan metode daring, simulasi Pilkada 2020, pendidikan politik pemilih, mobilisasi sosial dan pemanfaatan jejaring sosial, kegiatan sosialisasi dalam bentuk hiburan berupa kreasi seni melalui perlombaan seperti Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan, Lomba Tari komando dan juga Lomba pembuatan iklan ajakan datang ke TPS, serta penguatan kelembagaan lembaga penyelenggara melalui pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Namun upaya tersebut masih belum optimal karena KPU Kabupaten Sukabumi menghadapi beberapa hambatan, yaitu adanya pendemi Covid-19, cuaca hujan dan bencana alam, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, jumlah pemilih yang banyak, keterbatasan anggaran, dan kurangnya akses jangkauan internet serta media masa ke pelosok dalam rangka sosilaisasi. Lebih lanjut, KPU Kabupaten Sukabumi juga dinilai belum optimal dalam melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih karena belum mengupayakan rayuan berupa reward atau benefit yang dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih.
INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG Herman Dema; Nandang Alamsah D; Rahman Mulyaman; Mudiyati Rahmatunnisa
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 9 No 2 (2021): Edisi Juni
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v9i2.542

Abstract

This study discusses innovative governance which is an assessment of the acceleration and improvement of governance. The method used in this study is a qualitative method with a unit of analysis for the regional government of Bantaeng Regency. The technique of determining the informants is done by purposive, data collection with in-depth interview techniques, observations, documentation, webinars, and online data. Data analysis includes several stages, namely data reduction, data presentation, after the selected data is analyzed using Nvivo 12 plus, and then conclusions are drawn. The results showed that the factors that determine the success of local governance are (1) leaders & leadership, (2) institutions, (3) modernization of the public sector, (4) organized civil society, (5) democratic traditions or culture, (6 ) the level of public trust, and (7) factors of communication, coordination, and synergy. Building innovative local governance requires several strategies, namely community involvement, utilization of cooperation, integrated services, utilization of information technology, and decentralization. To accelerate governance innovation, it is recommended to apply a collaborative model between institutions/agencies and determine the theme in each program and activity.
Indigenous Peoples Movement in Maintaining Living Spaces Perspective of Recognition Politics (Study on Indigenous Peoples in Lake Toba) Cusdiawan; Mudiyati Rahmatunnisa
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 1 (2023): PERSPEKTIF, January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i1.7946

Abstract

This study aims to explore the process of indigenous peoples' movement in Lake Toba in maintaining their living space from the perspective of political recognition. The method used in this study is qualitative, because the strength of a qualitative study is when examining the process. This study argues that the politics of recognition is an important aspect in the struggle of indigenous peoples in Lake Toba in maintaining their living space in the midst of developments carried out by corporations and the State that threaten the existence of local communities. For the community, land is ancestral heritage that needs to be maintained and is a symbol of self-esteem for them. Development that destroys and threatens their land also threatens their cultural identity. They also demanded that the values ​​of their identity as indigenous peoples be recognized by the State. Recognition is also an effective value in mobilizing citizens to carry out social movements. The relationship between the indigenous peoples' movement and the state itself, on the one hand, the state seeks to accommodate people's demands, but on the other hand, society accepts repressive measures. In this context, the state is seen as a tool for the interests of investors or corporations, because the state has the authority to make regulations, including licensing matters. This study further confirms the importance of recognition politics in the civic politics discourse. As for social movements from indigenous peoples in the form of protests to direct dialogue with the government.
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Muhammad Choirullah Pulungan; Mudiyati Rahmatunnisa; Ari Ganjar Herdiansah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Teori yang digunakan adalah Teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) dalam konteks penyelenggara pemilu, adalah bagaimana langkah agar partisipasi pemilih meningkat. teori Strategi yang digunakan dalam penelitian ini terkait strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah strategi ofensif dengan varian strategi perluasan pasar dan menembus pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan pemerataan sosialisasi. Terutama di wilayah dimana partisipasinya telah menunjukan kecenderungan meningkat. Selain itu KPU Kota Bekasi menyasar wilayah perbatasan dimana pada sebagian wilayah tersebut dilakukan optimalisasi sosialisasi sebab tren pada pemilu terdahulu menunjukan kecendrungan partisipasi rendah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA: POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN Yanuarius Turot; Mudiyati Rahmatunnisa; Jossy Ardiwisastra
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.708 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i1.2398

Abstract

This article discusses the potential, challenges and opportunities of the region in relation to the policy of forming customary villages. To examine this problem, Charles O Jones's (1996) policy implementation theory and James Coleman's (2008) theory of social capital are used. According to Jones (1996), the success of policy implementation can be seen in a broad dimension and concretely distinguished by the dimensions of organization, interpretation and application. Meanwhile, social capital in society is considered as an adhesive element so that policies can be implemented. This study is a literature study using regulations, government documents, scientific references and news as the main data source. The data analysis was done qualitatively with an effort to describe and explore the object under study as a whole. This study concludes that the policy to form customary villages has potential and opportunities within the framework of special autonomy accompanied by social capital support rooted in indigenous Papuan indigenous and tribal communities. However, the challenges of realizing special autonomy also vary, particularly in relation to the organizational dimensions and interpretation of policy implementation. The exploitation of existing potentials and opportunities as well as efforts to overcome challenges in policy implementation are crucial issues in the effort to form customary villages that are effective and sustainable.
EVALUASI KEBIJAKAN MITRA UTAMA KEPABEANAN DENGAN METODE CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT Destiko Teguh Rinaldi; Mudiyati Rahmatunnisa; Arianis Chan
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.836 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2589

Abstract

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan biaya logistik dalam proses ekspor dan impor di Indonesia adalah mengeluarkan kebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan apresiasi kepada importir dan eksportir yang patuh terhadap peraturan kepabeanan. Namun demikian, pada fase implementasi kebijakan, fasilitas locomotive facility tidak dapat diberikan, serta fasilitas truck loosing dan part off container tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan MITA Kepabeanan dari aspek context, input, proses, dan product. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan linear hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi context menunjukkan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai sebagai pelaksana, namun banyak instansi lain yang terlibat dalam proses ekspor impor. Evaluasi input menunjukkan bahwa kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendanaan, dan sumber daya yang mencukupi, namun perlu tambahan personil untuk posisi client coordinator dan perlu perbaikan kinerja aplikasi pelayanan. Evaluasi proses menunjukkan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, meskipun terdapat permasalahan penerapan pelayanan khusus. Evaluasi product menunjukkan kebijakan MITA Kepabeanan telah memenuhi tujuan kebijakan, namun dari sisi kinerja dan biaya logistik, Indonesia masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain.
MENYOAL KEMBALI REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA Mudiyati Rahmatunnisa
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is aimed at analyzing public sector reform as a globalized movement and its practices in Indonesia. It is argued that normatively, it must be admitted that the reform process, started since the fall of Suharto’s New Order regime in the late 1990s, has shown significant progress. Nevertheless, empirically, the process has not brought similar progress particularly in terms of eradicating abused of power and delivering sophisticated public services.
DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI Mudiyati Rahmatunnisa
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decentralization and democracy are complex concepts. Contemporary discourse shows that both concepts have the potential of symbiotic relationship. However, theoretical and empirical discourse shows that the claim is not without opposition. This paper discusses the two concepts, the potential for symbiotic relationships between them, as well as criticism that appear on the relationship between the two concepts from various experts.
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BREBES Fauzi Ghufroni; Mudiyati Rahmatunnisa; Ratnia Sholihah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38109

Abstract

Kepemimpinan kepala daerah adalah salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis adanya kepemimpinan kepala daerah dalam menurunkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosial politik, politik dan kepemimipinan kepala daerah Brebes, dan kebijakan responsif gender yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah Brebes muncul dari kalangan pebisnis yang kemunculanya karena ada faktor ikatan kekerabatan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender masih ada kebijakan yang masih mengadopsi dari pemerintah pusat, artinya peneliti belum menemukan inisiatif atau konsep berupa kebijakan yang murni dari kepala daerah sebagai aktor yang berwenang dalam menjalankan kebijakan untuk menurunkan kasus AKI dan AKB. Bagaimana pun, Kepala daerah Brebes diuntungkan dengan kerja birokasi yang aktif  dan melakukan inovasi, kemudian komposisi kursi fraksi di DPRD, serta LSM yang menjadi mitra kerjanya dalam memberi masukan, komunikasi dan kontribusi aktif dalam kesehatan ibu dan anak
Co-Authors Achmad Rizal Adhadi Astuti, Woro Palupi Ahmad Khoirul Umam Alamsah D, Nandang Aliya, Erwina Rahma Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Arianis Chan Arry Bainus, Arry Bonto, Saifullah Budi Mulyana, Budi Budiman Rusli Caroline Paskarina Chairiyah, Sri Zul Cipta Endyana Cusdiawan Delianoor, Nandang A Delianoor, Nandang A. Destiko Teguh Rinaldi Doni Hendrik Emma Rochima Fauzi Ghufroni Ferry Kurnia Rizkiyansyah Ferry Kurnia Rizkiyansyah Girsang, Niko Aristian Pangihutan Hendra Hendra Hendra Hendra Herman Dema Ida Widianingsih Ihsan Ma'zhumi Ihza, Yuslih Ika Kartika Immanuel, Glenn Kevin Jossy Ardiwisastra Khairunnisa, Anandya Leo Agustino Leo Agustino Ma'zhumi, Ihsan Martani, Rifqi Fakhrian Maulana Mukhlis Miqdad, Muchammad Mohammad Fazrulzaman Azmi Muhammad Choirullah Pulungan Muhammad Irfan Ilmy Muhammad Taufiq Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Nasrullah Nazsir Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Niko Aristian Pangihutan Girsang Nina Karlina Ningrat, Shinta Ressmy Cakra Nuraida Nuraida Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Putra, Haelvyn Pratagrahana Putraarta Samodro R. Widya Setiabudi Sumadinata Rafifah, Azura Marha Rahman Mulyaman Ramaditya, Fauzan Ratnia Sholihah Ratnia Solihah Reginawanti Hindersah Rizki Maharani Rizkiyansyah, Ferry Kurnia Robi Cahyadi Kurniawan Sawaki, Mariana Tresia Sayyid Muh Suparman Setiawan, Agustina Sholihah, Ratnia Sinta Ningrum Siti Witianti Siti Witianti Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri Sulaiman, Suryanagara Muhammad Iftitah Suramahardini, Karima Mahesa Tri Hanggono Achmad Utama, Rafif Sakti Utang Suwaryo Wulandari, Ervina Yamani, Muhammad Luthfi Thahir Yanuarius Turot Yist, Franciscus Van Yusa Djuyandi Zuhri, Sholehudin zuhri, sholehudin zuhri