Claim Missing Document
Check
Articles

The SWOT AHP Analysis of Mitra Utama Kepabeanan Policy in Directorate General of Customs and Excise Destiko Teguh Rinaldi; Mudiyati Rahmatunnisa; Arianis Chan
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): Pemikiran Administrasi Negara 3
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v14i1.16617

Abstract

The Mitra Utama (MITA) Kepabeanan Policy implemented in the Directorate General of Customs and Excise aims to reduce logistics costs in order to improve Indonesia's economic competitiveness, as well as give appreciation to compliant importers and exporters. However, the implementation of the policy has not been optimal because of the high logistics costs, and lagging ranking of Indonesia's Logistic Performance Index in the Southeast Asia region, as well as policies that have not been able to reduce the overall dwell time for imported goods. Recommendations for improving policy performance will be drawn up using a mixed method of exploratory sequential models. Qualitative data collection techniques are carried out through literature studies, observations, interviews, while quantitative data collected through questionnaire filling. Qualitative data analysis uses a hierarchical linear approach, while quantitative data analysis uses a combined method of SWOT and AHP. Policy recommendations will be selected based on the highest-score strategy. Based on the results of the study, the strength factor is considered the most important thing of this policy. The main recommendation is encouraging the integration of risks between government agencies involved in the import and export process.
DIALEKTIKA KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE Mudiyati Rahmatunnisa
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 02 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.56 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i02.116

Abstract

Millennial era has a consequence of the birth of various changes that are so fast. In turn, the Government is required to be able to adapt and respond to these changes in order to be able to facilitate prosperity and sustainable economic development. It is in this context that dynamic governance becomes central in responding to the challenges faced by the current government. What is the concept of dynamic governance? Why is this concept important? How to practice it effectively? This article will try to discuss the answers to these questions.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Utang Suwaryo; Mudiyati Rahmatunnisa
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 3 No 02 (2020): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.197

Abstract

This research is intended to study community participation in village development planning in Bandung regency, West Java Province. The question raised is related to community participation in Sayati village, Margahayu sub-district; Nanjung Village, Margaasih District; Margamukti Village, Pangalengan District; and Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, West Java Province. Participation is intended more to explore the process of involvement in expressing opinions, opportunities in expressing opinions and opportunities in implementing policy planning and development programs in the four selected villages. In this study, researchers used the Arnstein ladder model developed by Hart as the grand analysis theory in this study. In this study used a qualitative method so that the main instrument is the researcher himself. The technique used in this study is observation which is completed with in-depth interviews conducted with key informants and making field notes about events that researchers encounter in the field. The results showed that, community participation in village development planning in accordance with formal procedures for the formulation of development planning in Bandung Regency, community participation in village development planning which only took the form of physical presence and community participation in village development planning which only took the form of participation ideas and ideas alone by ignoring participation in physical presence.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN PAJAK BPHTB BAGI PESERTA PTSL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR Yuslih Ihza; Mudiyati Rahmatunnisa; Budi Mulyana
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.243

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi kebijakan pembebasan pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peserta Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepuluan Bangka Belitung. Fokus analisa dalam penelitian ini adalah mendokumentasikan unsur –unsur dalam implentasi sebuah kebijakan publik berdasarkan konsep Jones yang terdiri dari tujuan, sasaaran, waktu, desain program dan metode pelaporan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi dan studi pustaka dengan penegakan teknik triangulasi untuk menegakkan analisa. Hasil penelitian mengantarkan pada simpulan bahwa dalam penentuan tujuan dan sasaran telah memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan skala yang lebih besar baik dari sisi administrasi maupun ekonomi, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah tetapi kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat. Di sisi lain, penetapan target waktu untuk merealisasikan pembebasan BPHTB bagi nominator perlu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan jumlah objek pajak dan kondisi sumber daya.
MENYOAL POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 Mudiyati Rahmatunnisa
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.483

Abstract

Fenomena politik kekerabatan pada perhelatan Pilkada Serentak di 270 wilayah di Indonesia paa 9 Desember 2020 kembali terjadi, bahkan dengan tren peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015. Banyak pihak bersepakat bahwa fenomena politik kekerabatan merupakan salah satu sisi gelap demokratisasi di era reformasi Indonesia saat ini. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis berbagai faktor yang telah berkontribusi pada munculnya fenomena politik kekerabatan pada Pilkada Serentak 2020. Selain itu, menjelaskan pula tentang konsekuensinya terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tren politik kekerabatan dengan berbagai variannya merupakan implikasi logis dari disfungsi partai politik serta kuatnya pragmatisme partai politik dalam meraih kemenangan kontestasi elektoral. Karakter utama dari kekuasaan yang self-perpetuation dan dampak dari “name recognition” atau “brand name advantage” yang berkelindan dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih yang permisif juga diyakini telah berkontribusi signifikan terhadap maraknya politik kekerabatan. Sistem Pilkada yang candidate centered dan ketiadaan regulasi yang dapat memitigasi praktek politik kekerabatan juga menjadi penyebab penting lainnya dalam peningkatan tren politik kekerabatan ini pada Pilkada Serentak 2020. Praktek politik kekerabatan berpotensi mengakibatkan proses demokratisasi di Indonesia gagal dalam memfasilitasi potential benefits yang dijanjikan, jika tidak ada upaya memitigasinya.
Upaya KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Irfan Ilmy; Mudiyati Rahmatunnisa; Hendra Hendra
Jurnal Civic Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v6i2.17683

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa pandemi covid – 19. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah KPU Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten di masa pandemi Covid-19, meliputi kampanye informasi dan kampanye iklan berdasarkan segmentasi kelompok sasaran dengan mengoptimalkan metode daring, simulasi Pilkada 2020, pendidikan politik pemilih, mobilisasi sosial dan pemanfaatan jejaring sosial, kegiatan sosialisasi dalam bentuk hiburan berupa kreasi seni melalui perlombaan seperti Sayembara Jingle dan Maskot Pemilihan, Lomba Tari komando dan juga Lomba pembuatan iklan ajakan datang ke TPS, serta penguatan kelembagaan lembaga penyelenggara melalui pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Namun upaya tersebut masih belum optimal karena KPU Kabupaten Sukabumi menghadapi beberapa hambatan, yaitu adanya pendemi Covid-19, cuaca hujan dan bencana alam, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, jumlah pemilih yang banyak, keterbatasan anggaran, dan kurangnya akses jangkauan internet serta media masa ke pelosok dalam rangka sosilaisasi. Lebih lanjut, KPU Kabupaten Sukabumi juga dinilai belum optimal dalam melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih karena belum mengupayakan rayuan berupa reward atau benefit yang dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih.
INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG Herman Dema; Nandang Alamsah D; Rahman Mulyaman; Mudiyati Rahmatunnisa
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 9 No 2 (2021): Edisi Juni
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v9i2.542

Abstract

This study discusses innovative governance which is an assessment of the acceleration and improvement of governance. The method used in this study is a qualitative method with a unit of analysis for the regional government of Bantaeng Regency. The technique of determining the informants is done by purposive, data collection with in-depth interview techniques, observations, documentation, webinars, and online data. Data analysis includes several stages, namely data reduction, data presentation, after the selected data is analyzed using Nvivo 12 plus, and then conclusions are drawn. The results showed that the factors that determine the success of local governance are (1) leaders & leadership, (2) institutions, (3) modernization of the public sector, (4) organized civil society, (5) democratic traditions or culture, (6 ) the level of public trust, and (7) factors of communication, coordination, and synergy. Building innovative local governance requires several strategies, namely community involvement, utilization of cooperation, integrated services, utilization of information technology, and decentralization. To accelerate governance innovation, it is recommended to apply a collaborative model between institutions/agencies and determine the theme in each program and activity.
Indigenous Peoples Movement in Maintaining Living Spaces Perspective of Recognition Politics (Study on Indigenous Peoples in Lake Toba) Cusdiawan; Mudiyati Rahmatunnisa
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 1 (2023): PERSPEKTIF, January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i1.7946

Abstract

This study aims to explore the process of indigenous peoples' movement in Lake Toba in maintaining their living space from the perspective of political recognition. The method used in this study is qualitative, because the strength of a qualitative study is when examining the process. This study argues that the politics of recognition is an important aspect in the struggle of indigenous peoples in Lake Toba in maintaining their living space in the midst of developments carried out by corporations and the State that threaten the existence of local communities. For the community, land is ancestral heritage that needs to be maintained and is a symbol of self-esteem for them. Development that destroys and threatens their land also threatens their cultural identity. They also demanded that the values ​​of their identity as indigenous peoples be recognized by the State. Recognition is also an effective value in mobilizing citizens to carry out social movements. The relationship between the indigenous peoples' movement and the state itself, on the one hand, the state seeks to accommodate people's demands, but on the other hand, society accepts repressive measures. In this context, the state is seen as a tool for the interests of investors or corporations, because the state has the authority to make regulations, including licensing matters. This study further confirms the importance of recognition politics in the civic politics discourse. As for social movements from indigenous peoples in the form of protests to direct dialogue with the government.
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Muhammad Choirullah Pulungan; Mudiyati Rahmatunnisa; Ari Ganjar Herdiansah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Teori yang digunakan adalah Teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) dalam konteks penyelenggara pemilu, adalah bagaimana langkah agar partisipasi pemilih meningkat. teori Strategi yang digunakan dalam penelitian ini terkait strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah strategi ofensif dengan varian strategi perluasan pasar dan menembus pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan pemerataan sosialisasi. Terutama di wilayah dimana partisipasinya telah menunjukan kecenderungan meningkat. Selain itu KPU Kota Bekasi menyasar wilayah perbatasan dimana pada sebagian wilayah tersebut dilakukan optimalisasi sosialisasi sebab tren pada pemilu terdahulu menunjukan kecendrungan partisipasi rendah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA: POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN Yanuarius Turot; Mudiyati Rahmatunnisa; Jossy Ardiwisastra
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.708 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i1.2398

Abstract

This article discusses the potential, challenges and opportunities of the region in relation to the policy of forming customary villages. To examine this problem, Charles O Jones's (1996) policy implementation theory and James Coleman's (2008) theory of social capital are used. According to Jones (1996), the success of policy implementation can be seen in a broad dimension and concretely distinguished by the dimensions of organization, interpretation and application. Meanwhile, social capital in society is considered as an adhesive element so that policies can be implemented. This study is a literature study using regulations, government documents, scientific references and news as the main data source. The data analysis was done qualitatively with an effort to describe and explore the object under study as a whole. This study concludes that the policy to form customary villages has potential and opportunities within the framework of special autonomy accompanied by social capital support rooted in indigenous Papuan indigenous and tribal communities. However, the challenges of realizing special autonomy also vary, particularly in relation to the organizational dimensions and interpretation of policy implementation. The exploitation of existing potentials and opportunities as well as efforts to overcome challenges in policy implementation are crucial issues in the effort to form customary villages that are effective and sustainable.
Co-Authors Achmad Rizal Adhadi Astuti, Woro Palupi Agustina Setiawan Ahmad Khoirul Umam Alamsah D, Nandang Anandya Khairunnisa Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Arianis Chan Arry Bainus, Arry Bonto, Saifullah Budiman Rusli Caroline Paskarina Cipta Endyana Cusdiawan Delianoor, Nandang A Delianoor, Nandang A. Destiko Teguh Rinaldi Doni Hendrik Emma Rochima Fauzan Ramaditya Fauzi Ghufroni Ferry Kurnia Rizkiyansyah Ferry Kurnia Rizkiyansyah Haelvyn Pratagrahana Putra Hendra Hendra Hendra Hendra Herman Dema Ida Widianingsih Ihsan Ma'zhumi Ika Kartika Immanuel, Glenn Kevin Jossy Ardiwisastra Leo Agustino Leo Agustino Martani, Rifqi Fakhrian Maulana Mukhlis Miqdad, Muchammad Mohammad Fazrulzaman Azmi Muhammad Choirullah Pulungan Muhammad Irfan Ilmy Muhammad Taufiq Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Nasrullah Nazsir Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Niko Aristian Pangihutan Girsang Nina Karlina Ningrat, Shinta Ressmy Cakra Nuraida Nuraida Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Putraarta Samodro R. Widya Setiabudi Sumadinata Rafifah, Azura Marha Rahman Mulyaman Ratnia Sholihah Ratnia Solihah Reginawanti Hindersah Rizki Maharani Robi Cahyadi Kurniawan Sawaki, Mariana Tresia Sayyid Muh Suparman Sholihah, Ratnia Sinta Ningrum Siti Witianti Siti Witianti Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri Sulaiman, Suryanagara Muhammad Iftitah Suramahardini, Karima Mahesa Tri Hanggono Achmad Utama, Rafif Sakti Utang Suwaryo Wulandari, Ervina Yamani, Muhammad Luthfi Thahir Yanuarius Turot Yist, Franciscus Van Yundari, Yundari Yusa Djuyandi Yuslih Ihza Zuhri, Sholehudin zuhri, sholehudin zuhri