Claim Missing Document
Check
Articles

THE GOOD, THE BAD, AND THE UGLY: WOMEN CANDIDACIES AND POLITICAL DYNASTIES IN INDONESIA’S ELECTIONS Rahmatunnisa, Mudiyati
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 9, No 3 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) September
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v9i3.54753

Abstract

This study investigates the intricate correlation between women’s nominations for political office and the existence of political dynasties in the context of Indonesia’s elections following the downfall of the authoritarian regime. The study specifically examines the complex factors that influence the experiences of women who pursue political positions in a setting where entrenched family legacies hold significant influence. The study employs qualitative methodology with a theory-driven approach. To construct arguments and address the inquiries presented, the author employs secondary sources of information. A multitude of books and recent, authoritative, and pertinent scientific journal articles were utilized as the primary sources of data. This study finds that amidst a significant increase in the number of women running for political offices, the presence of enduring political dynasties adds a complex and nuanced dimension to this evolving journey. Political dynasties provide better access for women with established networks, financial resources, and family influence to pursue political contestation and hence, increase the number of women in elected office. However, the patriarchal nature of many political dynasties in Indonesia frequently results in the marginalization of women, resulting in gender bias and limited decision-making authority. In addition, non-dynastic women candidates are discouraged from participating in the electoral process. The study also argues that women dynastic politics also committed corruption which could undermine the efforts of strengthening women’s political representation This study highlights the need for a balanced perspective on the intersection between women’s candidacies and political dynasties.
MENYOAL PRAKTEK VOTE BUYING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS PEMILU Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v1i2.170

Abstract

Praktek vote buying merupakan salah satu bentuk pelanggaran utama yang kerap terjadi dalam proses elektoral. Artikel ini mendiskusikan kompleksitas pemaknaan konsep, bentuk dan penyebab terjadinya vote buying. Selain itu, mendiskusikan pula bagaimana pengaruh vote buying terhadap perwujudan pemilu yang berintegritas dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek vote buying. Dengan menggunakan penelusuran literatur kontemporer dan relevan, vote buying merupakan konsep yang illusive dan dimaknai beragam. Praktek ini berpotensi marak terjadi dengan berbagai bentuknya ketika proses elektoral berkelindan dengan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan low level of political attitudes. Praktek vote buying secara signifikan mendistorsi prinsip kebebasan, keadilan dan kompetisi dari pemilu berintegritas. Meski sulit untuk sama sekali dihilangkan, upaya meminimalisir prevalensi vote buying dapat ditujukan baik kepada vote buyers dan juga vote sellers.
PENTINGNYA MENGAWASI KAMPANYE DIGITAL Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i1.268

Abstract

Advances in information and communication technology (ICT) have brought about signicant changes in the conduct of electoral campaigns. The campaign has incorporated online elements with the potential to reach a wider range of constituents and in a very fast time. However, at the same time, the use of digital campaigns also brings with it negative practices which ultimately threaten the integrity of the campaigns. This paper discusses a number of factors that underlie the importance of monitoring digital campaign activities which have now become a strategic alternative for election contestants in order to gain votes. This paper also discusses how digital campaign oversight can be carried out effectively. This study uses qualitative research method with literature studies to discuss in depth various rationales regarding the importance of digital campaigns to be monitored and effective forms of oversight to be able to realize fair and equal campaigns as an important basis for democratic elections. The study of literature is used as the data collection technique. Oversight of digital campaigns is very strategic because of a number of potential negative effects of manipulative practices that threaten the fundamental aspects of democratic campaigns, namely the right of voters to obtain valid and reliable information, as well as an equal level of playing eld for all election contestants. To realize these fundamental aspects, oversight of digital campaigns requires a conducive legal framework, supportive legislative institutions, capable monitoring and supervisory bodies, political parties that adhere to campaign norms and ethics, and constructive cooperation with social media platform owners. Keywords: Campaign,
Pendidikan Politik Generasi Z Oleh KPU Jawa Barat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri; Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.331-339

Abstract

Artikel ini membahas upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik generasi Z di Indonesia, dengan fokus pada KPU Jawa Barat. Melalui pendekatan kualitatif menggunakan wawancara dan studi pustaka, penulis mengevaluasi strategi pendidikan KPU yang dilakukan melalui program "KPU Goes to Campus". Melalui analisis tingkat antusiasme partisipasi pendidikan politik, hasilnya menunjukkan bahwa upaya KPU Jawa Barat cukup berhasil menjangkau dan berinteraksi dengan generasi Z, serta meningkatkan kesadaran mereka terkait pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Meskipun masih memiliki beberapa kekurangan, namun program "KPU Goes to Campus" membantu memperluas pengetahuan politik generasi muda dan mendorong partisipasi dalam demokrasi. Dari program ini, beberapa mahasiswa yang awalnya apatis terhadap politik, kini lebih memahami dan berencana untuk menggunakan hak suara mereka dengan baik pada pemilihan politik mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi KPU Jawa Barat dalam menyampaikan pendidikan politik kepada generasi Z melalui program "KPU Goes to Campus" terlaksana dengan cukup baik dan memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Jawa Barat.
Analisis Kerentanan Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 Pasca Penghapusan KASN Rafifah, Azura Marha; Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1974-1983

Abstract

Artikel ini akan membahas kerentanan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi elektoral daerah tahun 2024 dengan mengeksplorasi kasus pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen yang salah satunya bertugas mengawasi netralitas ASN. Melihat posisi ASN sebagai salah satu jaringan sosial yang rentan dimobilisasi kandidat, muncul kekhawatiran bahwa keputusan untuk menghapus KASN dapat membuka potensi pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu. Artikel ini akan fokus membahas potensi pelanggaran netralitas pasca dibubarkannya KASN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desk study melalui studi pustaka terhadap data sekunder yang berasal dari sumber data yang sudah ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dihapuskannya KASN jelang pilkada serentak akan membuka potensi risiko dan tantangan netralitas ASN dalam pemilu, karena berkurangnya deterrence effect atau efek gentar yang dimiliki ASN. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin penyelenggaraan pemilu secara adil dan netral. Terlebih lagi, akan perubahan mekanisme penanganan netralitas ASN dalam pemilu yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk sebisa mungkin mempertahankan independensi dan imparsialitasnya. Dalam konteks ini, penting untuk kembali meninjau ulang penghapusan KASN atau jika tidak mungkin, paling tidak perkuat kewenangan Bawaslu agar memiliki kewenangan menekan pelaksanaan rekomendasi/tindak lanjut dari institusi terkait. 
Political Behavior of Nasdem Party Elites Ahead of the 2024 Presidential Election in Pangkep Regency Bonto, Saifullah; Rahmatunnisa, Mudiyati; Sholihah, Ratnia
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 6, No 2 (2024): December
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v6i2.25681

Abstract

This article aims to describe and analyze the political behavior of the Nasdem Party elite ahead of the 2024 Presidential Election in Pangkep Regency. This research is motivated by the phenomenon of the departure of party cadres that occurred in Pangkajene and Kepulauan (Pangkep) Regency, South Sulawesi. The method used in this article is a qualitative research method with a phenomenological approach. The results of this study indicate that the elite of the Pangkep Nasdem Party tend to show accommodating political behavior. Although the elite of the Pangkep Nasdem Party tend to only follow formal party instructions, the communication pattern built by the elite of the Pangkep Nasdem Party is inclusive and open, both communication to leaders at the level above them and leaders at the level below them. The elite of the Nasdem Party provide space for its cadres if they have different interests to determine their own choices at their own risk. The elite of the Pangkep Nasdem Party also show less political pragmatism. The nomination of Anies Baswedan as presidential candidate and Muhaimin Iskandar as vice presidential candidate is not based on the lure of positions or seeking positions by the Nasdem Party elites but solely because of the party's decision and the vision and mission carried by the Presidential and Vice Presidential Candidate Pairs.
The influence of regional head candidates quality towards political participation of society in the local election RATNIA SOLIHAH; YUSA DJUYANDI; MUDIYATI RAHMATUNNISA
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 2 (2018): JARSSH
Publisher : Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aim: This study aims to analyse how the calibre of the candidates running for regional heads affects voter turnout in local elections.Method: Interviews and careful observation were used as part of this study’s qualitative methodology. Primary and secondary sources were used to compile the data. Because of its interpretive and semantic compatibility with the proposed research problems, this research strategy has been chosen and is considered appropriate.Findings: The democratic process in Indonesia relies heavily on voter turnout. Voter turnout is a good indicator of how politically engaged a community is, so when it rises, so does the quality of our democratic system. Several factors, including the calibre of the candidates running for the regional head, can influence voter turnout.Implications/Novel Contribution: Multiple studies and surveys have failed to uncover any literature on the effect of candidate quality on voter turnout, and this lack of knowledge extends to Indonesia. The research community, therefore, agrees that this essay contributes something new to the scientific discourse.
MENYOAL TANTANGAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v5i2.494

Abstract

This article analyzes the challenges faced by the Election Supervisory Body (Bawaslu) in ensuring electoral integrity during Indonesia's concurrent 2024 elections. Using qualitative methods and literature review, this study identifies various forms of electoral malpractice including institutional manipulation, voter preference manipulation, and vote count manipulation that threaten electoral integrity. The findings indicate that Bawaslu faces significant obstacles in performing its supervisory role effectively, including limited human resources, budget constraints, low public participation in election monitoring, and technological challenges. Additionally, the study reveals that criticisms of Bawaslu's performance center around slow response times to electoral violations and suboptimal law enforcement. This research contributes to understanding the complexities of electoral supervision and offers insights for improving future electoral processes in Indonesia.
Challenges of Indonesian Democracy Post-2024 Election Nurfebriansyah, Ahmad Rifki; Rahmatunnisa, Mudiyati; Immanuel, Glenn Kevin; Suramahardini, Karima Mahesa; Yamani, Muhammad Luthfi Thahir
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 9, No 1 (2025): April 2025, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v9i1.7531

Abstract

Indonesia has experienced a decline in democracy over the past 5 years. The peak was in the 2024 Election, when political actors used their power to gain advantage in the Election. This article aims to analyze and predict how the situation of democracy in Indonesia will be in the future, especially in the next 5 years. This study uses a qualitative approach and data collection techniques with a literature review. Data analysis was carried out by observing the political symptoms that occurred and taking examples from other countries. The results of this study can be seen that the 2024 Election provides a major contraction to Indonesia's political tension. By looking at various indicators of democratization, Indonesia will experience a further decline in democracy in the future. Theoretically, this study not only enriches academic discourse on democracy and elections, but also emphasizes policy makers in formulating and maintaining Indonesian democracy in the future.
DECONSTRUCTING THE THREAT OF TECHNOLOGY: A CRITIQUE OF SURVEILLANCE CAPITALISM AND ITS IMPLICATIONS FOR E-DEMOCRACY Utama, Rafif Sakti; Rahmatunnisa, Mudiyati; Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 2 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) May
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i2.60814

Abstract

This study critiques the phenomenon of surveillance capitalism in the digital era, focusing on its impact on digital democracy or e-democracy in Indonesia. Drawing from Shoshana Zuboff’s framework, surveillance capitalism leverages human behavioural data as raw material for commercial predictions, threatening privacy, fostering polarization, and weakening the digital public sphere. Using a qualitative literature-based approach and semi-structured interviews with experts and practitioners, the research validates its findings through data triangulation across journal articles, policy reports, and interview insights. The results indicate that social media algorithms contribute to the spread of disinformation, political polarization, and the manipulation of public opinion. For instance, during the 2024 elections in Indonesia, algorithms were found to amplify echo chambers, reduce exposure to diverse perspectives, and promote sensational content. The study concludes that technology’s negative impacts are shaped by the economic structures and designs underlying its use, underscoring the need for regulatory frameworks and public awareness to address these challenges.