p-Index From 2021 - 2026
6.621
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosiohumaniora JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Wilayah dan Lingkungan Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Ilmiah Peuradeun ARISTO JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal SOLMA JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora International Journal of Supply Chain Management Journal of Humanities and Social Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik PERSPEKTIF Politea : Jurnal Politik Islam Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Civic Hukum PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan International Journal of Demos Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Jurnal Trias Politika Resolusi: Jurnal Sosial Politik Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Journal of Government and Politics (JGOP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesian Journal of Innovation Studies MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Eduvest - Journal of Universal Studies JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Keadilan Pemilu Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Claim Missing Document
Check
Articles

PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM ILMU POLITIK DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA Caroline Paskarina; Mudiyati Rahmatunnisa; Ari Ganjar Herdiansah
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 4 (2022): Desember, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i4.36717

Abstract

Artikel ini membahas hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop pengembangan desain kurikulum Ilmu Politik dalam konteks Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pemberlakuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong Program Studi untuk meninjau kembali kurikulumnya agar memenuhi standar nasional, termasuk juga dalam hal standar proses pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi, yang bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman empirik yang dapat melengkapi proses perkuliahan di dalam Program Studinya. Tetapi, penjabaran dan adaptasi kebijakan ini dalam struktur kurikulum Program Studi masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain terkait dengan pengaturan proporsi mata kuliah, Satuan Kredit Semester, dan konversi atau pengakuan aktivitas mahasiswa di luar kampus ke dalam Satuan Kredit Semester. Workshop yang diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia ini menyimpulkan bahwa desain kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat menjadi peluang untuk menguatkan keunggulan Program Studi. Upaya ini perlu diimbangi dengan penguatan jejaring dan kerja sama antarlembaga agar keunggulan tersebut juga mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.This article discusses the results of the implementation of community service activities in the form of a Political Science curriculum design development workshop in the context of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Independent Learning-Independent Campus). Enactment of Permendikbud No. 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education encourages study programs to review their curriculum to meet national standards, including in terms of standard learning processes. The Merdeka Belajar-Kampus Merdeka's policy is the legal basis for the implementation of learning held outside the study program, which aims to provide students with empirical experience that can complement the lecture process in their study program. However, the elaboration and adaptation of this policy in the curriculum structure of the study program still face a number of problems, including those related to setting the proportion of courses, semester credit units, and the conversion or recognition of student activities outside the campus into semester credit units. The workshop, which was held together with the Association of Indonesian Political Science Study Programs, concluded that the curriculum design in the context of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka could be an opportunity to strengthen the excellence of the study program. This effort needs to be balanced with strengthening networks and inter-institutional cooperation so that these advantages can also be recognized nationally and internationally.
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Muhammad Choirullah Pulungan; Mudiyati Rahmatunnisa; Ari Ganjar Herdiansah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Teori yang digunakan adalah Teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) dalam konteks penyelenggara pemilu, adalah bagaimana langkah agar partisipasi pemilih meningkat. teori Strategi yang digunakan dalam penelitian ini terkait strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah strategi ofensif dengan varian strategi perluasan pasar dan menembus pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan pemerataan sosialisasi. Terutama di wilayah dimana partisipasinya telah menunjukan kecenderungan meningkat. Selain itu KPU Kota Bekasi menyasar wilayah perbatasan dimana pada sebagian wilayah tersebut dilakukan optimalisasi sosialisasi sebab tren pada pemilu terdahulu menunjukan kecendrungan partisipasi rendah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA: POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN Yanuarius Turot; Mudiyati Rahmatunnisa; Jossy Ardiwisastra
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.708 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i1.2398

Abstract

This article discusses the potential, challenges and opportunities of the region in relation to the policy of forming customary villages. To examine this problem, Charles O Jones's (1996) policy implementation theory and James Coleman's (2008) theory of social capital are used. According to Jones (1996), the success of policy implementation can be seen in a broad dimension and concretely distinguished by the dimensions of organization, interpretation and application. Meanwhile, social capital in society is considered as an adhesive element so that policies can be implemented. This study is a literature study using regulations, government documents, scientific references and news as the main data source. The data analysis was done qualitatively with an effort to describe and explore the object under study as a whole. This study concludes that the policy to form customary villages has potential and opportunities within the framework of special autonomy accompanied by social capital support rooted in indigenous Papuan indigenous and tribal communities. However, the challenges of realizing special autonomy also vary, particularly in relation to the organizational dimensions and interpretation of policy implementation. The exploitation of existing potentials and opportunities as well as efforts to overcome challenges in policy implementation are crucial issues in the effort to form customary villages that are effective and sustainable.
EVALUASI KEBIJAKAN MITRA UTAMA KEPABEANAN DENGAN METODE CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT Destiko Teguh Rinaldi; Mudiyati Rahmatunnisa; Arianis Chan
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.836 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2589

Abstract

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan biaya logistik dalam proses ekspor dan impor di Indonesia adalah mengeluarkan kebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan apresiasi kepada importir dan eksportir yang patuh terhadap peraturan kepabeanan. Namun demikian, pada fase implementasi kebijakan, fasilitas locomotive facility tidak dapat diberikan, serta fasilitas truck loosing dan part off container tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan MITA Kepabeanan dari aspek context, input, proses, dan product. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan linear hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi context menunjukkan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai sebagai pelaksana, namun banyak instansi lain yang terlibat dalam proses ekspor impor. Evaluasi input menunjukkan bahwa kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendanaan, dan sumber daya yang mencukupi, namun perlu tambahan personil untuk posisi client coordinator dan perlu perbaikan kinerja aplikasi pelayanan. Evaluasi proses menunjukkan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, meskipun terdapat permasalahan penerapan pelayanan khusus. Evaluasi product menunjukkan kebijakan MITA Kepabeanan telah memenuhi tujuan kebijakan, namun dari sisi kinerja dan biaya logistik, Indonesia masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain.
MENYOAL KEMBALI REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA Mudiyati Rahmatunnisa
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is aimed at analyzing public sector reform as a globalized movement and its practices in Indonesia. It is argued that normatively, it must be admitted that the reform process, started since the fall of Suharto’s New Order regime in the late 1990s, has shown significant progress. Nevertheless, empirically, the process has not brought similar progress particularly in terms of eradicating abused of power and delivering sophisticated public services.
DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI Mudiyati Rahmatunnisa
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decentralization and democracy are complex concepts. Contemporary discourse shows that both concepts have the potential of symbiotic relationship. However, theoretical and empirical discourse shows that the claim is not without opposition. This paper discusses the two concepts, the potential for symbiotic relationships between them, as well as criticism that appear on the relationship between the two concepts from various experts.
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BREBES Fauzi Ghufroni; Mudiyati Rahmatunnisa; Ratnia Sholihah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38109

Abstract

Kepemimpinan kepala daerah adalah salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis adanya kepemimpinan kepala daerah dalam menurunkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosial politik, politik dan kepemimipinan kepala daerah Brebes, dan kebijakan responsif gender yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah Brebes muncul dari kalangan pebisnis yang kemunculanya karena ada faktor ikatan kekerabatan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender masih ada kebijakan yang masih mengadopsi dari pemerintah pusat, artinya peneliti belum menemukan inisiatif atau konsep berupa kebijakan yang murni dari kepala daerah sebagai aktor yang berwenang dalam menjalankan kebijakan untuk menurunkan kasus AKI dan AKB. Bagaimana pun, Kepala daerah Brebes diuntungkan dengan kerja birokasi yang aktif  dan melakukan inovasi, kemudian komposisi kursi fraksi di DPRD, serta LSM yang menjadi mitra kerjanya dalam memberi masukan, komunikasi dan kontribusi aktif dalam kesehatan ibu dan anak
Perilaku Memilih Masyarakat Maumere Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Athanasius Hendro Putra D’Fany; Caroline Paskarina; Mudiyati Rahmatunnisa
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41341

Abstract

People's voting behavior in regional elections can provide an explanation of the reasons for people's decision to choose candidates who participate in political contestation. One of the behaviors of choosing society is motivated by sociological factors.  This study aims to find out and analyze the voting behavior of the people in Maumere in the 2018 East Nusa Tenggara Provincial Election. The research method uses a descriptive quantitative approach with survey methods, and data collection using questionnaires. The size of the sample taken in this study was 100 respondents from the total permanent voter list (DPT) of 47,773, and the 100 respondents were distributed in each sub-district in three districts that became the location of this study.  The results showed that the influence of the sociological approach was still significant.  The voting behavior of the people in Maumere is strongly influenced by sociological factors with the results of research showing that most respondents tend to vote the background to the influence of sociological factors. The sociological factors in question are the gender of the candidate for the regional head, the age of the candidate for the regional head, occupation, ethnicity and religion, family and friendship. Perilaku memilih masyarakat dalam Pilkada dapat memberikan penjelasan alasan keputusan masyarakat untuk memilih kandidat yang mengikuti kontestasi politik. Perilaku memilih masyarakat salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sosiologis.  Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis perilaku memilih masyarakat di Maumere dalam Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey, pengumpulan data menggunakan kuisioner atau angket. Besar sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden dari total daftar pemilih tetap (DPT) 47.773, dan 100 responden tersebut disebarkan pada masing-masing Kelurahan ditiga Kecamatan yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaruh pendekatan sosiologis masih signifikan. Perilaku memilih masyarakat di Maumere sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa sebagian besar responden cenderung memilih dengan latarbelakang pengaruh faktor sosiologis. Faktor sosiologis yang dimaksud adalah jenis kelamin calon kepala daerah, usia calon kepala daerah, pekerjaan, etnis dan agama, keluarga serta pertemanan.
KONFLIK INTERNAL PPP DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI JAWA BARAT 2018 DAN PENYELESAIANNYA Sayyid Muh Suparman; Muradi Muradi; Mudiyati Rahmatunnisa
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38122

Abstract

Dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah umumnya terdapat dinamika yang meliputi situasi politik di wilayah pemilihan, para kader, maupun partai-partai pengusungnya. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi polemik di internal Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jabar berupa dualisme dalam kepentingan pengajuan calon Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) dimana kedua kubu saling mengklaim memiliki legalitas untuk memajukan calonnya di Pilgub 2018. Resolusi konflik yang dihasilkan PPP dapat dibagi kedalam tiga yaitu: Pertama Right-base atau secara hukum keluarnya Keputusan yang di rilis Menteri Hukum dan HAM RI yang menyimpulkan hanya ada satu kepemimpinan partai yakni di bawah pimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal H Aunur Rofik. Kedua power-based atau kekuasaan ada dua yaitu kekuasaan pusat dengan pendekatan personal Romahurmuziy kepada kepala pemerintah, kedua pendekatan internal tokoh-tokoh senior partai.  Ketiga Interest-based, sebuah pilihan partisipatif dalam berpolitik di kubu yang berseberangan dengan merangkul dan mengajak bergabung kembali dengan konsekuensi mendukung kubu yang lain. 
PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PAULINA HANING BULLU PADA PILKADA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2018 Anastresia Mite; Mudiyati Rahmatunnisa; Sri Zul Chaeriyah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41342

Abstract

Paulina Haning Bullu's victory in the people of Rote Ndao Regency through the use of social networks in the form of relationships that have been built for a long time in the Rote Ndao community, social norms where closeness to traditional leaders and trust are due to interactions with the Rote Ndao community. The purpose of this paper is to find out and analyze the use of social capital, namely social networks, social norms and beliefs that are owned and utilized by Paulina Haning Bullu so that she can win the Regional Head Election in Rote Ndao Regency in 2018. This research method uses descriptive qualitative methods, data collection techniques used used through interviews (interviews) and documentation. In the analysis used is social capital, namely social networks, social norms and trust by Robert Putnam. Based on the results of this paper, it shows that Paulina Haning Bullu has succeeded in utilizing her social capital so as to lead to victory by getting the most votes in the regional elections in Rote Ndao Regency in 2018. Paulina Haning Bullu uses social capital, namely social networks, social norms and trust. Paulina Haning Bullu's approach to social networking builds relationships between social communities and religious communities and establishes good and ongoing relationships with the maintenance of intense communication in the community, namely PKK women, members of the Pelita Nee church. Social norms can be built because of their closeness to the Maneleo indigenous community, which is seen from the assessment of the candidate's behavior and belief in the positive impact of social networks and social norms where the interaction carried out is in the form of socializing the Paulina Haning Bullu campaign with the people of Rote Ndao Regency. Kemenangan Paulina Haning Bullu di masyarakat Kabupaten Rote Ndao melalui pemanfaatan jaringan sosial berupa relasi yang dibangun cukup lama di masyarakat Rote Ndao, norma sosial dimana kedekatan dengan tokoh adat dan kepercaayan karena adanya interaksi dengan masyarakat Rote Ndao. Adapun tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis pemanfaatan modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan yang dimiliki dan dimanfaatkan Paulina Haning Bullu sehingga dapat memenangkan Pilkada di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik penggumpulan data yang digunakan melalui wawancara (interview) dan dokumentasi. Pada analisis yang digunakan adalah modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan oleh Robert Putnam.Berdasarkan hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Paulina Haning Bullu sukses memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya sehingga mengantarkan kemenangan dengan mendapatkan suara terbanyak pada Pilkada di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018. Paulina Haning Bullu menggunakan pemanfaatan modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan. Paulina Haning Bullu pada pendekatan jaringan sosial membangun relasi antara komunitas sosial dan komunitas agama dan terjalinlah hubungan-hubungan yang baik serta berlanjut terus-menerus dengan terpeliharanya komunikasi yang intens di masyarakat yakni para ibu-ibu PKK, jemaat gereja Pelita Nee. Norma sosial dapat terbangun karena adanya kedekatan dengan masyarakat adat  Maneleo yakni dilihat dari penilaian figur dari kandidat dalam berperilaku dan kepercayaan adanya dampak positif dari jaringan sosial dan norma sosial dimana interaksi yang dijalankan berupa sosialisasi pada kampanye Paulina Haning Bullu dengan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
Co-Authors Achmad Rizal Adhadi Astuti, Woro Palupi Ahmad Khoirul Umam Alamsah D, Nandang Aliya, Erwina Rahma Anandya Khairunnisa Anastresia Mite Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Arianis Chan Arry Bainus Asep Sumaryana Athanasius Hendro Putra D’Fany Bonto, Saifullah Budi Mulyana, Budi Budiman Rusli Caroline Paskarina Chairiyah, Sri Zul Cipta Endyana Cusdiawan Delianoor, Nandang A Delianoor, Nandang A. Destiko Teguh Rinaldi Dewi, Maya Puspita Doni Hendrik Emma Rochima Fauzi Ghufroni Ferry Kurnia Rizkiyansyah Ferry Kurnia Rizkiyansyah Franciscus Van Yist Girsang, Niko Aristian Pangihutan Hendra Hendra Hendra Hendra Herman Dema Ida Widianingsih Ihsan Ma'zhumi Ihza, Yuslih Ika Kartika Immanuel, Glenn Kevin JB Kristiadi Jossy Ardiwisastra Khairunnisa, Anandya Leo Agustino Leo Agustino Ma'zhumi, Ihsan Maria Contesa Mariana Tresia Sawaki Martani, Rifqi Fakhrian Maulana Mukhlis Miqdad, Muchammad Mohammad Fazrulzaman Azmi Muhammad Choirullah Pulungan Muhammad Irfan Ilmy Muhammad Ridlo Muhammad Taufiq Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Nasrullah Nazsir Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Niko Aristian Pangihutan Girsang Nina Karlina Ningrat, Shinta Ressmy Cakra Nuraida Nuraida Putra, Haelvyn Pratagrahana Putraarta Samodro R. Widya Setiabudi Sumadinata Rafifah, Azura Marha Rahman Mulyaman Ramaditya, Fauzan Ratnia Sholihah Ratnia Solihah Reginawanti Hindersah Rizki Maharani Rizkiyansyah, Ferry Kurnia Robi Cahyadi Kurniawan Rosaria Mita Amalia Sawaki, Mariana Tresia Sayyid Muh Suparman Setiawan, Agustina Sholihah, Ratnia Sinta Ningrum Siti Witianti Sri Zul Chaeriyah Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri Sulaiman, Suryanagara Muhammad Iftitah Suramahardini, Karima Mahesa Tri Hanggono Achmad Utama, Rafif Sakti Utang Suwaryo Woro Palupi Adhadi Astuti Wulandari, Ervina Yamani, Muhammad Luthfi Thahir Yanuarius Turot Yist, Franciscus Van Yusa Djuyandi Zuhri, Sholehudin zuhri, sholehudin zuhri