Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.733
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosiohumaniora JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Wilayah dan Lingkungan Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Ilmiah Peuradeun JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik PERSPEKTIF Politea : Jurnal Politik Islam Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Civic Hukum PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan International Journal of Demos Jurnal Trias Politika Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Journal of Government and Politics (JGOP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Keadilan Pemilu Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Mudiyati Rahmatunnisa
Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Muhammad Choirullah Pulungan; Mudiyati Rahmatunnisa; Ari Ganjar Herdiansah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.2439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. Teori yang digunakan adalah Teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) dalam konteks penyelenggara pemilu, adalah bagaimana langkah agar partisipasi pemilih meningkat. teori Strategi yang digunakan dalam penelitian ini terkait strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah strategi ofensif dengan varian strategi perluasan pasar dan menembus pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Informan penelitian terdiri dari penyelenggara Pemilu yaitu KPU Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi perluasan pasar dilakukan KPU Kota Bekasi melalui program relawan demokrasi dengan sasaran target 11 basis pemilih dalam rangka optimalisasi sosialisasi. Di tingkat penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga terdapat divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu peranan teknologi seperti media sosial juga memiliki peranan terhadap optimalisasi sosialisasi oleh KPU Kota Bekasi. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan pemerataan sosialisasi. Terutama di wilayah dimana partisipasinya telah menunjukan kecenderungan meningkat. Selain itu KPU Kota Bekasi menyasar wilayah perbatasan dimana pada sebagian wilayah tersebut dilakukan optimalisasi sosialisasi sebab tren pada pemilu terdahulu menunjukan kecendrungan partisipasi rendah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA: POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN Yanuarius Turot; Mudiyati Rahmatunnisa; Jossy Ardiwisastra
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.708 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i1.2398

Abstract

This article discusses the potential, challenges and opportunities of the region in relation to the policy of forming customary villages. To examine this problem, Charles O Jones's (1996) policy implementation theory and James Coleman's (2008) theory of social capital are used. According to Jones (1996), the success of policy implementation can be seen in a broad dimension and concretely distinguished by the dimensions of organization, interpretation and application. Meanwhile, social capital in society is considered as an adhesive element so that policies can be implemented. This study is a literature study using regulations, government documents, scientific references and news as the main data source. The data analysis was done qualitatively with an effort to describe and explore the object under study as a whole. This study concludes that the policy to form customary villages has potential and opportunities within the framework of special autonomy accompanied by social capital support rooted in indigenous Papuan indigenous and tribal communities. However, the challenges of realizing special autonomy also vary, particularly in relation to the organizational dimensions and interpretation of policy implementation. The exploitation of existing potentials and opportunities as well as efforts to overcome challenges in policy implementation are crucial issues in the effort to form customary villages that are effective and sustainable.
EVALUASI KEBIJAKAN MITRA UTAMA KEPABEANAN DENGAN METODE CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT Destiko Teguh Rinaldi; Mudiyati Rahmatunnisa; Arianis Chan
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.836 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2589

Abstract

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan biaya logistik dalam proses ekspor dan impor di Indonesia adalah mengeluarkan kebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan apresiasi kepada importir dan eksportir yang patuh terhadap peraturan kepabeanan. Namun demikian, pada fase implementasi kebijakan, fasilitas locomotive facility tidak dapat diberikan, serta fasilitas truck loosing dan part off container tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan MITA Kepabeanan dari aspek context, input, proses, dan product. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan linear hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi context menunjukkan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai sebagai pelaksana, namun banyak instansi lain yang terlibat dalam proses ekspor impor. Evaluasi input menunjukkan bahwa kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendanaan, dan sumber daya yang mencukupi, namun perlu tambahan personil untuk posisi client coordinator dan perlu perbaikan kinerja aplikasi pelayanan. Evaluasi proses menunjukkan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, meskipun terdapat permasalahan penerapan pelayanan khusus. Evaluasi product menunjukkan kebijakan MITA Kepabeanan telah memenuhi tujuan kebijakan, namun dari sisi kinerja dan biaya logistik, Indonesia masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain.
MENYOAL KEMBALI REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA Mudiyati Rahmatunnisa
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is aimed at analyzing public sector reform as a globalized movement and its practices in Indonesia. It is argued that normatively, it must be admitted that the reform process, started since the fall of Suharto’s New Order regime in the late 1990s, has shown significant progress. Nevertheless, empirically, the process has not brought similar progress particularly in terms of eradicating abused of power and delivering sophisticated public services.
DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI Mudiyati Rahmatunnisa
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decentralization and democracy are complex concepts. Contemporary discourse shows that both concepts have the potential of symbiotic relationship. However, theoretical and empirical discourse shows that the claim is not without opposition. This paper discusses the two concepts, the potential for symbiotic relationships between them, as well as criticism that appear on the relationship between the two concepts from various experts.
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BREBES Fauzi Ghufroni; Mudiyati Rahmatunnisa; Ratnia Sholihah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38109

Abstract

Kepemimpinan kepala daerah adalah salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis adanya kepemimpinan kepala daerah dalam menurunkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosial politik, politik dan kepemimipinan kepala daerah Brebes, dan kebijakan responsif gender yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah Brebes muncul dari kalangan pebisnis yang kemunculanya karena ada faktor ikatan kekerabatan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender masih ada kebijakan yang masih mengadopsi dari pemerintah pusat, artinya peneliti belum menemukan inisiatif atau konsep berupa kebijakan yang murni dari kepala daerah sebagai aktor yang berwenang dalam menjalankan kebijakan untuk menurunkan kasus AKI dan AKB. Bagaimana pun, Kepala daerah Brebes diuntungkan dengan kerja birokasi yang aktif  dan melakukan inovasi, kemudian komposisi kursi fraksi di DPRD, serta LSM yang menjadi mitra kerjanya dalam memberi masukan, komunikasi dan kontribusi aktif dalam kesehatan ibu dan anak
KONFLIK INTERNAL PPP DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI JAWA BARAT 2018 DAN PENYELESAIANNYA Sayyid Muh Suparman; Muradi Muradi; Mudiyati Rahmatunnisa
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38122

Abstract

Dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah umumnya terdapat dinamika yang meliputi situasi politik di wilayah pemilihan, para kader, maupun partai-partai pengusungnya. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi polemik di internal Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jabar berupa dualisme dalam kepentingan pengajuan calon Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) dimana kedua kubu saling mengklaim memiliki legalitas untuk memajukan calonnya di Pilgub 2018. Resolusi konflik yang dihasilkan PPP dapat dibagi kedalam tiga yaitu: Pertama Right-base atau secara hukum keluarnya Keputusan yang di rilis Menteri Hukum dan HAM RI yang menyimpulkan hanya ada satu kepemimpinan partai yakni di bawah pimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal H Aunur Rofik. Kedua power-based atau kekuasaan ada dua yaitu kekuasaan pusat dengan pendekatan personal Romahurmuziy kepada kepala pemerintah, kedua pendekatan internal tokoh-tokoh senior partai.  Ketiga Interest-based, sebuah pilihan partisipatif dalam berpolitik di kubu yang berseberangan dengan merangkul dan mengajak bergabung kembali dengan konsekuensi mendukung kubu yang lain. 
OTONOMI DESA ADAT: SEBUAH FATAMORGANA? KASUS DARI DESA ADAT INTARAN, BALI, INDONESIA Mudiyati Rahmatunnisa; Fauzan Ramaditya; Haelvyn Pratagrahana Putra; Anandya Khairunnisa
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1737

Abstract

This study examines the empirical experience of indigenous village autonomy in Indonesia as normatively regulated in the 1945 Constitution and the recent 2014 Law on Regional Government. The prolonged debate by many on the issue has mainly focused on how autonomous indigenous villages have actually been due to various forms of state intervention (also referred to as "stateization"). This study specifically identifies a number of empirical practices of autonomy in the Desa Adat Intaran of Bali Province. The case study provides a fertile ground for a variety of information related to the subject matter amidst the recent developments in the COVID-19 pandemic recovery efforts and the strong resistance of village communities to the LNG Terminal development project on Mertasari Beach by the Central Government and Bali Province in 2022 within the territory of Desa Adat Intaran. This study is particularly important in terms of adding current data and information to the current debate on the practice of indigenous village autonomy in Indonesia. This research utilizes qualitative research methods with a series of interviews, Focus Group Discussions as well as literature studies as data collection techniques. Triangulation techniques were also used to validate the qualitative data. The study argues that there has been noticeable state intervention in the implementation of autonomy of Desa Adat Intaran both in terms of institutions, programs and the allocated village budget. This finding confirms that there is a large gap between normative indigenous village autonomy and actual practice.
Praktik State Censorship Terhadap Demokrasi Indonesia Shinta Ressmy Cakra Ningrat; Caroline Paskarina; Mudiyati Rahmatunnisa
ijd-demos Volume 6 Issue 1 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i1.477

Abstract

AbstractDigital authoritarianism operates with various methods used by governments. What has been discovered in Indonesia in recent times is the use of censorship of freedom of expression carried out in the digital realm. This research tries to elaborate on these practices, starting from internet shutdowns and the formation of virtual police to repress citizens, to carrying out digital attacks on citizens. This research uses descriptive qualitative research methods using several theories and concepts, such as the concept of state censorship from Shadmer Bernhardt, the concept of digital authoritarianism from Diprose and Power. This research proves that the findings of the practice of digital authoritarianism have a significant impact on the resilience, vulnerability and decline of Indonesian democracy. The government carries out the practice of digital authoritarianism through censorship to shape, control and manipulate citizens through cyberspace and is facilitated by communication technology.Key words: digital authoritarianism, internet shutdown, digital repression AbstrakOtoritarianisme digital berjalan dengan berbagai metode yang digunakan oleh pemerintah. Adapun yang sudah ditemukan di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir adalah dengan menggunakan penyensoran kepada kebebasan berekspresi yang dilakukan di ranah digital. Penelitian ini mencoba mengelaborasi praktik-praktik tersebut, mulai dari internet shutdown dan pembentukan polisi virtual untuk merepresi warga negara, hingga melakukan serangan digital kepada warga negara. Penelitian ini mengenakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti konsep state censhorship dari Shadmer Bernhardt konsep otoritarianisme digital dari Polyakova Meserole (2019). Penelitian ini membuktikan temuan-temuan praktik otoritarianisme digital berdampak signifikan pada ketahanan, kerentanan dan kemunduran demokrasi Indonesia. Praktik otoritarianisme digital melalui penyensoran dilakukan pemerintah untuk membentuk, mengontrol dan memanipulasi warga negara melalui dunia siber dan difasilitasi oleh teknologi komunikasi.Kata kunci: otoritarianisme digital, internet shutdown, represi digital
Relasi Korupsi Politik dengan Perilaku Masyarakat dalam Pilkada Riau Doni Hendrik; Mudiyati Rahmatunnisa; Caroline Paskarina; Nandang Alamsah D
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 2 (2023)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v22i2.639

Abstract

Riau Province is a region that has a high level of corruption among regional heads in Indonesia. Apart from the high level of corruption, community behavior also shows a tendency towards transactional behavior by asking for rewards, assistance and souvenirs from candidates in the regional election process. Likewise, elites and society seem to be breeding grounds for corruption, by asking candidates for donations and various forms of materials and services so that candidates have high costs in the regional election process. This research uses a cultural perspective in analyzing the phenomenon of corruption. The aim of this research is to explain how the behavior of the Riau people in the regional elections is related to the corrupt behavior of regional heads. Using qualitative methods, data collection techniques through in-depth interviews, and informal selection through purposive sampling, research findings were obtained that in the regional election process for the Governor of Riau, there was behavior of the community, figures and elites who tended to be transactional by trying to ask for various kinds of rewards such as money, goods, services. and facilities for candidates in the regional election process. Such behavior is common in Riau and even tends to be "excessive" so that this has an impact on social burdens and high levels of political funding. This then has implications for the tendency of corruptive behavior of regional heads as shown by the case of the three accused governors of Riau. This research concludes that there is a relationship between the behavior of the community and elites who often ask for money, goods, services, assistance and facilities from regional head candidates or regional heads with the high level of corrupt behavior of regional heads in Riau.
Co-Authors Achmad Rizal Adhadi Astuti, Woro Palupi Agustina Setiawan Ahmad Khoirul Umam Anandya Khairunnisa Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Arianis Chan Arry Bainus, Arry Bonto, Saifullah Budiman Rusli Caroline Paskarina Cipta Endyana Cusdiawan Delianoor, Nandang A Delianoor, Nandang A. Destiko Teguh Rinaldi Doni Hendrik Emma Rochima Fauzan Ramaditya Fauzi Ghufroni Ferry Kurnia Rizkiyansyah Ferry Kurnia Rizkiyansyah Haelvyn Pratagrahana Putra Hendra Hendra Hendra Hendra Herman Dema Ida Widianingsih Ihsan Ma'zhumi Ika Kartika Immanuel, Glenn Kevin Jossy Ardiwisastra Leo Agustino Leo Agustino Maulana Mukhlis Mohammad Fazrulzaman Azmi Muhammad Choirullah Pulungan Muhammad Irfan Ilmy Muhammad Taufiq Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Nandang Alamsah D Nasrullah Nazsir Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Niko Aristian Pangihutan Girsang Nuraida Nuraida Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Putraarta Samodro R. Widya Setiabudi Sumadinata Rafifah, Azura Marha Rahman Mulyaman Ratnia Sholihah Ratnia Solihah Reginawanti Hindersah Rizki Maharani Robi Cahyadi Kurniawan Sayyid Muh Suparman Shinta Ressmy Cakra Ningrat Sholihah, Ratnia Sinta Ningrum Siti Witianti Siti Witianti Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri Sulaiman, Suryanagara Muhammad Iftitah Suramahardini, Karima Mahesa Tri Hanggono Achmad Utama, Rafif Sakti Utang Suwaryo Yamani, Muhammad Luthfi Thahir Yanuarius Turot Yundari, Yundari Yusa Djuyandi Yuslih Ihza Zuhri, Sholehudin zuhri, sholehudin zuhri