Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosiohumaniora JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Wilayah dan Lingkungan Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Ilmiah Peuradeun ARISTO JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Journal of Government and Civil Society Jurnal Bina Praja JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal SOLMA JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal of Humanities and Social Studies Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik PERSPEKTIF Politea : Jurnal Politik Islam Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Jurnal Civic Hukum PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan International Journal of Demos Jurnal Trias Politika Inobis: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Journal of Government and Politics (JGOP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesian Journal of Innovation Studies MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Keadilan Pemilu Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Mudiyati Rahmatunnisa
Universitas Padjadjaran
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
EVALUASI KEBIJAKAN MITRA UTAMA KEPABEANAN DENGAN METODE CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT Destiko Teguh Rinaldi; Mudiyati Rahmatunnisa; Arianis Chan
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.836 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2589

Abstract

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menekan biaya logistik dalam proses ekspor dan impor di Indonesia adalah mengeluarkan kebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi biaya logistik untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan apresiasi kepada importir dan eksportir yang patuh terhadap peraturan kepabeanan. Namun demikian, pada fase implementasi kebijakan, fasilitas locomotive facility tidak dapat diberikan, serta fasilitas truck loosing dan part off container tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan MITA Kepabeanan dari aspek context, input, proses, dan product. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan linear hierarkis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi context menunjukkan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai sebagai pelaksana, namun banyak instansi lain yang terlibat dalam proses ekspor impor. Evaluasi input menunjukkan bahwa kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendanaan, dan sumber daya yang mencukupi, namun perlu tambahan personil untuk posisi client coordinator dan perlu perbaikan kinerja aplikasi pelayanan. Evaluasi proses menunjukkan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, meskipun terdapat permasalahan penerapan pelayanan khusus. Evaluasi product menunjukkan kebijakan MITA Kepabeanan telah memenuhi tujuan kebijakan, namun dari sisi kinerja dan biaya logistik, Indonesia masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain.
MENYOAL KEMBALI REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA Mudiyati Rahmatunnisa
Governance Vol 1 No 1 (2010): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is aimed at analyzing public sector reform as a globalized movement and its practices in Indonesia. It is argued that normatively, it must be admitted that the reform process, started since the fall of Suharto’s New Order regime in the late 1990s, has shown significant progress. Nevertheless, empirically, the process has not brought similar progress particularly in terms of eradicating abused of power and delivering sophisticated public services.
DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI Mudiyati Rahmatunnisa
Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decentralization and democracy are complex concepts. Contemporary discourse shows that both concepts have the potential of symbiotic relationship. However, theoretical and empirical discourse shows that the claim is not without opposition. This paper discusses the two concepts, the potential for symbiotic relationships between them, as well as criticism that appear on the relationship between the two concepts from various experts.
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BREBES Fauzi Ghufroni; Mudiyati Rahmatunnisa; Ratnia Sholihah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38109

Abstract

Kepemimpinan kepala daerah adalah salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis adanya kepemimpinan kepala daerah dalam menurunkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosial politik, politik dan kepemimipinan kepala daerah Brebes, dan kebijakan responsif gender yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah Brebes muncul dari kalangan pebisnis yang kemunculanya karena ada faktor ikatan kekerabatan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender masih ada kebijakan yang masih mengadopsi dari pemerintah pusat, artinya peneliti belum menemukan inisiatif atau konsep berupa kebijakan yang murni dari kepala daerah sebagai aktor yang berwenang dalam menjalankan kebijakan untuk menurunkan kasus AKI dan AKB. Bagaimana pun, Kepala daerah Brebes diuntungkan dengan kerja birokasi yang aktif  dan melakukan inovasi, kemudian komposisi kursi fraksi di DPRD, serta LSM yang menjadi mitra kerjanya dalam memberi masukan, komunikasi dan kontribusi aktif dalam kesehatan ibu dan anak
KONFLIK INTERNAL PPP DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI JAWA BARAT 2018 DAN PENYELESAIANNYA Sayyid Muh Suparman; Muradi Muradi; Mudiyati Rahmatunnisa
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38122

Abstract

Dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah umumnya terdapat dinamika yang meliputi situasi politik di wilayah pemilihan, para kader, maupun partai-partai pengusungnya. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi polemik di internal Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jabar berupa dualisme dalam kepentingan pengajuan calon Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) dimana kedua kubu saling mengklaim memiliki legalitas untuk memajukan calonnya di Pilgub 2018. Resolusi konflik yang dihasilkan PPP dapat dibagi kedalam tiga yaitu: Pertama Right-base atau secara hukum keluarnya Keputusan yang di rilis Menteri Hukum dan HAM RI yang menyimpulkan hanya ada satu kepemimpinan partai yakni di bawah pimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal H Aunur Rofik. Kedua power-based atau kekuasaan ada dua yaitu kekuasaan pusat dengan pendekatan personal Romahurmuziy kepada kepala pemerintah, kedua pendekatan internal tokoh-tokoh senior partai.  Ketiga Interest-based, sebuah pilihan partisipatif dalam berpolitik di kubu yang berseberangan dengan merangkul dan mengajak bergabung kembali dengan konsekuensi mendukung kubu yang lain. 
OTONOMI DESA ADAT: SEBUAH FATAMORGANA? KASUS DARI DESA ADAT INTARAN, BALI, INDONESIA Mudiyati Rahmatunnisa; Fauzan Ramaditya; Haelvyn Pratagrahana Putra; Anandya Khairunnisa
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1737

Abstract

This study examines the empirical experience of indigenous village autonomy in Indonesia as normatively regulated in the 1945 Constitution and the recent 2014 Law on Regional Government. The prolonged debate by many on the issue has mainly focused on how autonomous indigenous villages have actually been due to various forms of state intervention (also referred to as "stateization"). This study specifically identifies a number of empirical practices of autonomy in the Desa Adat Intaran of Bali Province. The case study provides a fertile ground for a variety of information related to the subject matter amidst the recent developments in the COVID-19 pandemic recovery efforts and the strong resistance of village communities to the LNG Terminal development project on Mertasari Beach by the Central Government and Bali Province in 2022 within the territory of Desa Adat Intaran. This study is particularly important in terms of adding current data and information to the current debate on the practice of indigenous village autonomy in Indonesia. This research utilizes qualitative research methods with a series of interviews, Focus Group Discussions as well as literature studies as data collection techniques. Triangulation techniques were also used to validate the qualitative data. The study argues that there has been noticeable state intervention in the implementation of autonomy of Desa Adat Intaran both in terms of institutions, programs and the allocated village budget. This finding confirms that there is a large gap between normative indigenous village autonomy and actual practice.
THE GOOD, THE BAD, AND THE UGLY: WOMEN CANDIDACIES AND POLITICAL DYNASTIES IN INDONESIA’S ELECTIONS Rahmatunnisa, Mudiyati
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 9, No 3 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) September
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v9i3.54753

Abstract

This study investigates the intricate correlation between women’s nominations for political office and the existence of political dynasties in the context of Indonesia’s elections following the downfall of the authoritarian regime. The study specifically examines the complex factors that influence the experiences of women who pursue political positions in a setting where entrenched family legacies hold significant influence. The study employs qualitative methodology with a theory-driven approach. To construct arguments and address the inquiries presented, the author employs secondary sources of information. A multitude of books and recent, authoritative, and pertinent scientific journal articles were utilized as the primary sources of data. This study finds that amidst a significant increase in the number of women running for political offices, the presence of enduring political dynasties adds a complex and nuanced dimension to this evolving journey. Political dynasties provide better access for women with established networks, financial resources, and family influence to pursue political contestation and hence, increase the number of women in elected office. However, the patriarchal nature of many political dynasties in Indonesia frequently results in the marginalization of women, resulting in gender bias and limited decision-making authority. In addition, non-dynastic women candidates are discouraged from participating in the electoral process. The study also argues that women dynastic politics also committed corruption which could undermine the efforts of strengthening women’s political representation This study highlights the need for a balanced perspective on the intersection between women’s candidacies and political dynasties.
MENYOAL PRAKTEK VOTE BUYING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS PEMILU Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v1i2.170

Abstract

Praktek vote buying merupakan salah satu bentuk pelanggaran utama yang kerap terjadi dalam proses elektoral. Artikel ini mendiskusikan kompleksitas pemaknaan konsep, bentuk dan penyebab terjadinya vote buying. Selain itu, mendiskusikan pula bagaimana pengaruh vote buying terhadap perwujudan pemilu yang berintegritas dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek vote buying. Dengan menggunakan penelusuran literatur kontemporer dan relevan, vote buying merupakan konsep yang illusive dan dimaknai beragam. Praktek ini berpotensi marak terjadi dengan berbagai bentuknya ketika proses elektoral berkelindan dengan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan low level of political attitudes. Praktek vote buying secara signifikan mendistorsi prinsip kebebasan, keadilan dan kompetisi dari pemilu berintegritas. Meski sulit untuk sama sekali dihilangkan, upaya meminimalisir prevalensi vote buying dapat ditujukan baik kepada vote buyers dan juga vote sellers.
PENTINGNYA MENGAWASI KAMPANYE DIGITAL Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v3i1.268

Abstract

Advances in information and communication technology (ICT) have brought about signicant changes in the conduct of electoral campaigns. The campaign has incorporated online elements with the potential to reach a wider range of constituents and in a very fast time. However, at the same time, the use of digital campaigns also brings with it negative practices which ultimately threaten the integrity of the campaigns. This paper discusses a number of factors that underlie the importance of monitoring digital campaign activities which have now become a strategic alternative for election contestants in order to gain votes. This paper also discusses how digital campaign oversight can be carried out effectively. This study uses qualitative research method with literature studies to discuss in depth various rationales regarding the importance of digital campaigns to be monitored and effective forms of oversight to be able to realize fair and equal campaigns as an important basis for democratic elections. The study of literature is used as the data collection technique. Oversight of digital campaigns is very strategic because of a number of potential negative effects of manipulative practices that threaten the fundamental aspects of democratic campaigns, namely the right of voters to obtain valid and reliable information, as well as an equal level of playing eld for all election contestants. To realize these fundamental aspects, oversight of digital campaigns requires a conducive legal framework, supportive legislative institutions, capable monitoring and supervisory bodies, political parties that adhere to campaign norms and ethics, and constructive cooperation with social media platform owners. Keywords: Campaign,
Pendidikan Politik Generasi Z Oleh KPU Jawa Barat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri; Rahmatunnisa, Mudiyati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.331-339

Abstract

Artikel ini membahas upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik generasi Z di Indonesia, dengan fokus pada KPU Jawa Barat. Melalui pendekatan kualitatif menggunakan wawancara dan studi pustaka, penulis mengevaluasi strategi pendidikan KPU yang dilakukan melalui program "KPU Goes to Campus". Melalui analisis tingkat antusiasme partisipasi pendidikan politik, hasilnya menunjukkan bahwa upaya KPU Jawa Barat cukup berhasil menjangkau dan berinteraksi dengan generasi Z, serta meningkatkan kesadaran mereka terkait pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Meskipun masih memiliki beberapa kekurangan, namun program "KPU Goes to Campus" membantu memperluas pengetahuan politik generasi muda dan mendorong partisipasi dalam demokrasi. Dari program ini, beberapa mahasiswa yang awalnya apatis terhadap politik, kini lebih memahami dan berencana untuk menggunakan hak suara mereka dengan baik pada pemilihan politik mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi KPU Jawa Barat dalam menyampaikan pendidikan politik kepada generasi Z melalui program "KPU Goes to Campus" terlaksana dengan cukup baik dan memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Jawa Barat.
Co-Authors Achmad Rizal Adhadi Astuti, Woro Palupi Agustina Setiawan Ahmad Khoirul Umam Alamsah D, Nandang Anandya Khairunnisa Antik Bintari Ari Ganjar Herdiansah Arianis Chan Arry Bainus, Arry Bonto, Saifullah Budiman Rusli Caroline Paskarina Cipta Endyana Cusdiawan Delianoor, Nandang A Delianoor, Nandang A. Destiko Teguh Rinaldi Doni Hendrik Emma Rochima Fauzan Ramaditya Fauzi Ghufroni Ferry Kurnia Rizkiyansyah Ferry Kurnia Rizkiyansyah Haelvyn Pratagrahana Putra Hendra Hendra Hendra Hendra Herman Dema Ida Widianingsih Ihsan Ma'zhumi Ika Kartika Immanuel, Glenn Kevin Jossy Ardiwisastra Leo Agustino Leo Agustino Martani, Rifqi Fakhrian Maulana Mukhlis Miqdad, Muchammad Mohammad Fazrulzaman Azmi Muhammad Choirullah Pulungan Muhammad Irfan Ilmy Muhammad Taufiq Muradi - Mustabsyirotul Ummah Mustofa Nandang Alamsah D Nasrullah Nazsir Nasrullah Nazsir Neneng Yani Yuningsih Niko Aristian Pangihutan Girsang Nina Karlina Ningrat, Shinta Ressmy Cakra Nuraida Nuraida Nurfebriansyah, Ahmad Rifki Putraarta Samodro R. Widya Setiabudi Sumadinata Rafifah, Azura Marha Rahman Mulyaman Ratnia Sholihah Ratnia Solihah Reginawanti Hindersah Rizki Maharani Robi Cahyadi Kurniawan Sawaki, Mariana Tresia Sayyid Muh Suparman Sholihah, Ratnia Sinta Ningrum Siti Witianti Siti Witianti Suherman, Nur Ramadhanty Mahaputri Sulaiman, Suryanagara Muhammad Iftitah Suramahardini, Karima Mahesa Tri Hanggono Achmad Utama, Rafif Sakti Utang Suwaryo Wulandari, Ervina Yamani, Muhammad Luthfi Thahir Yanuarius Turot Yist, Franciscus Van Yundari, Yundari Yusa Djuyandi Yuslih Ihza Zuhri, Sholehudin zuhri, sholehudin zuhri